23 Agustus 2026

Lawyer Ahdan Ramdani

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan | Kota Bandung, Indonesia
Informasi

Pembuktian dan Kedaluarsa

Pasal 1895 KUHPerdata: Pembuktian dengan Saksi dalam Perkara Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1895 KUHPerdata menyatakan: Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Makna Normatif Pasal Pasal 1895 KUHPerdata menegaskan bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti yang pada prinsipnya dapat digunakan dalam perkara perdata, sepanjang tidak terdapat ketentuan undang-undang yang mengecualikannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperkenankan…

Pasal 1894 KUHPerdata: Akibat Pembenaran atau Pelaksanaan Sukarela Hibah oleh Ahli Waris

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1894 KUHPerdata menyatakan: Pembenaran, penguatan atau pelaksanaan secara sukarela suatu penghibahan oleh ahli waris atau oleh mereka yang mendapatkan hak dan pemberi hibah setelah pemberi hibah ini meninggal, menghapuskan hak mereka untuk mengajukan tuntutan berdasarkan cacat dari bentuk penghibahan itu. Pendahuluan Pasal 1894 KUHPerdata mengatur mengenai akibat hukum pembenaran, penguatan, atau pelaksanaan secara sukarela…

Pasal 1893 KUHPerdata: Ketidakmungkinan Memperbaiki Cacat Bentuk Hibah melalui Akta Pembenaran

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1893 KUHPerdata menyatakan: Seorang pemberi hibah tidak dapat menghapuskan suatu cacat-cacat bentuk penghibah itu dengan membuat suatu akta pembenaran; penghibahan itu, agar sah, harus diulangi dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Pendahuluan Pasal 1893 KUHPerdata merupakan ketentuan khusus yang membatasi penerapan mekanisme pembenaran atau penguatan sebagaimana dikenal dalam Pasal 1892 KUHPerdata. Norma ini menegaskan…

Pasal 1892 KUHPerdata: Syarat Pembenaran dan Penguatan Perikatan yang Dapat Dimintakan Pembatalan

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1892 KUHPerdata menyatakan: Suatu akta yang menetapkan atau menguatkan suatu perikatan yang terhadapnya dapat diajukan tuntutan untuk pembatalan atau penghapusan berdasarkan undang-undang, hanya mempunyai kekuatan hukum bila akta itu memuat isi pokok perikatan tersebut, alasan-alasan yang menyebabkan dapat dituntut pembatalannya, dan maksud untuk memperbaiki cacat-cacat yang sedianya dapat menjadi dasar tuntutan itu. Jika tidak…

Pasal 1891 KUHPerdata: Akta Pengakuan dan Pembebasan dari Kewajiban Menunjukkan Alas Hak Asli

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1891 KUHPerdata menyatakan: Akta pengakuan membebaskan seseorang dari kewajiban untuk menunjukkan tanda alas hak yang asli, asal dari akta itu cukup jelas isi alas hak tersebut. Pendahuluan Pasal 1891 KUHPerdata mengatur kedudukan akta pengakuan (acknowledgment deed) dalam kaitannya dengan kewajiban untuk menunjukkan tanda alas hak yang asli. Norma ini memberikan pengecualian terhadap prinsip umum…

Pasal 1890 KUHPerdata: Kekuatan Pembuktian Salinan Akta dalam Daftar Umum

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1890 KUHPerdata menyatakan: Penyalinan suatu akta dalam daftar umum hanya dapat memberikan bukti permulaan tertulis. Pendahuluan Pasal 1890 KUHPerdata merupakan kelanjutan logis dari Pasal 1888 dan Pasal 1889 yang mengatur kedudukan akta asli dan salinannya dalam sistem pembuktian perdata. Pasal ini memberikan batasan yang tegas terhadap penyalinan suatu akta ke dalam daftar umum (registre…

Pasal 1889 KUHPerdata: Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Asli yang Telah Hilang

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1889 KUHPerdata menyatakan: Bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pendahuluan Pasal 1889 KUHPerdata merupakan ketentuan lanjutan dari Pasal 1888 yang mengatur kedudukan akta asli sebagai sumber utama kekuatan pembuktian tulisan. Apabila tanda alas hak atau akta asli sudah tidak ada, hukum…

Pasal 1888 KUHPerdata: Kekuatan Pembuktian Tulisan Terletak pada Akta Asli

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1888 KUHPerdata menyatakan: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Pendahuluan Pasal 1888 KUHPerdata menetapkan prinsip fundamental dalam hukum pembuktian perdata bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan…

Pasal 1887 KUHPerdata: Kekuatan Pembuktian Tongkat Berkelar dalam Transaksi Jual Beli Tradisional

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1887 KUHPerdata menyatakan: Tongkat-tongkat berkelar yang sesuai dengan pasangannya, jika digunakan di antara orang-orang yang biasa menggunakannya untuk membuktikan penyerahan atau penerimaan barang dalam jual beli secara kecil-kecilan. Pendahuluan Pasal 1887 KUHPerdata mengatur mengenai tongkat-tongkat berkelar yang sesuai dengan pasangannya sebagai sarana pembuktian dalam praktik perdagangan tertentu. Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk pengakuan…

Ingin Berkonsultasi Hukum Secara Online? Silakan Hubungi +6285706571577

Informasi Terbaru

All

Pasal 1895 KUHPerdata: Pembuktian dengan Saksi dalam Perkara Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pasal 1895 KUHPerdata menyatakan: Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Makna Normatif Pasal Pasal 1895 KUHPerdata menegaskan bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti yang pada prinsipnya dapat digunakan dalam perkara perdata, sepanjang tidak terdapat ketentuan undang-undang yang mengecualikannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperkenankan...

Pasal 545 KUHPerdata: Kehilangan Besit atas Tanah atau Bangunan tanpa Kehendak Pemegang Besit

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pasal 545 KUHPerdata menyatakan: Makna Normatif Pasal Pasal 545 KUHPerdata mengatur mengenai kehilangan besit (verlies van bezit) yang terjadi tanpa kehendak pemegang besit. Norma ini menentukan keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan seseorang kehilangan penguasaan faktual atas tanah, pekarangan, bangunan, maupun barang bergerak. Ketentuan ini harus dipahami dengan membedakan besit dari hak milik. Besit merupakan keadaan penguasaan...

Pasal 65 KUHAP: Wewenang Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara Pidana

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pasal 65 KUHAP menyatakan: Penuntut Umum mempunyai wewenang:a. menerima dan memeriksa berkas perkara Penyidikan dari Penyidik;b. melakukan koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum untuk kepentingan melengkapi hasil Penyidikan;c. memberikan perpanjangan Penahanan, melakukan Penahanan atau Penahanan lanjutan, dan/atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh Penyidik;d. membuat surat dakwaan;e. melimpahkan perkara dan melakukan Penuntutan ke pengadilan;f....

Pasal 215 KUHP: Perluasan Perlindungan terhadap Negara Sekutu dalam Perang Bersama

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pasal 215 KUHP menyatakan: Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal 214 berlaku juga, jika salah satu dari perbuatan tersebut dilakukan terhadap atau berkaitan dengan negara sekutu dalam Perang bersama. Makna Normatif Pasal Pasal 215 KUHP merupakan ketentuan perluasan keberlakuan norma pidana yang menghubungkan tindak pidana dalam Pasal 210 sampai dengan Pasal...

Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement: Jenis Alat Bukti dalam Perkara Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pasal 164 Herziene Indonesisch Reglement menyatakan: Makna Normatif Pasal Pasal 164 HIR merupakan ketentuan fundamental dalam hukum pembuktian perdata karena menentukan lima jenis alat bukti yang secara klasik diakui dalam pemeriksaan perkara perdata, yaitu bukti tertulis, bukti saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Norma ini pada dasarnya memberikan closed list mengenai alat bukti perdata konvensional yang...

Pasal 544 KUHPerdata: Kehilangan Besit karena Meninggalkan Barang secara Nyata

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pasal 544 KUHPerdata menyatakan: Orang kehilangan besit, sekalipun tanpa kehendak untuk menyerahkannya kepada orang lain, bila barang yang dikuasainya ditinggalkannya secara nyata. Makna Normatif Pasal Pasal 544 KUHPerdata mengatur bentuk lain dari kehilangan besit, yaitu ketika seseorang meninggalkan barang yang berada dalam penguasaannya secara nyata, meskipun ia tidak bermaksud menyerahkan barang tersebut kepada orang lain....

Pasal 64 KUHAP: Kedudukan dan Ruang Lingkup Penuntut Umum

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pasal 64 KUHAP menyatakan: Penuntut Umum terdiri atas: a. pejabat Kejaksaan Republik Indonesia; danb. pejabat suatu lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan Penuntutan berdasarkan ketentuan Undang-Undang. Makna Normatif Pasal Pasal 64 KUHAP menentukan siapa yang dapat berkedudukan sebagai Penuntut Umum dalam sistem peradilan pidana. Norma ini tidak membatasi Penuntut Umum hanya pada pejabat Kejaksaan Republik...

Pasal 214 KUHP: Penyerahan Barang Keperluan Tentara Secara Curang pada Waktu Perang

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pasal 214 KUHP menyatakan: Dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, Setiap Orang yang: a. dalam Waktu Perang dengan perbuatan curang menyerahkan Barang keperluan tentara; atau b. ditugaskan untuk mengawasi penyerahan Barang sebagaimana dimaksud dalam huruf a membiarkan perbuatan curang tersebut. Makna Normatif Pasal Pasal 214 KUHP mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan...

Hukum Perikatan

Pasal 1240 KUHPerdata: Hak Kreditur Menuntut Penghapusan Perbuatan yang Bertentangan dengan Perikatan

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1240 KUHPerdata menyatakan: Walaupun demikian, kreditur berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang dilakukan secara bertentangan dengan perikatan dan ia dapat minta kuasa dari Hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat itu atas tanggungan debitur; hal ini tidak mengurangi hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu. Pendahuluan…

Pasal 1239 KUHPerdata: Ganti Biaya, Kerugian, dan Bunga atas Tidak Dipenuhinya Kewajiban Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1239 KUHPerdata menyatakan: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Pendahuluan Pasal 1239 KUHPerdata mengatur konsekuensi hukum ketika debitur tidak memenuhi perikatan yang prestasinya berupa berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Norma ini menegaskan bahwa kegagalan memenuhi…

Pasal 1238 KUHPerdata: Keadaan Lalai Debitur melalui Teguran atau Lewatnya Waktu yang Ditentukan

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan: Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pendahuluan Pasal 1238 KUHPerdata mengatur mengenai keadaan lalai (in mora), yaitu keadaan ketika debitur dianggap telah lalai dalam memenuhi kewajibannya….

Hukum Perusahaan