Pasal 195 KUHP: Bantuan dari Luar Negeri untuk Penggulingan atau Pengambilalihan Pemerintah

Pasal 195 KUHP menyatakan:

(1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap Orang yang:

a. mengadakan hubungan dengan orang atau organisasi yang berkedudukan di luar negeri dengan maksud:

1. membujuk orang atau organisasi;
2. memperkuat niat dari orang atau organisasi;
3. menjanjikan atau memberikan bantuan kepada orang atau organisasi; atau
4. memasukkan suatu Barang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, untuk menggulingkan atau mengambil alih pemerintah;

b. memasukkan suatu Barang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dapat dipergunalan untuk memberikan bantuan materiel dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan dan/atau pengambilalihan pemerintah, padahal diketahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa Barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut; atau

c. menguasai atau menjadikan suatu Barang sebagai pokok perjanjian yang dapat digunakan untuk memberikan bantuan materiel dalam mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan dan/atau pengambilalihan pemerintah, padahal mengetahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga bahwa Barang tersebut digunakan untuk maksud tersebut, atau Barang lain sebagai penggantinya dimasukkan ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk maksud tersebut, atau digunakan untuk maksud tersebut oleh orang atau badan yang berkedudukan di luar negeri.

(2) Barang yang digunakan untuk melakukan atau yang berhubungan dengan Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dirampas untuk negara atau dimusnahkan.

Pendahuluan

Pasal 195 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai perbuatan yang berkaitan dengan pemberian, penerimaan, atau penguasaan bantuan dari luar negeri yang ditujukan untuk mempersiapkan, memudahkan, atau melakukan penggulingan maupun pengambilalihan pemerintahan yang sah. Ketentuan ini merupakan bagian dari tindak pidana terhadap keamanan negara yang bertujuan melindungi kedaulatan, stabilitas pemerintahan, dan integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dari campur tangan atau dukungan asing yang mengarah pada tindakan inkonstitusional. Selain mengkriminalisasi berbagai bentuk kerja sama dengan pihak luar negeri, pasal ini juga mengatur perampasan atau pemusnahan barang yang digunakan sebagai sarana tindak pidana.

Makna Normatif Pasal

Secara normatif, Pasal 195 KUHP melarang setiap bentuk hubungan dengan individu atau organisasi di luar negeri yang bertujuan mendukung penggulingan atau pengambilalihan pemerintah Indonesia. Larangan tersebut tidak hanya mencakup tindakan berupa komunikasi dan pemberian bantuan, tetapi juga memasukkan, menguasai, atau memperjanjikan barang yang diketahui atau patut diduga akan digunakan sebagai bantuan materiel dalam mewujudkan tujuan tersebut. Norma ini memperluas cakupan perlindungan hukum dengan menjangkau perbuatan yang bersifat persiapan maupun dukungan logistik, sehingga ancaman terhadap keamanan negara dapat dicegah sejak tahap awal.

Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)

Tujuan utama Pasal 195 KUHP adalah mencegah segala bentuk intervensi asing yang dapat mengancam eksistensi pemerintahan yang sah dan mengganggu keamanan nasional. Pembentuk undang-undang memandang bahwa upaya menggulingkan pemerintahan tidak selalu dilakukan melalui kekuatan fisik secara langsung, tetapi juga dapat diwujudkan melalui dukungan finansial, logistik, komunikasi, maupun penyediaan sarana dari pihak luar negeri. Oleh karena itu, kriminalisasi terhadap tindakan persiapan dan bantuan materiel dimaksudkan untuk memperkuat perlindungan terhadap kedaulatan negara serta menjaga stabilitas pemerintahan berdasarkan konstitusi.

Penafsiran Hukum

• Secara gramatikal (grammaticale interpretatie), frasa “mengadakan hubungan” mencakup setiap bentuk komunikasi, kerja sama, atau kontak dengan orang atau organisasi yang berkedudukan di luar negeri.
• Secara sistematis (systematische interpretatie), Pasal 195 KUHP harus dibaca bersama Pasal 191 sampai dengan Pasal 194 KUHP yang mengatur mengenai makar dan pemberontakan sebagai satu rangkaian tindak pidana terhadap keamanan negara.
• Secara teleologis (teleologische interpretatie), ketentuan ini bertujuan mencegah ancaman terhadap negara sejak tahap persiapan sehingga perlindungan hukum tidak hanya diberikan setelah makar terjadi.
• Secara restriktif, frasa “Barang” harus dipahami sebagai benda yang secara nyata memiliki hubungan dengan pemberian bantuan materiel untuk melakukan penggulingan atau pengambilalihan pemerintahan, bukan setiap barang tanpa kaitan dengan tindak pidana.

Analisis Setiap Unsur Pasal

• Frasa “Setiap Orang” menunjukkan bahwa ketentuan ini berlaku bagi setiap subjek hukum tanpa membedakan kewarganegaraan.
• Frasa “mengadakan hubungan dengan orang atau organisasi yang berkedudukan di luar negeri” menunjukkan adanya unsur hubungan dengan pihak asing sebagai bagian dari perbuatan pidana.
• Frasa “dengan maksud menggulingkan atau mengambil alih pemerintah” merupakan unsur kesengajaan (opzet) yang harus dapat dibuktikan.
• Frasa “membujuk, memperkuat niat, menjanjikan atau memberikan bantuan” menunjukkan berbagai bentuk dukungan yang dikriminalisasi meskipun belum terjadi penggulingan pemerintahan.
• Frasa “memasukkan suatu Barang ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia” menunjukkan adanya tindakan membawa sarana atau perlengkapan ke dalam wilayah Indonesia untuk mendukung tindak pidana.
• Frasa “diketahui atau ada alasan yang kuat untuk menduga” memperluas unsur kesalahan sehingga mencakup pengetahuan nyata maupun keadaan yang seharusnya menimbulkan dugaan kuat mengenai tujuan penggunaan barang tersebut.
• Frasa “menguasai atau menjadikan suatu Barang sebagai pokok perjanjian” menunjukkan bahwa kepemilikan, penguasaan, maupun transaksi atas barang tertentu dapat dipidana apabila memenuhi unsur-unsur yang ditentukan.
• Ayat (2) mengatur bahwa barang yang digunakan atau berkaitan dengan tindak pidana dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan sebagai konsekuensi hukum tambahan.

Keterkaitan dengan Ketentuan Lain

Pasal 195 KUHP berkaitan erat dengan Pasal 191 sampai dengan Pasal 194 KUHP yang mengatur makar terhadap Presiden atau Wakil Presiden, makar untuk memisahkan wilayah negara, makar menggulingkan pemerintah, dan pemberontakan. Ketentuan ini juga berhubungan dengan ketentuan mengenai penyertaan dalam tindak pidana sebagaimana diatur dalam Buku Kesatu KUHP, karena pemberian bantuan kepada pelaku utama dapat merupakan bentuk keterlibatan dalam tindak pidana. Selain itu, perampasan barang sebagaimana diatur dalam ayat (2) berkaitan dengan ketentuan umum mengenai pidana tambahan dalam KUHP.

Implementasi dalam Praktik

Dalam praktik penegakan hukum, Pasal 195 KUHP dapat diterapkan apabila aparat penegak hukum menemukan bukti adanya koordinasi dengan organisasi asing, pengiriman dana, pemasokan senjata, peralatan komunikasi, bahan peledak, atau sarana lain yang ditujukan untuk mendukung upaya penggulingan pemerintahan. Pembuktian umumnya dilakukan melalui dokumen elektronik, komunikasi digital, transaksi keuangan, keterangan saksi, maupun barang bukti yang menunjukkan adanya hubungan antara pelaku dengan pihak di luar negeri dan tujuan penggunaan bantuan tersebut.

Permasalahan yang Sering Timbul

Permasalahan yang sering muncul adalah pembuktian unsur “maksud menggulingkan atau mengambil alih pemerintah”, karena unsur tersebut berkaitan dengan kehendak batin pelaku yang harus dibuktikan melalui rangkaian alat bukti. Selain itu, frasa “ada alasan yang kuat untuk menduga” berpotensi menimbulkan perbedaan penafsiran mengenai standar pembuktian yang harus dipenuhi. Dalam praktik juga dapat timbul persoalan dalam membedakan hubungan internasional yang sah, seperti kerja sama akademik, politik, atau kemanusiaan, dengan hubungan yang secara nyata ditujukan untuk mendukung tindak pidana terhadap keamanan negara.

Contoh Kasus

Sekelompok orang menjalin komunikasi dengan organisasi yang berkedudukan di luar negeri untuk memperoleh bantuan dana, peralatan komunikasi, dan perlengkapan lain yang akan digunakan dalam rencana pengambilalihan pemerintahan melalui kekerasan. Sebagian peralatan tersebut kemudian dikirim ke Indonesia dan diketahui akan digunakan dalam pelaksanaan rencana tersebut. Dalam keadaan demikian, para pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Pasal 195 ayat (1) KUHP, sedangkan seluruh barang yang digunakan untuk mendukung tindak pidana tersebut dapat dirampas untuk negara atau dimusnahkan sesuai Pasal 195 ayat (2) KUHP.

Asas-Asas Hukum yang Berkaitan

• Asas legalitas (legaliteitsbeginsel), yaitu hanya perbuatan yang dirumuskan secara jelas dalam undang-undang yang dapat dipidana.
• Asas perlindungan negara (staatbeschermingsbeginsel), yaitu negara berwenang melindungi eksistensi, kedaulatan, dan pemerintahannya dari ancaman yang berasal dari dalam maupun luar negeri.
• Asas kepastian hukum (rechtszekerheid), yaitu unsur-unsur tindak pidana dan akibat hukumnya dirumuskan secara jelas agar tidak menimbulkan multitafsir.
• Asas pencegahan (preventive criminal law principle), yaitu hukum pidana dapat digunakan untuk mencegah ancaman terhadap keamanan negara sejak tahap persiapan.
• Asas proporsionalitas, yaitu perampasan atau pemusnahan barang hanya dapat dilakukan terhadap barang yang memiliki hubungan langsung dengan tindak pidana sebagaimana ditentukan oleh undang-undang.

Penutup

Pasal 195 KUHP memberikan perlindungan yang komprehensif terhadap keamanan negara dengan mengkriminalisasi berbagai bentuk hubungan, bantuan, maupun dukungan materiel dari luar negeri yang ditujukan untuk menggulingkan atau mengambil alih pemerintahan yang sah. Melalui pengaturan tersebut, pembentuk undang-undang tidak hanya menindak pelaku utama, tetapi juga pihak-pihak yang memberikan dukungan strategis terhadap terwujudnya ancaman terhadap negara. Di samping itu, ketentuan mengenai perampasan atau pemusnahan barang memperkuat efektivitas penegakan hukum dengan menghilangkan sarana yang digunakan untuk melakukan tindak pidana terhadap keamanan negara.