
Daftar Peraturan dalam Hukum Properti
Undang-undang: Peraturan Pemerintah: Peraturan Menteri:
Advokat dan Konsultan Hukum | Kota Bandung, Indonesia
Undang-undang: Peraturan Pemerintah: Peraturan Menteri:
Undang-undang: Peraturan Pemerintah: Peraturan Presiden: Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia:
Oleh Lawyer Ahdan Ramdani Sengketa tanah di Sukahaji melibatkan klaim hak milik oleh PT Sakura atas sebidang tanah yang telah…
Oleh Lawyer Ahdan Ramdani Peristiwa yang terjadi di sebuah klinik swasta di Kabupaten Garut, Jawa Barat, baru-baru ini telah menggugah…
Pasal 361 KUHP (Wetboek van Strafrecht) Jika kejahatan yang diterangkan dalam bab ini dilakukan dalam menjalankan suatu jabatan atau pencarian,…
Pasal 360 Ayat (2) KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebahkan orang lain luka-luka sedemikian rupa…
Pasal 360 Ayat (1) KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht)Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam…
Pasal 359 KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara…
KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht) Pasal 358 KUHP Lama: Mereka yang sengaja turut serta dalam penyerangan atau perkelahian di mana…
KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht) Pasal 357 KUHP Lama “Dalam hal pemidanaan karena salah satu kejahatan berdasarkan pasal 353 dan…
KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht) Pasal 356 KUHP Lama Pidana yang ditentukan dalam pasal 351, 353, 354 dan 355 dapat…
KUHP Lama (Wetboek van Strafrecht) Pasal 355 KUHP Lama KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) Pasal 469 KUHP Baru…
Gugatan hak asuh anak adalah proses hukum yang dilakukan oleh salah satu atau kedua orang tua untuk menentukan siapa yang akan mendapatkan hak asuh atau perwalian anak setelah perceraian atau perpisahan. Gugatan ini melibatkan pengajuan permohonan ke pengadilan dan bisa mencakup berbagai aspek seperti siapa yang akan menjadi wali utama, bagaimana waktu kunjungan akan diatur,…
Gugatan perceraian di Pengadilan Negeri merupakan proses hukum yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan untuk mengakhiri ikatan pernikahan secara resmi. Gugatan Perceraian Persyaratan Jumlah Surat Gugatan Perceraian Bermaterai Rp. 10.000 dan Dilegalisir di Kantor Pos Rangkap 6 (Enam) Soft File Surat Gugatan Perceraian dalam CD 1 Buah Akta Nikah Asli 1 Lembar Salinan…
Permohonan Pendaftaran Pernikahan Terlambat adalah proses hukum yang dilakukan untuk mendaftarkan pernikahan yang telah dilaksanakan, tetapi tidak didaftarkan sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh undang-undang. Di Indonesia, pendaftaran pernikahan seharusnya dilakukan segera setelah pernikahan dilangsungkan, baik di Kantor Urusan Agama (KUA) untuk pernikahan Islam maupun di Kantor Catatan Sipil untuk pernikahan non-Islam. Permohonan Pendaftaran Pernikahan…
Gugatan waris adalah tindakan hukum yang diajukan untuk menyelesaikan sengketa mengenai pembagian harta warisan dari seseorang yang telah meninggal dunia. Proses ini biasanya melibatkan ahli waris yang tidak setuju dengan pembagian harta atau individu yang merasa telah dikecualikan secara tidak adil dari warisan. Gugatan Waris Persyaratan Jumlah Surat Gugatan Waris Rangkap 5 (Lima) Salinan KTP…
Gugatan harta bersama merupakan tuntutan hukum yang diajukan oleh salah satu pihak dalam perkawinan untuk membagi harta yang diperoleh selama masa perkawinan. Proses ini biasanya dilakukan dalam konteks perceraian atau setelah perceraian. Gugatan Harta Bersama Persyaratan Jumlah Surat Gugatan Harta Bersama Rangkap 5 (Lima) Salinan KTP Penggugat atau Surat Keterangan Domisili dari Kelurahan 1 Lembar…
Permohonan Kuasa Insidentil adalah permintaan izin dari seorang non-advokat untuk mewakili orang lain di pengadilan dalam kasus tertentu. Biasanya, permohonan ini diajukan ketika individu yang ingin diwakili tidak dapat atau tidak ingin menyewa seorang advokat profesional. Persyaratan Jumlah Salinan KTP Kedua Belah Pihak 1 Lembar Surat Keterangan dari Kelurahan Setempat atau Sesuai KTP, yang Menerangkan…
Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah mengalami beberapa revisi melalui undang-undang dan peraturan lainnya untuk menyesuaikan dengan perkembangan dunia usaha dan hukum di Indonesia. Berikut adalah beberapa perubahan utama: Contoh Revisi atau Penggantian Modal Dasar dan Modal Disetor: Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS): Pemegang Saham Tunggal: Revisi ini dimaksudkan untuk mempermudah pendirian…
Untuk mengecek ketersediaan nama perusahaan yang akan Anda gunakan, Anda dapat melakukan langkah-langkah berikut: Memastikan nama perusahaan Anda tidak hanya penting untuk mematuhi peraturan yang berlaku, tetapi juga untuk mencegah adanya masalah hukum di masa depan yang dapat timbul karena penggunaan nama yang sudah ada atau dilindungi oleh hukum.
Untuk membuat Perseroan Terbatas (PT) di Indonesia, berikut adalah langkah-langkahnya: 1. Persiapan Awal 2. Pembuatan Akta Pendirian 3. Pengajuan Dokumen ke Notaris 4. Pembuatan NPWP dan SKDP 5. Pendaftaran di Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) 6. Pembayaran Biaya dan Penerimaan SK Persetujuan 7. Pengumuman Pendirian 8. Pengurusan Tambahan (opsional) 9. Pendaftaran Badan Hukum Dengan mengikuti…
Berikut adalah sepuluh definisi Perseroan Terbatas (PT) menurut para ahli: Definisi-definisi tersebut menunjukkan bahwa Perseroan Terbatas (PT) memiliki beberapa karakteristik utama: modal terbagi dalam saham, tanggung jawab pemegang saham terbatas, dan merupakan badan hukum yang terpisah dari pemiliknya.