Pembuktian dan Kedaluarsa

Pasal 1920 KUHPerdata: Kekuatan Mengikat Putusan Hakim mengenai Kedudukan Hukum Seseorang yang Berlaku terhadap Setiap Orang (Erga Omnes)

Pendahuluan Putusan pengadilan pada umumnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara. Prinsip tersebut berkaitan dengan kepastian hukum dan pembatasan akibat putusan agar tidak secara sembarangan diperluas kepada pihak yang tidak terlibat dalam proses pemeriksaan. Namun, terdapat perkara perdata tertentu yang objek pemeriksaannya bukan sekadar hubungan hukum antara dua orang atau lebih,…

Pasal 1919 KUHPerdata: Pembebasan dari Tuduhan Pidana Tidak Menghapus Tuntutan Ganti Rugi dalam Perkara Perdata

Pendahuluan Hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban perdata merupakan salah satu persoalan penting dalam sistem hukum. Suatu peristiwa dapat diperiksa melalui proses peradilan pidana karena diduga memenuhi unsur tindak pidana, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum atau hak keperdataan seseorang. Dalam keadaan demikian, hasil pemeriksaan perkara pidana dapat menimbulkan pertanyaan…

Pasal 1918 KUHPerdata: Kekuatan Pembuktian Putusan Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Perdata

Pendahuluan Hubungan antara hukum pidana dan hukum perdata tidak selalu berjalan secara terpisah. Suatu peristiwa hukum dapat menimbulkan konsekuensi dalam dua ranah hukum sekaligus. Perbuatan seseorang, misalnya, dapat memenuhi unsur tindak pidana sekaligus menimbulkan kerugian terhadap kepentingan keperdataan pihak lain. Dalam keadaan demikian, putusan pengadilan pidana dapat mempunyai relevansi terhadap pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan…

Pasal 1917 KUHPerdata: Kekuatan Mengikat Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Asas Ne Bis In Idem dalam Perkara Perdata

Pendahuluan Putusan pengadilan merupakan instrumen hukum untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Setelah suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), putusan tersebut pada prinsipnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pokok perkara yang telah diputus. Dalam sistem hukum perdata, finalitas putusan merupakan aspek penting untuk mencegah sengketa yang sama terus-menerus diajukan…

Pasal 1916 KUHPerdata: Jenis dan Kekuatan Persangkaan Berdasarkan Undang-Undang dalam Pembuktian Perdata

Pendahuluan Pembuktian merupakan bagian fundamental dalam penyelesaian perkara perdata. Melalui proses pembuktian, para pihak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan, sedangkan hakim memperoleh dasar untuk menentukan fakta hukum yang relevan dalam menjatuhkan putusan. Dalam praktik, pembuktian suatu peristiwa tidak selalu dilakukan melalui bukti langsung. Hukum dapat menentukan bahwa suatu perbuatan atau keadaan tertentu menimbulkan…

Pasal 1915 KUHPerdata: Pengertian dan Jenis-Jenis Persangkaan sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata

Pendahuluan Pembuktian merupakan tahapan penting dalam proses pemeriksaan perkara perdata. Melalui pembuktian, para pihak berusaha meyakinkan hakim mengenai kebenaran peristiwa atau hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan maupun bantahan. Dalam praktik, tidak semua peristiwa hukum dapat dibuktikan secara langsung. Terkadang, pihak yang berkepentingan tidak memiliki bukti langsung mengenai suatu kejadian, tetapi mempunyai sejumlah fakta lain…

Pasal 1912 KUHPerdata: Ketidakcakapan Menjadi Saksi dan Kedudukan Keterangan sebagai Penjelasan dalam Pembuktian Perdata

Pendahuluan Pembuktian merupakan tahapan fundamental dalam pemeriksaan perkara perdata. Melalui pembuktian, para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran dalil yang diajukan, sedangkan hakim memperoleh dasar untuk menilai fakta dan menentukan penyelesaian sengketa. Salah satu alat bukti yang dikenal dalam hukum perdata adalah kesaksian. Akan tetapi, hukum tidak memberikan kedudukan yang sama kepada setiap orang untuk…

Pasal 1911 KUHPerdata: Kewajiban Saksi Mengucapkan Sumpah atau Janji dalam Memberikan Keterangan

Pendahuluan Pembuktian merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelesaian perkara perdata. Melalui proses pembuktian, hakim memperoleh dasar untuk menilai kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak sebelum menjatuhkan putusan. Salah satu alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata adalah keterangan saksi. Saksi merupakan orang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa atau keadaan yang berkaitan dengan…

Pasal 1910 KUHPerdata: Ketidakcakapan Anggota Keluarga Menjadi Saksi dan Pengecualiannya dalam Perkara Perdata

1. Pendahuluan Pembuktian dengan saksi merupakan salah satu instrumen penting dalam proses penyelesaian perkara perdata. Melalui keterangan saksi, hakim dapat memperoleh informasi mengenai fakta dan peristiwa hukum yang menjadi objek sengketa. Namun, tidak setiap orang yang mengetahui suatu peristiwa secara otomatis dapat diterima sebagai saksi dalam persidangan. Hukum pembuktian menetapkan persyaratan tertentu mengenai kecakapan seseorang…

Ingin Berkonsultasi Hukum Secara Online? Silakan Hubungi +6285706571577

Informasi Terbaru

All

Pasal 1920 KUHPerdata: Kekuatan Mengikat Putusan Hakim mengenai Kedudukan Hukum Seseorang yang Berlaku terhadap Setiap Orang (Erga Omnes)

Pendahuluan Putusan pengadilan pada umumnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap para pihak yang terlibat dalam perkara. Prinsip tersebut berkaitan dengan kepastian hukum dan pembatasan akibat putusan agar tidak secara sembarangan diperluas kepada pihak yang tidak terlibat dalam proses pemeriksaan. Namun, terdapat perkara perdata tertentu yang objek pemeriksaannya bukan sekadar hubungan hukum antara dua orang atau lebih,...

Pasal 1919 KUHPerdata: Pembebasan dari Tuduhan Pidana Tidak Menghapus Tuntutan Ganti Rugi dalam Perkara Perdata

Pendahuluan Hubungan antara pertanggungjawaban pidana dan pertanggungjawaban perdata merupakan salah satu persoalan penting dalam sistem hukum. Suatu peristiwa dapat diperiksa melalui proses peradilan pidana karena diduga memenuhi unsur tindak pidana, tetapi pada saat yang sama dapat menimbulkan kerugian terhadap kepentingan hukum atau hak keperdataan seseorang. Dalam keadaan demikian, hasil pemeriksaan perkara pidana dapat menimbulkan pertanyaan...

Pasal 1918 KUHPerdata: Kekuatan Pembuktian Putusan Pidana yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dalam Perkara Perdata

Pendahuluan Hubungan antara hukum pidana dan hukum perdata tidak selalu berjalan secara terpisah. Suatu peristiwa hukum dapat menimbulkan konsekuensi dalam dua ranah hukum sekaligus. Perbuatan seseorang, misalnya, dapat memenuhi unsur tindak pidana sekaligus menimbulkan kerugian terhadap kepentingan keperdataan pihak lain. Dalam keadaan demikian, putusan pengadilan pidana dapat mempunyai relevansi terhadap pemeriksaan perkara perdata yang berkaitan...

Pasal 1917 KUHPerdata: Kekuatan Mengikat Putusan Hakim yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Asas Ne Bis In Idem dalam Perkara Perdata

Pendahuluan Putusan pengadilan merupakan instrumen hukum untuk menyelesaikan sengketa dan memberikan kepastian hukum kepada para pihak. Setelah suatu putusan memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), putusan tersebut pada prinsipnya mempunyai kekuatan mengikat terhadap pokok perkara yang telah diputus. Dalam sistem hukum perdata, finalitas putusan merupakan aspek penting untuk mencegah sengketa yang sama terus-menerus diajukan...

Pasal 1916 KUHPerdata: Jenis dan Kekuatan Persangkaan Berdasarkan Undang-Undang dalam Pembuktian Perdata

Pendahuluan Pembuktian merupakan bagian fundamental dalam penyelesaian perkara perdata. Melalui proses pembuktian, para pihak diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalil yang diajukan, sedangkan hakim memperoleh dasar untuk menentukan fakta hukum yang relevan dalam menjatuhkan putusan. Dalam praktik, pembuktian suatu peristiwa tidak selalu dilakukan melalui bukti langsung. Hukum dapat menentukan bahwa suatu perbuatan atau keadaan tertentu menimbulkan...

Pasal 1915 KUHPerdata: Pengertian dan Jenis-Jenis Persangkaan sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata

Pendahuluan Pembuktian merupakan tahapan penting dalam proses pemeriksaan perkara perdata. Melalui pembuktian, para pihak berusaha meyakinkan hakim mengenai kebenaran peristiwa atau hubungan hukum yang menjadi dasar tuntutan maupun bantahan. Dalam praktik, tidak semua peristiwa hukum dapat dibuktikan secara langsung. Terkadang, pihak yang berkepentingan tidak memiliki bukti langsung mengenai suatu kejadian, tetapi mempunyai sejumlah fakta lain...

Pasal 1912 KUHPerdata: Ketidakcakapan Menjadi Saksi dan Kedudukan Keterangan sebagai Penjelasan dalam Pembuktian Perdata

Pendahuluan Pembuktian merupakan tahapan fundamental dalam pemeriksaan perkara perdata. Melalui pembuktian, para pihak diberikan kesempatan untuk menunjukkan kebenaran dalil yang diajukan, sedangkan hakim memperoleh dasar untuk menilai fakta dan menentukan penyelesaian sengketa. Salah satu alat bukti yang dikenal dalam hukum perdata adalah kesaksian. Akan tetapi, hukum tidak memberikan kedudukan yang sama kepada setiap orang untuk...

Pasal 1911 KUHPerdata: Kewajiban Saksi Mengucapkan Sumpah atau Janji dalam Memberikan Keterangan

Pendahuluan Pembuktian merupakan salah satu aspek fundamental dalam penyelesaian perkara perdata. Melalui proses pembuktian, hakim memperoleh dasar untuk menilai kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pihak sebelum menjatuhkan putusan. Salah satu alat bukti yang dikenal dalam hukum acara perdata adalah keterangan saksi. Saksi merupakan orang yang memberikan keterangan mengenai peristiwa atau keadaan yang berkaitan dengan...

Pasal 21 Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Persetujuan dan Pemberitahuan Menteri atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas

Pendahuluan Perubahan anggaran dasar merupakan salah satu tindakan hukum korporasi yang dapat memengaruhi identitas, struktur permodalan, maksud dan tujuan, serta status hukum suatu Perseroan Terbatas (PT). Oleh karena itu, perubahan tersebut tidak hanya memerlukan keputusan internal perseroan, tetapi juga harus memenuhi persyaratan administratif sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan...

Hukum Perikatan

Pasal 1250 KUHPerdata: Bunga sebagai Ganti Rugi atas Keterlambatan Pembayaran Sejumlah Uang

Pendahuluan Dalam hubungan hukum perikatan, pembayaran sejumlah uang merupakan salah satu bentuk prestasi yang paling umum ditemukan dalam praktik hukum perdata. Kewajiban tersebut dapat timbul dari perjanjian pinjam-meminjam, jual beli, pembiayaan, sewa-menyewa, maupun hubungan kontraktual lainnya. Ketika debitur terlambat memenuhi kewajiban pembayaran, kreditur pada prinsipnya dapat mengalami kerugian karena tidak dapat menggunakan atau menikmati uang…

Pasal 1249 KUHPerdata: Ganti Rugi yang Telah Ditentukan dalam Perjanjian

Pendahuluan Dalam hubungan hukum perikatan, para pihak memiliki kebebasan untuk menentukan hak, kewajiban, serta konsekuensi hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi prestasinya. Salah satu bentuk pengaturan tersebut adalah penetapan jumlah ganti rugi tertentu yang harus dibayarkan apabila terjadi kelalaian atau wanprestasi. Penetapan ganti rugi terlebih dahulu dalam perjanjian memiliki fungsi penting. Para pihak dapat…

Pasal 1248 KUHPerdata: Pembatasan Ganti Rugi Berdasarkan Akibat Langsung dari Wanprestasi

Pendahuluan Dalam hukum perikatan, tidak dipenuhinya kewajiban oleh debitur dapat menimbulkan kerugian bagi kreditur. Kerugian tersebut dapat berupa pengeluaran tambahan, kehilangan kekayaan, maupun hilangnya keuntungan yang seharusnya dapat diperoleh apabila perikatan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Namun, persoalan pertanggungjawaban perdata tidak berhenti pada pembuktian bahwa debitur telah melakukan wanprestasi. Harus ditentukan pula sejauh mana kerugian yang timbul…