Pasal 19 KUHAP menyatakan:
(1) Gelar perkara terhadap hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyidik untuk memutuskan status peristiwa yang dimuat dalam hasil Penyelidikan merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana.
(2) Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana, Penyidik menindaklanjuti peristiwa tersebut ke tahap Penyidikan.
(3) Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan tindak pidana, Penyidik menghentikan Penyelidikan.
(4) Dalam hal Penyidik memutuskan status peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana, namun bukan kewenangan Penyidik yang bersangkutan, Penyidik yang bersangkutan
melimpahkan berkas perkara hasil Penyelidikan kepada instansi yang berwenang.
Penjelasan:
Pasal 19 Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana mengatur tahapan evaluatif berupa gelar perkara terhadap hasil penyelidikan yang telah dilaporkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1). Ketentuan ini menempatkan penyidik sebagai pejabat yang berwenang melakukan penilaian yuridis awal untuk menentukan status hukum suatu peristiwa, sehingga berfungsi sebagai titik krusial dalam transisi antara tahap penyelidikan dan tahap penyidikan.
Ayat (1) menegaskan bahwa gelar perkara dilaksanakan oleh penyidik dengan tujuan utama memutuskan apakah peristiwa yang ditemukan dalam penyelidikan memenuhi unsur unsur tindak pidana atau tidak. Gelar perkara pada tahap ini merupakan forum penilaian internal yang bersifat profesional dan objektif, yang mengkaji fakta, data, dan temuan penyelidikan dalam kerangka norma hukum pidana yang berlaku.
Ayat (2) mengatur konsekuensi hukum apabila penyidik memutuskan bahwa peristiwa tersebut merupakan tindak pidana. Dalam keadaan demikian, penyidik wajib menindaklanjuti perkara ke tahap penyidikan. Ketentuan ini menegaskan kesinambungan proses peradilan pidana, di mana hasil penyelidikan menjadi dasar formal untuk dimulainya tindakan penyidikan yang lebih intensif dan berorientasi pada pembuktian.
Ayat (3) mengatur alternatif keputusan apabila penyidik menyimpulkan bahwa peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana. Dalam hal ini, penyidik menghentikan penyelidikan. Pengaturan ini mencerminkan fungsi penyelidikan sebagai mekanisme penyaring, yang mencegah perkara yang tidak memiliki dasar pidana untuk terus diproses, sehingga memberikan perlindungan terhadap warga negara dari proses hukum yang tidak perlu.
Ayat (4) mengatur situasi di mana peristiwa yang dinilai merupakan tindak pidana, namun berada di luar kewenangan penyidik yang bersangkutan. Dalam kondisi tersebut, penyidik wajib melimpahkan berkas perkara hasil penyelidikan kepada instansi yang berwenang. Ketentuan ini menegaskan asas kewenangan dan koordinasi antar aparat penegak hukum, serta mencegah terjadinya tumpang tindih atau penyalahgunaan kewenangan.
Dengan demikian, Pasal 19 KUHAP menegaskan bahwa gelar perkara merupakan instrumen penting dalam memastikan bahwa setiap peristiwa hukum ditangani secara tepat, proporsional, dan sesuai kewenangan, sekaligus menjaga kepastian hukum dan efektivitas penegakan hukum pidana melalui mekanisme pengambilan keputusan yang terstruktur dan akuntabel.
