Pasal 61 ayat (1) KUHP menyatakan:
Pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan dikurangi seluruh atau sebagian masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.
Penjelasan:
Ketentuan Pasal 61 ayat (1) KUHP mengatur prinsip pengurangan pidana melalui perhitungan masa penangkapan dan/atau penahanan yang telah dijalani terdakwa sebelum putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Norma ini merupakan perwujudan nyata dari asas keadilan dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana, khususnya untuk mencegah terjadinya pemidanaan yang berlebihan akibat pembatasan kebebasan yang telah dialami terdakwa.
Secara yuridis, pasal ini menegaskan bahwa pidana penjara untuk waktu tertentu atau pidana denda yang dijatuhkan tidak berdiri sendiri, melainkan harus dikoreksi dengan memperhitungkan masa penangkapan dan penahanan sebelumnya. Pengurangan tersebut dapat dilakukan secara seluruh atau sebagian, bergantung pada jenis pidana dan ketentuan teknis yang berlaku. Dengan demikian, hukum mengakui bahwa penangkapan dan penahanan merupakan bentuk perampasan kemerdekaan yang memiliki konsekuensi yuridis dan tidak boleh diabaikan dalam perhitungan pidana.
Dari perspektif sistem pemidanaan, ketentuan ini berfungsi menjaga proporsionalitas antara pidana yang dijatuhkan dan penderitaan yang telah dialami terdakwa selama proses peradilan. Tanpa mekanisme pengurangan ini, terdapat risiko bahwa seseorang akan menjalani pembatasan kebebasan melebihi batas pidana yang seharusnya dijatuhkan, yang pada akhirnya bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Selain itu, norma ini juga mendorong akuntabilitas aparat penegak hukum dalam menggunakan kewenangan penangkapan dan penahanan secara hati hati dan proporsional. Setiap hari penahanan yang dijalani terdakwa memiliki implikasi langsung terhadap perhitungan pidana, sehingga memperkuat kontrol hukum terhadap praktik penahanan.
Dengan demikian, Pasal 61 ayat (1) KUHP menegaskan bahwa pemidanaan harus memperhitungkan seluruh pembatasan kebebasan yang telah dialami terdakwa sejak tahap awal proses peradilan. Prinsip ini memastikan bahwa pelaksanaan pidana berjalan secara adil, rasional, dan selaras dengan penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam sistem hukum pidana.
