Pasal 45 KUHP menyatakan:
- Korporasi merupakan subjek Tindak Pidana.
- Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup badan hukum yang berbentuk Perseroan Terbatas, Yayasan, Koperasi, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau yang disamakan dengan itu, serta perkumpulan baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, badan usaha yang berbentuk Firma, Persekutuan Komanditer, atau yang disamakan dengan itu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Penjelasan:
Pasal 45 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menegaskan pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang menandai perluasan konsep subjek hukum pidana dari semata mata orang perseorangan ke entitas kolektif. Norma ini mencerminkan perkembangan hukum pidana modern yang menyesuaikan diri dengan realitas sosial dan ekonomi, di mana kejahatan tidak jarang dilakukan melalui atau atas nama organisasi dan badan usaha.
Secara normatif, penegasan bahwa korporasi merupakan subjek tindak pidana berarti bahwa korporasi dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana. Dengan demikian, hukum pidana tidak lagi terbatas pada pertanggungjawaban individual, tetapi juga menjangkau perbuatan melawan hukum yang secara struktural dan fungsional dilakukan dalam kerangka kegiatan korporasi.
Ketentuan ini kemudian memperinci cakupan korporasi yang dimaksud, dengan mencantumkan berbagai bentuk badan hukum maupun badan usaha yang tidak berbadan hukum. Badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah secara tegas termasuk dalam kategori korporasi. Selain itu, perkumpulan, baik yang berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, serta badan usaha berbentuk firma, persekutuan komanditer, atau bentuk lain yang disamakan dengannya, juga diakui sebagai subjek hukum pidana sepanjang diatur dalam peraturan perundang undangan.
Pengaturan yang luas ini menunjukkan bahwa hukum pidana berupaya mencegah celah hukum yang memungkinkan entitas kolektif menghindari pertanggungjawaban pidana hanya karena perbedaan bentuk organisasi atau status badan hukumnya. Dengan memasukkan berbagai bentuk korporasi ke dalam rezim pertanggungjawaban pidana, negara menegaskan bahwa setiap entitas yang menjalankan kegiatan terorganisasi dan memiliki kapasitas bertindak dalam lalu lintas hukum dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Dari perspektif pertanggungjawaban pidana, pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana menuntut adanya pendekatan khusus dalam menentukan kesalahan dan menjatuhkan sanksi. Kesalahan korporasi tidak dinilai melalui kehendak psikologis sebagaimana pada manusia, melainkan melalui tindakan, kebijakan, atau kelalaian pengurus, pengendali, atau pihak yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Oleh karena itu, norma ini menjadi fondasi bagi pengaturan lebih lanjut mengenai bentuk pertanggungjawaban, jenis pidana, dan tindakan yang dapat dikenakan kepada korporasi.
Dengan demikian, Pasal 45 KUHP menegaskan komitmen hukum pidana Indonesia untuk menempatkan korporasi sebagai subjek hukum pidana yang setara dalam hal pertanggungjawaban, guna menjamin keadilan, kepastian hukum, dan efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dilakukan dalam konteks kegiatan korporasi.
