Pasal 9 KUHAP menyatakan:
Penyidik berwenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang.
Penjelasan:
Pasal 9 KUHAP mengatur mengenai ruang lingkup kewenangan teritorial penyidik dalam melaksanakan tugas penyidikan. Ketentuan ini menegaskan bahwa penyidik memiliki kewenangan untuk melaksanakan tugas penyidikan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sepanjang pelaksanaan kewenangan tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, norma ini memberikan dasar hukum bagi penyidik untuk melakukan tindakan penyidikan lintas wilayah tanpa dibatasi secara kaku oleh batas administratif daerah tertentu.
Secara konseptual, ketentuan ini berkaitan dengan prinsip efektivitas penegakan hukum pidana. Dalam praktik penanganan perkara, suatu tindak pidana sering kali memiliki keterkaitan dengan lebih dari satu wilayah hukum, misalnya lokasi terjadinya peristiwa pidana berada di suatu daerah, sementara tersangka melarikan diri atau barang bukti ditemukan di daerah lain. Oleh karena itu, Pasal 9 KUHAP memberikan legitimasi hukum kepada penyidik untuk tetap melakukan tindakan penyidikan di wilayah lain sepanjang tindakan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyidikan.
Meskipun demikian, pelaksanaan kewenangan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip koordinasi antar aparat penegak hukum serta ketentuan administratif internal yang mengatur wilayah kerja masing-masing satuan penyidikan. Dalam praktik kepolisian, misalnya, setiap satuan kepolisian memiliki yurisdiksi wilayah tertentu seperti tingkat kepolisian resor atau kepolisian daerah. Akan tetapi, apabila kepentingan penyidikan menuntut tindakan di luar wilayah tersebut, penyidik tetap dapat melaksanakannya dengan tetap menjunjung prinsip koordinasi dan prosedur yang berlaku dalam organisasi kepolisian.
Ketentuan Pasal 9 KUHAP pada hakikatnya mencerminkan karakter penyidikan sebagai fungsi penegakan hukum negara yang bersifat nasional. Artinya, kewenangan penyidik tidak terfragmentasi oleh batas administratif daerah, melainkan tetap berada dalam kerangka kesatuan sistem peradilan pidana nasional. Hal ini penting untuk menjamin bahwa proses penyidikan dapat dilakukan secara efektif, terutama dalam perkara yang memiliki dimensi lintas wilayah, seperti kejahatan terorganisasi, tindak pidana ekonomi, maupun kejahatan berbasis teknologi informasi.
Dengan demikian, Pasal 9 KUHAP memberikan landasan normatif bahwa penyidik dalam menjalankan tugas penyidikan memiliki kewenangan yang berlaku di seluruh wilayah Indonesia, sepanjang pelaksanaannya tetap tunduk pada ketentuan hukum yang mengatur prosedur, kewenangan, dan mekanisme koordinasi antar lembaga penegak hukum. Ketentuan ini sekaligus memperkuat prinsip kesatuan penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.
