Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan menyatakan:
- Pejabat yang melanggar atau lalai dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (1) Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat dikenai sanksi administratif, berupa: a. tegoran lisan; b. tegoran tertulis; c. pemberhentian sementara dari jabatan; d. pemberhentian dari jabatan;
- Pejabat yang melanggar atau lalai dalam memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (8) Undang-undang ini dan/atau peraturan pelaksanaannya dapat dikenai sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak mengurangi sanksi yang dapat dikenakan menurut peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;
- Ketentuan lebih lanjut mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Pasal 23 Undang-Undang Hak Tanggungan mengatur tentang sanksi administratif bagi pejabat yang lalai atau melanggar ketentuan dalam pelaksanaan pembuatan maupun pendaftaran Hak Tanggungan. Pejabat yang dimaksud adalah pihak yang berwenang, seperti Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) atau pejabat Kantor Pertanahan, yang memiliki tanggung jawab untuk memastikan administrasi Hak Tanggungan berjalan sesuai ketentuan hukum.
Pada ayat (1), ditegaskan bahwa apabila pejabat melanggar ketentuan Pasal 11 ayat (1), Pasal 13 ayat (2), dan Pasal 15 ayat (1) UUHT, maka dapat dikenakan sanksi administratif. Sanksi ini bersifat bertingkat, mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara dari jabatan, hingga pemberhentian secara permanen. Dengan adanya tingkatan sanksi ini, UUHT memberikan ruang proporsionalitas sesuai dengan tingkat kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh pejabat.
Selanjutnya, ayat (2) mengatur bahwa jika pelanggaran berkaitan dengan ketentuan Pasal 13 ayat (4), Pasal 16 ayat (4), dan Pasal 22 ayat (8), maka sanksi administratif dikenakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku, khususnya aturan disiplin dalam kepegawaian atau administrasi negara. Hal ini menegaskan bahwa kewajiban pejabat dalam urusan Hak Tanggungan tidak terlepas dari sistem hukum yang lebih luas.
Pada ayat (3), UUHT menegaskan bahwa sanksi administratif ini tidak mengurangi kemungkinan dijatuhkannya sanksi lain. Artinya, seorang pejabat selain bisa dikenai teguran atau pemberhentian, juga bisa dikenai sanksi pidana atau perdata jika perbuatannya memenuhi unsur pelanggaran hukum yang lebih berat, seperti pemalsuan data, penyalahgunaan wewenang, atau pungutan liar.
Akhirnya, ayat (4) memberikan dasar hukum bahwa rincian teknis mengenai penerapan sanksi administratif ini akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah. Hal ini penting agar terdapat kejelasan prosedur, standar penilaian kesalahan, dan mekanisme penjatuhan sanksi yang seragam. Dengan demikian, Pasal 23 tidak hanya mengatur perlindungan hukum bagi kreditor dan debitor, tetapi juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan agar pejabat pelaksana bertindak profesional dan akuntabel.
