Pasal 130 KUHP menyatakan:
(1) Jika terjadi perbarengan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 dan Pasal 129, penjatuhan pidana tambahan dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pidana pencabutan hak yang sama dijadikan satu dengan ketentuan:
- 1. paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun lebih lama dari pidana pokok yang dljatuhkan; atau
- 2. apabila pidana pokok yang diancamkan hanya pidana denda, lama pidana paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.
- b. pidana pencabutan hak yang berbeda dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi; atau
- c. pidana perampasan Barang tertentu atau pidana pengganti dijatuhkan secara sendiri-sendiri untuk tiap Tindak Pidana tanpa dikurangi.
(2) Ketentuan mengenai lamanya pidana pengganti bagi pidana perampasan Barang tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berlaku ketentuan pidana pengganti untuk denda.
Penjelasan:
Pasal 130 KUHP dalam mengatur secara spesifik mengenai bagaimana pidana tambahan dijatuhkan dalam konteks perbarengan tindak pidana (concursus), khususnya yang telah diatur sebelumnya dalam Pasal 127 dan Pasal 129 KUHP. Norma ini pada dasarnya berfungsi sebagai lex specialis dalam sistem pemidanaan, yang menegaskan bahwa meskipun pidana pokok dapat mengalami konsolidasi atau pembatasan, pidana tambahan memiliki karakter pengaturan yang lebih fleksibel dan dapat bersifat kumulatif.
Secara sistematis, ketentuan ini dapat dianalisis dalam tiga dimensi utama.
- Pertama, terkait pencabutan hak yang sejenis, undang-undang mengadopsi pendekatan konsolidatif. Dalam hal beberapa tindak pidana menghasilkan jenis pencabutan hak yang sama, maka pencabutan tersebut tidak dijatuhkan secara terpisah, melainkan digabung menjadi satu dengan durasi yang diperpanjang. Perpanjangan tersebut bersifat limitatif, yakni paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun melebihi pidana pokok. Ketentuan ini mencerminkan asas proporsionalitas, di mana akumulasi perbuatan tidak serta-merta menghasilkan akumulasi sanksi yang eksesif, melainkan tetap berada dalam kerangka rasionalitas pemidanaan.
- Kedua, apabila pencabutan hak yang dijatuhkan berbeda jenisnya, maka pendekatan yang digunakan justru bersifat kumulatif penuh. Artinya, setiap jenis hak yang dicabut diperlakukan sebagai entitas sanksi yang berdiri sendiri dan dijatuhkan tanpa pengurangan. Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang membedakan antara homogenitas dan heterogenitas objek sanksi, di mana perbedaan jenis hak menjustifikasi penjatuhan sanksi secara terpisah.
- Ketiga, terhadap pidana perampasan barang tertentu atau pidana pengganti, norma ini secara tegas mengatur bahwa masing-masing dijatuhkan untuk setiap tindak pidana tanpa reduksi. Dengan demikian, jika dalam satu rangkaian perbarengan terdapat beberapa objek hasil kejahatan, maka seluruhnya tetap dapat dirampas secara kumulatif. Selanjutnya, apabila perampasan tersebut tidak dapat dilaksanakan, maka pidana pengganti mengikuti rezim yang sama dengan pidana pengganti denda. Ini menunjukkan adanya harmonisasi antara jenis pidana tambahan dengan mekanisme substitusinya.
Dalam perspektif doktrinal, konstruksi ini sejalan dengan prinsip bahwa pidana tambahan memiliki fungsi preventif dan restoratif, yang tidak semata-mata menghukum pelaku, tetapi juga memulihkan ketertiban hukum dan menghilangkan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana. Hal ini juga konsisten dengan pandangan bahwa hukum pidana tidak hanya mengatur larangan dan ancaman pidana, tetapi juga menentukan bentuk sanksi yang dapat dijatuhkan secara terukur dan sistematis .
Contoh Kasus:
Seorang pejabat publik, A, dalam satu rangkaian waktu melakukan dua tindak pidana, yaitu:
- Tindak pidana korupsi berupa penyalahgunaan jabatan;
- Tindak pidana pencucian uang dari hasil korupsi tersebut.
Dalam perkara ini, hakim menjatuhkan:
- Pidana pokok berupa penjara;
- Pidana tambahan, yaitu:
- Pencabutan hak untuk menduduki jabatan publik;
- Pencabutan hak untuk mengelola perusahaan;
- Perampasan aset berupa rumah, kendaraan, dan rekening bank.
Analisis berdasarkan Pasal 130 KUHP:
- Karena terdapat dua jenis pencabutan hak yang berbeda, yaitu hak jabatan publik dan hak mengelola perusahaan, maka keduanya dijatuhkan secara terpisah tanpa pengurangan.
- Seluruh aset hasil kejahatan dirampas satu per satu, tanpa dilakukan penggabungan atau pembatasan nilai, karena masing-masing terkait dengan tindak pidana yang berdiri sendiri dalam perbarengan.
- Apabila sebagian aset tidak dapat ditemukan, maka terhadap aset tersebut dapat dijatuhkan pidana pengganti yang mekanismenya mengikuti ketentuan pidana pengganti denda.
Dari konstruksi ini tampak bahwa Pasal 130 KUHP mengandung logika normatif yang menjaga keseimbangan antara efisiensi pemidanaan dan efektivitas penegakan hukum, dengan tetap memastikan bahwa pelaku tidak memperoleh keuntungan dari kompleksitas perbuatannya.
