11 November 2026

Lawyer Ahdan Ramdani

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan | Kota Bandung, Indonesia
Informasi

Pembuktian dan Kedaluarsa

Pasal 1910 KUHPerdata: Ketidakcakapan Anggota Keluarga Menjadi Saksi dan Pengecualiannya dalam Perkara Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0

1. Pendahuluan Pembuktian dengan saksi merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penyelesaian perkara perdata. Melalui keterangan saksi, hakim dapat memperoleh informasi mengenai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi objek sengketa. Namun, tidak setiap orang yang mengetahui suatu peristiwa secara otomatis dapat diterima sebagai saksi dalam persidangan. Hukum pembuktian menetapkan persyaratan tertentu mengenai kecakapan seseorang…

Pasal 1909 KUHPerdata: Kewajiban Memberikan Kesaksian dan Hak Mengundurkan Diri sebagai Saksi

Lawyer Ahdan Ramdani 0

1. Pendahuluan Kesaksian merupakan salah satu alat bukti yang memiliki peranan penting dalam proses pemeriksaan perkara perdata. Melalui keterangan saksi, hakim dapat memperoleh informasi mengenai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi objek sengketa. Oleh karena itu, kehadiran saksi dan kesediaannya memberikan keterangan merupakan bagian penting dari penyelenggaraan proses peradilan. Pada prinsipnya, setiap orang yang memenuhi…

Pasal 1908 KUHPerdata: Parameter Penilaian Kredibilitas Saksi dalam Pembuktian Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0

1. Pendahuluan Pembuktian dengan saksi tidak hanya berkaitan dengan jumlah orang yang memberikan keterangan atau kesesuaian antara satu kesaksian dengan kesaksian lainnya. Persoalan yang tidak kalah penting adalah apakah saksi tersebut dapat dipercaya dan sejauh mana keterangannya layak dijadikan dasar pertimbangan hakim. Dalam praktik peradilan, seorang saksi dapat memberikan keterangan yang tampak konsisten, tetapi belum…

Pasal 1907 KUHPerdata: Sumber Pengetahuan Saksi dan Batas antara Kesaksian dengan Pendapat Pribadi

Lawyer Ahdan Ramdani 0

1. Pendahuluan Pembuktian dengan saksi merupakan salah satu instrumen penting dalam penyelesaian perkara perdata. Melalui keterangan saksi, hakim dapat memperoleh informasi mengenai peristiwa hukum yang menjadi objek perselisihan. Namun, nilai suatu kesaksian tidak hanya ditentukan oleh isi keterangan yang disampaikan, tetapi juga oleh bagaimana saksi memperoleh pengetahuan mengenai peristiwa tersebut. Dalam praktik persidangan, seseorang dapat…

Pasal 1906 KUHPerdata: Kekuatan Pembuktian Kesaksian yang Saling Bersesuaian dalam Perkara Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0

1. Pendahuluan Pembuktian dalam perkara perdata tidak selalu berlangsung melalui satu alat bukti yang secara langsung menerangkan seluruh rangkaian peristiwa hukum. Dalam praktik, suatu peristiwa dapat diketahui oleh beberapa orang dari sudut pandang, waktu, dan keadaan yang berbeda. Masing-masing saksi mungkin hanya mengetahui bagian tertentu dari peristiwa tersebut, tetapi keterangannya dapat mempunyai hubungan yang saling…

Pasal 1905 KUHPerdata: Prinsip Satu Saksi Tidak Cukup dalam Pembuktian Perdata (Unus Testis Nullus Testis)

Lawyer Ahdan Ramdani 0

1. Pendahuluan Pembuktian merupakan instrumen utama bagi hakim untuk menentukan apakah suatu peristiwa hukum yang didalilkan oleh para pihak dapat dinyatakan terbukti. Dalam perkara perdata, para pihak tidak cukup hanya menyampaikan klaim atau bantahan, tetapi harus mengajukan alat bukti yang dapat mendukung kebenaran dalilnya. Salah satu alat bukti yang sering digunakan dalam persidangan adalah keterangan…

Pasal 1904 KUHPerdata: Kerangka Pengaturan Pembuktian dengan Saksi dalam Perkara Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0

1. Pendahuluan Pembuktian merupakan tahapan fundamental dalam proses pemeriksaan perkara perdata. Melalui pembuktian, para pihak berusaha meyakinkan hakim mengenai kebenaran dalil-dalil yang diajukan, baik yang berkaitan dengan adanya hubungan hukum, pelaksanaan kewajiban, maupun terjadinya suatu peristiwa hukum yang menimbulkan akibat tertentu. Salah satu alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata adalah kesaksian. Keterangan saksi…

Pasal 1902 KUHPerdata: Bukti Permulaan Tertulis sebagai Dasar Pembuktian dengan Saksi dalam Perkara Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0

1. Pendahuluan Pembuktian merupakan tahapan penting dalam penyelesaian perkara perdata karena melalui proses tersebut para pihak harus membuktikan kebenaran fakta yang menjadi dasar tuntutan maupun bantahannya. Dalam sistem pembuktian perdata, alat bukti tulisan mempunyai kedudukan penting, terutama ketika undang-undang mensyaratkan suatu peristiwa hukum dibuktikan melalui dokumen tertulis. Namun, dalam praktik, tidak semua hubungan hukum dituangkan…

Pasal 1895 KUHPerdata: Pembuktian dengan Saksi dalam Perkara Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1895 KUHPerdata menyatakan: Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Makna Normatif Pasal Pasal 1895 KUHPerdata menegaskan bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti yang pada prinsipnya dapat digunakan dalam perkara perdata, sepanjang tidak terdapat ketentuan undang-undang yang mengecualikannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperkenankan…

Ingin Berkonsultasi Hukum Secara Online? Silakan Hubungi +6285706571577

Informasi Terbaru

All

Pasal 179 Herziene Indonesisch Reglement: Pengumuman Putusan dan Pemberitahuan kepada Para Pihak dalam Hukum Acara Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pendahuluan Putusan hakim merupakan produk hukum yang mengakhiri atau menyelesaikan suatu tahap pemeriksaan perkara di pengadilan. Namun, keberadaan putusan tidak hanya berkaitan dengan proses pembentukan pertimbangan dan penetapan amar oleh hakim. Putusan juga harus diumumkan melalui prosedur yang memberikan kesempatan kepada para pihak untuk mengetahui hasil pemeriksaan perkara. Dalam hukum acara perdata, pengumuman putusan mempunyai...

Pasal 559 KUHPerdata: Tuntutan untuk Menghentikan Gangguan dan Mempertahankan Kedudukan Pemegang Besit

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pendahuluan Penguasaan atas suatu benda tidak selalu identik dengan kepemilikan. Dalam hukum perdata, seseorang dapat berada dalam kedudukan sebagai pemegang besit (bezitter) meskipun status kepemilikan benda tersebut masih diperselisihkan. Hukum memberikan perlindungan terhadap keadaan penguasaan tersebut agar tidak diganggu atau diambil alih secara sewenang-wenang. Pasal 559 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tujuan tuntutan yang...

Pasal 119 KUHAP: Prosedur Permohonan Izin Penyitaan dan Pengawasan Yudisial oleh Ketua Pengadilan Negeri

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pendahuluan Penyitaan merupakan tindakan hukum dalam proses peradilan pidana yang memungkinkan penyidik mengambil alih atau menempatkan benda di bawah penguasaannya untuk kepentingan pembuktian. Karena tindakan tersebut dapat membatasi hak seseorang atas benda atau harta kekayaannya, pelaksanaannya harus didasarkan pada kewenangan dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang. Pasal 119 KUHAP mengatur prosedur permohonan izin penyitaan kepada...

Pasal 259 KUHP: Tindak Pidana Perekaman Gambar Seseorang di Dalam Rumah atau Ruangan yang Tidak Terbuka untuk Umum

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pendahuluan Perkembangan teknologi digital telah mempermudah seseorang untuk merekam, menyimpan, dan menyebarluaskan gambar melalui berbagai perangkat elektronik. Kamera tersembunyi, telepon genggam, kamera pengawas, dan perangkat perekam lainnya dapat digunakan untuk memperoleh gambar seseorang tanpa sepengetahuan atau persetujuannya. Persoalan hukum muncul ketika teknologi tersebut digunakan untuk merekam seseorang di dalam rumah atau ruangan yang tidak terbuka...

Pasal 258 KUHP: Tindak Pidana Penyadapan dan Penyebarluasan Hasil Intersepsi Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pendahuluan Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara manusia berkomunikasi dan bertukar informasi. Komunikasi melalui jaringan kabel maupun nirkabel memungkinkan informasi disampaikan secara cepat, tetapi sekaligus menimbulkan risiko terhadap kerahasiaan komunikasi elektronik. Salah satu ancaman yang muncul adalah tindakan mengakses atau mengintersepsi transmisi informasi elektronik yang tidak ditujukan untuk konsumsi publik. Dalam konteks tersebut, Pasal 258...

Pasal 257 KUHP: Tindak Pidana Memaksa Masuk ke Rumah, Ruangan Tertutup, atau Pekarangan Tertutup Milik Orang

Lawyer Ahdan Ramdani 0
1. Pendahuluan Pasal 257 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana memasuki rumah, ruangan tertutup, atau pekarangan tertutup yang dipergunakan oleh orang lain secara melawan hukum. Ketentuan ini juga mencakup perbuatan seseorang yang telah berada di tempat tersebut secara melawan hukum, tetapi tidak segera meninggalkannya setelah diminta oleh...

Pasal 256 KUHP: Tindak Pidana Penyelenggaraan Pawai, Unjuk Rasa, atau Demonstrasi Tanpa Pemberitahuan yang Mengakibatkan Terganggunya Kepentingan Umum

Lawyer Ahdan Ramdani 0
1. Pendahuluan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur tindak pidana penyelenggaraan pawai, unjuk rasa, atau demonstrasi di jalan umum maupun tempat umum tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang, apabila kegiatan tersebut mengakibatkan terganggunya kepentingan umum, menimbulkan keonaran, atau huru-hara dalam masyarakat. Ketentuan ini memiliki relevansi...

Pasal 255 KUHP: Pengecualian Kewajiban Memberitahukan Adanya Permufakatan Jahat atau Rencana Tindak Pidana

Lawyer Ahdan Ramdani 0
1. Pendahuluan Pasal 255 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur pengecualian terhadap kewajiban pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 253 dan Pasal 254 KUHP. Pengecualian ini diberikan kepada orang yang apabila menyampaikan informasi mengenai permufakatan jahat atau niat melakukan tindak pidana kepada pejabat yang berwenang atau orang yang terancam, justru...

Pasal 254 KUHP: Tindak Pidana Tidak Memberitahukan Adanya Niat Melakukan Tindak Pidana Tertentu dan Tindak Pidana yang Membahayakan Nyawa Orang

Lawyer Ahdan Ramdani 0
1. Pendahuluan Pasal 254 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur kewajiban hukum untuk memberitahukan kepada pejabat yang berwenang atau orang yang terancam mengenai adanya niat seseorang melakukan tindak pidana tertentu. Ketentuan ini juga mencakup keadaan ketika seseorang mengetahui bahwa tindak pidana tertentu telah dilakukan dan masih terdapat kemungkinan untuk...

Hukum Perikatan

Pasal 1240 KUHPerdata: Hak Kreditur Menuntut Penghapusan Perbuatan yang Bertentangan dengan Perikatan

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1240 KUHPerdata menyatakan: Walaupun demikian, kreditur berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang dilakukan secara bertentangan dengan perikatan dan ia dapat minta kuasa dari Hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat itu atas tanggungan debitur; hal ini tidak mengurangi hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu. Pendahuluan…

Pasal 1239 KUHPerdata: Ganti Biaya, Kerugian, dan Bunga atas Tidak Dipenuhinya Kewajiban Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1239 KUHPerdata menyatakan: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Pendahuluan Pasal 1239 KUHPerdata mengatur konsekuensi hukum ketika debitur tidak memenuhi perikatan yang prestasinya berupa berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Norma ini menegaskan bahwa kegagalan memenuhi…

Pasal 1238 KUHPerdata: Keadaan Lalai Debitur melalui Teguran atau Lewatnya Waktu yang Ditentukan

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan: Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pendahuluan Pasal 1238 KUHPerdata mengatur mengenai keadaan lalai (in mora), yaitu keadaan ketika debitur dianggap telah lalai dalam memenuhi kewajibannya….

Hukum Acara Peradilan Agama