Pendahuluan
Penyitaan merupakan tindakan hukum dalam proses peradilan pidana yang memungkinkan penyidik mengambil alih atau menempatkan benda di bawah penguasaannya untuk kepentingan pembuktian. Karena tindakan tersebut dapat membatasi hak seseorang atas benda atau harta kekayaannya, pelaksanaannya harus tunduk pada prinsip legalitas, kebutuhan, proporsionalitas, dan pengawasan hukum.
Pada prinsipnya, mekanisme penyitaan memerlukan izin ketua pengadilan negeri sebelum tindakan dilaksanakan. Namun, dalam keadaan tertentu, terdapat situasi yang menuntut tindakan segera sehingga penyidik tidak dapat menunggu proses perizinan terlebih dahulu.
Pasal 120 Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) mengatur pengecualian tersebut. Dalam keadaan mendesak, penyidik dapat melakukan penyitaan tanpa izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri, tetapi kewenangan itu dibatasi hanya terhadap benda bergerak. Setelah penyitaan dilakukan, penyidik wajib meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja.
Ketentuan ini juga menguraikan keadaan yang dapat dikategorikan sebagai keadaan mendesak, mulai dari kesulitan geografis, tertangkap tangan, potensi penghilangan barang bukti, kemudahan pemindahan benda, ancaman terhadap keamanan nasional atau nyawa seseorang, hingga situasi berdasarkan penilaian penyidik.
Bunyi Pasal 120 KUHAP
(1) Dalam keadaan mendesak, Penyidik dapat melakukan Penyitaan tanpa izin ketua pengadilan negeri hanya atas benda bergerak dan untuk itu dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja wajib meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri.
(2) Keadaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. letak geografis yang susah dijangkau;
b. Tertangkap Tangan;
c. Tersangka berpotensi berupaya merusak dan menghilangkan barang bukti secara nyata;
d. benda atau aset tersebut mudah dipindahkan;
e. adanya ancaman serius terhadap keamanan nasional atau nyawa seseorang yang memerlukan tindakan segera; dan/atau
f. situasi berdasarkan penilaian Penyidik.
(3) Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja terhitung sejak Penyidik meminta persetujuan Penyitaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan.
Makna Normatif dan Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Pasal 120 KUHAP mengatur mekanisme penyitaan khusus dalam keadaan mendesak. Substansi ketentuan ini adalah memberikan ruang bagi penyidik untuk bertindak segera ketika terdapat keadaan yang secara konkret tidak memungkinkan penundaan penyitaan sampai izin pengadilan diperoleh.
Namun, kewenangan tersebut bukan kewenangan yang tidak terbatas. Pasal ini menetapkan beberapa pembatasan mendasar.
Pertama, pembatasan objek penyitaan. Penyitaan tanpa izin terlebih dahulu hanya dapat dilakukan terhadap benda bergerak. Dengan demikian, ketentuan ini tidak memberikan dasar untuk melakukan penyitaan terhadap benda tidak bergerak tanpa izin pengadilan terlebih dahulu.
Kedua, pembatasan berdasarkan keadaan mendesak. Penyidik harus memiliki keadaan konkret yang termasuk dalam kategori sebagaimana disebutkan pada ayat (2). Keadaan mendesak tidak boleh hanya didasarkan pada kenyamanan administratif atau keinginan mempercepat proses penyidikan.
Ketiga, kewajiban meminta persetujuan setelah penyitaan. Penyidik wajib meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri paling lama lima hari kerja sejak tindakan penyitaan dilakukan.
Keempat, kewajiban pengadilan menerbitkan penetapan. Ketua pengadilan negeri wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan paling lama dua hari kerja sejak penyidik meminta persetujuan.
Secara konseptual, ratio legis ketentuan ini adalah menjaga efektivitas penyidikan dalam situasi yang membutuhkan tindakan segera tanpa menghilangkan mekanisme pengawasan yudisial terhadap penggunaan kewenangan penyitaan.
Analisis Unsur-Unsur Pasal 120 Ayat (1): Penyitaan Tanpa Izin dalam Keadaan Mendesak
Ayat (1) merupakan inti pengaturan penyitaan dalam keadaan mendesak. Unsur-unsurnya dapat dianalisis sebagai berikut.
- Dalam keadaan mendesakKeadaan mendesak merupakan prasyarat utama untuk menggunakan kewenangan penyitaan tanpa izin terlebih dahulu.Unsur ini menunjukkan bahwa penyidik harus menghadapi keadaan yang secara objektif memerlukan tindakan segera. Penilaian mengenai keadaan mendesak harus didasarkan pada fakta dan kondisi konkret, bukan sekadar pernyataan subjektif penyidik.Kategori keadaan mendesak kemudian dijelaskan lebih lanjut dalam ayat (2).
- Penyidik dapat melakukan penyitaanSubjek yang diberikan kewenangan adalah penyidik. Frasa “dapat melakukan” memberikan kewenangan untuk bertindak dalam keadaan yang memenuhi persyaratan, bukan kewajiban untuk selalu melakukan penyitaan.Penggunaan kewenangan tersebut tetap harus berkaitan dengan kebutuhan penyidikan dan ketentuan hukum acara pidana.
- Tanpa izin ketua pengadilan negeriUnsur ini menunjukkan adanya pengecualian terhadap prosedur perizinan sebelum penyitaan.Dalam keadaan normal, penyidik mengajukan permohonan izin terlebih dahulu. Namun, dalam keadaan mendesak sebagaimana ditentukan Pasal 120, penyidik dapat melaksanakan penyitaan sebelum memperoleh izin tersebut.Meskipun demikian, pengecualian ini tidak menghapus kewajiban pengawasan pengadilan karena penyidik tetap harus meminta persetujuan setelah penyitaan dilakukan.
- Hanya atas benda bergerakUnsur ini merupakan pembatasan objek yang bersifat tegas.Penyitaan tanpa izin terlebih dahulu berdasarkan Pasal 120 hanya dapat dilakukan terhadap benda bergerak. Oleh karena itu, keadaan mendesak tidak dapat dijadikan alasan untuk memperluas kewenangan ini terhadap benda tidak bergerak.Dalam praktik, penentuan apakah suatu benda termasuk benda bergerak atau tidak bergerak harus memperhatikan karakteristik objek dan ketentuan hukum perdata yang relevan.
- Dalam jangka waktu paling lama lima hari kerja wajib meminta persetujuanPenyidik memiliki kewajiban mengajukan permintaan persetujuan kepada ketua pengadilan negeri paling lama lima hari kerja.Frasa “wajib meminta persetujuan” menunjukkan bahwa pengajuan tersebut bukan pilihan. Setelah menggunakan kewenangan penyitaan tanpa izin terlebih dahulu, penyidik harus menempuh mekanisme pengawasan pengadilan sebagaimana ditentukan pasal ini.Tenggat waktu tersebut juga harus dibedakan dari batas waktu yang diberikan kepada ketua pengadilan negeri untuk menerbitkan penetapan.
Analisis Pasal 120 Ayat (2): Kategori Keadaan Mendesak
Ayat (2) memberikan enam kategori keadaan yang dapat menjadi dasar penyidik melakukan penyitaan tanpa izin terlebih dahulu.
1. Letak Geografis yang Susah Dijangkau (Huruf a)
Keadaan geografis yang sulit dijangkau dapat menjadi alasan mendesak apabila kondisi lokasi secara nyata menghambat atau tidak memungkinkan penyidik memperoleh izin pengadilan terlebih dahulu tanpa menimbulkan risiko terhadap kepentingan penyidikan.
Contohnya adalah lokasi yang terpencil, sulit diakses, atau memiliki keterbatasan sarana transportasi dan komunikasi.
Namun, kesulitan geografis harus dibuktikan secara konkret. Tidak cukup hanya menyatakan bahwa lokasi berada jauh dari kantor pengadilan atau kantor penyidik.
2. Tertangkap Tangan (Huruf b)
Keadaan tertangkap tangan merupakan situasi ketika seseorang ditemukan sedang melakukan tindak pidana, segera sesudah tindak pidana dilakukan, sesaat kemudian diserukan oleh khalayak ramai sebagai orang yang melakukannya, atau sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana atau merupakan hasil tindak pidana.
Dalam keadaan tersebut, penyitaan dapat menjadi penting untuk mengamankan benda yang berkaitan dengan tindak pidana sebelum benda tersebut dipindahkan, disembunyikan, atau dihilangkan.
Namun, keadaan tertangkap tangan tidak berarti seluruh benda yang berada di sekitar orang tersebut dapat langsung disita. Objek penyitaan tetap harus memiliki relevansi dengan kepentingan penyidikan dan memenuhi ketentuan hukum acara pidana.
3. Tersangka Berpotensi Berupaya Merusak dan Menghilangkan Barang Bukti Secara Nyata (Huruf c)
Ketentuan ini memberikan perhatian terhadap risiko rusaknya atau hilangnya barang bukti akibat tindakan tersangka.
Frasa “secara nyata” memiliki arti penting karena menghendaki adanya dasar faktual yang menunjukkan risiko tersebut. Potensi penghilangan barang bukti tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi bahwa setiap tersangka pasti akan berupaya menghilangkan bukti.
Penyidik perlu memiliki indikator objektif, misalnya tindakan memindahkan barang bukti, upaya menghapus data elektronik, menyembunyikan benda, atau tindakan lain yang menunjukkan risiko konkret.
Dengan demikian, penilaian terhadap keadaan ini harus didasarkan pada fakta yang dapat dipertanggungjawabkan.
4. Benda atau Aset Mudah Dipindahkan (Huruf d)
Benda atau aset yang mudah dipindahkan dapat menjadi dasar keadaan mendesak karena terdapat risiko objek tersebut segera berpindah dari lokasi semula.
Contohnya dapat berupa kendaraan bermotor, perangkat elektronik, dokumen fisik tertentu, atau benda bergerak lain yang memiliki hubungan dengan tindak pidana.
Namun, sifat mudah dipindahkan tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan otomatis untuk menyita setiap benda bergerak. Harus tetap terdapat relevansi benda tersebut dengan perkara dan kebutuhan penyidikan.
Selain itu, sifat mudah dipindahkan perlu dibedakan dari kekhawatiran abstrak. Penyidik harus menjelaskan mengapa objek tertentu membutuhkan tindakan segera.
5. Ancaman Serius terhadap Keamanan Nasional atau Nyawa Seseorang yang Memerlukan Tindakan Segera (Huruf e)
Ketentuan ini mengatur keadaan mendesak yang berkaitan dengan kepentingan keamanan nasional atau keselamatan jiwa manusia.
Terdapat dua kepentingan hukum yang secara eksplisit disebutkan, yaitu:
a. keamanan nasional; dan
b. nyawa seseorang.
Frasa “ancaman serius” menunjukkan bahwa tingkat ancaman harus memiliki karakter yang substansial, bukan sekadar kemungkinan yang tidak didukung fakta.
Sementara itu, frasa “memerlukan tindakan segera” menunjukkan adanya kebutuhan untuk melakukan penyitaan tanpa menunggu proses perizinan biasa.
Dalam keadaan demikian, penyitaan dapat menjadi salah satu tindakan untuk mengamankan benda atau aset yang berkaitan dengan ancaman tersebut, sepanjang objeknya merupakan benda bergerak dan memenuhi persyaratan hukum.
6. Situasi Berdasarkan Penilaian Penyidik (Huruf f)
Huruf f merupakan kategori yang memberikan ruang penilaian kepada penyidik untuk menentukan adanya situasi mendesak di luar keadaan yang secara khusus disebutkan dalam huruf a sampai dengan huruf e.
Ketentuan ini dapat dipahami sebagai bentuk fleksibilitas untuk menghadapi keadaan konkret yang mungkin tidak seluruhnya dapat diperkirakan oleh pembentuk undang-undang.
Namun, ruang penilaian tersebut harus dibaca secara hati-hati. Frasa “berdasarkan penilaian Penyidik” tidak berarti penyidik memiliki kewenangan tanpa batas untuk menentukan sendiri keadaan mendesak.
Penilaian tersebut harus memiliki dasar faktual, rasional, objektif, dan dapat diuji. Apabila tidak terdapat parameter yang jelas, huruf f berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum dan membuka ruang penggunaan kewenangan secara berlebihan.
Karena itu, penyidik seharusnya mendokumentasikan alasan yang mendasari penilaian keadaan mendesak, termasuk risiko yang dihadapi, urgensi tindakan, dan alasan mengapa prosedur perizinan terlebih dahulu tidak dapat ditempuh.
Analisis Pasal 120 Ayat (3): Kewajiban Ketua Pengadilan Negeri Mengeluarkan Penetapan
Ayat (3) mengatur kewajiban ketua pengadilan negeri setelah penyidik meminta persetujuan penyitaan.
Unsur-unsurnya dapat dianalisis sebagai berikut.
- Ketua pengadilan negeriPihak yang berwenang memberikan keputusan atas permintaan persetujuan penyitaan adalah ketua pengadilan negeri.
- Dalam jangka waktu paling lama dua hari kerjaKetua pengadilan negeri wajib mengeluarkan penetapan dalam jangka waktu paling lama dua hari kerja.
- Terhitung sejak penyidik meminta persetujuan penyitaanTitik awal penghitungan waktu adalah sejak permintaan persetujuan diajukan oleh penyidik, bukan sejak tanggal benda disita.
- Penetapan persetujuan atau penolakanKetua pengadilan negeri harus mengeluarkan penetapan yang secara jelas menyatakan persetujuan atau penolakan terhadap penyitaan yang telah dilakukan.
Ketentuan ini memperlihatkan bahwa pengawasan yudisial tetap menjadi bagian dari mekanisme penyitaan meskipun tindakan awal dilakukan tanpa izin terlebih dahulu.
Penetapan persetujuan atau penolakan memiliki arti penting karena memberikan penilaian yudisial terhadap tindakan penyitaan yang telah dilaksanakan penyidik dalam keadaan mendesak.
Perbedaan Pasal 119 dan Pasal 120 KUHAP
Pasal 119 dan Pasal 120 KUHAP mengatur dua mekanisme penyitaan yang berbeda.
| Aspek | Pasal 119 | Pasal 120 |
|---|---|---|
| Kondisi | Mekanisme penyitaan pada umumnya | Keadaan mendesak |
| Izin pengadilan | Dimohonkan sebelum penyitaan | Tidak diperlukan sebelum penyitaan |
| Objek | Benda yang akan disita berdasarkan mekanisme perizinan | Hanya benda bergerak |
| Kewajiban penyidik | Meminta izin sebelum penyitaan | Meminta persetujuan setelah penyitaan |
| Tenggat penyidik | Sebelum tindakan penyitaan | Paling lama 5 hari kerja |
| Tenggat pengadilan | Penelitian dan penetapan sesuai ayat-ayat Pasal 119 | Paling lama 2 hari kerja sejak permintaan persetujuan |
Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa Pasal 120 merupakan mekanisme pengecualian terhadap prosedur normal dalam Pasal 119. Namun, pengecualian itu tidak menghilangkan pengawasan pengadilan, melainkan menggeser waktunya dari sebelum tindakan menjadi setelah tindakan penyitaan.
Permasalahan Hukum yang Berpotensi Timbul
Pertama, batasan keadaan mendesak. Meskipun ayat (2) memberikan enam kategori, penerapannya tetap membutuhkan indikator faktual agar tidak menimbulkan penafsiran yang terlalu luas.
Kedua, ruang diskresi penyidik dalam huruf f. Frasa “situasi berdasarkan penilaian Penyidik” berpotensi menimbulkan persoalan kepastian hukum apabila tidak disertai alasan yang objektif dan dapat diuji.
Ketiga, pembatasan terhadap benda bergerak. Penyidik harus memastikan bahwa objek yang disita termasuk benda bergerak. Keadaan mendesak tidak dapat digunakan untuk mengabaikan pembatasan objek yang secara eksplisit ditentukan ayat (1).
Keempat, penghitungan tenggat lima hari kerja. Perlu dipastikan kapan tindakan penyitaan dilakukan dan kapan permintaan persetujuan diajukan. Dokumentasi tanggal dan waktu menjadi penting untuk menilai kepatuhan terhadap batas waktu.
Kelima, akibat hukum apabila persetujuan ditolak. Ayat (3) mengatur kemungkinan penetapan penolakan, tetapi rumusan yang diberikan tidak menjelaskan secara terperinci akibat hukum terhadap benda yang telah disita maupun tata cara pengembaliannya. Persoalan ini harus diperiksa melalui ketentuan lain dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaannya.
Keenam, akibat apabila penyidik tidak meminta persetujuan dalam tenggat waktu. Pasal 120 ayat (1) menetapkan kewajiban meminta persetujuan paling lama lima hari kerja, tetapi rumusan yang diberikan tidak secara eksplisit menyebutkan akibat hukum apabila kewajiban tersebut tidak dipenuhi. Karena itu, konsekuensinya tidak boleh disimpulkan tanpa memeriksa ketentuan lain yang relevan.
Ketujuh, hubungan antara persetujuan pengadilan dan keabsahan tindakan penyitaan. Persetujuan setelah penyitaan merupakan mekanisme pengawasan yudisial. Namun, persetujuan tersebut tidak boleh dipahami sebagai penghapusan otomatis terhadap setiap kemungkinan cacat prosedur yang terjadi sebelum atau selama pelaksanaan penyitaan.
Contoh Penerapan
Dalam suatu perkara dugaan tindak pidana, penyidik memperoleh informasi bahwa sebuah kendaraan bermotor yang diduga digunakan untuk melakukan tindak pidana akan segera dipindahkan ke lokasi lain. Kendaraan tersebut berada di wilayah yang sulit dijangkau dan terdapat risiko konkret bahwa objek tersebut akan hilang apabila penyidik menunggu proses perizinan terlebih dahulu.
Apabila keadaan tersebut memenuhi kategori keadaan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 120 ayat (2), penyidik dapat mempertimbangkan penyitaan kendaraan tersebut tanpa izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri.
Namun, tindakan tersebut harus memenuhi batasan bahwa objek yang disita merupakan benda bergerak dan memiliki relevansi dengan kepentingan penyidikan.
Setelah melakukan penyitaan, penyidik wajib meminta persetujuan kepada ketua pengadilan negeri paling lama lima hari kerja. Selanjutnya, ketua pengadilan negeri wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan paling lama dua hari kerja sejak permintaan persetujuan diajukan.
Contoh tersebut menunjukkan bahwa keadaan mendesak memberikan ruang tindakan segera kepada penyidik, tetapi tetap disertai kewajiban untuk mempertanggungjawabkan tindakan tersebut melalui mekanisme pengawasan pengadilan.
Asas-Asas Hukum yang Berkaitan
- Asas Legalitas. Setiap tindakan penyitaan harus memiliki dasar kewenangan dan dilaksanakan sesuai ketentuan hukum acara pidana.
- Asas Due Process of Law. Penggunaan kewenangan penyidik harus tetap memperhatikan prosedur hukum dan perlindungan hak pihak yang terdampak.
- Asas Proporsionalitas. Penyitaan harus sebanding dengan kebutuhan penyidikan dan tidak dilakukan secara berlebihan.
- Asas Kepastian Hukum. Kategori keadaan mendesak dan batas waktu permintaan persetujuan memberikan kerangka prosedural yang harus dipatuhi.
- Prinsip Pengawasan Yudisial. Tindakan penyitaan tanpa izin terlebih dahulu tetap harus memperoleh pengawasan melalui penetapan ketua pengadilan negeri.
- Asas Akuntabilitas. Penyidik harus mampu menjelaskan alasan faktual dan dasar hukum yang melandasi penggunaan kewenangan penyitaan dalam keadaan mendesak.
Penutup
Pasal 120 KUHAP memberikan kewenangan kepada penyidik untuk melakukan penyitaan tanpa izin terlebih dahulu dari ketua pengadilan negeri dalam keadaan mendesak. Namun, kewenangan tersebut dibatasi hanya terhadap benda bergerak dan disertai kewajiban meminta persetujuan pengadilan paling lama lima hari kerja setelah penyitaan dilakukan.
Enam kategori keadaan mendesak dalam ayat (2) memberikan dasar bagi penyidik untuk bertindak cepat ketika terdapat risiko terhadap barang bukti, kesulitan geografis, keadaan tertangkap tangan, ancaman serius terhadap keamanan nasional atau nyawa seseorang, maupun situasi lain yang dinilai mendesak oleh penyidik.
Meskipun demikian, fleksibilitas tersebut harus tetap dibatasi oleh prinsip legalitas, proporsionalitas, dan akuntabilitas. Khususnya terhadap kategori berdasarkan penilaian penyidik, diperlukan alasan objektif yang dapat dipertanggungjawabkan agar kewenangan tidak berubah menjadi diskresi yang sewenang-wenang.
Dengan demikian, Pasal 120 KUHAP harus dipahami sebagai mekanisme pengecualian yang memungkinkan efektivitas penyidikan tanpa menghilangkan pengawasan yudisial dan perlindungan hak-hak hukum warga negara.
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, serta penanganan perkara hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
