Pasal 46 KUHP menyatakan:
Tindak Pidana oleh Korporasi merupakan Tindak Pidana yang dilakukan oleh pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional dalam struktur organisasi Korporasi atau orang yang berdasarkan hubungan kerja atau berdasarkan hubungan lain yang bertindak untuk dan atas nama Korporasi atau bertindak demi kepentingan Korporasi, dalam lingkup usaha atau kegiatan Korporasi tersebut, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama.
Penjelasan:
Pasal 46 Kitab Undang Undang Hukum Pidana memberikan rumusan yuridis mengenai apa yang dimaksud dengan tindak pidana oleh korporasi, sekaligus menetapkan kriteria atribusi perbuatan individu kepada korporasi sebagai subjek tindak pidana. Norma ini berfungsi sebagai jembatan konseptual antara perbuatan manusia dan pertanggungjawaban pidana korporasi.
Secara normatif, pasal ini menegaskan bahwa tindak pidana oleh korporasi pada hakikatnya dilakukan melalui perbuatan manusia, yaitu pengurus yang memiliki kedudukan fungsional dalam struktur organisasi korporasi atau orang lain yang bertindak untuk dan atas nama korporasi. Dengan demikian, korporasi sebagai entitas abstrak tidak bertindak secara fisik, melainkan melalui organ, pengurus, atau pihak yang secara faktual menjalankan fungsi korporasi.
Pengaturan mengenai pengurus yang mempunyai kedudukan fungsional menunjukkan bahwa pertanggungjawaban korporasi tidak terbatas pada jabatan formal semata, melainkan mencakup setiap pihak yang secara nyata memiliki kewenangan, peran, atau pengaruh dalam pengambilan keputusan dan pelaksanaan kegiatan korporasi. Pendekatan ini mencegah praktik penghindaran tanggung jawab dengan menempatkan pelaku di balik struktur organisasi yang kompleks.
Selain itu, norma ini juga mencakup orang yang berdasarkan hubungan kerja atau hubungan lain bertindak untuk dan atas nama korporasi atau demi kepentingan korporasi. Rumusan ini memperluas cakupan subjek pelaku, sehingga tidak hanya pegawai tetap, tetapi juga pihak pihak lain yang memiliki hubungan fungsional dengan korporasi, sepanjang perbuatannya dilakukan dalam rangka kepentingan atau kegiatan usaha korporasi.
Syarat bahwa perbuatan dilakukan dalam lingkup usaha atau kegiatan korporasi merupakan batasan penting dalam atribusi pertanggungjawaban. Artinya, tidak setiap perbuatan pribadi pengurus atau pekerja dapat dibebankan kepada korporasi, melainkan hanya perbuatan yang memiliki keterkaitan langsung dengan aktivitas, tujuan, atau kepentingan korporasi. Dengan demikian, terdapat hubungan kausal dan fungsional antara perbuatan individu dan kepentingan korporasi.
Ketentuan bahwa perbuatan dapat dilakukan secara sendiri sendiri maupun bersama sama menegaskan bahwa tindak pidana korporasi dapat lahir dari tindakan individual maupun kolektif dalam struktur organisasi. Hal ini relevan dengan karakter kejahatan korporasi yang seringkali bersifat sistemik dan melibatkan lebih dari satu pelaku dalam satu rangkaian perbuatan.
Dengan demikian, Pasal 46 KUHP menegaskan dasar atribusi pertanggungjawaban pidana korporasi secara komprehensif, dengan menempatkan hubungan fungsional, kepentingan korporasi, dan lingkup kegiatan usaha sebagai kriteria utama untuk menilai apakah suatu perbuatan individu dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana oleh korporasi.
