Pasal 135 KUHP menyatakan:
Jika putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 berasal dari pengadilan luar negeri, terhadap Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana yang sama tidak boleh diadakan penuntutan dalam hal:
a. putusan bebas dari tuduhan atau lepas dari segala tuntutan hukum; atau
b. putusan berupa pemidanaan dan pidananya telah dijalani seluruhnya, telah diberi ampun, atau pelaksanaan pidana tersebut kedaluwarsa.
Penjelasan:
Pasal 135 KUHP merupakan perluasan dari asas ne bis in idem yang tidak hanya berlaku dalam lingkup yurisdiksi nasional, tetapi juga mengakui efektivitas putusan pengadilan luar negeri dalam batas tertentu. Norma ini menegaskan bahwa terhadap seseorang tidak dapat dilakukan penuntutan kembali di Indonesia atas tindak pidana yang sama apabila telah ada putusan dari pengadilan luar negeri dengan kondisi tertentu.
Secara sistematis, ketentuan ini mengandung dua parameter utama.
Pertama, apabila putusan pengadilan luar negeri bersifat bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, maka negara Indonesia wajib menghormati putusan tersebut dengan tidak melakukan penuntutan ulang. Hal ini berakar pada prinsip kepastian hukum dan perlindungan terhadap individu dari pengulangan proses peradilan yang tidak adil.
Kedua, apabila putusan tersebut berupa pemidanaan, maka larangan penuntutan kembali berlaku sepanjang pidana tersebut telah:
- dijalani seluruhnya,
- diberikan ampun (grasi atau mekanisme serupa), atau
- pelaksanaannya telah kedaluwarsa.
Dengan demikian, norma ini tidak serta-merta mengakui seluruh putusan luar negeri secara absolut, melainkan mensyaratkan adanya finalitas dan penyelesaian eksekusi pidana. Jika pidana belum dijalankan atau belum selesai, maka secara teoritis masih terbuka ruang penuntutan, khususnya dalam konteks perlindungan kepentingan hukum nasional.
Dalam kerangka hukum pidana internasional dan asas yurisdiksi, ketentuan ini mencerminkan keseimbangan antara kedaulatan negara dan penghormatan terhadap putusan asing, sebagaimana juga tersirat dalam konstruksi KUHP yang mengakomodasi asas teritorial, nasional aktif, dan universal . Dengan demikian, Pasal 135 berfungsi sebagai instrumen harmonisasi yurisdiksi sekaligus pencegah double jeopardy lintas negara.
Contoh Kasus:
Seorang warga negara Indonesia melakukan tindak pidana penipuan di Singapura. Ia kemudian diadili di pengadilan Singapura dan dijatuhi pidana penjara selama 2 tahun. Setelah menjalani seluruh masa pidana tersebut, yang bersangkutan kembali ke Indonesia.
Dalam situasi ini, aparat penegak hukum Indonesia tidak dapat lagi menuntut yang bersangkutan atas perbuatan yang sama berdasarkan Pasal 135 KUHP, karena:
- telah ada putusan pengadilan luar negeri yang sah,
- putusan tersebut berupa pemidanaan, dan
- pidana telah dijalani seluruhnya.
Sebaliknya, apabila yang bersangkutan melarikan diri sebelum menjalani pidana, maka secara doktrinal masih dimungkinkan adanya penuntutan di Indonesia, terutama apabila terdapat kepentingan hukum nasional yang signifikan, sepanjang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum internasional yang berlaku.
Dengan demikian, Pasal 135 KUHP menegaskan bahwa asas ne bis in idem tidak berhenti pada batas teritorial, melainkan berkembang menjadi prinsip perlindungan hukum global yang berbasis pada keadilan, kepastian, dan efektivitas penegakan hukum.
