Pasal 155 KUHP menyatakan:
Luka Berat adalah:
a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
d. cacat berat atau cacat permanen;
e. lumpuh;
f. daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu;
g. gugur atau matinya kandungan; atau
h. rusaknya fungsi reproduksi.
Penjelasan:
Pasal 155 KUHP memberikan definisi yuridis mengenai “Luka Berat” sebagai bentuk akibat yang memiliki tingkat keseriusan tinggi terhadap tubuh, kesehatan, fungsi biologis, maupun kondisi mental seseorang. Ketentuan ini memiliki arti penting karena dalam hukum pidana, akibat berupa luka berat sering menjadi unsur pemberat pidana dalam berbagai tindak pidana, terutama penganiayaan, kekerasan dalam rumah tangga, penyiksaan, kelalaian yang mengakibatkan cedera serius, maupun tindak pidana lain yang menimbulkan penderitaan fisik dan psikis berat.
Berbeda dengan pengertian medis yang murni klinis, konsep luka berat dalam KUHP merupakan kategori hukum. Artinya, suatu keadaan dinilai sebagai luka berat bukan hanya berdasarkan rasa sakit korban, tetapi berdasarkan akibat serius dan berkelanjutan terhadap fungsi tubuh, keselamatan jiwa, atau kualitas hidup korban.
Pasal 155 KUHP menguraikan beberapa bentuk luka berat sebagai berikut:
a. Sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut.
Ketentuan ini mencakup luka yang bersifat permanen atau berpotensi menyebabkan kematian. Fokusnya ialah tingkat ancaman terhadap keselamatan jiwa dan kemungkinan pemulihan korban.
Contoh kasus:
Seseorang ditikam pada bagian dada sehingga paru-parunya rusak berat dan dokter menyatakan korban memiliki risiko kematian tinggi serta tidak dapat pulih normal seperti semula.
b. Terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan.
Yang dilindungi bukan hanya tubuh korban, tetapi juga kemampuan fungsionalnya dalam menjalankan profesi atau aktivitas hidup.
Contoh kasus:
Seorang sopir bus mengalami cedera tulang belakang akibat penganiayaan sehingga tidak dapat lagi mengemudi secara permanen.
c. Tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh.
Kehilangan fungsi organ tubuh dipandang sebagai luka berat karena mengurangi kapasitas hidup korban secara signifikan.
Contoh kasus:
Korban disiram bahan kimia hingga mengalami kebutaan permanen pada kedua mata.
d. Cacat berat atau cacat permanen.
Ketentuan ini mencakup perubahan fisik permanen yang menimbulkan disabilitas serius atau deformitas tubuh.
Contoh kasus:
Korban mengalami luka bakar parah pada wajah dan tubuh yang menyebabkan kerusakan permanen.
e. Lumpuh.
Lumpuh menunjukkan hilangnya kemampuan gerak sebagian atau seluruh tubuh akibat kerusakan saraf atau organ gerak.
Contoh kasus:
Akibat pengeroyokan brutal, korban mengalami kelumpuhan pada kedua kaki dan harus menggunakan kursi roda seumur hidup.
f. Daya pikir terganggu selama lebih dari 4 (empat) minggu.
KUHP mengakui bahwa gangguan mental atau kognitif yang serius juga termasuk luka berat, bukan hanya luka fisik.
Contoh kasus:
Korban kekerasan mengalami trauma otak berat sehingga kehilangan kemampuan berpikir normal dan mengalami disorientasi selama beberapa bulan.
g. Gugur atau matinya kandungan.
Perlindungan hukum juga diberikan terhadap kehamilan dan keberlangsungan kandungan.
Contoh kasus:
Seorang perempuan hamil dipukul keras pada bagian perut sehingga mengalami keguguran.
h. Rusaknya fungsi reproduksi.
Kerusakan terhadap kemampuan reproduksi dipandang sebagai penderitaan serius yang berdampak jangka panjang terhadap kehidupan korban.
Contoh kasus:
Korban mengalami kekerasan yang mengakibatkan kerusakan permanen pada organ reproduksi sehingga tidak dapat memiliki keturunan.
Secara konseptual, Pasal 155 KUHP menunjukkan bahwa hukum pidana Indonesia tidak hanya melindungi keberlangsungan hidup manusia, tetapi juga melindungi kualitas hidup, martabat tubuh, fungsi biologis, kesehatan mental, serta kemampuan sosial seseorang. Oleh sebab itu, keberadaan luka berat dalam suatu tindak pidana hampir selalu menjadi faktor yang memperberat pertanggungjawaban pidana pelaku karena akibat yang ditimbulkan melampaui penderitaan biasa dan menyentuh aspek fundamental kemanusiaan korban.
