9 Juli 2026

Lawyer Ahdan Ramdani

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan | The Lawyer You Can Trust
Informasi

Hukum Perusahaan

Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Anggaran Dasar sebagai Konstitusi Internal Perseroan Terbatas

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) memuat sekurang-kurangnya: a. nama dan tempat kedudukan Perseroan;b. maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan;c. jangka waktu berdirinya Perseroan;d. besarnya jumlah modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor;e. jumlah saham, klasifikasi saham apabila ada…

Pasal 14 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Perbuatan Hukum Direksi/Komisaris Sebelum PT Memperoleh Status Badan Hukum

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 14 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: (1) Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh status badan hukum, hanya boleh dilakukan oleh semua anggota Direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota Dewan Komisaris Perseroan dan mereka semua bertanggung jawab secara tanggung renteng atas perbuatan hukum tersebut. (2) Dalam hal perbuatan…

Pasal 13 UU Nomor 40 Tahun 2007: Pengambilalihan Perbuatan Hukum Pra-Pendirian Perseroan

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 13 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: (1) Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan Perseroan yang belum didirikan, mengikat Perseroan setelah Perseroan menjadi badan hukum apabila RUPS pertama Perseroan secara tegas menyatakan menerima atau mengambil alih semua hak dan kewajiban yang timbul dari perbuatan hukum yang dilakukan oleh calon…

Pasal 12 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Kepemilikan Saham Calon Pendiri Perusahaan

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 12 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: (1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan penyetorannya yang dilakukan oleh calon pendiri sebelum Perseroan didirikan, harus dicantumkan dalam akta pendirian. (2) Dalam hal perbuatan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dinyatakan dengan akta yang bukan akta otentik, akta tersebut dilekatkan pada…

Pasal 11 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Pengesahan Perseroan Terbatas di Daerah yang Belum Memiliki Jaringan Elektronik

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 11 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) bagi daerah tertentu yang belum mempunyai atau tidak dapat digunakan jaringan elektronik diatur dengan Peraturan Menteri. Penjelasan: Pasal 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas…

Pasal 10 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Perizinan Berusaha Berbasis Risiko

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Pasal 10 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: (1) Perizinan Berusaha untuk kegiatan usaha berisiko tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) huruf c berupa pemberian:a. nomor induk berusaha; danb. izin. (2) lzin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha…

Ingin Berkonsultasi Hukum Secara Online? Silakan Hubungi +6285706571577

Informasi Terbaru

All

Pasal 196 KUHP: Permufakatan Jahat dan Persiapan Tindak Pidana terhadap Keamanan Negara

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pasal 196 KUHP menyatakan: (1) Setiap Orang yang melakukan permufakatan jahat atau persiapan untuk melakukan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 sampai dengan Pasal 194 dipidana. (2) Setiap Orang yang mempersiapkan perubahan ketatanegaraan secara konstitusional, tidak dipidana. Pendahuluan Pasal 196 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai kriminalisasi terhadap permufakatan jahat dan persiapan untuk...

Pasal 46 KUHAP: Tata Cara Pencatatan, Penyegelan, dan Pelabelan Benda Sitaan

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pasal 46 KUHAP menyatakan: (1) Benda sitaan sebelum dibungkus, dicatat mengenai berat dan/ atau jumlah menurut jenis masing-masing, ciri atau sifat khas, tempat, hari dan tanggal Penyitaan, dan identitas pemilik atau pihak yang menguasai benda yang disita atau Keluarganya, yang kemudian diberi lak dan cap jabatan yang ditandatangani oleh Penyidik. (2) Dalam hal benda sitaan...

Pasal 526 Burgerlijk Wetboek: Pengertian Barang Milik Persekutuan

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pasal 526 Burgelijk Wetboek menyatakan: Barang milik suatu persekutuan adalah barang milik bersama dari suatu perkumpulan. Pendahuluan Pasal 526 Burgerlijk Wetboek (BW) memberikan pengertian mengenai barang milik suatu persekutuan (gemeenschap), yaitu sebagai barang yang menjadi milik bersama dari suatu perkumpulan atau persekutuan. Meskipun rumusannya singkat, ketentuan ini memiliki arti penting dalam hukum benda dan hukum...

Pasal 146 Herziene Indonesisch Reglement: Hak Mengundurkan Diri sebagai Saksi dalam Perkara Perdata

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pasal 146 Herziene Indonesisch Reglement menyatakan: (1) Yang boleh mengundurkan diri dari memberi kesaksian adalah: (KUHPerd. 1909; Sv. 145, 148; IR. 148, 274.) (2) Pengadilan negerilah yang akan menimbang benar tidaknya keterangan seorang, bahwa ia diwajibkan menyimpan rahasia. (Sv. 148; IR. 149, 277.) Pendahuluan Pasal 146 Herziene Indonesisch Reglement (HIR) mengatur mengenai pihak-pihak yang diberikan...

Pasal 4 KUHAP: Perpaduan Sistem Hakim Aktif dan Sistem Para Pihak Berlawanan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pasal 4 KUHAP menyatakan: Acara pidana yang diatur dalam Undang-Undang ini dilaksanakan dengan perpaduan antara sistem Hakim aktif dengan para pihak berlawanan secara berimbang dalam pemeriksaan di sidang pengadilan. Pendahuluan Pasal 4 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur model pemeriksaan perkara pidana yang dianut dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Ketentuan ini menegaskan bahwa pemeriksaan...

Pasal 3 KUHAP: Ruang Lingkup Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pasal 3 KUHAP menyatakan: (1) Ruang lingkup berlakunya Undang-Undang ini dimaksudkan untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana dalam lingkungan peradilan umum pada semua tahap peradilan. (2) Ketentuan dalam Undang-Undang ini dimaksudkan untuk melaksanakan tata cara peradilan pidana terhadap seluruh tindak pidana, kecuali diatur lain dalam Undang-Undang. Ruang Lingkup Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)...

Pasal 2 KUHAP: Pelaksanaan Acara Pidana Berdasarkan Undang-Undang dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pasal 2 KUHAP menyatakan: (1) Acara pidana dilaksanakan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. (2) Acara pidana dilaksanakan dengan sistem peradilan pidana terpadu atas dasar prinsip diferensiasi fungsional yang menekankan fungsi Penyidikan pada Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penuntutan pada Jaksa, pemeriksaan pengadilan pada Hakim, Advokat yang memberikan Jasa Hukum dan Bantuan Hukum dalam...

Pasal 195 KUHP: Bantuan dari Luar Negeri untuk Penggulingan atau Pengambilalihan Pemerintah

Lawyer Ahdan Ramdani 0
Pasal 195 KUHP menyatakan: (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap Orang yang: a. mengadakan hubungan dengan orang atau organisasi yang berkedudukan di luar negeri dengan maksud: b. memasukkan suatu Barang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat dipergunalan untuk memberikan bantuan materiel dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan dan/atau...

Hukum Acara Peradilan Agama

Gugatan Waris di Pengadilan Agama

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Gugatan waris adalah tindakan hukum yang diajukan untuk menyelesaikan sengketa mengenai pembagian harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Proses ini biasanya melibatkan ahli waris yang tidak setuju dengan pembagian harta atau individu yang merasa telah dikecualikan secara tidak adil dari warisan. Gugatan Waris Persyaratan Jumlah Surat Gugatan Waris Rangkap 5 (Lima) Salinan KTP…

Gugatan Harta Bersama di Pengadilan Agama

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Gugatan harta bersama merupakan tuntutan hukum yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan untuk membagi harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Proses ini biasanya dilakukan dalam konteks perceraian atau setelah perceraian. Gugatan Harta Bersama Persyaratan Jumlah Surat Gugatan Harta Bersama Rangkap 5 (Lima) Salinan KTP Penggugat atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan 1 Lembar…

Permohonan Kuasa Insidentil di Pengadilan Agama

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Permohonan Kuasa Insidentil adalah permintaan izin dari seorang non-advokat untuk mewakili orang lain di pengadilan dalam kasus tertentu. Biasanya, permohonan ini diajukan ketika individu yang ingin diwakili tidak dapat atau tidak ingin menyewa seorang advokat profesional. Persyaratan Jumlah Salinan KTP Kedua Belah Pihak 1 Lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Setempat atau Sesuai KTP, yang Menerangkan…

Permohonan Duplikat Akta Cerai di Pengadilan Agama

Lawyer Ahdan Ramdani 0

Akta cerai adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan atau kantor catatan sipil yang menyatakan bahwa sebuah pernikahan telah resmi dibubarkan melalui proses perceraian. Untuk mendapatkan Duplikat Akta Cerai, Anda harus mempersiapkan dokumen-dokumen di bawah ini. Permohonan Duplikat Akta Cerai Persyaratan Jumlah Salinan KTP Pemohon 1 Lembar Salinan Akta Cerai (Jika Permohonan Duplikat Akta Cerai…

Kompilasi Hukum Islam