Pasal 54 KUHP menyatakan:
(1) Dalam pemidanaan wajib dipertimbangkan:
a. bentuk kesalahan pelaku Tindak Pidana;
b. motif dan tujuan melakukan Tindak Pidana;
c. sikap batin pelaku Tindak Pidana;
d. Tindak Pidana dilakukan dengan direncanakan atau tidak direncanakan; e. cara melakukan Tindak Pidana;
f. sikap dan tindakan pelaku sesudah melakukan Tindak Pidana;
g. riwayat hidup, keadaan sosial, dan keadaan ekonomi pelalu Tindak Pidana;
h. pengaruh pidana terhadap masa depan pelaku Tindak Pidana;
i. pengaruh Tindak Pidana terhadap Korban atau keluarga Korban;
j. pemaafan dari Korban dan/atau keluarga Korban; dan/ atau k. nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.
(2) Ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, atau keadaan pada waktu dilakukan Tindak Pidana serta yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan untuk tidak menjatuhkan pidana atau tidak mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan.
Penjelasan:
Ketentuan Pasal 54 KUHP mengatur secara komprehensif mengenai faktor faktor yang wajib dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan pidana, sehingga pemidanaan tidak dilakukan secara abstrak, mekanis, atau semata mata berorientasi pada perbuatan, melainkan juga memperhatikan secara menyeluruh aspek pribadi pelaku, dampak perbuatan, serta nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Ayat (1) memuat daftar pertimbangan yang bersifat non limitatif tetapi wajib diperhatikan secara serius oleh hakim. Unsur bentuk kesalahan, motif, tujuan, dan sikap batin pelaku menekankan pentingnya penilaian subjektif terhadap tingkat kesalahan, sehingga pidana yang dijatuhkan benar benar mencerminkan kualitas kesalahan yang dilakukan. Perbedaan antara perbuatan yang direncanakan dan yang tidak direncanakan, serta cara melakukan tindak pidana, menunjukkan bahwa hukum pidana modern tidak menyamakan seluruh perbuatan secara rata, melainkan membedakan berdasarkan intensitas kehendak dan cara bertindak pelaku.
Pertimbangan mengenai sikap dan tindakan pelaku setelah melakukan tindak pidana, termasuk penyesalan, itikad baik, atau upaya pemulihan, mencerminkan orientasi pemidanaan yang terbuka terhadap rehabilitasi dan tanggung jawab moral. Riwayat hidup, keadaan sosial, dan kondisi ekonomi pelaku memperlihatkan bahwa hukum pidana mengakui adanya konteks struktural dan sosial yang dapat memengaruhi perilaku seseorang, tanpa menghapus pertanggungjawaban pidana, tetapi relevan dalam menentukan proporsionalitas pidana.
Lebih lanjut, Pasal 54 juga menempatkan korban sebagai bagian penting dalam pertimbangan pemidanaan. Pengaruh tindak pidana terhadap korban atau keluarganya, serta adanya pemaafan, menjadi indikator bahwa keadilan pidana tidak hanya berpusat pada negara dan pelaku, tetapi juga memperhatikan dimensi restoratif. Penegasan mengenai nilai hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat memberikan ruang bagi hakim untuk mengaitkan putusan pidana dengan rasa keadilan sosial yang berkembang, sepanjang tetap berada dalam kerangka hukum.
Ayat (2) mengandung prinsip penting mengenai fleksibilitas dan kemanusiaan dalam pemidanaan. Ketentuan ini membuka kemungkinan bagi hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau tindakan tertentu apabila perbuatan tergolong ringan, keadaan pribadi pelaku layak dipertimbangkan, atau terdapat keadaan khusus pada saat dan setelah tindak pidana dilakukan. Namun, kewenangan ini tidak bersifat sewenang wenang, karena secara eksplisit harus didasarkan pada pertimbangan keadilan dan kemanusiaan.
Dengan demikian, Pasal 54 KUHP menegaskan paradigma pemidanaan individual dan kontekstual, di mana hakim dituntut untuk menilai perkara secara menyeluruh dan mendalam. Pemidanaan tidak lagi dipahami sebagai reaksi otomatis terhadap pelanggaran hukum, melainkan sebagai proses yudisial yang bertujuan mencapai keadilan substantif, menjaga martabat manusia, serta menyeimbangkan kepentingan pelaku, korban, dan masyarakat secara proporsional.
