Pasal 48 KUHP menyatakan:
Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dipertanggungjawabkan, jika:
a. termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku bagi Korporasi;
b. menguntungkan Korporasi secara melawan hukum;
c. diterima sebagai kebijakan Korporasi;
d. Korporasi tidak melakukan langkah-langkah yang diperlukan untuk melakukan pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar dan memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku guna menghindari terjadinya tindak pidana; dan/atau
e. Korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana.
Penjelasan:
Pasal 48 Kitab Undang Undang Hukum Pidana merumuskan kriteria normatif yang harus dipenuhi agar tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan Pasal 47 dapat dibebankan sebagai pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Ketentuan ini berfungsi sebagai standar evaluatif untuk menilai keterkaitan perbuatan pidana dengan korporasi sebagai subjek hukum, sehingga pertanggungjawaban tidak diterapkan secara otomatis, melainkan melalui pengujian yang terukur dan berimbang.
Huruf a menegaskan bahwa perbuatan pidana harus termasuk dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi sebagaimana ditentukan dalam anggaran dasar atau ketentuan lain yang berlaku. Norma ini menekankan adanya hubungan fungsional antara perbuatan pidana dan aktivitas resmi korporasi. Dengan demikian, perbuatan yang sepenuhnya bersifat pribadi dan berada di luar ruang lingkup usaha tidak serta merta dapat dibebankan kepada korporasi.
Huruf b mensyaratkan bahwa perbuatan tersebut menguntungkan korporasi secara melawan hukum. Unsur keuntungan di sini tidak terbatas pada keuntungan finansial semata, melainkan juga mencakup keuntungan non finansial seperti penguasaan pasar, efisiensi ilegal, atau penghindaran kewajiban hukum. Syarat ini menegaskan adanya motif dan manfaat korporasi yang diperoleh dari tindak pidana, sehingga pertanggungjawaban pidana memiliki dasar rasional dan proporsional.
Huruf c menyatakan bahwa perbuatan tersebut diterima sebagai kebijakan korporasi. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat timbul apabila tindak pidana merupakan bagian dari kebijakan, praktik, atau budaya organisasi, baik secara eksplisit maupun implisit. Dengan pendekatan ini, hukum pidana tidak hanya menilai tindakan individual, tetapi juga menilai peran sistem, tata kelola, dan keputusan manajerial korporasi.
Huruf d mengatur kewajiban korporasi untuk melakukan langkah langkah pencegahan, mencegah dampak yang lebih besar, serta memastikan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku. Apabila korporasi lalai atau gagal melakukan upaya pencegahan yang layak dan wajar, maka kelalaian tersebut dapat menjadi dasar pertanggungjawaban pidana. Norma ini menempatkan kepatuhan dan pencegahan sebagai kewajiban aktif korporasi, bukan sekadar pilihan manajerial.
Huruf e menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana juga dapat dikenakan apabila korporasi membiarkan terjadinya tindak pidana. Pembiaran dalam konteks ini mencerminkan sikap pasif yang disengaja atau kelalaian serius, ketika korporasi mengetahui atau seharusnya mengetahui adanya tindak pidana namun tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk menghentikan atau mencegahnya.
Secara keseluruhan, Pasal 48 KUHP menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi dibangun atas kombinasi unsur perbuatan, keuntungan, kebijakan, pencegahan, dan sikap korporasi. Norma ini mencerminkan pendekatan modern dalam hukum pidana korporasi yang menekankan akuntabilitas organisasi, tata kelola yang baik, dan kepatuhan hukum, sekaligus memastikan bahwa pemidanaan korporasi diterapkan secara adil, proporsional, dan berbasis kesalahan struktural.
