27 Oktober 2026

Lawyer Ahdan Ramdani

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan | Kota Bandung, Indonesia
Informasi

Pembuktian dan Kedaluarsa

Pasal 1895 KUHPerdata: Pembuktian dengan Saksi dalam Perkara Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1895 KUHPerdata menyatakan: Pembuktian dengan saksi-saksi diperkenankan dalam segala hal yang tidak dikecualikan oleh undang-undang. Makna Normatif Pasal Pasal 1895 KUHPerdata menegaskan bahwa saksi merupakan salah satu alat bukti yang pada prinsipnya dapat digunakan dalam perkara perdata, sepanjang tidak terdapat ketentuan undang-undang yang mengecualikannya. Ketentuan ini menunjukkan bahwa pembuktian dengan saksi pada dasarnya diperkenankan…

Pasal 1894 KUHPerdata: Akibat Pembenaran atau Pelaksanaan Sukarela Hibah oleh Ahli Waris

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1894 KUHPerdata menyatakan: Pembenaran, penguatan atau pelaksanaan secara sukarela suatu penghibahan oleh ahli waris atau oleh mereka yang mendapatkan hak dan pemberi hibah setelah pemberi hibah ini meninggal, menghapuskan hak mereka untuk mengajukan tuntutan berdasarkan cacat dari bentuk penghibahan itu. Pendahuluan Pasal 1894 KUHPerdata mengatur mengenai akibat hukum pembenaran, penguatan, atau pelaksanaan secara sukarela…

Pasal 1893 KUHPerdata: Ketidakmungkinan Memperbaiki Cacat Bentuk Hibah melalui Akta Pembenaran

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1893 KUHPerdata menyatakan: Seorang pemberi hibah tidak dapat menghapuskan suatu cacat-cacat bentuk penghibah itu dengan membuat suatu akta pembenaran; penghibahan itu, agar sah, harus diulangi dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang. Pendahuluan Pasal 1893 KUHPerdata merupakan ketentuan khusus yang membatasi penerapan mekanisme pembenaran atau penguatan sebagaimana dikenal dalam Pasal 1892 KUHPerdata. Norma ini menegaskan…

Pasal 1892 KUHPerdata: Syarat Pembenaran dan Penguatan Perikatan yang Dapat Dimintakan Pembatalan

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1892 KUHPerdata menyatakan: Suatu akta yang menetapkan atau menguatkan suatu perikatan yang terhadapnya dapat diajukan tuntutan untuk pembatalan atau penghapusan berdasarkan undang-undang, hanya mempunyai kekuatan hukum bila akta itu memuat isi pokok perikatan tersebut, alasan-alasan yang menyebabkan dapat dituntut pembatalannya, dan maksud untuk memperbaiki cacat-cacat yang sedianya dapat menjadi dasar tuntutan itu. Jika tidak…

Pasal 1891 KUHPerdata: Akta Pengakuan dan Pembebasan dari Kewajiban Menunjukkan Alas Hak Asli

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1891 KUHPerdata menyatakan: Akta pengakuan membebaskan seseorang dari kewajiban untuk menunjukkan tanda alas hak yang asli, asal dari akta itu cukup jelas isi alas hak tersebut. Pendahuluan Pasal 1891 KUHPerdata mengatur kedudukan akta pengakuan (acknowledgment deed) dalam kaitannya dengan kewajiban untuk menunjukkan tanda alas hak yang asli. Norma ini memberikan pengecualian terhadap prinsip umum…

Pasal 1890 KUHPerdata: Kekuatan Pembuktian Salinan Akta dalam Daftar Umum

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1890 KUHPerdata menyatakan: Penyalinan suatu akta dalam daftar umum hanya dapat memberikan bukti permulaan tertulis. Pendahuluan Pasal 1890 KUHPerdata merupakan kelanjutan logis dari Pasal 1888 dan Pasal 1889 yang mengatur kedudukan akta asli dan salinannya dalam sistem pembuktian perdata. Pasal ini memberikan batasan yang tegas terhadap penyalinan suatu akta ke dalam daftar umum (registre…

Pasal 1889 KUHPerdata: Kekuatan Pembuktian Salinan Akta Asli yang Telah Hilang

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1889 KUHPerdata menyatakan: Bila tanda alas hak yang asli yang sudah tidak ada lagi, maka salinannya memberikan bukti, dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pendahuluan Pasal 1889 KUHPerdata merupakan ketentuan lanjutan dari Pasal 1888 yang mengatur kedudukan akta asli sebagai sumber utama kekuatan pembuktian tulisan. Apabila tanda alas hak atau akta asli sudah tidak ada, hukum…

Pasal 1888 KUHPerdata: Kekuatan Pembuktian Tulisan Terletak pada Akta Asli

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1888 KUHPerdata menyatakan: Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Pendahuluan Pasal 1888 KUHPerdata menetapkan prinsip fundamental dalam hukum pembuktian perdata bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan…

Pasal 1887 KUHPerdata: Kekuatan Pembuktian Tongkat Berkelar dalam Transaksi Jual Beli Tradisional

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1887 KUHPerdata menyatakan: Tongkat-tongkat berkelar yang sesuai dengan pasangannya, jika digunakan di antara orang-orang yang biasa menggunakannya untuk membuktikan penyerahan atau penerimaan barang dalam jual beli secara kecil-kecilan. Pendahuluan Pasal 1887 KUHPerdata mengatur mengenai tongkat-tongkat berkelar yang sesuai dengan pasangannya sebagai sarana pembuktian dalam praktik perdagangan tertentu. Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk pengakuan…

Ingin Berkonsultasi Hukum Secara Online? Silakan Hubungi +6285706571577

Informasi Terbaru

All

Pasal 176 Herziene Indonesisch Reglement: Asas Pengakuan Harus Diterima Secara Utuh dalam Pembuktian Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pendahuluan Pembuktian merupakan tahap fundamental dalam pemeriksaan perkara perdata. Melalui proses pembuktian, hakim menilai fakta-fakta yang dikemukakan para pihak untuk menentukan apakah dalil gugatan maupun bantahan dapat diterima berdasarkan hukum. Salah satu hal yang dapat memengaruhi penilaian hakim adalah pengakuan dari pihak yang bersengketa. Pengakuan dapat menjadi bukti penting karena memuat pernyataan mengenai fakta yang...

Pasal 556 KUHPerdata: Batas Hak Penyewa dan Pemegang Barang Milik Orang Lain dalam Gugatan Mempertahankan Bezit

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pendahuluan Dalam hukum perdata, penguasaan atas suatu benda (bezit) merupakan konsep yang berbeda dari hak kepemilikan (eigendom). Seseorang dapat menguasai suatu barang karena hubungan hukum tertentu, misalnya sewa-menyewa atau perjanjian yang memberikan hak untuk menggunakan barang milik orang lain, tanpa menjadi pemilik barang tersebut. Perbedaan ini menjadi penting ketika terjadi sengketa mengenai penguasaan suatu benda....

Pasal 116 KUHAP: Prosedur Penggeledahan Rumah atau Bangunan di Luar Daerah Hukum Penyidik

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pendahuluan Penggeledahan rumah atau bangunan merupakan tindakan dalam proses penyidikan yang dapat menyentuh hak atas privasi, keamanan, dan penguasaan seseorang terhadap tempat tinggal atau tempat yang digunakannya. Oleh karena itu, pelaksanaan penggeledahan harus memperhatikan batas kewenangan penyidik serta prosedur yang ditentukan oleh hukum acara pidana. Persoalan khusus muncul ketika penyidik perlu melakukan penggeledahan di luar...

Pasal 226 KUHP: Penyerangan terhadap Kehormatan dan Harkat Martabat Kepala Negara Sahabat di Muka Umum

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pendahuluan Hubungan antarnegara tidak hanya melibatkan kerja sama politik, ekonomi, dan diplomasi, tetapi juga mencakup penghormatan terhadap pejabat yang mewakili suatu negara dalam menjalankan tugas kenegaraannya. Dalam konteks tersebut, hukum pidana mengatur perbuatan tertentu yang menyerang kehormatan atau harkat dan martabat kepala negara sahabat ketika pejabat tersebut sedang menjalankan tugas kenegaraan di Indonesia. Pasal 226...

Pasal 175 Herziene Indonesisch Reglement: Kekuatan Pembuktian Pengakuan di Luar Sidang dalam Perkara Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pendahuluan Pembuktian merupakan tahap penting dalam pemeriksaan perkara perdata karena hakim harus menentukan fakta mana yang dapat dinyatakan terbukti berdasarkan alat bukti dan proses penilaian yang sah. Salah satu hal yang dapat muncul dalam proses pembuktian adalah pengakuan dari pihak yang bersengketa, baik yang disampaikan di hadapan hakim maupun di luar persidangan. Pengakuan di luar...

Pasal 555 KUHPerdata: Barang Bergerak Bertubuh sebagai Objek Tuntutan untuk Mempertahankan Besit

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pendahuluan Dalam hukum perdata, penguasaan atas suatu benda (bezit) merupakan keadaan hukum yang perlu dibedakan dari hak kepemilikan (eigendom). Seseorang dapat secara faktual menguasai suatu benda tanpa harus menjadi pemiliknya. Sebaliknya, pemilik suatu benda belum tentu sedang menguasai benda tersebut secara langsung. Pembedaan ini penting ketika terjadi sengketa mengenai penguasaan benda. Hukum perdata mengenal perlindungan...

Pasal 115 KUHAP: Larangan Penggeledahan di Ruang Sidang, Tempat Ibadah, dan Upacara Keagamaan

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pendahuluan Penggeledahan merupakan salah satu tindakan dalam proses penegakan hukum pidana yang dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang. Oleh karena itu, pelaksanaannya harus didasarkan pada kewenangan yang sah serta memperhatikan batasan yang ditentukan oleh hukum acara pidana. Di samping mengatur tata cara pelaksanaan penggeledahan, hukum acara pidana juga menetapkan keadaan tertentu ketika penyidik dilarang melakukan...

Pasal 225 KUHP: Penyerangan terhadap Kepala Negara Sahabat dan Wakil Kepala Negara Sahabat

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pendahuluan Hubungan antarnegara tidak hanya dibangun melalui diplomasi dan kerja sama, tetapi juga memerlukan perlindungan hukum terhadap pejabat negara yang mewakili kedaulatan dan kehormatan suatu negara. Dalam konteks tersebut, hukum pidana mengatur perbuatan tertentu yang ditujukan terhadap kepala negara sahabat dan wakil kepala negara sahabat. Pasal 225 KUHP mengatur tindak pidana berupa penyerangan terhadap diri...

Pasal 174 Herziene Indonesisch Reglement: Kekuatan Pembuktian Pengakuan di Muka Hakim dalam Perkara Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pendahuluan Pembuktian merupakan tahap penting dalam pemeriksaan perkara perdata karena melalui pembuktian hakim menilai kebenaran dalil-dalil yang diajukan para pihak. Salah satu alat bukti yang memiliki kedudukan khusus dalam sistem pembuktian perdata adalah pengakuan. Pengakuan dapat memberikan pengaruh langsung terhadap penyelesaian sengketa karena pihak yang mengaku membenarkan suatu fakta atau keadaan yang sebelumnya menjadi persoalan...

Hukum Perikatan

Pasal 1240 KUHPerdata: Hak Kreditur Menuntut Penghapusan Perbuatan yang Bertentangan dengan Perikatan

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1240 KUHPerdata menyatakan: Walaupun demikian, kreditur berhak menuntut penghapusan segala sesuatu yang dilakukan secara bertentangan dengan perikatan dan ia dapat minta kuasa dari Hakim untuk menyuruh menghapuskan segala sesuatu yang telah dibuat itu atas tanggungan debitur; hal ini tidak mengurangi hak untuk menuntut penggantian biaya, kerugian dan bunga, jika ada alasan untuk itu. Pendahuluan…

Pasal 1239 KUHPerdata: Ganti Biaya, Kerugian, dan Bunga atas Tidak Dipenuhinya Kewajiban Berbuat atau Tidak Berbuat Sesuatu

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1239 KUHPerdata menyatakan: Tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, wajib diselesaikan dengan memberikan penggantian biaya, kerugian dan bunga, bila debitur tidak memenuhi kewajibannya. Pendahuluan Pasal 1239 KUHPerdata mengatur konsekuensi hukum ketika debitur tidak memenuhi perikatan yang prestasinya berupa berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu. Norma ini menegaskan bahwa kegagalan memenuhi…

Pasal 1238 KUHPerdata: Keadaan Lalai Debitur melalui Teguran atau Lewatnya Waktu yang Ditentukan

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 1238 KUHPerdata menyatakan: Debitur dinyatakan Ialai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap Ialai dengan lewatnya waktu yang ditentukan. Pendahuluan Pasal 1238 KUHPerdata mengatur mengenai keadaan lalai (in mora), yaitu keadaan ketika debitur dianggap telah lalai dalam memenuhi kewajibannya….

Hukum Acara Peradilan Agama