Pasal 81 KUHAP menyatakan:
(1) Mekanisme Keadilan Restoratif dilakukan melalui:
a. permohonan yang diajukan oleh pelaku tindak pidana, Tersangka, Terdakwa, atau Keluarganya, dan/atau Korban tindak pidana atau Keluarganya; atau
b. penawaran dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim kepada Korban, pelaku tindak pidana, Tersangka, atau Terdakwa.
(2) Mekanisme Keadilan Restoratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusian terhadap Tersangka, Terdakwa, Korban, dan/atau Keluarganya.
Makna Normatif Pasal 81 KUHAP
Pasal 81 KUHAP mengatur inisiatif dan prinsip pelaksanaan Mekanisme Keadilan Restoratif. Ketentuan ini memberikan dua jalur untuk memulai mekanisme tersebut, yaitu melalui permohonan dari para pihak atau melalui penawaran dari aparat penegak hukum dan Hakim.
Pada saat yang sama, Pasal 81 memberikan jaminan fundamental bahwa proses Keadilan Restoratif harus berlangsung secara sukarela, bebas dari tekanan, dan menghormati martabat manusia.
Inisiatif dari Para Pihak
Pasal 81 ayat (1) huruf a memungkinkan Mekanisme Keadilan Restoratif dimulai melalui permohonan.
Permohonan tersebut dapat diajukan oleh:
- Pelaku tindak pidana;
- Tersangka;
- Terdakwa;
- Keluarga Pelaku, Tersangka, atau Terdakwa;
- Korban tindak pidana; dan/atau
- Keluarga Korban.
Dengan demikian, KUHAP tidak membatasi inisiatif Keadilan Restoratif hanya kepada Korban ataupun hanya kepada Pelaku.
Kedua pihak diberikan ruang untuk mengusulkan penyelesaian melalui mekanisme restoratif sesuai dengan posisi dan kepentingan hukumnya.
Penawaran dari Aparat Penegak Hukum dan Hakim
Selain melalui permohonan, Pasal 81 ayat (1) huruf b memungkinkan Mekanisme Keadilan Restoratif dimulai melalui penawaran.
Penawaran dapat dilakukan oleh:
- Penyelidik;
- Penyidik;
- Penuntut Umum; atau
- Hakim.
Penawaran tersebut dapat ditujukan kepada Korban, Pelaku tindak pidana, Tersangka, atau Terdakwa.
Konstruksi ini menunjukkan bahwa aparat penegak hukum dan Hakim tidak hanya berperan pasif menunggu permohonan dari para pihak. Mereka juga dapat menawarkan mekanisme restoratif ketika perkara dipandang memiliki kemungkinan untuk diselesaikan melalui pendekatan tersebut.
Namun, kewenangan untuk menawarkan tidak dapat dimaknai sebagai kewenangan untuk memaksa para pihak menerima penyelesaian restoratif. Hal tersebut secara tegas dibatasi oleh Pasal 81 ayat (2).
Prinsip Kesukarelaan
Salah satu prinsip utama Pasal 81 adalah bahwa Mekanisme Keadilan Restoratif harus dilaksanakan secara sukarela.
Walaupun kata “sukarela” tidak dirumuskan secara eksplisit dalam ayat (2), larangan terhadap tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan menunjukkan bahwa persetujuan dalam proses restoratif harus lahir tanpa intervensi yang merusak kebebasan kehendak.
Hal ini merupakan prinsip penting karena perdamaian yang diperoleh melalui tekanan pada hakikatnya bertentangan dengan karakter Keadilan Restoratif.
Larangan Tekanan dan Paksaan
Pasal 81 ayat (2) secara eksplisit melarang pelaksanaan Mekanisme Keadilan Restoratif dengan:
- tekanan;
- paksaan;
- intimidasi;
- tipu daya;
- ancaman kekerasan;
- kekerasan;
- penyiksaan; atau
- tindakan yang merendahkan kemanusiaan.
Larangan tersebut berlaku terhadap Tersangka, Terdakwa, Korban, dan/atau Keluarganya.
Dengan demikian, perlindungan tidak hanya diberikan kepada Pelaku atau Tersangka, tetapi juga kepada Korban dan keluarganya.
Perlindungan terhadap Pelaku dan Korban
Ketentuan Pasal 81 memperlihatkan bahwa Keadilan Restoratif tidak boleh dipahami sebagai mekanisme untuk memperoleh perdamaian dengan cara apa pun.
Pelaku tidak boleh dipaksa mengakui kesalahan atau menerima kesepakatan tertentu. Demikian pula, Korban tidak boleh dipaksa memberikan pemaafan, mencabut Laporan atau Pengaduan, atau menerima bentuk pemulihan tertentu.
Keduanya harus ditempatkan sebagai subjek yang mempunyai kehendak dan kepentingan hukum yang harus dihormati.
Peran Aparat Penegak Hukum
Penyelidik, Penyidik, dan Penuntut Umum mempunyai posisi penting karena dapat menawarkan Keadilan Restoratif kepada para pihak.
Namun, posisi tersebut harus dijalankan secara objektif dan proporsional.
Penawaran Keadilan Restoratif harus dibedakan dari tekanan agar perkara diselesaikan melalui perdamaian. Penawaran memberikan pilihan kepada para pihak, sedangkan paksaan menghilangkan kebebasan mereka dalam menentukan pilihan.
Perbedaan tersebut menjadi penting dalam menentukan apakah suatu kesepakatan benar-benar lahir dari kehendak bebas para pihak.
Peran Hakim
Pasal 81 juga memberikan ruang kepada Hakim untuk menawarkan Mekanisme Keadilan Restoratif.
Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan restoratif dapat tetap memperoleh ruang ketika perkara telah berada dalam tahap pemeriksaan di pengadilan.
Namun, sama seperti aparat penegak hukum lainnya, Hakim hanya dapat menawarkan mekanisme tersebut. Prinsip bebas dari tekanan dan paksaan tetap harus menjadi batas dalam pelaksanaannya.
Kedudukan Keluarga
Pasal 81 memberikan kedudukan tertentu kepada keluarga dengan memungkinkan keluarga Pelaku, Tersangka, Terdakwa, dan Korban mengajukan permohonan.
Ketentuan ini mencerminkan bahwa tindak pidana dapat menimbulkan dampak yang tidak hanya dirasakan oleh individu yang secara langsung terlibat, tetapi juga oleh lingkungan keluarga.
Meskipun demikian, keterlibatan keluarga tidak berarti menghilangkan kedudukan hukum dan kehendak pribadi Pelaku maupun Korban. Kehendak pihak yang secara langsung terlibat tetap harus dihormati sesuai dengan konteks perkara.
Hubungan dengan Pasal 79 dan Pasal 80 KUHAP
Pasal 79, Pasal 80, dan Pasal 81 KUHAP membentuk rangkaian pengaturan yang saling berkaitan.
Pasal 79 mengatur bentuk pemulihan, kesepakatan, pelaksanaan kesepakatan, serta konsekuensi apabila kesepakatan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan.
Pasal 80 mengatur persyaratan tindak pidana yang dapat dikenakan Mekanisme Keadilan Restoratif.
Pasal 81 mengatur bagaimana mekanisme tersebut dapat dimulai sekaligus memberikan jaminan bahwa prosesnya berlangsung tanpa tekanan, paksaan, intimidasi, atau perlakuan yang merendahkan kemanusiaan.
Secara sederhana, konstruksinya dapat dipahami sebagai:
Pasal 80 → kelayakan perkara
Pasal 81 → inisiatif dan prinsip pelaksanaan
Pasal 79 → pemulihan dan konsekuensi penyelesaian
Ketiga ketentuan tersebut perlu dibaca secara sistematis agar Keadilan Restoratif tidak direduksi hanya menjadi proses perdamaian.
Implikasi Praktis
Dalam praktik, terdapat perbedaan penting antara penawaran Keadilan Restoratif dan pemaksaan perdamaian.
Penawaran merupakan tindakan yang memberikan pilihan kepada para pihak untuk mempertimbangkan penyelesaian restoratif. Sebaliknya, apabila Korban atau Tersangka diarahkan, ditekan, diintimidasi, atau dipaksa untuk menerima kesepakatan tertentu, maka proses tersebut berpotensi bertentangan dengan Pasal 81 ayat (2).
Oleh karena itu, dokumentasi mengenai proses tercapainya kesepakatan menjadi penting untuk menunjukkan bahwa persetujuan diberikan secara bebas dan tanpa tindakan yang dilarang oleh ketentuan tersebut.
Peran Advokat
Advokat mempunyai posisi strategis dalam memastikan bahwa proses Keadilan Restoratif berlangsung secara bebas dan seimbang.
Pendampingan Advokat dapat mencakup:
- menilai kelayakan perkara berdasarkan Pasal 80 KUHAP;
- memberikan penjelasan mengenai hak dan kewajiban hukum kepada klien;
- memastikan persetujuan diberikan tanpa tekanan atau paksaan;
- melakukan negosiasi dengan pihak terkait;
- merumuskan kesepakatan secara jelas;
- menilai konsekuensi hukum dari setiap klausul kesepakatan;
- memastikan kepentingan Korban atau Pelaku terlindungi; dan
- mendampingi klien dalam setiap tahapan proses Keadilan Restoratif.
Dengan demikian, Advokat tidak hanya berperan ketika terjadi sengketa di persidangan, tetapi juga dapat berfungsi sebagai legal safeguard agar proses penyelesaian perkara tetap berada dalam koridor hukum.
Kesimpulan
Pasal 81 KUHAP memberikan dua mekanisme untuk memulai Keadilan Restoratif, yaitu melalui permohonan para pihak dan melalui penawaran dari Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim.
Ketentuan tersebut sekaligus memberikan batas fundamental bahwa proses Keadilan Restoratif harus bebas dari tekanan, paksaan, intimidasi, tipu daya, ancaman kekerasan, kekerasan, penyiksaan, dan tindakan yang merendahkan kemanusiaan.
Dengan demikian, legitimasi Keadilan Restoratif tidak hanya ditentukan oleh tercapainya kesepakatan, tetapi juga oleh proses bagaimana kesepakatan tersebut diperoleh.
Perdamaian yang secara formal tercapai tetapi diperoleh melalui tekanan atau paksaan bertentangan dengan prinsip yang dibangun Pasal 81 KUHAP. Sebaliknya, kesepakatan yang lahir dari kehendak bebas para pihak memberikan dasar yang lebih kuat bagi tercapainya penyelesaian perkara yang berorientasi pada pemulihan.
Layanan Hukum
Keadilan Restoratif bukan sekadar membuat para pihak “berdamai”, tetapi membutuhkan proses hukum yang tepat agar kesepakatan benar-benar lahir secara bebas, tidak merugikan salah satu pihak, dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas. Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan menyediakan layanan konsultasi hukum, legal opinion, negosiasi, penyusunan kesepakatan perdamaian, pendampingan Keadilan Restoratif, serta jasa Advokat dalam perkara pidana dan perdata. Dalam menghadapi perkara hukum, menggunakan jasa Advokat akan lebih baik agar setiap pilihan penyelesaian dapat dianalisis secara objektif berdasarkan fakta, bukti, hak para pihak, risiko hukum, dan konsekuensi dari kesepakatan yang dibuat. Kunjungi Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan atau hubungi WhatsApp +62 857-0657-1577.
