Pasal 60 ayat (1) KUHP menyatakan:
Pidana penjara dan pidana tutupan bagi terpidana yang sudah berada di dalam tahanan mulai berlaku pada saat putusan pengadilan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
Penjelasan:
Ketentuan Pasal 60 ayat (1) KUHP mengatur secara tegas mengenai saat mulai berlakunya pidana penjara dan pidana tutupan bagi terpidana yang pada saat putusan dijatuhkan telah berada dalam status penahanan. Norma ini berfungsi memberikan kepastian hukum terkait perhitungan masa pidana, sekaligus mencegah terjadinya penafsiran yang merugikan hak terpidana.
Secara yuridis, pasal ini menegaskan bahwa pidana penjara dan pidana tutupan baru mulai dijalankan sejak putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Artinya, masa penahanan yang dijalani sebelum putusan berkekuatan hukum tetap tidak secara otomatis dianggap sebagai masa pelaksanaan pidana, melainkan berada dalam rezim hukum penahanan. Pembedaan ini penting karena penahanan dan pemidanaan merupakan dua institusi hukum yang berbeda baik dari segi tujuan, dasar hukum, maupun implikasi yuridisnya.
Namun demikian, ketentuan ini tidak dapat dipahami secara terpisah dari prinsip perlindungan hak asasi terpidana. Dalam praktik peradilan pidana, masa penahanan sebelum putusan berkekuatan hukum tetap tetap diperhitungkan dan diperhitungkan sebagai pengurang masa pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dengan demikian, Pasal 60 ayat (1) lebih menekankan pada titik awal berlakunya pidana secara formal, bukan menghapus pengakuan terhadap masa penahanan yang telah dijalani.
Dari perspektif sistem pemidanaan, pengaturan ini memberikan kepastian administratif dan yuridis bagi aparat penegak hukum, khususnya dalam pelaksanaan putusan pidana. Kepastian mengenai waktu mulai berlakunya pidana juga penting untuk menjamin tertibnya pelaksanaan eksekusi pidana, serta mencegah terjadinya kekeliruan dalam perhitungan masa hukuman.
Dengan demikian, Pasal 60 ayat (1) KUHP menegaskan prinsip kepastian hukum dalam pelaksanaan pidana penjara dan pidana tutupan, dengan tetap membuka ruang perlindungan terhadap hak terpidana melalui mekanisme penghitungan masa penahanan sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
