Pasal 65 KUHP menyatakan:
1. Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
a. pidana penjara;
b. pidana tutupan;
c. pidana pengawasan;
d. pidana denda; dan
e. pidana kerja sosial.
2. Urutan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menentukan berat atau ringannya pidana.
Penjelasan:
Ketentuan Pasal 65 KUHP mengatur secara sistematis mengenai jenis jenis pidana pokok sekaligus menegaskan hirarki tingkat berat ringannya pidana dalam sistem hukum pidana Indonesia. Norma ini memiliki arti penting sebagai pedoman yuridis bagi hakim dalam menentukan jenis pidana yang proporsional dengan tingkat kesalahan dan dampak tindak pidana yang dilakukan.
Ayat (1) menetapkan bahwa pidana pokok terdiri atas pidana penjara, pidana tutupan, pidana pengawasan, pidana denda, dan pidana kerja sosial. Susunan ini mencerminkan spektrum sanksi pidana yang berjenjang, mulai dari pidana yang paling berat hingga yang paling ringan. Pengaturan tersebut menunjukkan adanya pergeseran paradigma pemidanaan yang tidak semata mata berorientasi pada perampasan kemerdekaan, melainkan membuka ruang bagi bentuk pidana alternatif yang lebih kontekstual dan berorientasi pada pembinaan serta reintegrasi sosial.
Pidana penjara ditempatkan sebagai bentuk pidana pokok yang paling berat karena secara langsung membatasi kebebasan fisik pelaku. Pidana tutupan memiliki karakter khusus yang biasanya berkaitan dengan pertimbangan tertentu yang berbeda dari pidana penjara biasa. Pidana pengawasan mencerminkan pendekatan pemidanaan di luar lembaga pemasyarakatan dengan tetap menempatkan pelaku dalam pengawasan negara. Pidana denda dan pidana kerja sosial berada pada tingkat yang lebih ringan karena tidak melibatkan perampasan kebebasan, melainkan lebih menitikberatkan pada aspek tanggung jawab dan pemulihan sosial.
Ayat (2) menegaskan bahwa urutan pidana tersebut menentukan berat atau ringannya pidana. Ketentuan ini memberikan arah interpretatif yang jelas bagi hakim bahwa dalam menjatuhkan pidana, pilihan terhadap jenis pidana harus mempertimbangkan hirarki tersebut. Dengan demikian, penjatuhan pidana yang lebih berat harus didasarkan pada alasan yang kuat dan relevan, sedangkan pidana yang lebih ringan patut diprioritaskan apabila dinilai cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan.
Secara keseluruhan, Pasal 65 KUHP menegaskan prinsip proporsionalitas dan rasionalitas dalam pemidanaan. Norma ini memperkuat kewajiban hakim untuk tidak menjatuhkan pidana secara berlebihan, serta mendorong penggunaan bentuk pidana alternatif yang lebih manusiawi dan efektif sesuai dengan karakter tindak pidana dan kondisi pelaku.
