Hukum Acara Perdata

KOMPETENSI PENGADILAN

• Pasal 118 ayat (1) Herziene Indonesisch Reglement: Dasar Kompetensi Relatif dalam Gugatan Perdata di Pengadilan Negeri
• Pasal 118 ayat (2) Herziene Indonesisch Reglement: Dasar Kompetensi Relatif dalam Gugatan Perdata dengan Banyak Tergugat
• Pasal 118 ayat (3) Herziene Indonesisch Reglement: Dasar Kompetensi Relatif dalam Gugatan Perdata Apabila Domisili Tergugat Tidak Diketahui
• Pasal 118 ayat (4) Herziene Indonesisch Reglement: Dasar Pilihan Forum (Choice of Forum) dalam Gugatan Perdata

KEBERATAN ATAS KEWENANGAN MENGADILI

• Pasal 133 Herziene Indonesisch Reglement: Hak Tergugat Menolak Gugatan di Pengadilan yang Tidak Berwenang
• Pasal 134 Herziene Indonesisch Reglement: Eksepsi Kompetensi Absolut dan Kewajiban Hakim Menyatakan Tidak Berwenang Mengadili

PENGAJUAN DAN PENDAFTARAN GUGATAN

• Pasal 119 Herziene Indonesisch Reglement: Bantuan Hakim terhadap Penggugat dalam Perkara Perdata
• Pasal 120 Herziene Indonesisch Reglement: Gugatan Lisan dalam Hukum Acara Perdata Indonesia
• Pasal 121 Herziene Indonesisch Reglement: Prosedur Pendaftaran Gugatan, Penetapan Hari Sidang, dan Pemanggilan Para Pihak dalam Perkara Perdata
• Pasal 122 Herziene Indonesisch Reglement: Prinsip Due Process of Law dan Audi et Alteram Partem
• Pasal 123 Herziene Indonesisch Reglement: Hak Para Pihak untuk Didampingi atau Diwakili Kuasa Hukum

KETIDAKHADIRAN PARA PIHAK DAN VERSTEK

• Pasal 124 Herziene Indonesisch Reglement: Gugurnya Gugatan karena Ketidakhadiran Penggugat di Persidangan
• Pasal 125 Herziene Indonesisch Reglement: Putusan Verstek (Putusan Tanpa Kehadiran Tergugat)
• Pasal 126 Herziene Indonesisch Reglement: Pemanggilan Ulang Pihak yang Tidak Hadir
• Pasal 127 Herziene Indonesisch Reglement: Ketidakhadiran Salah Satu Tergugat dalam Gugatan Perdata
• Pasal 128 Herziene Indonesisch Reglement: Penundaan Eksekusi Putusan Verstek
• Pasal 129 Herziene Indonesisch Reglement: Verzet terhadap Putusan Verstek

PERDAMAIAN DAN PEMERIKSAAN PERKARA

• Pasal 130 Herziene Indonesisch Reglement: Kewajiban Hakim Mengupayakan Penyelesaian Sengketa Secara Damai
• Pasal 131 Herziene Indonesisch Reglement: Pemeriksaan Pokok Perkara dalam Gugatan Perdata
• Pasal 132 Herziene Indonesisch Reglement: Kewajiban Hakim Memberikan Bantuan Prosedural kepada Para Pihak

PEMBELAAN TERGUGAT

• Pasal 135 Herziene Indonesisch Reglement: Kewajiban Hakim Menilai Gugatan dan Pembelaan Para Pihak
• Pasal 136 Herziene Indonesisch Reglement: Eksepsi dalam Hukum Acara Perdata

PEMBUKTIAN DENGAN SURAT

• Pasal 137 Herziene Indonesisch Reglement: Hak Memeriksa Dokumen Lawan dalam Perkara Perdata
• Pasal 138 Herziene Indonesisch Reglement: Keabsahan Surat sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata

PEMBUKTIAN DENGAN SAKSI

• Pasal 139 Herziene Indonesisch Reglement: Pemanggilan dan Pemeriksaan Saksi dalam Hukum Acara Perdata
• Pasal 140 Herziene Indonesisch Reglement: Sanksi terhadap Saksi yang Tidak Memenuhi Panggilan Pengadilan
• Pasal 141 Herziene Indonesisch Reglement: Tanggung Jawab dan Upaya Paksa terhadap Saksi yang Mangkir
• Pasal 142 Herziene Indonesisch Reglement: Alasan yang Sah sebagai Dasar Penghapusan Sanksi terhadap Saksi
• Pasal 143 Herziene Indonesisch Reglement: Pemeriksaan Saksi di Luar Wilayah Hukum Pengadilan dalam Perkara Perdata
• Pasal 144 Herziene Indonesisch Reglement: Pemeriksaan Identitas dan Hubungan Saksi dalam Persidangan Perdata
• Pasal 145 Herziene Indonesisch Reglement: Saksi yang Tidak Cakap Memberikan Keterangan dalam Perkara Perdata
• Pasal 146 Herziene Indonesisch Reglement: Hak Mengundurkan Diri sebagai Saksi dalam Perkara Perdata
• Pasal 147 Herziene Indonesisch Reglement: Kewajiban Pengambilan Sumpah Saksi
• Pasal 148 Herziene Indonesisch Reglement: Penyanderaan Saksi yang Menolak Bersumpah atau Memberikan Keterangan
• Pasal 149 Herziene Indonesisch Reglement: Pemeriksaan dan Penetapan terhadap Saksi Bangsa Eropa
• Pasal 150 Herziene Indonesisch Reglement: Pengajuan Pertanyaan kepada Saksi dalam Pemeriksaan Perkara Perdata
• Pasal 151 Herziene Indonesisch Reglement: Pemberlakuan Ketentuan Juru Bahasa dalam Perkara Pidana terhadap Pemeriksaan Saksi dalam Perkara Perdata
• Pasal 152 Herziene Indonesisch Reglement: Pencatatan Keterangan Saksi dalam Berita Acara Persidangan

PEMERIKSAAN SETEMPAT DAN KETERANGAN AHLI

• Pasal 153 Herziene Indonesisch Reglement: Pemeriksaan Setempat oleh Hakim Komisaris dalam Perkara Perdata
• Pasal 154 Herziene Indonesisch Reglement: Pengangkatan Ahli sebagai Alat Pembantu Pembuktian dalam Perkara Perdata

SUMPAH DALAM PEMBUKTIAN

• Pasal 155 Herziene Indonesisch Reglement: Sumpah Pemutus sebagai Alat Pembuktian Terakhir dalam Perkara Perdata
• Pasal 156 Herziene Indonesisch Reglement: Sumpah Pemutus (Decisoir Eed) sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata
• Pasal 157 Herziene Indonesisch Reglement: Tata Cara Pengangkatan Sumpah dalam Pembuktian Perkara Perdata
• Pasal 158 Herziene Indonesisch Reglement: Tata Cara Pelaksanaan Pengangkatan Sumpah di Persidangan dan di Luar Persidangan

TAHAPAN AKHIR PEMERIKSAAN

• Pasal 159 Herziene Indonesisch Reglement: Penundaan Persidangan dalam Pemeriksaan Perkara Perdata
• Pasal 160 Herziene Indonesisch Reglement: Pembayaran Biaya di Muka untuk Pelaksanaan Tindakan Pembuktian dalam Perkara Perdata
• Pasal 161 Herziene Indonesisch Reglement: Permusyawaratan Hakim dan Pengambilan Putusan Setelah Pemeriksaan Perkara Selesai

KETENTUAN UMUM PEMBUKTIAN

• Pasal 162 Herziene Indonesisch Reglement: Pedoman Pengadilan dalam Menerima dan Menolak Alat Bukti Perdata
• Pasal 163 Herziene Indonesisch Reglement: Beban Pembuktian atas Hak dan Peristiwa yang Didalilkan
• Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement: Jenis Alat Bukti dalam Perkara Perdata
• Pasal 165 Herziene Indonesisch Reglement: Kekuatan Pembuktian Akta Otentik dalam Perkara Perdata