Pasal 49 KUHP menyatakan:
Pertanggunglawaban atas Tindak Pidana oleh Korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 dikenakan terhadap Korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional, pemberi perintah, pemegang kendali, dan/atau pemilik manfaat Korporasi.
Penjelasan:
Pasal 49 Kitab Undang Undang Hukum Pidana mengatur secara tegas mengenai pihak pihak yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi sebagaimana telah memenuhi syarat dalam Pasal 48. Norma ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana korporasi tidak bersifat tunggal, melainkan dapat bersifat jamak dan berlapis, sesuai dengan peran dan tingkat keterlibatan masing masing subjek hukum.
Secara normatif, pasal ini menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan terhadap korporasi sebagai entitas hukum itu sendiri. Hal ini menegaskan bahwa korporasi tidak hanya dipandang sebagai alat atau sarana perbuatan pidana, tetapi sebagai subjek hukum yang memiliki kewajiban hukum dan dapat dijatuhi pidana atau tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Selain korporasi, pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi juga dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Pengaturan ini menekankan bahwa individu yang memiliki kewenangan nyata dalam pengambilan keputusan atau pelaksanaan kegiatan korporasi tidak dapat melepaskan diri dari tanggung jawab pidana dengan berlindung di balik badan hukum korporasi.
Lebih lanjut, pasal ini mencakup pemberi perintah, pemegang kendali, dan atau pemilik manfaat korporasi. Dengan memasukkan kategori ini, hukum pidana menjangkau pihak pihak yang secara faktual mengendalikan, mengarahkan, atau menikmati hasil dari kegiatan korporasi, meskipun tidak tercantum dalam struktur organisasi formal. Pendekatan ini bertujuan untuk menembus tabir korporasi dan memastikan bahwa aktor aktor pengendali sesungguhnya turut dimintai pertanggungjawaban pidana.
Konstruksi pertanggungjawaban yang bersifat kumulatif ini menunjukkan bahwa pemidanaan tidak harus bersifat alternatif antara korporasi dan individu, melainkan dapat dikenakan secara bersamaan sepanjang terpenuhi unsur keterlibatan dan kesalahan masing masing pihak. Dengan demikian, norma ini mencegah praktik saling melepaskan tanggung jawab antara entitas dan individu di dalam atau di balik korporasi.
Dengan demikian, Pasal 49 KUHP menegaskan prinsip akuntabilitas menyeluruh dalam tindak pidana korporasi, dengan memastikan bahwa setiap pihak yang memiliki peran signifikan dalam terjadinya tindak pidana, baik sebagai entitas maupun sebagai individu pengendali atau penerima manfaat, dapat dimintai pertanggungjawaban pidana secara adil dan proporsional.
