Pasal 64 KUHP menyatakan:
Pidana terdiri atas:
a. pidana pokok;
b. pidana tambahan; dan
c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.
Penjelasan:
Ketentuan Pasal 64 KUHP memberikan klasifikasi dasar mengenai jenis jenis pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia, yang menjadi landasan konseptual dan operasional dalam penjatuhan sanksi pidana oleh hakim. Pengaturan ini menegaskan bahwa pidana tidak bersifat tunggal, melainkan terdiri atas beberapa kategori yang memiliki fungsi, karakter, dan tujuan yang berbeda dalam rangka mencapai tujuan pemidanaan.
Pidana pokok merupakan jenis pidana utama yang dapat dijatuhkan secara mandiri sebagai reaksi langsung terhadap tindak pidana yang dilakukan. Pidana ini mencerminkan bentuk sanksi utama yang secara langsung berkaitan dengan kesalahan pelaku dan merupakan inti dari pertanggungjawaban pidana. Dalam praktik, pidana pokok menjadi instrumen utama negara untuk menegakkan hukum dan menjaga ketertiban umum.
Pidana tambahan adalah pidana yang dijatuhkan sebagai pelengkap pidana pokok dan tidak berdiri sendiri. Keberadaannya dimaksudkan untuk memperkuat efek pemidanaan, baik dalam rangka pencegahan, pemulihan, maupun perlindungan kepentingan masyarakat. Pidana tambahan biasanya dijatuhkan apabila terdapat alasan khusus yang relevan dengan karakter tindak pidana atau kondisi pelaku, sehingga pidana pokok dianggap belum memadai untuk mencapai tujuan pemidanaan.
Selanjutnya, pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu menunjukkan adanya pengaturan yang bersifat spesifik dan kontekstual. Jenis pidana ini ditentukan secara limitatif dalam Undang Undang untuk menanggapi karakteristik kejahatan tertentu yang memerlukan pendekatan pemidanaan yang berbeda dari pola umum. Pengaturan ini mencerminkan fleksibilitas hukum pidana dalam merespons perkembangan jenis dan modus tindak pidana yang semakin kompleks.
Dengan demikian, Pasal 64 KUHP menegaskan struktur dan sistematika pidana sebagai bagian integral dari hukum pidana nasional. Klasifikasi ini memberikan pedoman yang jelas bagi hakim dalam menjatuhkan pidana secara proporsional, terarah, dan sesuai dengan karakter tindak pidana, sekaligus menjamin kepastian hukum dan konsistensi dalam praktik pemidanaan.
