Pasal 5 ayat (3) KUHAP menyatakan:
Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penyidik.
Penjelasan:
Ketentuan Pasal 5 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana mengatur kewajiban administratif dan yuridis penyelidik setelah melaksanakan wewenang penyelidikan maupun tindakan tertentu atas perintah penyidik. Norma ini berfungsi sebagai mekanisme pengendalian internal sekaligus sarana pertanggungjawaban atas setiap tindakan yang telah dilakukan pada tahap awal proses peradilan pidana.
Secara substansial, kewajiban untuk membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menegaskan bahwa setiap aktivitas penyelidikan, mulai dari penerimaan laporan, pengumpulan keterangan dan barang bukti, hingga tindakan klarifikasi awal lainnya, tidak boleh berhenti pada tindakan faktual semata. Seluruh rangkaian tindakan tersebut harus didokumentasikan secara tertulis dalam bentuk laporan resmi, sehingga dapat ditelusuri, dievaluasi, dan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan lebih lanjut oleh penyidik.
Lebih lanjut, frasa “dan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)” menunjukkan bahwa kewajiban pelaporan juga mencakup tindakan tindakan yang dilakukan penyelidik atas perintah penyidik, termasuk tindakan yang bersifat upaya paksa. Dalam konteks ini, laporan tidak hanya berfungsi sebagai catatan administratif, tetapi juga sebagai instrumen pertanggungjawaban hukum, mengingat tindakan tersebut secara langsung berkaitan dengan pembatasan hak asasi seseorang. Oleh karena itu, laporan harus memuat dasar perintah, waktu dan tempat pelaksanaan, pihak yang terlibat, serta hasil yang diperoleh secara jelas dan akurat.
Penyampaian laporan kepada penyidik memiliki makna fungsional yang penting dalam menjaga kesinambungan proses penegakan hukum. Melalui laporan tersebut, penyidik memperoleh gambaran utuh mengenai fakta awal, tindakan yang telah dilakukan, serta hasil penyelidikan yang relevan untuk menentukan apakah suatu perkara layak ditingkatkan ke tahap penyidikan, dilanjutkan dengan tindakan penyidikan tertentu, atau justru dihentikan. Dengan demikian, laporan penyelidik menjadi bagian integral dari proses pengambilan keputusan yang bersifat yuridis.
Dari perspektif prinsip hukum acara pidana, ketentuan ini mencerminkan penerapan asas akuntabilitas, asas transparansi, dan asas due process of law. Penyelidik tidak hanya dituntut untuk bertindak cepat dan efektif, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap tindakan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan dapat diuji kebenarannya apabila dikemudian hari muncul keberatan atau pengujian di hadapan forum peradilan.
Dengan demikian, Pasal 5 ayat (3) KUHAP menempatkan kewajiban pelaporan sebagai elemen kunci dalam menjaga profesionalitas, keteraturan, dan legitimasi tindakan penyelidikan, sekaligus sebagai jembatan normatif antara tahap penyelidikan dan tahap penyidikan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
