Hukum Jaminan – Fidusia

Pasal 40 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Undang-undang ini disebut Undang-undang Fidusia. Pasal 41 Undang-undang Nomor…

Pasal 39 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat…

Pasal 38 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-undang ini, semua…

Pasal 37 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Keberlakuan Perjanjian Fidusia Lama Pasal 37 ayat (1) menyatakan…

Pasal 36 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Pemberi Fidusia yang mengalihkan, menggadaikan, atau menyewakan Benda yang…

Pasal 35 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Setiap orang yang dengan sengaja memalsukan, mengubah, menghilangkan atau…

Pasal 34 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Kewajiban Mengembalikan Kelebihan Hasil Eksekusi Ayat (1) menegaskan bahwa…

Pasal 33 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Setiap janji yang memberi kewenangan kepada Pemberi Fidusia untuk…

Pasal 32 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Setiap janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi…

Pasal 31 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Dalam hal Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia terdiri…

Pasal 30 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: Pemberi Fidusia wajib menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan…

Pasal 29 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan: 1. Apabila debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi…