KETENTUAN UMUM
- Pasal 1 ayat (1) sampai (6) KUHAP: Penyidik, PPNS, Penyidik Tertentu, Penyidikan, dan Penyidik Pembantu
- Pasal 1 ayat (7) KUHAP: Pengertian Penyelidik
- Pasal 1 ayat (8) KUHAP: Definisi Penyelidikan
- Pasal 2 KUHAP: Pelaksanaan Acara Pidana Berdasarkan Undang-Undang dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu
- Pasal 3 KUHAP: Ruang Lingkup Berlakunya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- Pasal 4 KUHAP: Perpaduan Sistem Hakim Aktif dan Sistem Para Pihak Berlawanan dalam Pemeriksaan Perkara Pidana
PENYELIDIK
- Pasal 5 ayat (1) KUHAP: Wewenang Penyelidik
- Pasal 5 ayat (2) KUHAP: Kewenangan Penyelidik atas Perintah Penyidik
- Pasal 5 ayat (3) KUHAP: Laporan Penyelidik Kepada Penyidik
- Pasal 5 ayat (4) KUHAP: Yurisdiksi Penyelidik
PENYIDIK
- Pasal 6 KUHAP: Jenis Penyidik
- Pasal 7 KUHAP: Wewenang Penyidik
- Pasal 8 KUHAP: Mekanisme Administrasi Penyidikan (Berita Acara dan Berkas Perkara)
- Pasal 9 KUHAP: Yurisdiksi Penyidik
PENYIDIK PEMBANTU
- Pasal 10 KUHAP: Kewenangan Penyidik Pembantu
- Pasal 11 KUHAP: Laporan Penyidik Pembantu
- Pasal 12 KUHAP: Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pembantu
PENYELIDIKAN
- Pasal 13 ayat (1) KUHAP: Kewajiban Penyelidik terhadap Laporan atau Pengaduan
- Pasal 13 ayat (2) KUHAP: Kewajiban Surat Perintah Penyelidikan
- Pasal 13 ayat (3) KUHAP: Kewajiban Penyelidik dalam Keadaan Tertangkap Tangan
- Pasal 13 ayat (4) KUHAP: Kewajiban Berita Acara Penyelidikan
- Pasal 14 ayat (1) KUHAP: Laporan atau Pengaduan Tertulis dalam Proses Penyelidikan
- Pasal 14 ayat (2) KUHAP: Laporan dan Pengaduan Lisan dalam Proses Penyelidikan
- Pasal 14 ayat (3) KUHAP: Ketidakmampuan Menulis Pelapor atau Pengadu
- Pasal 15 KUHAP: Kewajiban Penyelidik Menunjukkan Tanda Pengenal
- Pasal 16 KUHAP: Metode dan Sasaran Penyelidikan
- Pasal 17 KUHAP: Perencanaan Penyelidikan
- Pasal 18 KUHAP: Pelaporan Hasil Penyelidikan
- Pasal 19 KUHAP: Gelar Perkara Terhadap Hasil Penyelidikan
- Pasal 20 KUHAP: Koordinasi, Pengawasan, dan Pengecualian Kewenangan Penyelidikan
- Pasal 21 KUHAP: Pengaturan Penyelidikan Melalui Peraturan Pemerintah
PENYIDIKAN
- Pasal 22 ayat (1) KUHAP: Kewenangan Penyidik Memanggil atau Mendatangi Seseorang dalam Tahap Penyidikan
- Pasal 22 ayat (2) KUHAP: Kedudukan Saksi Mahkota dalam Tahap Penyidikan
- Pasal 22 ayat (3) KUHAP: Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum dalam Penetapan Saksi Mahkota
- Pasal 22 ayat (4) KUHAP: Penerimaan Pengakuan Bersalah Tersangka
- Pasal 22 ayat (5) KUHAP: Penerimaan Pengakuan Bersalah Tersangka
- Pasal 23 KUHAP: Akuntabilitas Penyelidik dan Penyidik dalam Penanganan Laporan atau Pengaduan
- Pasal 24 KUHAP: Dasar dan Mekanisme Penghentian Penyidikan
- Pasal 25 KUHAP: Kewenangan Penyidik Menggabungkan atau Memisahkan Perkara
- Pasal 26 KUHAP: Kewenangan Penyidik dalam Memanggil Tersangka dan Saksi
- Pasal 27 KUHAP: Praperadilan terhadap Penghentian Penyidikan
- Pasal 28 KUHAP: Kewajiban Tersangka dan Saksi Memenuhi Panggilan Penyidik
- Pasal 29 KUHAP: Pemeriksaan Tersangka dan Saksi di Tempat Kediaman
- Pasal 30 KUHAP: Perekaman Pemeriksaan Tersangka melalui Kamera Pengawas
- Pasal 31 KUHAP: Kewajiban Penyidik Memberitahukan Hak atas Bantuan Hukum Kepada Tersangka
- Pasal 32 KUHAP: Hak Advokat Mengajukan Keberatan atas Intimidasi dan Pertanyaan Menjerat
- Pasal 33 KUHAP: Pemeriksaan Saksi pada Tahap Penyidikan
- Pasal 34 KUHAP: Hak Tersangka atas Informasi, Penerjemah, dan Akomodasi Penyandang Disabilitas dalam Proses Penyidikan
- Pasal 35 KUHAP: Kewajiban Pemeriksaan Saksi A de Charge
- Pasal 36 KUHAP: Keabsahan Berita Acara Pemeriksaan dalam Penyidikan
- Pasal 37 KUHAP: Pemeriksaan Tersangka dan Saksi di Luar Yurisdiksi Penyidik
- Pasal 38 KUHAP: Keterangan Ahli dalam Proses Penyidikan
- Pasal 39 KUHAP: Berita Acara Penyidikan dalam KUHAP
- Pasal 40 KUHAP: Kewajiban Pemeriksaan Segera terhadap Tersangka yang Ditahan
PENGGELEDAHAN
- Pasal 41 KUHAP: Legalitas Penggeledahan dan Perlindungan Hak Tersangka
- Pasal 42 KUHAP: Berita Acara Penggeledahan sebagai Jaminan Legalitas Tindakan Penyidik
- Pasal 43 KUHAP: Pengamanan Tempat Penggeledahan
PENYITAAN
- Pasal 44 KUHAP: Prosedur Awal Pelaksanaan Penyitaan oleh Penyidik
- Pasal 45 KUHAP: Prosedur Pembuatan Berita Acara Penyitaan
- Pasal 46 KUHAP: Tata Cara Pencatatan, Penyegelan, dan Pelabelan Benda Sitaan
- Pasal 47 KUHAP: Penggeledahan dan Penyitaan Surat, Buku, serta Data Tertulis untuk Pengungkapan Tindak Pidana
- Pasal 48 KUHAP: Pemeriksaan Surat atau Tulisan yang Diduga Palsu dalam Penyidikan
- Pasal 49 KUHAP: Permintaan Keterangan Ahli Kedokteran Forensik dalam Penanganan Korban Tindak Pidana
- Pasal 50 KUHAP: Pemberitahuan dan Keberatan Keluarga terhadap Pembedahan Mayat untuk Kepentingan Pembuktian
- Pasal 51 KUHAP: Penggalian Mayat untuk Kepentingan Peradilan dalam Proses Penyidikan
- Pasal 52 KUHAP: Pembebanan Biaya Penyidikan kepada Negara
PERLINDUNGAN PELAPOR, PENGADU, SAKSI, DAN KORBAN
- Pasal 53 KUHAP: Hak Pelindungan bagi Pelapor, Pengadu, Saksi, dan Korban dalam Proses Peradilan Pidana
- Pasal 54 KUHAP: Pembebanan Biaya Pelindungan Pelapor, Pengadu, Saksi, dan/atau Korban kepada Negara
BANTUAN TEKNIS PENYIDIKAN
- Pasal 55 KUHAP: Bantuan Teknis Penyidikan untuk Pembuktian Secara Ilmiah
- Pasal 56 KUHAP: Ruang Lingkup dan Pelaksanaan Bantuan Teknis Penyidikan untuk Pembuktian Ilmiah
- Pasal 57 KUHAP: Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Bantuan Teknis Penyidikan Melalui Peraturan Pemerintah
KOORDINASI PENYIDIK DAN PENUNTUT UMUM
- Pasal 58 KUHAP: Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum dalam Penanganan Tindak Pidana melalui Sistem Peradilan Pidana Terpadu
- Pasal 59 KUHAP: Mekanisme Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu
- Pasal 60 KUHAP: Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan dan Koordinasi Awal antara Penyidik dan Penuntut Umum
- Pasal 61 KUHAP: Penelitian, Pengembalian, dan Pelengkapan Berkas Perkara oleh Penyidik dan Penuntut Umum
- Pasal 62 KUHAP: Penyempurnaan Penyidikan, Gelar Perkara, dan Penentuan Kelanjutan Perkara
- Pasal 63 KUHAP: Pengaturan Lebih Lanjut mengenai Koordinasi antara Penyidik dan Penuntut Umum
PENUNTUT UMUM
- Pasal 64 KUHAP: Kedudukan dan Ruang Lingkup Penuntut Umum
- Pasal 65 KUHAP: Wewenang Penuntut Umum dalam Penanganan Perkara Pidana
- Pasal 66 KUHAP: Denda Damai sebagai Mekanisme Penghentian Perkara di Luar Pengadilan
- Pasal 67 KUHAP: Kewenangan Penuntut Umum Berdasarkan Daerah Hukum
- Pasal 68 KUHAP: Sanksi terhadap Penuntut Umum atas Pelanggaran Hukum dan Kode Etik
- Pasal 69 KUHAP: Kewenangan Penuntut Umum Melakukan Penuntutan dan Melimpahkan Perkara
- Pasal 70 KUHAP: Kewajiban Penuntut Umum Membuat Surat Dakwaan
- Pasal 71 KUHAP: Penghentian Penuntutan karena Gugurnya Kewenangan Menuntut
- Pasal 72 KUHAP: Penggabungan Perkara dan Terdakwa dalam Satu Surat Dakwaan
- Pasal 73 KUHAP: Saksi Mahkota dan Keringanan Tuntutan Pidana
- Pasal 74 KUHAP: Negosiasi dan Kesepakatan Perjanjian Saksi Mahkota
- Pasal 75 KUHAP: Pelimpahan Perkara dan Persyaratan Surat Dakwaan
- Pasal 76 KUHAP: Penyempurnaan Surat Dakwaan atau Penghentian Penuntutan Sebelum Persidangan
- Pasal 77 KUHAP: Pembebanan Biaya Penuntutan kepada Negara
- Pasal 78 KUHAP: Pengakuan Bersalah
MEKANISME KEADILAN RESTORATIF
- Pasal 79 KUHAP: Mekanisme Keadilan Restoratif
- Pasal 80 KUHAP: Syarat Penerapan Mekanisme Keadilan Restoratif
- Pasal 81 KUHAP: Tata Cara dan Prinsip Pelaksanaan Mekanisme Keadilan Restoratif
- Pasal 82 KUHAP: Pengecualian Mekanisme Keadilan Restoratif
- Pasal 83 KUHAP: Mekanisme Keadilan Restoratif pada Tahap Penyelidikan dan Penyidikan
- Pasal 84 KUHAP: Pemberitahuan dan Penetapan Penghentian Penyidikan karena Keadilan Restoratif
- Pasal 85 KUHAP: Keadilan Restoratif pada Tahap Penuntutan
- Pasal 86 KUHAP: Penetapan Pengadilan terhadap Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
- Pasal 87 KUHAP: Keadilan Restoratif pada Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
- Pasal 88 KUHAP: Delegasi Pengaturan Pelaksanaan Keadilan Restoratif kepada Peraturan Pemerintah
UPAYA PAKSA
PENETAPAN TERSANGKA
- Pasal 90 KUHAP: Syarat dan Prosedur Penetapan Tersangka
- Pasal 91 KUHAP: Larangan Menimbulkan Praduga Bersalah dalam Penetapan Tersangka
- Pasal 92 KUHAP: Pencarian Tersangka melalui Bantuan Media dan Masyarakat
PENANGKAPAN
- Pasal 93 KUHAP: Kewenangan Penangkapan dalam Tahap Penyidikan
- Pasal 94 KUHAP: Syarat Minimal Dua Alat Bukti dalam Penangkapan
- Pasal 95 KUHAP: Tata Cara Pelaksanaan Penangkapan dan Pemberitahuan kepada Tersangka
- Pasal 96 KUHAP: Batas Waktu Penangkapan Paling Lama 1×24 Jam
- Pasal 97 KUHAP: Larangan Penangkapan terhadap Tindak Pidana yang Hanya Diancam Denda Kategori II
- Pasal 98 KUHAP: Izin Ketua Mahkamah Agung dalam Penangkapan terhadap Hakim
PENAHANAN
- Pasal 99 KUHAP: Kewenangan Melakukan Penahanan pada Setiap Tahap Proses Pidana
- Pasal 100 KUHAP: Syarat, Dasar, dan Alasan Penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa
- Pasal 101 KUHAP: Izin Ketua Mahkamah Agung sebagai Syarat Penahanan terhadap Hakim
- Pasal 102 KUHAP: Jangka Waktu Penahanan pada Tahap Penyidikan dan Batas Perpanjangannya
- Pasal 103 KUHAP: Jangka Waktu Penahanan pada Tahap Penuntutan dan Perpanjangannya
- Pasal 104 KUHAP: Penahanan pada Tahap Pemeriksaan di Sidang Pengadilan
- Pasal 105 KUHAP: Penahanan pada Tahap Pemeriksaan Perkara Banding di Pengadilan Tinggi
- Pasal 106 KUHAP: Penahanan pada Tahap Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung
- Pasal 107 KUHAP: Perpanjangan Kembali Jangka Waktu Penahanan Berdasarkan Alasan Khusus
- Pasal 108 KUHAP: Jenis, Pelaksanaan, Pengurangan Masa Pidana, dan Pengalihan Penahanan
- Pasal 109 KUHAP: Ganti Rugi atas Penahanan yang Tidak Sah dan Batas Maksimum Masa Penahanan
- Pasal 110 KUHAP: Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang atau Jaminan Orang