Pasal 13 ayat (3) KUHAP menyatakan:
Dalam hal Tertangkap Tangan tanpa menunggu perintah Penyidik, Penyelidik wajib segera melakukan tindakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
Penjelasan:
Ketentuan Pasal 13 ayat (3) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana mengatur pengecualian terhadap prinsip umum bahwa tindakan tertentu oleh penyelidik harus didasarkan pada perintah penyidik. Norma ini memberikan legitimasi hukum bagi penyelidik untuk bertindak segera dalam keadaan tertangkap tangan, tanpa harus menunggu adanya perintah terlebih dahulu, demi menjamin efektivitas penegakan hukum dan mencegah terjadinya hambatan faktual di lapangan.
Secara normatif, frasa “dalam hal tertangkap tangan” merujuk pada situasi konkret di mana suatu tindak pidana sedang dilakukan, baru saja dilakukan, atau pelaku langsung diketahui setelah peristiwa pidana terjadi. Dalam keadaan demikian, penundaan tindakan dengan alasan administratif berpotensi menyebabkan pelaku melarikan diri, hilangnya barang bukti, atau berlanjutnya perbuatan pidana. Oleh karena itu, hukum acara pidana memberikan ruang diskresi terbatas kepada penyelidik untuk bertindak cepat dan efektif.
Kewajiban penyelidik untuk “segera melakukan tindakan” menegaskan bahwa norma ini bersifat imperatif, bukan sekadar pemberian kewenangan. Penyelidik tidak hanya dibolehkan, tetapi diwajibkan untuk melakukan tindakan yang diperlukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2), termasuk tindakan penyelidikan dan tindakan lain yang dalam kondisi normal memerlukan perintah penyidik. Hal ini menunjukkan bahwa keadaan tertangkap tangan dipandang sebagai kondisi hukum yang bersifat mendesak dan luar biasa.
Namun demikian, tindakan yang dilakukan dalam situasi tertangkap tangan tetap harus berada dalam batasan hukum acara pidana. Rujukan langsung pada Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) menunjukkan bahwa jenis tindakan yang dapat dilakukan telah ditentukan secara limitatif, sehingga tidak membuka ruang bagi tindakan di luar ketentuan undang undang. Dengan demikian, meskipun terdapat kelonggaran prosedural, prinsip legalitas dan perlindungan hak asasi manusia tetap harus dijunjung tinggi.
Dengan demikian, Pasal 13 ayat (3) KUHAP berfungsi sebagai norma keseimbangan antara kebutuhan akan respons cepat dalam situasi darurat dan kewajiban untuk tetap bertindak dalam kerangka hukum yang sah, dengan menempatkan penyelidik sebagai aktor kunci yang bertanggung jawab menjaga efektivitas sekaligus legitimasi penegakan hukum pidana dalam keadaan tertangkap tangan.
