Pasal 72 KUHAP menyatakan:
(1) Apabila pada waktu yang sama atau hampir bersamaan Penuntut Umum menerima beberapa perkara, Penuntut Umum dapat melakukan penggabungan perkara dan membuatnya dalam 1 (satu) surat dakwaan, dalam hal:
a. beberapa tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang sama dan kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan terhadap penggabungannya;
b. beberapa tindak pidana bersangkut paut satu dengan yang lain; atau
c. beberapa tindak pidana ada hubungannya satu dengan yang lain dan penggabungan tersebut diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.
(2) Beberapa tindak pidana dapat dituntut dalam 1 (satu) surat dakwaan tanpa memperhatikan gabungan dari pidana umum atau khusus atau ditetapkan oleh Undang-Undang khusus sepanjang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali dalam kompetensi pengadilan khusus.
(3) Penuntut Umum dapat menuntut 2 (dua) atau lebih Terdakwa dalam 1 (satu) surat dakwaan, jika Terdakwa melakukan tindak pidana penyertaan.
Makna Normatif Pasal
Pasal 72 KUHAP mengatur kewenangan Penuntut Umum untuk melakukan penggabungan perkara dan menuangkannya dalam satu surat dakwaan apabila terdapat hubungan tertentu antara beberapa tindak pidana atau Terdakwa.
Kata “dapat” menunjukkan bahwa penggabungan bukan merupakan kewajiban mutlak. Penuntut Umum diberikan ruang diskresi, tetapi diskresi tersebut tetap harus didasarkan pada kondisi yang ditentukan oleh undang-undang dan kepentingan pemeriksaan.
Dengan demikian, penggabungan perkara bukan semata-mata persoalan efisiensi administratif. Penggabungan harus mempunyai justifikasi yuridis dan relevansi terhadap pemeriksaan perkara.
Prinsip nemo iudex sine lege dapat ditempatkan sebagai pengingat bahwa kewenangan peradilan dan proses pemeriksaan tetap harus berjalan dalam batas yang diberikan oleh hukum.
Ratio Legis
Ratio legis Pasal 72 adalah menciptakan efisiensi, konsistensi, dan efektivitas pemeriksaan perkara ketika beberapa tindak pidana atau beberapa Terdakwa mempunyai hubungan yang cukup erat.
Apabila perkara-perkara yang mempunyai hubungan faktual dan yuridis diperiksa secara terpisah, terdapat kemungkinan timbulnya pemeriksaan berulang, pembuktian yang terfragmentasi, atau bahkan putusan yang tidak konsisten.
Namun, efisiensi bukan satu-satunya pertimbangan. Penggabungan tidak boleh mengorbankan hak Terdakwa untuk memperoleh pemeriksaan yang adil.
Dengan demikian, terdapat keseimbangan antara judicial efficiency dan fair trial.
Penafsiran Gramatikal (Grammaticale Interpretatie)
Frasa “pada waktu yang sama atau hampir bersamaan” menunjukkan bahwa penggabungan perkara pada dasarnya berkaitan dengan perkara-perkara yang diterima oleh Penuntut Umum dalam rentang waktu yang berdekatan.
Frasa “dapat melakukan penggabungan perkara” menunjukkan sifat fakultatif dari kewenangan tersebut.
Selanjutnya, terdapat tiga keadaan yang dapat menjadi dasar penggabungan:
- beberapa tindak pidana dilakukan oleh orang yang sama;
- beberapa tindak pidana bersangkut paut satu dengan yang lain; atau
- beberapa tindak pidana mempunyai hubungan satu dengan yang lain dan penggabungan diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.
Ketiga keadaan tersebut menggunakan konstruksi alternatif, bukan kumulatif.
Penafsiran Sistematis (Systematische Interpretatie)
Pasal 72 harus dibaca bersama ketentuan mengenai surat dakwaan, Penuntutan, kompetensi pengadilan, penyertaan, dan pembuktian.
Secara sistematis, pasal ini mengatur dua bentuk penggabungan:
pertama, penggabungan beberapa tindak pidana dalam satu surat dakwaan;
kedua, penggabungan beberapa Terdakwa dalam satu surat dakwaan.
Keduanya tidak boleh dipertukarkan.
Penggabungan beberapa tindak pidana berhubungan dengan objek tindak pidana yang didakwakan, sedangkan ayat (3) berkaitan dengan subjek yang didakwa, yaitu dua orang atau lebih Terdakwa.
Penggabungan karena Pelaku yang Sama
Pasal 72 ayat (1) huruf a memungkinkan penggabungan apabila beberapa tindak pidana dilakukan oleh seseorang yang sama, sepanjang kepentingan pemeriksaan tidak menjadi halangan.
Contohnya, seseorang melakukan dua tindak pidana yang berbeda dan kedua perkara diterima Penuntut Umum pada waktu yang sama atau hampir bersamaan.
Dalam kondisi demikian, perkara dapat digabungkan dalam satu surat dakwaan apabila pemeriksaan bersama justru lebih efektif.
Namun, kesamaan pelaku saja tidak otomatis berarti penggabungan harus dilakukan.
Klausul “kepentingan pemeriksaan tidak menjadikan halangan” merupakan pembatas penting.
Dengan kata lain:
pelaku sama ≠ otomatis wajib digabung.
Penggabungan karena Tindak Pidana Bersangkut Paut
Pasal 72 ayat (1) huruf b menggunakan konsep “bersangkut paut satu dengan yang lain.”
Hubungan tersebut menunjukkan adanya keterkaitan antara tindak pidana yang satu dengan tindak pidana lainnya.
Keterkaitan dapat dilihat dari hubungan peristiwa, pelaku, objek, waktu, rangkaian perbuatan, maupun konstruksi pembuktiannya.
Tujuannya adalah agar perkara yang mempunyai hubungan substansial dapat diperiksa secara lebih utuh.
Penggabungan karena Hubungan dan Kepentingan Pemeriksaan
Huruf c memberikan dasar apabila beberapa tindak pidana ada hubungannya satu dengan yang lain dan penggabungan diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.
Di sini terdapat dua aspek yang harus diperhatikan:
hubungan antara tindak pidana, dan
kebutuhan pemeriksaan secara bersama.
Artinya, keberadaan hubungan saja belum tentu cukup. Harus terdapat alasan bahwa penggabungan tersebut memang diperlukan bagi kepentingan pemeriksaan.
Hal ini memperlihatkan bahwa Pasal 72 tidak hanya berorientasi pada efisiensi, tetapi juga pada kualitas pemeriksaan perkara.
Penggabungan Tindak Pidana Umum dan Khusus
Pasal 72 ayat (2) memberikan kemungkinan beberapa tindak pidana dituntut dalam satu surat dakwaan tanpa memperhatikan apakah tindak pidana tersebut berasal dari ketentuan pidana umum atau pidana khusus, sepanjang persyaratan ayat (1) terpenuhi.
Namun, terdapat pengecualian terhadap kompetensi pengadilan khusus.
Ini merupakan batas yang penting.
Penggabungan perkara tidak boleh digunakan untuk mengabaikan ketentuan mengenai kompetensi absolut pengadilan.
Prinsip competentia competens dalam konteks kewenangan mengadili menegaskan pentingnya memastikan bahwa pengadilan yang memeriksa perkara memang mempunyai kewenangan hukum terhadap perkara tersebut.
Penggabungan Dua atau Lebih Terdakwa
Pasal 72 ayat (3) mengatur keadaan yang berbeda.
Penuntut Umum dapat menuntut dua atau lebih Terdakwa dalam satu surat dakwaan apabila para Terdakwa melakukan tindak pidana dalam bentuk penyertaan.
Konsep penyertaan menunjukkan adanya keterlibatan beberapa orang dalam suatu tindak pidana sebagaimana konstruksi hukum pidana yang berlaku.
Dengan demikian, dasar penggabungan Terdakwa bukan semata-mata karena mereka terlibat dalam perkara yang sama, tetapi karena terdapat konstruksi penyertaan.
Surat Dakwaan sebagai Instrumen Penggabungan
Ketika beberapa perkara digabungkan, surat dakwaan harus tetap mampu memberikan batas yang jelas mengenai perbuatan masing-masing Terdakwa dan tindak pidana yang didakwakan.
Hal ini berkaitan dengan prinsip nullum judicium sine accusatione, bahwa pemeriksaan dan penilaian pengadilan harus mempunyai dasar pada tuduhan yang diajukan secara sah.
Penggabungan tidak boleh menghasilkan dakwaan yang kabur sehingga Terdakwa tidak dapat memahami secara jelas:
- perbuatan yang didakwakan;
- peran masing-masing Terdakwa;
- hubungan antara satu tindak pidana dengan tindak pidana lainnya;
- unsur tindak pidana yang harus dibuktikan; dan
- dasar hukum Penuntutan.
Hubungan dengan Hak Pembelaan
Penggabungan perkara dapat memberikan efisiensi, tetapi pada saat yang sama dapat meningkatkan kompleksitas pembelaan.
Semakin banyak tindak pidana atau Terdakwa yang digabungkan, semakin penting bagi Advokat untuk menguraikan secara terpisah konstruksi masing-masing perbuatan dan pertanggungjawaban pidananya.
Prinsip audiatur et altera pars tetap berlaku. Setiap Terdakwa harus mempunyai kesempatan yang memadai untuk mengetahui, membantah, dan membela diri terhadap tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Karena itu, penggabungan perkara tidak boleh mengaburkan individualisasi pertanggungjawaban pidana.
Implikasi Praktis bagi Advokat
Pasal 72 dapat menjadi salah satu titik pemeriksaan penting ketika Advokat menerima surat dakwaan yang memuat beberapa tindak pidana atau beberapa Terdakwa.
Advokat perlu menguji:
- apakah perkara diterima pada waktu yang sama atau hampir bersamaan;
- apakah tindak pidana dilakukan oleh orang yang sama;
- apakah tindak pidana benar-benar bersangkut paut;
- apakah terdapat hubungan faktual dan yuridis yang memadai;
- apakah penggabungan memang diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan;
- apakah penggabungan mempengaruhi kompetensi pengadilan;
- apakah setiap Terdakwa mempunyai peran yang dirumuskan secara jelas;
- apakah terdapat konstruksi penyertaan;
- apakah surat dakwaan tetap memenuhi prinsip kejelasan; dan
- apakah penggabungan tersebut merugikan hak Terdakwa dalam mempersiapkan pembelaan.
Dengan demikian, penggabungan perkara dapat diuji bukan hanya dari legalitas formal, tetapi juga dari fairness dan efektivitas pembelaan.
Contoh Penerapan
A, B, dan C secara bersama-sama melakukan satu tindak pidana dengan pembagian peran tertentu. Penuntut Umum kemudian menuntut ketiganya.
Dalam keadaan tersebut, Pasal 72 ayat (3) dapat menjadi dasar untuk menyusun satu surat dakwaan terhadap dua atau lebih Terdakwa, karena terdapat tindak pidana penyertaan.
Berbeda halnya apabila A melakukan tindak pidana pertama dan tindak pidana kedua yang tidak mempunyai hubungan satu sama lain. Kesamaan pelaku tidak dengan sendirinya membuat penggabungan menjadi tepat. Harus tetap diperhatikan apakah kepentingan pemeriksaan memungkinkan perkara tersebut digabungkan.
Perbedaan Penggabungan Perkara dan Penyertaan
Penting untuk membedakan:
Penggabungan perkara adalah persoalan hukum acara mengenai bagaimana beberapa perkara dapat diperiksa dan dituangkan dalam satu surat dakwaan.
Penyertaan adalah persoalan hukum pidana mengenai keterlibatan beberapa orang dalam suatu tindak pidana.
Pasal 72 menggunakan keduanya dalam konteks yang berbeda. Ayat (1) dan ayat (2) berbicara mengenai penggabungan beberapa tindak pidana, sedangkan ayat (3) memberikan dasar penggabungan beberapa Terdakwa apabila terdapat penyertaan.
Pembedaan ini penting agar hukum acara tidak tercampur dengan konstruksi pertanggungjawaban pidana.
Kesimpulan
Pasal 72 KUHAP memberikan kewenangan kepada Penuntut Umum untuk menggabungkan beberapa perkara dalam satu surat dakwaan apabila terdapat hubungan yang dibenarkan oleh ketentuan tersebut.
Dasarnya dapat berupa kesamaan pelaku, keterkaitan tindak pidana, atau hubungan tindak pidana yang membuat penggabungan diperlukan untuk kepentingan pemeriksaan.
Pasal ini juga memungkinkan penggabungan tindak pidana yang berasal dari ketentuan pidana umum maupun khusus sepanjang persyaratan terpenuhi, dengan tetap memperhatikan kompetensi pengadilan khusus.
Sementara itu, dua atau lebih Terdakwa dapat didakwa dalam satu surat dakwaan apabila terdapat tindak pidana penyertaan.
Pada akhirnya, kewenangan penggabungan tersebut harus digunakan secara proporsional. Fiat justitia ruat caelum, keadilan harus tetap menjadi orientasi utama, sehingga efisiensi pemeriksaan tidak boleh mengorbankan kepastian dakwaan, individualisasi pertanggungjawaban, kompetensi pengadilan, maupun hak Terdakwa untuk memperoleh pembelaan yang efektif.
Layanan Hukum
Dalam perkara dengan beberapa tindak pidana atau beberapa Terdakwa, penggunaan jasa Advokat menjadi semakin penting karena kompleksitas surat dakwaan dan konstruksi pembuktiannya dapat meningkat secara signifikan. Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan menyediakan layanan konsultasi hukum, legal opinion, analisis surat dakwaan dan berkas perkara, penyusunan strategi pembelaan, pendampingan pemeriksaan, serta jasa Advokat dalam perkara pidana maupun perdata. Akan lebih baik menggunakan pendampingan Advokat sejak awal agar aspek kewenangan, penggabungan perkara, konstruksi dakwaan, penyertaan, dan strategi pembuktian dapat dianalisis secara komprehensif. Kunjungi Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan atau hubungi WhatsApp +62 857-0657-1577.
