Pasal 1154 KUH Perdata menyatakan:
Dalam hal debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajiban-kewajiban, kreditur tidak diperkenankan mengalihkan barang yang digadaikan itu menjadi miliknya. Segala persyaratan perjanjian yang bertentangan dengan ketentuan ini adalah batal.
Larangan Kreditur Mengambil Alih Objek Gadai
Pasal 1154 KUH Perdata menegaskan bahwa apabila debitur atau pemberi gadai tidak memenuhi kewajibannya (wanprestasi), kreditur tidak diperkenankan secara otomatis menjadi pemilik barang gadai. Dengan kata lain, meskipun debitur gagal bayar, objek gadai tidak bisa langsung dialihkan menjadi milik kreditur hanya karena adanya perjanjian atau kesepakatan awal.
Asas Larangan Pactum Commissorium
Ketentuan ini merupakan penerapan asas hukum yang dikenal dengan larangan pactum commissorium. Pactum commissorium adalah klausula dalam perjanjian yang menyatakan bahwa apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya, maka barang jaminan otomatis menjadi milik kreditur. Dalam hukum perdata, klausula semacam ini dianggap batal demi hukum (null and void) karena bertentangan dengan asas keadilan serta dimaksudkan untuk melindungi debitur dari potensi penyalahgunaan posisi kreditur.
Konsekuensi Hukum
Apabila suatu perjanjian gadai memuat klausul bahwa barang gadai akan menjadi milik kreditur bila debitur wanprestasi, maka ketentuan tersebut dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum. Dalam praktiknya, kreditur hanya dapat menempuh cara yang sah, yaitu melalui:
- penjualan lelang umum atas objek gadai,
- hasil penjualan digunakan untuk melunasi utang debitur, dan
- apabila terdapat kelebihan, maka sisanya wajib dikembalikan kepada debitur.
Contoh Kasus
Sebagai ilustrasi, seorang debitur menggadaikan emas kepada kreditur dengan perjanjian: “Jika debitur tidak mampu membayar utang dalam 3 bulan, emas ini otomatis menjadi milik kreditur.” Berdasarkan Pasal 1154 KUH Perdata, klausul semacam ini batal demi hukum. Jika debitur gagal membayar, kreditur tetap wajib melelang emas tersebut. Misalnya, hasil lelang mencapai Rp10 juta sedangkan utang hanya Rp7 juta, maka kreditur hanya berhak mengambil Rp7 juta, sementara sisanya Rp3 juta wajib dikembalikan kepada debitur.
Kesimpulan
Pasal 1154 KUH Perdata merupakan bentuk perlindungan hukum bagi debitur, agar tidak dirugikan dengan pengalihan otomatis barang gadai kepada kreditur. Prinsip ini menegaskan bahwa tujuan gadai adalah menjamin pelunasan utang melalui mekanisme eksekusi yang sah, bukan untuk memindahkan hak milik objek gadai secara sepihak kepada kreditur.
