Pasal 13 ayat (4) KUHAP menyatakan:
Penyelidik wajib membuat berita acara mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), serta melaporkan tindakan tersebut kepada Penyidik.
Penjelasan:
Pasal 13 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana mengatur kewajiban hukum penyelidik untuk membuat berita acara dan menyampaikan laporan atas setiap tindakan penyelidikan yang dilakukan berdasarkan ketentuan ayat (1) dan ayat (3). Norma ini merupakan instrumen penting dalam menjamin akuntabilitas, keterlacakan, dan legitimasi tindakan aparat penegak hukum pada tahap awal proses peradilan pidana.
Secara normatif, kewajiban membuat berita acara menegaskan bahwa setiap tindakan penyelidikan harus dicatat secara resmi dalam bentuk dokumen tertulis yang memuat uraian faktual mengenai tindakan yang dilakukan, waktu dan tempat pelaksanaan, dasar hukum, serta pihak pihak yang terlibat. Berita acara tersebut berfungsi sebagai rekam jejak hukum yang objektif, yang tidak hanya berguna bagi kepentingan internal penegak hukum, tetapi juga memiliki nilai pembuktian administratif apabila tindakan penyelidikan tersebut dikemudian hari dipersoalkan secara hukum.
Lebih lanjut, kewajiban melaporkan tindakan tersebut kepada penyidik menunjukkan adanya mekanisme koordinasi dan pengawasan antara penyelidik dan penyidik. Melalui laporan tersebut, penyidik memperoleh informasi yang lengkap dan terstruktur mengenai tindakan awal yang telah dilakukan, baik dalam situasi biasa maupun dalam keadaan tertangkap tangan. Informasi ini menjadi dasar penting bagi penyidik untuk menilai kelanjutan perkara, termasuk menentukan perlu tidaknya dilakukan penyidikan atau tindakan hukum lanjutan lainnya.
Dari perspektif prinsip hukum acara pidana, ketentuan ini mencerminkan penerapan asas akuntabilitas dan due process of law. Dengan adanya berita acara dan laporan resmi, setiap tindakan penyelidik dapat diuji keabsahannya, baik melalui mekanisme pengawasan internal maupun melalui proses peradilan, sehingga mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan dan memberikan perlindungan hukum bagi warga negara.
Dengan demikian, Pasal 13 ayat (4) KUHAP menegaskan bahwa dokumentasi dan pelaporan bukan sekadar formalitas administratif, melainkan merupakan kewajiban yuridis yang esensial untuk menjaga profesionalitas, transparansi, dan kesinambungan proses penegakan hukum pidana dalam kerangka negara hukum.
