Pasal 1151 KUH Perdata menyatakan:
Perjanjian gadai harus dibuktikan dengan alat yang diperkenankan untuk membuktikan perjanjian pokoknya.
Kedudukan Gadai sebagai Perjanjian Aksesoir
Pasal 1151 KUH Perdata menegaskan bahwa perjanjian gadai tidak dapat dipisahkan dari perjanjian pokoknya. Hal ini karena gadai merupakan perjanjian aksesoir, yaitu perjanjian tambahan yang keberadaannya bergantung pada perjanjian utama, seperti utang-piutang. Tanpa adanya perjanjian pokok, perjanjian gadai tidak memiliki arti hukum.
Pembuktian Perjanjian Gadai
Perjanjian gadai hanya dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sama sebagaimana digunakan untuk membuktikan perjanjian pokok. Artinya, jika perjanjian utang-piutang dibuat secara tertulis, maka perjanjian gadai juga harus dapat dibuktikan secara tertulis. Sebaliknya, jika perjanjian utang-piutang dapat dibuktikan dengan saksi atau pengakuan, maka gadai juga dapat dibuktikan dengan cara tersebut.
Tujuan Pengaturan
Pengaturan mengenai alat bukti dalam gadai bertujuan untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak, terutama kreditor yang memegang barang gadai. Dengan adanya aturan ini, sengketa terkait keberadaan atau keabsahan gadai dapat diminimalisir karena mekanisme pembuktiannya sudah jelas mengikuti bentuk perjanjian pokoknya.
Contoh Kasus
Seorang debitur meminjam uang sebesar Rp100 juta melalui perjanjian tertulis dan menyerahkan mobil sebagai jaminan gadai. Karena perjanjian pokoknya tertulis, maka keberadaan gadai juga harus dibuktikan dengan bukti tertulis, seperti surat serah terima mobil. Sebaliknya, jika utang dibuat hanya berdasarkan kesepakatan lisan yang disaksikan tetangga, maka gadai berupa cincin emas yang diserahkan dapat dibuktikan dengan kesaksian tetangga tersebut.
