Pasal 27 KUHP Baru menyatakan:
“Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan oleh Orang Tua, anak, suami, atau istri Korban, kecuali jika Korban sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan.”
Penjelasan:
Pasal 27 KUHP Baru mengatur tentang siapa yang berhak mengajukan pengaduan dalam kasus tindak pidana aduan apabila korban telah meninggal dunia. Pasal ini berbunyi: “Dalam hal Korban Tindak Pidana aduan meninggal dunia, pengaduan dapat dilakukan oleh Orang Tua, anak, suami, atau istri Korban, kecuali jika Korban sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan.” Pengaturan ini merupakan bentuk perlindungan hukum yang komprehensif terhadap hak-hak korban, bahkan setelah korban tidak lagi hidup. Dengan adanya pasal ini, proses penuntutan terhadap tindak pidana tidak akan terhenti begitu saja hanya karena korban meninggal dunia.
Untuk memahami pasal ini secara mendalam, perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan tindak pidana aduan. Tindak pidana aduan adalah jenis tindak pidana di mana proses penuntutan hanya dapat dilakukan jika ada pengaduan dari korban itu sendiri. Berbeda dengan tindak pidana umum yang dapat dituntut oleh negara kapan saja tanpa perlu pengaduan dari korban, tindak pidana aduan memberikan kontrol penuh kepada korban untuk menentukan apakah kasusnya akan diproses secara hukum atau tidak. Contoh-contoh tindak pidana aduan mencakup pencemaran nama baik, penghinaan pribadi, perbuatan asusila, dan beberapa tindak pidana lainnya yang sifatnya lebih personal atau melibatkan hak pribadi korban.
Dalam situasi normal, korban tindak pidana aduan dapat dengan bebas memutuskan untuk mengajukan pengaduan atau tidak. Namun, ketika korban telah meninggal dunia sebelum sempat membuat pengaduan, hukum memberikan delegasi hak tersebut kepada orang-orang yang sangat dekat secara hubungan keluarga. Pasal 27 KUHP Baru secara tegas menyebutkan bahwa pengaduan dapat dilakukan oleh Orang Tua korban, anak korban, suami korban, atau istri korban. Penentuan pihak-pihak ini didasarkan pada ikatan keluarga yang paling erat, baik melalui hubungan darah maupun hubungan pernikahan. Dengan demikian, saudara kandung, mertua, atau pihak lain yang tidak memiliki hubungan langsung sebagaimana tersebut tidak berhak mengajukan pengaduan atas nama korban yang telah meninggal.
Namun demikian, hak keluarga untuk mengajukan pengaduan atas nama korban yang telah meninggal dunia tidak bersifat mutlak. Pasal ini mencantumkan suatu pengecualian penting yang mengutamakan kehendak pribadi korban. Pengecualian tersebut menyatakan bahwa pengaduan tidak dapat dilakukan jika korban sebelumnya secara tegas tidak menghendaki adanya penuntutan. Frasa “secara tegas” mempunyai arti bahwa penolakan korban terhadap proses penuntutan harus jelas, eksplisit, dan dapat dibuktikan, bukan sekadar dugaan atau asumsi dari keluarga. Penolakan ini dapat dinyatakan melalui berbagai bentuk, misalnya surat tertulis, pernyataan di hadapan saksi, catatan pribadi, atau bentuk bukti lainnya yang menunjukkan keinginan korban yang sesungguhnya. Dengan demikian, prinsip otonomi dan kehendak pribadi korban tetap dihormati oleh hukum, meskipun korban telah meninggal dunia.
Tujuan pengaturan Pasal 27 KUHP Baru ini adalah ganda. Pertama, pasal ini bertujuan melindungi hak-hak korban dengan memastikan bahwa tindak pidana yang dialami tidak akan lolos dari proses hukum hanya karena korban meninggal dunia. Perlindungan ini juga berfungsi untuk menjaga martabat dan kehormatan korban melalui anggota keluarga terdekat yang dapat mewakili kepentingannya. Kedua, pasal ini memberikan pengakuan terhadap asas otonomi korban dengan tetap menghormati kehendak pribadi korban, bahkan setelah korban meninggal. Jika korban sebelumnya telah menyatakan tidak ingin kasusnya diproses, keinginan tersebut harus dihormati, dan keluarga tidak dapat mengabaikannya untuk melanjutkan pengaduan.
Untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, dapat ditinjau suatu ilustrasi praktis. Seorang perempuan mengalami penghinaan pribadi yang merupakan tindak pidana aduan. Namun, sebelum perempuan tersebut sempat mengajukan pengaduan ke kepolisian, ia meninggal dunia. Dalam situasi ini, ayah atau ibu perempuan tersebut, anak-anaknya, atau suami perempuan tersebut (apabila perempuan tersebut menikah) dapat mengajukan pengaduan ke kepolisian atas nama korban. Namun, jika sebelum meninggal dunia perempuan tersebut pernah mengatakan dengan jelas kepada keluarganya bahwa ia tidak menginginkan kasus penghinaan tersebut diproses secara hukum, maka keluarga harus menghormati keinginan tersebut dan tidak boleh mengajukan pengaduan.
Dengan demikian, Pasal 27 KUHP Baru merepresentasikan keseimbangan yang matang antara perlindungan hak korban dan penghormatan terhadap otonomi korban. Pasal ini memastikan bahwa keluarga korban yang meninggal dunia memiliki kesempatan untuk melanjutkan perjuangan hukum atas nama korban, namun tetap dalam batasan yang menghormati kehendak pribadi korban. Melalui pengaturan ini, KUHP Baru menunjukkan komitmen yang kuat terhadap keadilan bagi korban, baik yang masih hidup maupun yang telah meninggal dunia.
