Pasal 42 KUHP menyatakan:
Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena:
a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan; atau
b. dipaksa oleh adanya ancarnan, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari.
Penjelasan:
Pasal 42 Kitab Undang Undang Hukum Pidana mengatur alasan pemaaf yang bersumber dari adanya daya paksa terhadap pelaku tindak pidana. Norma ini menegaskan bahwa dalam kondisi tertentu, meskipun suatu perbuatan secara objektif memenuhi unsur tindak pidana, pelakunya tidak dapat dipidana karena kehendak bebas sebagai dasar pertanggungjawaban pidana telah ditiadakan atau sangat dibatasi.
Secara konseptual, alasan pemaaf berangkat dari asas kesalahan yang mensyaratkan adanya kemampuan bertanggung jawab dan kebebasan kehendak pada diri pelaku. Dalam situasi sebagaimana diatur dalam Pasal 42 KUHP, kebebasan kehendak tersebut tidak lagi hadir secara utuh karena pelaku bertindak di bawah paksaan yang berada di luar kendalinya. Oleh karena itu, hukum pidana tidak layak menjatuhkan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan dalam keadaan demikian.
Huruf a mengatur keadaan di mana pelaku dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat ditahan. Kondisi ini biasanya merujuk pada daya paksa fisik atau keadaan faktual yang secara langsung menghilangkan kemampuan pelaku untuk bertindak sesuai dengan kehendaknya sendiri. Dalam situasi ini, perbuatan yang dilakukan pada hakikatnya bukan merupakan ekspresi kehendak pelaku, melainkan akibat langsung dari kekuatan eksternal yang memaksanya bertindak.
Huruf b mengatur paksaan yang bersumber dari ancaman, tekanan, atau kekuatan yang tidak dapat dihindari. Berbeda dengan huruf a yang menekankan aspek fisik, ketentuan ini mencakup paksaan psikis yang menimbulkan ketakutan atau tekanan sedemikian rupa sehingga secara rasional tidak terdapat pilihan lain bagi pelaku selain melakukan perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, hukum pidana menilai bahwa tuntutan untuk bertindak lain tidak lagi wajar dibebankan kepada pelaku.
Kedua bentuk paksaan tersebut harus dipahami secara ketat dan proporsional. Tidak setiap tekanan atau ancaman dapat serta merta dijadikan alasan pemaaf, melainkan hanya paksaan yang benar benar tidak dapat ditahan atau dihindari menurut ukuran kewajaran dan rasionalitas manusia dalam situasi yang sama. Penilaian ini bersifat konkret dan harus mempertimbangkan seluruh keadaan yang melingkupi perbuatan.
Dengan demikian, Pasal 42 KUHP menegaskan bahwa hukum pidana Indonesia mengakui keterbatasan kehendak manusia dalam kondisi ekstrem, dan secara adil menolak pemidanaan terhadap orang yang melakukan tindak pidana semata mata karena dipaksa oleh keadaan di luar kendalinya. Norma ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum dan keadilan substantif, dengan menempatkan kemanusiaan dan rasionalitas sebagai dasar pertanggungjawaban pidana.
