Pasal 12 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan:
- Pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan pada Kantor Pendaftaran Fidusia.
- Untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia.
- Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berada dalam lingkup tugas Departemen Kehakiman.
- Ketentuan mengenai pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia untuk daerah lain dan penetapan wilayah kerjanya diatur dengan Keputusan Presiden.
Tempat Pendaftaran Jaminan Fidusia
Ayat (1) menegaskan bahwa pendaftaran Jaminan Fidusia sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (1) dilakukan di Kantor Pendaftaran Fidusia. Kantor ini berfungsi untuk mencatat perjanjian fidusia, menerbitkan sertifikat fidusia, dan menyimpan data sebagai bukti hukum yang sah. Proses pendaftaran di kantor ini menjadi langkah administratif penting agar jaminan fidusia memiliki kekuatan hukum yang mengikat pihak ketiga.
Kantor Pertama di Jakarta
Ayat (2) menetapkan bahwa untuk pertama kali, Kantor Pendaftaran Fidusia didirikan di Jakarta dengan wilayah kerja mencakup seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Pada tahap awal berlakunya undang-undang ini, semua pendaftaran fidusia dari seluruh Indonesia dilakukan secara terpusat di kantor Jakarta.
Kedudukan Kelembagaan Kantor Pendaftaran Fidusia
Ayat (3) menjelaskan bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia berada di bawah lingkup tugas Departemen Kehakiman (sekarang Kementerian Hukum dan HAM). Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan dan pengawasan pendaftaran fidusia adalah kewenangan pemerintah pusat di bidang hukum dan administrasi perdata.
Pembentukan Kantor di Daerah
Ayat (4) mengatur bahwa pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia di daerah lain beserta penetapan wilayah kerjanya dilakukan melalui Keputusan Presiden. Ketentuan ini memberi dasar hukum bagi pemerintah untuk memperluas pelayanan ke berbagai daerah, sehingga masyarakat tidak harus datang ke Jakarta untuk melakukan pendaftaran.
Tujuan Pengaturan
Pengaturan ini dibuat untuk memberikan kepastian hukum, efisiensi pelayanan, dan kemudahan akses dalam pendaftaran jaminan fidusia. Pada awalnya sentralisasi di Jakarta memudahkan pengawasan dan konsistensi administrasi, namun pembukaan kantor di daerah menjadi langkah strategis untuk mempercepat pelayanan di seluruh Indonesia.
