Pasal 39 Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia menyatakan:
Kantor Pendaftaran Fidusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) dibentuk dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan.
Batas Waktu Pembentukan
Pasal 39 UU Jaminan Fidusia mengatur bahwa Kantor Pendaftaran Fidusia wajib dibentuk paling lambat 1 (satu) tahun setelah Undang-undang ini diundangkan. Ketentuan ini dimaksudkan untuk memastikan adanya lembaga resmi yang bertugas menyelenggarakan administrasi pendaftaran jaminan fidusia. Tanpa keberadaan kantor ini, mekanisme legalisasi dan perlindungan hukum bagi kreditur maupun debitur tidak dapat berjalan optimal.
Fungsi Kantor Pendaftaran Fidusia
Kantor Pendaftaran Fidusia memiliki fungsi utama sebagai tempat pendaftaran, pencatatan, dan penerbitan sertifikat jaminan fidusia. Sertifikat inilah yang memiliki kekuatan hukum sebagai titel eksekutorial, sehingga kreditur memperoleh hak untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia apabila debitur cidera janji. Dengan demikian, kantor ini menjadi lembaga sentral dalam menjamin kepastian hukum terhadap perjanjian fidusia.
Implikasi Yuridis
Dengan adanya ketentuan batas waktu pembentukan, negara menunjukkan keseriusan dalam membangun sistem administrasi jaminan fidusia yang terintegrasi dan resmi. Jika kantor tersebut tidak segera dibentuk, maka akan timbul ketidakpastian hukum, karena perjanjian fidusia yang diatur dalam undang-undang membutuhkan tempat legalisasi dan pencatatan resmi.
