Hukum Pidana

ASAS LEGALITAS (LEGALITEITSBEGINSEL)

• Pasal 1 ayat (1) KUHP: Asas Legalitas dalam Hukum Pidana
• Pasal 1 ayat (2) KUHP: Larangan Penggunaan Analogi dalam Menetapkan Tindak Pidana

HUKUM YANG HIDUP DALAM MASYARAKAT (LEVEND RECHT)

• Pasal 2 ayat (1) KUHP: Pemberlakuan Konsep Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
• Pasal 2 ayat (2) KUHP: Batas Keberlakuan Hukum yang Hidup dalam Masyarakat
• Pasal 2 ayat (3) KUHP: Tata Cara dan Kriteria Hukum yang Hidup dalam Masyarakat

ASAS-ASAS HUKUM PIDANA (BEGINSELEN VAN HET STRAFRECHT)

• Pasal 3 ayat (1) KUHP: Penerapan Hukum dan Asas Lex Mitior
• Pasal 3 ayat (2) KUHP: Penghentian Proses Hukum dan Asas Decriminalization
• Pasal 3 ayat (3) KUHP: Pembebasan Tersangka atau Terdakwa dalam Tahanan
• Pasal 3 ayat (4) KUHP: Penerapan Asas Abolitio Criminis
• Pasal 3 ayat (5) KUHP: Kewenangan Pejabat dalam Pembebasan Terpidana
• Pasal 3 ayat (6) KUHP: Larangan Menuntut Ganti Rugi atas Pembebasan
• Pasal 3 ayat (7) KUHP: Penyesuaian Pidana Lebih Ringan
• Pasal 4 KUHP: Asas Wilayah atau Teritorial
• Pasal 5 KUHP: Asas Perlindungan dan Nasional Pasif
• Pasal 6 KUHP: Asas Universal
• Pasal 7 KUHP: Asas Universal
• Pasal 8 KUHP: Asas Nasional Aktif

ATURAN PENGECUALIAN

• Pasal 9 KUHP: Aturan Pengecualian

WAKTU DAN TEMPAT TINDAK PIDANA (TEMPUS ET LOCUS DELICTI)

• Pasal 10 KUHP: Waktu Tindak Pidana
• Pasal 11 KUHP: Tempat Tindak Pidana

DEFINISI TINDAK PIDANA (STRAFBAAR FEIT)

• Pasal 12 ayat (1) KUHP: Definisi Tindak Pidana
• Pasal 12 ayat (2) KUHP: Tindak Pidana Berdasarkan Living Law
• Pasal 12 Ayat (3) KUHP: Sifat Melawan Hukum Tindak Pidana

PERMUFAKATAN JAHAT (SAMENSPANNING)

• Pasal 13 ayat (1) KUHP: Permufakatan Jahat
• Pasal 13 ayat (2) KUHP: Asas Legalitas dalam Permufakatan Jahat
• Pasal 13 ayat (3) KUHP: Pidana Terhadap Permufakatan Jahat
• Pasal 13 ayat (4) KUHP: Pidana Terhadap Permufakatan Jahat dalam Tindak Pidana Berat
• Pasal 13 ayat (5) KUHP: Pidana Tambahan terhadap Permufakatan Jahat
• Pasal 14 KUHP: Pengecualian Pidana terhadap Permufakatan Jahat

PERSIAPAN (VOORBEREIDING)

• Pasal 15 ayat (1) KUHP: Persiapan Melakukan Tindak Pidana
• Pasal 15 ayat (2) KUHP: Batasan Pemidanaan dalam Tahap Persiapan Tindak Pidana
• Pasal 15 ayat (3) KUHP: Batasan Maksimum Pidana dalam Tahap Persiapan Tindak Pidana
• Pasal 15 ayat (4) KUHP: Batasan Pidana dalam Tahap Persiapan Tindak Pidana Berat
• Pasal 15 ayat (5) KUHP: Pidana Tambahan dalam Tahap Persiapan Tindak Pidana
• Pasal 16 Kitab KUHP: Pengecualian Pemidanaan dalam Persiapan Tindak Pidana

PERCOBAAN (POGING)

• Pasal 17 ayat (1) KUHP: Percobaan Melakukan Tindak Pidana
• Pasal 17 ayat (2) KUHP: Permulaan Pelaksanaan Tindak Pidana
• Pasal 17 ayat (3) KUHP: Ancaman Pidana untuk Percobaan Tindak Pidana
• Pasal 17 ayat (4) KUHP: Pidana untuk Percobaan Tindak Pidana yang Diancam Mati atau Seumur Hidup
• Pasal 17 ayat (5) KUHP: Pidana Tambahan untuk Percobaan Tindak Pidana
• Pasal 18 ayat (1) KUHP: Pembebasan Pidana bagi Pelaku yang Menghentikan Percobaan
• Pasal 18 Ayat (2) KUHP: Pertanggungjawaban atas Percobaan yang Menimbulkan Kerugian
• Pasal 19 KUHP Baru: Percobaan Tindak Pidana yang Tidak Dipidana

PENYERTAAN (DEELNEMING)

• Pasal 20 KUHP: Penyertaan

PEMBANTUAN (MEDEPLICHTIGE)

• Pasal 21 ayat (1) KUHP: Pembantuan dalam Tindak Pidana
• Pasal 22 KUHP: Pengaruh Keadaan Pribadi Pelaku dan Pembantu terhadap Pemidanaan

PENGULANGAN (RECIDIVE)

• Pasal 23 ayat (1) KUHP: Pengulangan Tindak Pidana
• Pasal 23 Ayat (2) KUHP: Batasan Jenis Tindak Pidana yang Menimbulkan Status Residivis
• Pasal 23 ayat (3) KUHP: Penerapan Status Pengulangan pada Tindak Pidana Penganiayaan

TINDAK PIDANA ADUAN (KLACHT DELICTEN)

• Pasal 24 ayat (1) KUHP: Tindak Pidana Aduan
• Pasal 24 ayat (2) KUHP: Penentuan Tindak Pidana Aduan
• Pasal 25 ayat (1) KUHP: Pengaduan oleh Orang Tua atau Wali dalam Tindak Pidana Aduan
• Pasal 25 Ayat (2) KUHP: Pengalihan Hak Pengaduan kepada Anggota Keluarga Lain
• Pasal 25 ayat (3) KUHP: Mekanisme Pengaduan oleh Keluarga Sederajat
• Pasal 25 Ayat (4) KUHP: Pihak yang Berhak Mengajukan Pengaduan
• Pasal 26 ayat (1) KUHP: Kewenangan Mengadu bagi Korban di Bawah Pengampuan
• Pasal 26 ayat (2) KUHP: Kewenangan Pengaduan Apabila Pengampu Tidak Dapat Bertindak
• Pasal 26 ayat (3) KUHP: Pihak yang Berhak Mengadu dalam Kondisi Tidak Adanya Suami/Istri atau Keluarga Garis Lurus
• Pasal 27 KUHP: Pengaduan Tindak Pidana Aduan atas Nama Korban yang Meninggal Dunia
• Pasal 28 Ayat (1) KUHP: Mekanisme dan Cara Pengaduan dalam Tindak Pidana Aduan
• Pasal 28 ayat (2) KUHP: Bentuk dan Cara Penyampaian Pengaduan kepada Pejabat yang Berwenang
• Pasal 29 Ayat (1) KUHP: Tenggang Waktu Pengaduan dalam Tindak Pidana Aduan
• Pasal 29 ayat (2) KUHP: Perhitungan Tenggang Waktu Pengaduan untuk Beberapa Pengadu
• Pasal 30 Ayat (1) KUHP: Hak Pengadu untuk Menarik Kembali Pengaduan
• Pasal 30 Ayat (2) KUHP: Konsekuensi Permanen Penarikan Pengaduan

ALASAN PEMBENAR (RECHTVAARDIGINGSGROND)

• Pasal 31 KUHP: Penerapan Alasan Pembenar
• Pasal 32 KUHP: Pelaksanaan Perintah Jabatan sebagai Alasan Pembenar (Bevoegd Gegeven Ambtelijk Bevel)
• Pasal 33 KUHP: Keadaan Darurat sebagai Alasan Pembenar (Noodtoestand)
• Pasal 34 KUHP: Pembelaan Terpaksa sebagai Alasan Pembenar (Noodweer)
• Pasal 35 KUHP: Ketiadaan Sifat Melawan Hukum sebagai Alasan Pembenar (Afwezigheid van Wederrechtelijkheid)

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA (STRAFRECHTELIJKE AANSPRAKELIJKHEID)

• Pasal 36 KUHP: Pertanggungjawaban Pidana
• Pasal 37 KUHP: Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan
• Pasal 38 KUHP: Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Penyandang Disabilitas Mental dan Intelektual
• Pasal 39 KUHP: Tindakan terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Disabilitas Mental Tertentu

ALASAN PEMAAF (SCHULDUITSLUITINGSGROND)

• Pasal 40 KUHP: Alasan Pemaaf terhadap Anak yang Belum Berumur 12 Tahun
• Pasal 41 KUHP: Mekanisme Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun
• Pasal 42 KUHP: Alasan Pemaaf karena Daya Paksa (Overmacht)
• Pasal 43 KUHP: Alasan Pemaaf karena Pembelaan Terpaksa (Noodweer)
• Pasal 44 KUHP: Alasan Pemaaf karena Perintah Jabatan Tanpa Wewenang (Onbevoegd Gegeven Ambtelijk Bevel)

TINDAK PIDANA KORPORASI (STRAFBAAR FEIT DOOR EEN RECHTSPERSOON)

• Pasal 45 KUHP: Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana
• Pasal 46 KUHP: Tindak Pidana Korporasi
• Pasal 47 KUHP: Tindak Pidana Korporasi oleh Pengendali di Luar Struktur Organisasi
• Pasal 48 KUHP: Syarat Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korporasi
• Pasal 49 KUHP: Subjek Pertanggungjawaban Pidana dalam Tindak Pidana Korporasi
• Pasal 50 KUHP: Alasan Pembenar dan Pemaaf dalam Tindak Pidana Korporasi

TUJUAN DAN PEDOMAN PEMIDANAAN

• Pasal 51 KUHP: Tujuan Pemidanaan
• Pasal 52 KUHP: Prinsip Pemidanaan Berbasis Martabat Manusia
• Pasal 53 KUHP: Pedoman Pemidanaan dan Prioritas Keadilan dalam Putusan Hakim
• Pasal 54 KUHP: Pertimbangan Menyeluruh dan Prinsip Keadilan Individual dalam Pemidanaan
• Pasal 55 KUHP: Larangan Penyalahgunaan Alasan Peniadaan Pidana
• Pasal 56 KUHP: Pedoman Pertimbangan Pemidanaan terhadap Korporasi
• Pasal 57 KUHP: Prinsip Prioritas Penjatuhan Pidana yang Lebih Ringan dalam Perumusan Alternatif
• Pasal 58 KUHP: Faktor Pemberat Pidana dalam Penjatuhan Sanksi Pidana
• Pasal 59 KUHP: Batas Maksimum Pemberatan Pidana dalam Sistem Pemidanaan
• Pasal 60 ayat (1) KUHP: Waktu Mulai Berlakunya Pidana Penjara dan Pidana Tutupan
• Pasal 60 ayat (2) KUHP: Berlakunya Pidana bagi Terpidana yang Tidak Berada dalam Tahanan
• Pasal 61 ayat (1) KUHP: Pengurangan Pidana Berdasarkan Masa Penangkapan dan Penahanan Terdahulu
• Pasal 61 ayat (2) KUHP: Pengurangan Pidana Denda dengan Pidana Penjara Pengganti
• Pasal 62 ayat (1) KUHP: Pengaruh Permohonan Grasi terhadap Pelaksanaan Putusan Pemidanaan
• Pasal 62 ayat (2) KUHP: Pengaturan Syarat dan Tata Cara Permohonan Grasi melalui Undang-undang
• asal 63 KUHP: Akibat Hukum Pelarian Narapidana terhadap Perhitungan Masa Pidana Penjara

JENIS PIDANA

• Pasal 64 KUHP: Jenis Pidana dalam Sistem Pemidanaan Indonesia
• Pasal 65 KUHP: Jenis Pidana Pokok dalam Sistem Pemidanaan Indonesia
• Pasal 66 KUHP: Jenis Pidana Tambahan dalam Sistem Pemidanaan Indonesia

PIDANA POKOK

A. PIDANA MATI

• Pasal 67 KUHP: Pidana Mati dalam Sistem Pemidanaan Indonesia

B. PIDANA PENJARA

• Pasal 68 KUHP: Pidana Penjara dalam Sistem Pemidanaan Indonesia
• Pasal 69 KUHP: Mekanisme Konversi Pidana Penjara Seumur Hidup menjadi Pidana Penjara Waktu Tertentu
• Pasal 70 ayat (1) KUHP: Prinsip Pembatasan Penjatuhan Pidana Penjara
• Pasal 70 ayat (2) KUHP: Pengecualian Prinsip Penghindaran Pidana Penjara dalam Perkara Tindak Pidana Berat
• Pasal 71 KUHP: Substitusi Pidana Penjara dengan Pidana Denda dalam Tindak Pidana Ringan
• Pasal 72 KUHP: Pembebasan Bersyarat sebagai Tahap Transisi Pemasyarakatan Narapidana
• Pasal 73 KUHP: Pembebasan Bersyarat dalam Masa Percobaan

C. PIDANA TUTUPAN

• Pasal 74 KUHP: Pidana Tutupan sebagai Alternatif Pelaksanaan Pidana Penjara

D. PIDANA PENGAWASAN

• Pasal 75 KUHP: Pidana Pengawasan sebagai Alternatif Pelaksanaan Pidana Penjara
• Pasal 76 KUHP: Mekanisme Penjatuhan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pidana Pengawasan
• Pasal 77 KUHP: Pelaksanaan Pidana Pengawasan dalam Hal Terjadi Tindak Pidana Baru

E. PIDANA DENDA

• Pasal 78 KUHP: Batas Minimum Pidana Denda
• Pasal 79 KUHP: Klasifikasi dan Batasan Kategori Pidana Denda
• Pasal 80 KUHP: Pertimbangan Kemampuan Ekonomi Terdakwa dalam Penjatuhan Pidana Denda
• Pasal 81 KUHP: Mekanisme Eksekusi Pidana Denda
• Pasal 82 ayat (1) KUHP: Penggantian Pidana Denda dengan Pidana Alternatif
• Pasal 82 ayat (2) KUHP: Batas Lama Pidana Pengganti Denda
• Pasal 82 ayat (3) KUHP: Pengurangan Lama Pidana Pengganti atas Pembayaran Sebagian Denda
• Pasal 82 ayat (4) KUHP: Konversi Denda ke Pidana Pengganti
• Pasal 83 KUHP: Penggantian Pidana Denda dengan Pidana Penjara
• Pasal 84 KUHP: Pemberatan Sanksi untuk Pengulangan Tindak Pidana Ringan

F. PIDANA KERJA SOSIAL

• Pasal 85 KUHP: Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pemidanaan

PIDANA TAMBAHAN

A. PENCABUTAN HAK

• Pasal 86 KUHP: Pidana Tambahan dalam Bentuk Pencabutan Hak
• Pasal 87 KUHP: Pembatasan Penerapan Pidana Tambahan Pencabutan Hak
• Pasal 88 KUHP: Pencabutan Hak Perwalian dan Kekuasaan Orang Tua
• Pasal 89 KUHP: Pencabutan Hak Sebagai Pidana Tambahan
• Pasal 90 KUHP: Jangka Waktu Pencabutan Hak

B. PERAMPASAN BARANG DAN TAGIHAN

• Pasal 91 KUHP: Perampasan Barang dan Tagihan Sebagai Pidana Tambahan
• Pasal 92 KUHP: Perampasan Barang yang Tidak Disita

C. PENGUMUMAN PUTUSAN PENGADILAN

• Pasal 93 KUHP: Pengumuman Putusan Pengadilan sebagai Pidana Tambahan

D. PEMBAYARAN GANTI RUGI

• Pasal 94 KUHP: Pembayaran Ganti Rugi kepada Korban Sebagai Pidana Tambahan

E. PENCABUTAN IZIN

• Pasal 95 KUHP: Pencabutan Izin sebagai Pidana Tambahan

F. PEMENUHAN KEWAJIBAN ADAT SETEMPAT

• Pasal 96 KUHP: Pemenuhan Kewajiban Adat Setempat sebagai Pidana Tambahan
• Pasal 97 KUHP: Penerapan Kewajiban Adat Setempat sebagai Pidana Tambahan di Luar Perumusan Tindak Pidana

PIDANA MATI SEBAGAI SANKSI ALTERNATIF

• Pasal 98 KUHP: Pidana Mati sebagai Sanksi Alternatif
• Pasal 99 KUHP: Penundaan Pelaksanaan Pidana Mati
• Pasal 100 KUHP: Pidana Mati dengan Masa Percobaan
• Pasal 101 KUHP: Perubahan Pidana Mati Menjadi Pidana Penjara Seumur Hidup
• Pasal 102 KUHP: Tata Cara Pelaksanaan Pidana Mati Melalui Undang-undang

JENIS TINDAKAN

• Pasal 103 KUHP: Jenis dan Penetapan Tindakan dalam Sistem Pemidanaan
• Pasal 104 KUHP: Kewajiban Hakim Memperhatikan Pedoman Pemidanaan

A. REHABILITASI

• Pasal 105 KUHP: Pengenaan Tindakan Rehabilitasi terhadap Pelaku

B. PELATIHAN KERJA

• Pasal 106 KUHP: Pengenaan Tindakan Pelatihan Kerja

C. PERAWATAN

• Pasal 107 KUHP: Pengenaan Tindakan Perawatan

D. PERBAIKAN

• Pasal 108 KUHP: Pengenaan Tindakan Perbaikan

E. PENYERAHAN KEPADA PEMERINTAH

• Pasal 109 KUHP: Tindakan Penyerahan Terdakwa Kepada Pemerintah

F. PERAWATAN DI RUMAH SAKIT JIWA

• Pasal 110 KUHP: Tindakan Perawatan di Rumah Sakit Jiwa

PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PIDANA DAN TINDAKAN

• Pasal 111 KUHP: Peraturan Pemerintah Tentang Pidana dan Tindakan

DIVERSI

• Pasal 112 KUHP: Diversi sebagai Kewajiban Hukum dalam Penanganan Anak Pelaku Tindak Pidana
• Pasal 113 ayat (1) KUHP: Tindakan sebagai Alternatif Pemidanaan Anak
• Pasal 113 ayat (2) KUHP: Durasi Tindakan terhadap Anak
• Pasal 113 ayat (3) KUHP: Pemidanaan terhadap Anak di Bawah 14 Tahun
• Pasal 114 KUHP: Klasifikasi Pidana terhadap Anak
• Pasal 115 KUHP: Jenis Pidana Pokok terhadap Anak
• Pasal 116 KUHP: Pidana Tambahan terhadap Anak
• Pasal 117 KUHP: Harmonisasi Pengaturan Diversi, Tindakan, dan Pidana Anak

PIDANA DAN TINDAKAN BAGI KORPORASI

• Pasal 118 KUHP: Konstruksi Pemidanaan Korporasi
• Pasal 119 KUHP: Pidana Denda sebagai Sanksi Utama Korporasi
• Pasal 120 KUHP: Pidana Tambahan bagi Korporasi
• Pasal 121 KUHP: Pidana Denda terhadap Korporasi
• Pasal 122 KUHP: Mekanisme Eksekusi dan Sanksi Pidana Denda terhadap Korporasi
• Pasal 123 KUHP: Tindakan Hukum terhadap Korporasi
• Pasal 124 KUHP: Pengaturan Teknis dalam Pemidanaan Korporasi

PERBARENGAN (SAMENLOOP)

• Pasal 125 KUHP: Perbarengan Tindak Pidana
• Pasal 126 KUHP: Perbuatan Berlanjut dalam Perbarengan Tindak Pidana
• Pasal 127 KUHP: Perbarengan Tindak Pidana Berdiri Sendiri dan Sistem Pembatasan Pidana
• Pasal 128 KUHP: Perbarengan Tindak Pidana dengan Ancaman Pidana Tidak Sejenis
• Pasal 129 KUHP: Dominasi Pidana Terberat dalam Perbarengan Tindak Pidana
• Pasal 130 KUHP: Penjatuhan Pidana Tambahan dalam Perbarengan Tindak Pidana
• Pasal 131 KUHP: Perhitungan Pidana dalam Perbarengan Semu

GUGURNYA KEWENANGAN PENUNTUTAN PIDANA

• Pasal 132 KUHP: Gugurnya Kewenangan Penuntutan Pidana
• Pasal 133 KUHP: Kewajiban Denda dan Status Residivisme
• Pasal 134 KUHP: Larangan Penuntutan Ganda (Ne Bis In Idem)
• Pasal 135 KUHP: Asas Ne Bis In Idem dalam Putusan Pengadilan Luar Negeri
• Pasal 136 KUHP: Kedaluwarsa Kewenangan Penuntutan (Kedaluarsa)
• Pasal 137 KUHP: Penentuan Awal Perhitungan Daluwarsa Penuntutan
• Pasal 138 KUHP: Interupsi Kedaluwarsa melalui Tindakan Penuntutan
• Pasal 139 KUHP: Penangguhan Kedaluwarsa Penuntutan Akibat Sengketa Hukum Pendahuluan

GUGURNYA KEWENANGAN PELAKSANAAN PIDANA

• Pasal 140 KUHP: Gugurnya Kewenangan Pelaksanaan Pidana
• Pasal 141 KUHP: Keberlanjutan Pelaksanaan Pidana Perampasan terhadap Harta Terpidana yang Meninggal Dunia
• Pasal 142 KUHP: Kedaluwarsa Kewenangan Pelaksanaan Pidana
• Pasal 143 KUHP: Titik Awal dan Penangguhan Kedaluwarsa Pelaksanaan Pidana

PENGERTIAN ISTILAH

• Pasal 144 KUHP: Perluasan Konsep Tindak Pidana dalam KUHP Baru (Permufakatan, Persiapan, Percobaan, dan Pembantuan)
• Pasal 145 KUHP: Perluasan Makna “Setiap Orang” hingga Korporasi
• Pasal 146 KUHP: Definisi Korporasi dalam KUHP
• Pasal 147 KUHP: Konsep “Barang” dalam KUHP
• Pasal 148 KUHP: Konsep “Surat” dalam KUHP
• Pasal 149 KUHP: Konsep “Korban” dalam KUHP
• Pasal 150 KUHP: Batasan Usia Anak dalam KUHP
• Pasal 151 KUHP: Kedudukan Kepala Keluarga sebagai Orang Tua
• Pasal 152 KUHP: Perluasan Makna Ayah dalam Hukum Pidana
• Pasal 153 KUHP: Kekuasaan Ayah dan Kekuasaan Kepala Keluarga
• Pasal 154 KUHP: Pengertian Pejabat dalam KUHP
• Pasal 155 KUHP: Konsep Luka Berat dalam KUHP
• Pasal 156 KUHP: Makna Kekerasan dalam KUHP
• Pasal 157 KUHP: Ancaman Kekerasan dalam KUHP
• Pasal 158 KUHP: Makna ‘Di Muka Umum’ dalam KUHP
• Pasal 159 KUHP: Pengertian Harta Kekayaan dalam KUHP
• Pasal 160 KUHP: Makna Makar dalam KUHP
• Pasal 161 KUHP: Perluasan Makna “Perang”
• Pasal 162 KUHP: Pengertian “Waktu Perang”
• Pasal 163 KUHP: Pengertian “Musuh” dalam KUHP
• Pasal 164 KUHP: Pengertian “Masuk” dalam Tindak Pidana Siber (Cyber Crime)
• Pasal 165 KUHP: Pengertian “Memanjat” dalam Hukum Pidana dan Perluasan Cara Memasuki Tempat Secara Melawan Hukum
• Pasal 166 KUHP: Pengertian Anak Kunci Palsu dalam Hukum Pidana
• Pasal 167 KUHP: Perluasan Makna Ruang dalam Tindak Pidana Memasuki Pekarangan Tanpa Hak
• Pasal 168 KUHP: Pengertian Bangunan Listrik dalam Hukum Pidana
• Pasal 169 KUHP: Pengertian Komputer sebagai Objek Hukum
• Pasal 170 KUHP: Informasi Elektronik sebagai Objek Hukum dalam Era Digital
• Pasal 171 KUHP: Kode Akses sebagai Instrumen Otentikasi Elektronik dalam Hukum Pidana Siber
• Pasal 172 KUHP: Definisi Pornografi
• Pasal 173 KUHP: Definisi Pengusaha dalam Perspektif Hukum Pidana
• Pasal 174 KUHP: Pengertian Kapal dalam Hukum Pidana Indonesia
• Pasal 175 KUHP: Pengertian Penumpang dalam Hukum Pidana
• Pasal 176 KUHP: Pengertian Anak Buah Kapal (ABK) dalam Hukum Pidana
• Pasal 177 KUHP: Kedudukan Awak Kapal dalam Hukum Pidana
• Pasal 178 KUHP: Status Kapal Indonesia dalam Hukum Pidana
• Pasal 179 KUHP: Kedudukan Nakhoda dalam Hukum Pidana Maritim
• Pasal 180 KUHP: Pengertian Pesawat Udara dalam Hukum Pidana
• Pasal 181 KUHP: Batas Waktu Penerbangan dalam Hukum Pidana
• Pasal 182 KUHP: Pengertian “Dalam Dinas Penerbangan” sebagai Dasar Penerapan Tindak Pidana di Bidang Penerbangan
• Pasal 183 KUHP: Pengertian Ternak dalam Hukum Pidana
• Pasal 184 KUHP: Pengertian Bulan sebagai Satuan Waktu dalam Hukum Pidana
• Pasal 185 KUHP: Pengertian Hari sebagai Satuan Waktu dalam Hukum Pidana
• Pasal 186 KUHP: Pengertian Malam dalam Hukum Pidana

ATURAN PENUTUP

• Pasal 187 KUHP: Berlakunya Ketentuan Umum KUHP terhadap Tindak Pidana di Luar KUHP

TINDAK PIDANA PENIADAAN DAN PENGGANTIAN IDEOLOGI NEGARA

• Pasal 188 KUHP: Larangan Penyebaran Ajaran yang Bertentangan dengan Pancasila
• Pasal 189 KUHP: Larangan Mendirikan dan Mendukung Organisasi yang Menganut Ajaran Bertentangan dengan Pancasila
• Pasal 190 KUHP: Pernyataan Keinginan untuk Meniadakan atau Mengganti Pancasila sebagai Dasar Negara

TINDAK PIDANA MAKAR TERHADAP PRESIDEN DAN/ATAU WAKIL PRESIDEN

• Pasal 191 KUHP: Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden

TINDAK PIDANA MAKAR TERHADAP NEGARA KESATUAN REPUBLIK INDONESIA

• Pasal 192 KUHP: Makar dengan Tujuan Menyerahkan Wilayah Negara kepada Kekuasaan Asing atau Memisahkan Wilayah Negara

TINDAK PIDANA MAKAR TERHADAP PEMERINTAH

• Pasal 193 KUHP: Tindak Pidana Makar untuk Menggulingkan Pemerintah
• Pasal 194 KUHP: Tindak Pidana Pemberontakan terhadap Pemerintah
• Pasal 195 KUHP: Bantuan dari Luar Negeri untuk Penggulingan atau Pengambilalihan Pemerintah
• Pasal 196 KUHP: Permufakatan Jahat dan Persiapan Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara

TINDAK PIDANA MAKAR TERHADAP PERTAHANAN NEGARA

• Pasal 197 KUHP: Larangan Membuat, Menguasai, dan Mengedarkan Informasi yang Berkaitan dengan Kepentingan Pertahanan Negara
• Pasal 198 KUHP: Perunding yang Bertindak Merugikan Pertahanan Negara
• Pasal 199 KUHP: Keikutsertaan Warga Negara Indonesia dalam Perang atau Latihan Militer di Luar Negeri
• Pasal 200 KUHP: Perbuatan yang Membahayakan Kenetralan Negara atau Melanggar Peraturan Pertahanan pada Waktu Perang
• Pasal 201 KUHP: Mengajak Warga Negara Indonesia Menjadi Anggota Tentara Asing Tanpa Izin Presiden atau Pejabat yang Berwenang
• Pasal 202 KUHP: Larangan Memasuki Kawasan dan Menguasai Informasi Objek Pertahanan Negara Tanpa Wewenang

TINDAK PIDANA PENGKHIANATAN TERHADAP NEGARA DAN PEMBOCORAN RAHASIA NEGARA

• Pasal 203 KUHP: Menggerakkan Negara Asing atau Organisasi Asing untuk Melakukan Permusuhan atau Perang terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia
• Pasal 204 KUHP: Pengungkapan Rahasia Negara kepada Negara Asing atau Organisasi Asing
• Pasal 205 KUHP: Pengungkapan Rahasia Negara yang Berkaitan dengan Pertahanan dan Keamanan Negara