Pasal 71 KUHP menyatakan:
(1) Jika seseorang melakukan Tindak Pidana yang hanya diancam dengan pidana penjara di bawah 5 (lima) tahun, sedangkan hakim berpendapat tidak perlu menjatuhkan pidana penjara setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54, orang tersebut dapat dijatuhi pidana denda.
(2) Pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dijatuhkan jika:
- a. tanpa Korban;
- b. Korban tidak mempermasalahkan; atau
- c. bukan pengulangan Tindak Pidana.
(3) Pidana denda yang dapat dijatuhkan berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pidana denda paling banyak kategori V dan pidana denda paling sedikit kategori III.
(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara untuk Tindak Pidana yang dilakukan sebelum berumur 18 (delapan belas) tahun.
Penjelasan:
Pasal 71 KUHP mengatur mekanisme substitusi pidana penjara dengan pidana denda sebagai perwujudan kebijakan pemidanaan yang rasional, proporsional, dan berorientasi pada efektivitas. Ketentuan ini menempatkan pidana denda sebagai alternatif pemidanaan yang sah dalam perkara tindak pidana berancaman pidana penjara di bawah lima tahun, sepanjang hakim, setelah mempertimbangkan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 51 sampai dengan Pasal 54 KUHP, berpendapat bahwa penjatuhan pidana penjara tidak diperlukan untuk mencapai tujuan keadilan dan pencegahan.
Ayat (1) memberikan dasar kewenangan bagi hakim untuk menjatuhkan pidana denda sebagai pengganti pidana penjara dalam perkara dengan tingkat seriusitas yang relatif rendah. Norma ini menegaskan bahwa berat ringannya ancaman pidana bukan satu satunya ukuran keadilan, melainkan harus dibaca bersama dengan konteks perbuatan, tingkat kesalahan pelaku, serta tujuan pemidanaan yang hendak dicapai. Dengan demikian, pidana denda diposisikan sebagai instrumen pemidanaan yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga efisien dan minim dampak sosial negatif.
Ayat (2) membatasi penerapan pidana denda melalui tiga prasyarat kumulatif alternatif, yaitu perkara tersebut tidak menimbulkan korban, atau korban tidak mempermasalahkan tindak pidana yang terjadi, atau perbuatan tersebut bukan merupakan pengulangan tindak pidana. Pembatasan ini menunjukkan adanya keseimbangan antara kepentingan pelaku dan perlindungan korban, serta menegaskan bahwa pidana denda tidak layak diterapkan dalam perkara yang menunjukkan pola residivisme atau menimbulkan penderitaan korban yang masih dipersoalkan.
Ayat (3) mengatur rentang pidana denda yang dapat dijatuhkan, yaitu paling sedikit kategori III dan paling banyak kategori V. Penetapan batas minimum dan maksimum ini bertujuan menjaga proporsionalitas dan konsistensi pemidanaan, sehingga pidana denda yang dijatuhkan tetap mencerminkan keseriusan tindak pidana tanpa kehilangan karakter alternatifnya terhadap pidana penjara.
Ayat (4) memberikan pengecualian penting terhadap ketentuan pengulangan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c. Pengecualian ini berlaku bagi orang yang pernah dijatuhi pidana penjara atas tindak pidana yang dilakukan sebelum berumur 18 tahun. Norma ini mencerminkan prinsip perlindungan anak dan keadilan restoratif, dengan menegaskan bahwa riwayat pemidanaan pada usia anak tidak serta merta dijadikan dasar untuk memperberat respons pemidanaan di usia dewasa.
Secara keseluruhan, Pasal 71 KUHP menegaskan arah kebijakan pemidanaan yang menempatkan pidana penjara sebagai sarana terakhir, khususnya dalam perkara tindak pidana berancaman ringan. Ketentuan ini memperkuat peran hakim dalam melakukan individualisasi pemidanaan secara bertanggung jawab, sekaligus mendorong penggunaan pidana denda sebagai alternatif yang lebih proporsional, humanis, dan berorientasi pada keadilan substantif.
