5 November 2026

Lawyer Ahdan Ramdani

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan | Kota Bandung, Indonesia
Informasi

Pembuktian dan Kedaluarsa

Pasal 1910 KUHPerdata: Ketidakcakapan Anggota Keluarga Menjadi Saksi dan Pengecualiannya dalam Perkara Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0

1. Pendahuluan Pembuktian dengan saksi merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penyelesaian perkara perdata. Melalui keterangan saksi, hakim dapat memperoleh informasi mengenai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi objek sengketa. Namun, tidak setiap orang yang mengetahui suatu peristiwa secara otomatis dapat diterima sebagai saksi dalam persidangan. Hukum pembuktian menetapkan persyaratan tertentu mengenai kecakapan seseorang…

Pasal 1909 KUHPerdata: Kewajiban Memberikan Kesaksian dan Hak Mengundurkan Diri sebagai Saksi

Lawyer Ahdan Ramdani 0

1. Pendahuluan Kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara perdata. Melalui keterangan saksi, hakim dapat memperoleh informasi mengenai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi objek sengketa. Oleh karena itu, kehadiran saksi dan kesediaannya memberikan keterangan merupakan bagian penting dari penyelenggaraan proses peradilan. Pada prinsipnya, setiap orang yang memenuhi…

Pasal 1908 KUHPerdata: Parameter Penilaian Kredibilitas Saksi dalam Pembuktian Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0

1. Pendahuluan Pembuktian dengan saksi tidak hanya berkaitan dengan jumlah orang yang memberikan keterangan atau kesesuaian antara satu kesaksian dengan kesaksian lainnya. Persoalan yang tidak kalah penting adalah apakah saksi tersebut dapat dipercaya dan sejauh mana keterangannya layak dijadikan dasar pertimbangan hakim. Dalam praktik peradilan, seorang saksi dapat memberikan keterangan yang tampak konsisten, tetapi belum…

Pasal 1907 KUHPerdata: Sumber Pengetahuan Saksi dan Batas antara Kesaksian dengan Pendapat Pribadi

Lawyer Ahdan Ramdani 0

1. Pendahuluan Pembuktian dengan saksi merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelesaian perkara perdata. Melalui keterangan saksi, hakim dapat memperoleh informasi mengenai peristiwa hukum yang menjadi objek perselisihan. Namun, nilai suatu kesaksian tidak hanya ditentukan oleh isi keterangan yang disampaikan, tetapi juga oleh bagaimana saksi memperoleh pengetahuan mengenai peristiwa tersebut. Dalam praktik persidangan, seseorang dapat…

Pasal 1906 KUHPerdata: Kekuatan Pembuktian Kesaksian yang Saling Bersesuaian dalam Perkara Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0

1. Pendahuluan Pembuktian dalam perkara perdata tidak selalu berlangsung melalui satu alat bukti yang secara langsung menerangkan seluruh rangkaian peristiwa hukum. Dalam praktik, suatu peristiwa dapat diketahui oleh beberapa orang dari sudut pandang, waktu, dan keadaan yang berbeda. Masing-masing saksi mungkin hanya mengetahui bagian tertentu dari peristiwa tersebut, tetapi keterangannya dapat mempunyai hubungan yang saling…

Pasal 1905 KUHPerdata: Prinsip Satu Saksi Tidak Cukup dalam Pembuktian Perdata (Unus Testis Nullus Testis)

Lawyer Ahdan Ramdani 0

1. Pendahuluan Pembuktian merupakan instrumen utama bagi hakim untuk menentukan apakah suatu peristiwa hukum yang didalilkan oleh para pihak dapat dinyatakan terbukti. Dalam perkara perdata, para pihak tidak cukup hanya menyampaikan klaim atau bantahan, tetapi harus mengajukan alat bukti yang dapat mendukung kebenaran dalilnya. Salah satu alat bukti yang sering digunakan dalam persidangan adalah keterangan…

Pasal 1904 KUHPerdata: Kerangka Pengaturan Pembuktian dengan Saksi dalam Perkara Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0

1. Pendahuluan Pembuktian merupakan tahapan fundamental dalam proses pemeriksaan perkara perdata. Melalui pembuktian, para pihak berusaha meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang diajukan, baik yang berkaitan dengan adanya hubungan hukum, pelaksanaan kewajiban, maupun terjadinya suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat tertentu. Salah satu alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata adalah kesaksian. Keterangan saksi…

Pasal 1902 KUHPerdata: Bukti Permulaan Tertulis sebagai Dasar Pembuktian dengan Saksi dalam Perkara Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0

1. Pendahuluan Pembuktian merupakan tahapan penting dalam penyelesaian perkara perdata karena melalui proses tersebut para pihak harus membuktikan kebenaran fakta yang menjadi dasar tuntutan maupun bantahannya. Dalam sistem pembuktian perdata, alat bukti tulisan mempunyai kedudukan penting, terutama ketika undang-undang mensyaratkan suatu peristiwa hukum dibuktikan melalui dokumen tertulis. Namun, dalam praktik, tidak semua hubungan hukum dituangkan…

Pasal 1895 KUHPerdata: Pembuktian dengan Saksi dalam Perkara Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1895 KUHPerdata menyatakan: Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Makna Normatif Pasal Pasal 1895 KUHPerdata menegaskan bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti yang pada prinsipnya dapat digunakan dalam perkara perdata, sepanjang tidak terdapat ketentuan undang-undang yang mengecualikannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperkenankan…

Ingin Berkonsultasi Hukum Secara Online? Silakan Hubungi +6285706571577

Informasi Terbaru

All

Pasal 229 KUHP: Delik Aduan dalam Penyerangan Kehormatan Kepala Negara dan Wakil Negara Sahabat

Lawyer Ahdan Ramdani 0
1. Pendahuluan Perlindungan terhadap kehormatan kepala negara dan wakil negara sahabat merupakan salah satu aspek hukum pidana yang berkaitan dengan hubungan diplomatik antarnegara. Dalam konteks ini, hukum pidana tidak hanya berfungsi melindungi kepentingan individual, tetapi juga memiliki hubungan dengan kepentingan negara dalam memelihara hubungan internasional yang dilandasi penghormatan dan kesetaraan kedaulatan. Namun, perlindungan tersebut tidak...

Pasal 178 Herziene Indonesisch Reglement: Kewajiban Hakim Mengadili Seluruh Tuntutan dan Larangan Ultra Petita dalam Perkara Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0
1. Pendahuluan Dalam proses peradilan perdata, hakim tidak hanya bertugas memeriksa fakta dan menilai alat bukti yang diajukan para pihak, tetapi juga memiliki kewajiban menerapkan hukum secara tepat terhadap perkara yang diperiksanya. Para pihak memang bertanggung jawab menyampaikan dalil, fakta, dan tuntutan masing-masing. Namun, hakim tidak terikat sepenuhnya pada argumentasi hukum yang dikemukakan oleh para...

Pasal 558 KUHPerdata: Tenggang Waktu Pengajuan Tuntutan untuk Mempertahankan Besit

Lawyer Ahdan Ramdani 0
1. Pendahuluan Dalam hukum kebendaan, perlindungan terhadap penguasaan suatu benda tidak selalu bergantung pada pembuktian hak kepemilikan. Hukum perdata mengenal konsep bezit, yaitu keadaan seseorang menguasai suatu benda dengan kedudukan tertentu yang oleh hukum diberikan perlindungan tersendiri. Perlindungan terhadap bezit diperlukan untuk menjaga ketertiban hukum dan mencegah penyelesaian sengketa penguasaan benda melalui tindakan sepihak. Seseorang...

Pasal 118 KUHAP: Kewenangan Penyidik Melakukan Penyitaan untuk Kepentingan Penyidikan

Lawyer Ahdan Ramdani 0
1. Pendahuluan Dalam proses penegakan hukum pidana, penyidik tidak hanya bertugas mencari dan mengumpulkan alat bukti, tetapi juga memastikan agar benda atau barang yang memiliki hubungan dengan tindak pidana dapat diamankan untuk kepentingan pembuktian. Salah satu tindakan hukum yang dapat dilakukan untuk tujuan tersebut adalah penyitaan. Penyitaan merupakan tindakan yang memiliki konsekuensi langsung terhadap penguasaan...

Pasal 228 KUHP: Penyebarluasan Penyerangan Kehormatan Kepala Negara dan Wakil Negara Sahabat

Lawyer Ahdan Ramdani 0
1. Pendahuluan Hubungan diplomatik antarnegara tidak hanya dibangun melalui perjanjian, kerja sama ekonomi, dan hubungan politik, tetapi juga melalui penghormatan terhadap kedudukan serta martabat pejabat negara yang mewakili suatu negara dalam hubungan internasional. Dalam konteks tersebut, hukum pidana dapat memberikan perlindungan terhadap kehormatan kepala negara sahabat maupun wakil negara sahabat yang berada di wilayah Negara...

Pasal 1910 KUHPerdata: Ketidakcakapan Anggota Keluarga Menjadi Saksi dan Pengecualiannya dalam Perkara Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0
1. Pendahuluan Pembuktian dengan saksi merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penyelesaian perkara perdata. Melalui keterangan saksi, hakim dapat memperoleh informasi mengenai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi objek sengketa. Namun, tidak setiap orang yang mengetahui suatu peristiwa secara otomatis dapat diterima sebagai saksi dalam persidangan. Hukum pembuktian menetapkan persyaratan tertentu mengenai kecakapan seseorang...

Pasal 1909 KUHPerdata: Kewajiban Memberikan Kesaksian dan Hak Mengundurkan Diri sebagai Saksi

Lawyer Ahdan Ramdani 0
1. Pendahuluan Kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara perdata. Melalui keterangan saksi, hakim dapat memperoleh informasi mengenai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi objek sengketa. Oleh karena itu, kehadiran saksi dan kesediaannya memberikan keterangan merupakan bagian penting dari penyelenggaraan proses peradilan. Pada prinsipnya, setiap orang yang memenuhi...

Pasal 1908 KUHPerdata: Parameter Penilaian Kredibilitas Saksi dalam Pembuktian Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0
1. Pendahuluan Pembuktian dengan saksi tidak hanya berkaitan dengan jumlah orang yang memberikan keterangan atau kesesuaian antara satu kesaksian dengan kesaksian lainnya. Persoalan yang tidak kalah penting adalah apakah saksi tersebut dapat dipercaya dan sejauh mana keterangannya layak dijadikan dasar pertimbangan hakim. Dalam praktik peradilan, seorang saksi dapat memberikan keterangan yang tampak konsisten, tetapi belum...

Pasal 1907 KUHPerdata: Sumber Pengetahuan Saksi dan Batas antara Kesaksian dengan Pendapat Pribadi

Lawyer Ahdan Ramdani 0
1. Pendahuluan Pembuktian dengan saksi merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelesaian perkara perdata. Melalui keterangan saksi, hakim dapat memperoleh informasi mengenai peristiwa hukum yang menjadi objek perselisihan. Namun, nilai suatu kesaksian tidak hanya ditentukan oleh isi keterangan yang disampaikan, tetapi juga oleh bagaimana saksi memperoleh pengetahuan mengenai peristiwa tersebut. Dalam praktik persidangan, seseorang dapat...

Hukum Perikatan

Pasal 1240 KUHPerdata: Hak Kreditur Menuntut Penghapusan Perbuatan yang Bertentangan dengan Perikatan

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1240 KUHPerdata menyatakan: Walaupun demikian, kreditur berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang dilakukan secara bertentangan dengan perikatan dan ia dapat minta kuasa dari Hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat itu atas tanggungan debitur; hal ini tidak mengurangi hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu. Pendahuluan…

Pasal 1239 KUHPerdata: Ganti Biaya, Kerugian, dan Bunga atas Tidak Dipenuhinya Kewajiban Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1239 KUHPerdata menyatakan: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Pendahuluan Pasal 1239 KUHPerdata mengatur konsekuensi hukum ketika debitur tidak memenuhi perikatan yang prestasinya berupa berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Norma ini menegaskan bahwa kegagalan memenuhi…

Pasal 1238 KUHPerdata: Keadaan Lalai Debitur melalui Teguran atau Lewatnya Waktu yang Ditentukan

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan: Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pendahuluan Pasal 1238 KUHPerdata mengatur mengenai keadaan lalai (in mora), yaitu keadaan ketika debitur dianggap telah lalai dalam memenuhi kewajibannya….

Hukum Acara Peradilan Agama