Pasal 47 KUHP menyatakan:
Selain ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Tindak Pidana oleh Korporasi dapat dilakukan oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat Korporasi yang berada di luar struktur organisasi, tetapi dapat mengendalikan Korporasi.
Penjelasan:
Pasal 47 Kitab Undang Undang Hukum Pidana memperluas cakupan pelaku tindak pidana korporasi dengan memasukkan pihak pihak yang secara formal berada di luar struktur organisasi korporasi, namun secara faktual memiliki kemampuan untuk mengendalikan arah kebijakan dan kegiatan korporasi. Norma ini melengkapi ketentuan Pasal 46 KUHP dan mencegah terjadinya penghindaran pertanggungjawaban pidana melalui pengaturan struktur organisasi yang semu.
Secara normatif, pasal ini menegaskan bahwa tindak pidana oleh korporasi tidak hanya dapat dilakukan oleh pengurus atau pihak yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi, tetapi juga oleh pemberi perintah, pemegang kendali, atau pemilik manfaat korporasi yang berada di luar struktur formal. Dengan demikian, hukum pidana menempatkan pengendalian faktual sebagai ukuran utama, bukan sekadar jabatan atau posisi administratif.
Pemberi perintah dalam konteks ini adalah pihak yang secara nyata menginstruksikan atau mengarahkan dilakukannya perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, meskipun tidak tercantum dalam struktur organisasi korporasi. Pemegang kendali merujuk pada pihak yang memiliki kekuasaan menentukan keputusan strategis atau operasional korporasi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sementara itu, pemilik manfaat menunjuk pada pihak yang pada akhirnya memperoleh keuntungan dari kegiatan korporasi, sekalipun tidak tercatat sebagai pemilik formal.
Ketentuan bahwa pihak pihak tersebut “dapat mengendalikan Korporasi” merupakan unsur kunci yang harus dibuktikan secara konkret. Pengendalian dimaksud tidak harus bersifat absolut atau formal, melainkan cukup bersifat nyata dan efektif dalam mempengaruhi kebijakan, keputusan, atau tindakan korporasi yang berkaitan dengan tindak pidana. Dengan pendekatan ini, hukum pidana mengakui realitas pengendalian ekonomi dan manajerial yang seringkali berada di balik layar.
Dari perspektif pertanggungjawaban pidana, Pasal 47 KUHP menegaskan prinsip bahwa siapa pun yang memiliki kekuasaan substantif dan memanfaatkannya untuk mengarahkan atau memungkinkan terjadinya tindak pidana korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban, tanpa berlindung di balik formalitas struktur organisasi. Norma ini sejalan dengan tujuan hukum pidana korporasi untuk menegakkan keadilan substantif dan efektivitas penegakan hukum.
Dengan demikian, Pasal 47 KUHP memperlihatkan komitmen hukum pidana Indonesia untuk menembus lapisan formal korporasi dan menjangkau aktor aktor pengendali sesungguhnya, guna memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana melekat pada pihak yang secara nyata memiliki kekuasaan dan kepentingan dalam terjadinya tindak pidana korporasi.
