Pasal 73 KUHAP menyatakan:
(1) Penuntut Umum menetapkan saksi mahkota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3).
(2) Saksi mahkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan keringanan dari tuntutan pidana, jika saksi mahkota membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka atau Terdakwa lain yang patut dipidana dalam perkara yang sama.
Makna Normatif Pasal
Pasal 73 KUHAP mengatur mengenai saksi mahkota (crown witness), yaitu Tersangka atau Terdakwa dalam perkara yang sama yang ditetapkan untuk memberikan keterangan mengenai keterlibatan Tersangka atau Terdakwa lainnya.
Konstruksi ini menunjukkan bahwa saksi mahkota mempunyai posisi yang bersifat khusus karena orang yang memberikan keterangan sekaligus mempunyai keterkaitan langsung dengan tindak pidana yang sedang diperiksa.
Pasal 73 ayat (2) memberikan kemungkinan keringanan tuntutan pidana apabila saksi mahkota membantu mengungkapkan keterlibatan Tersangka atau Terdakwa lain yang patut dipidana.
Dengan demikian, norma ini membentuk hubungan antara kerja sama dalam pengungkapan perkara dan kemungkinan memperoleh keringanan dalam tuntutan pidana.
Ratio Legis
Ratio legis ketentuan ini adalah memberikan instrumen kepada Penuntut Umum untuk mengungkap tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama ketika informasi mengenai peran masing-masing pelaku tidak mudah diperoleh hanya dari alat bukti lainnya.
Dalam perkara yang melibatkan beberapa pelaku, seorang pelaku dapat mempunyai pengetahuan langsung mengenai:
- pembagian peran;
- hubungan antar pelaku;
- rangkaian perbuatan;
- tujuan tindak pidana;
- cara tindak pidana dilakukan; dan
- keterlibatan pelaku lainnya.
Karena itu, keterangannya dapat mempunyai nilai strategis dalam mengungkap struktur tindak pidana.
Namun, penggunaan saksi mahkota juga harus ditempatkan dalam kerangka fair trial dan perlindungan terhadap hak Tersangka atau Terdakwa.
Penafsiran Gramatikal (Grammaticale Interpretatie)
Frasa “menetapkan saksi mahkota” menunjukkan bahwa status tersebut diberikan melalui penetapan oleh Penuntut Umum sebagaimana dirujuk dalam Pasal 22 ayat (2) dan ayat (3).
Sementara itu, frasa “dapat diberikan keringanan” menunjukkan bahwa keringanan bukan konsekuensi otomatis.
Kata “dapat” memberikan sifat fakultatif. Dengan demikian, keberhasilan membantu mengungkap keterlibatan Tersangka atau Terdakwa lain merupakan kondisi yang membuka kemungkinan pemberian keringanan, tetapi norma tersebut tidak menggunakan konstruksi bahwa keringanan pasti diberikan dalam setiap keadaan.
Frasa “yang patut dipidana” juga penting. Artinya, informasi yang diberikan harus berkaitan dengan keterlibatan orang lain yang berdasarkan hukum memang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana.
Kedudukan Khusus Saksi Mahkota
Saksi mahkota mempunyai kedudukan yang berbeda dengan saksi pada umumnya.
Saksi biasa pada dasarnya memberikan keterangan mengenai apa yang ia lihat, dengar, atau alami sendiri. Sementara itu, saksi mahkota berasal dari pihak yang memiliki keterkaitan langsung dengan tindak pidana dan proses pidananya sendiri.
Karena itu, terdapat persoalan mendasar mengenai kepentingan pribadi saksi mahkota.
Ia dapat mempunyai insentif untuk memberikan keterangan yang memberatkan pihak lain dengan harapan memperoleh keringanan tuntutan.
Dalam perspektif pembuktian, keadaan tersebut mengharuskan keterangannya dinilai secara kritis dan tidak serta-merta dianggap benar.
Prinsip nemo tenetur se ipsum accusare, yaitu seseorang tidak boleh dipaksa untuk menuduh dirinya sendiri, menjadi relevan dalam melihat hubungan antara hak untuk membela diri dan penggunaan keterangan seseorang yang juga mempunyai posisi sebagai pelaku atau Tersangka/Terdakwa.
Keringanan Tuntutan Pidana
Pasal 73 ayat (2) tidak menyatakan bahwa saksi mahkota memperoleh penghapusan pertanggungjawaban pidana.
Yang diberikan adalah kemungkinan keringanan dari tuntutan pidana.
Karena itu, perlu dibedakan antara:
penghapusan pertanggungjawaban pidana, dengan
keringanan tuntutan pidana.
Saksi mahkota tetap mempunyai posisi hukum sebagai pihak yang terkait dengan tindak pidana. Keringanan merupakan konsekuensi yang dapat diberikan atas kerja samanya dalam mengungkap keterlibatan pelaku lain.
Dalam konstruksi ini berlaku prinsip proportionalitas, yaitu respons hukum harus tetap mempertimbangkan tingkat kesalahan dan peran masing-masing pelaku.
Saksi Mahkota dan Pembuktian
Keterangan saksi mahkota tidak boleh dipahami sebagai bukti yang secara otomatis membuktikan kesalahan Terdakwa lain.
Penuntut Umum tetap harus membangun konstruksi pembuktian berdasarkan alat bukti yang sah dan keseluruhan fakta persidangan.
Secara praktis, keterangan saksi mahkota perlu diuji melalui beberapa pertanyaan:
- apakah saksi mempunyai kepentingan untuk memberikan keterangan tertentu;
- apakah terdapat keuntungan hukum yang dijanjikan atau diharapkan;
- apakah keterangan tersebut konsisten;
- apakah keterangan didukung alat bukti lainnya;
- apakah terdapat kontradiksi dengan fakta objektif;
- apakah saksi mempunyai pengetahuan langsung mengenai perbuatan yang diterangkan; dan
- apakah keterangan tersebut digunakan untuk mengungkap fakta atau justru mengalihkan tanggung jawab kepada pihak lain.
Dengan demikian, testis unus, testis nullus tidak dapat diterapkan secara mekanis sebagai formula tunggal untuk menilai keterangan saksi. Yang lebih penting adalah bagaimana keterangan tersebut diuji dalam keseluruhan konstruksi pembuktian sesuai hukum acara pidana.
Potensi Konflik Kepentingan
Saksi mahkota berada dalam posisi yang secara inheren mengandung potensi konflik kepentingan.
Di satu sisi, ia berkepentingan memberikan informasi mengenai pelaku lain.
Di sisi lain, ia sendiri berhadapan dengan risiko pertanggungjawaban pidana.
Kondisi tersebut dapat menciptakan insentif untuk memberikan keterangan yang menguntungkan dirinya sendiri.
Karena itu, terdapat kebutuhan untuk membedakan antara:
keterangan mengenai fakta yang benar-benar diketahui saksi, dan
narasi yang dibentuk untuk memperoleh keuntungan dalam proses pidana.
Prinsip in dubio pro reo tetap relevan. Apabila setelah seluruh proses pembuktian terdapat keraguan yang tidak dapat diatasi mengenai kesalahan Terdakwa, keraguan tersebut tidak semestinya dibebankan kepada Terdakwa.
Hubungan dengan Terdakwa Lain
Tujuan saksi mahkota sebagaimana Pasal 73 ayat (2) adalah membantu mengungkap keterlibatan Tersangka atau Terdakwa lain.
Dengan demikian, keterangan saksi mahkota dapat digunakan untuk menjelaskan hubungan antar pelaku dan kontribusi masing-masing dalam suatu tindak pidana.
Namun, pengungkapan keterlibatan orang lain tidak boleh menghapus prinsip individualisasi pertanggungjawaban pidana.
Setiap orang harus dinilai berdasarkan perbuatan, kesalahan, dan perannya masing-masing.
Tidak tepat apabila seseorang dianggap bertanggung jawab semata-mata karena disebut oleh saksi mahkota tanpa pengujian terhadap bukti lainnya.
Hubungan dengan Pasal 72 KUHAP
Pasal 73 mempunyai hubungan erat dengan Pasal 72 KUHAP mengenai penggabungan perkara dan Terdakwa.
Ketika suatu tindak pidana dilakukan secara bersama-sama dan terdapat beberapa Terdakwa, penggabungan perkara dapat membuat hubungan antarperan menjadi bagian dari satu proses pemeriksaan.
Dalam kondisi tersebut, keberadaan saksi mahkota dapat menjadi instrumen untuk mengungkap bagaimana tindak pidana dilakukan dan bagaimana masing-masing pihak berkontribusi.
Namun, hubungan antara kedua ketentuan tersebut tidak berarti bahwa setiap perkara dengan beberapa Terdakwa harus menggunakan saksi mahkota.
Implikasi Praktis bagi Advokat
Dalam perkara yang melibatkan saksi mahkota, Advokat perlu memberikan perhatian khusus terhadap motif, kredibilitas, konsistensi, dan independensi keterangan.
Beberapa aspek yang dapat diperiksa antara lain:
- dasar penetapan seseorang sebagai saksi mahkota;
- status hukum saksi sebelum dan setelah memberikan keterangan;
- bentuk keringanan yang diberikan atau dijanjikan;
- apakah terdapat komunikasi atau kesepakatan mengenai keringanan;
- isi keterangan pada tahap Penyidikan;
- konsistensi keterangan di persidangan;
- perbedaan antara keterangan saksi mahkota dengan keterangan Terdakwa;
- dukungan alat bukti lain;
- kemungkinan adanya motif untuk mengurangi kesalahan sendiri; dan
- dampak keterangan tersebut terhadap hak Terdakwa untuk memperoleh peradilan yang adil.
Dari perspektif pembelaan, pertanyaan utamanya bukan hanya “apakah saksi mahkota mengatakan demikian?”, tetapi juga “mengapa saksi tersebut mengatakan demikian, apa kepentingannya, dan apakah keterangannya dapat diverifikasi melalui bukti lain?”
Contoh Penerapan
A, B, dan C diduga melakukan suatu tindak pidana secara bersama-sama.
Dalam proses Penuntutan, A ditetapkan sebagai saksi mahkota dan memberikan keterangan mengenai peran B dan C. A kemudian dapat diberikan keringanan tuntutan apabila keterangannya membantu mengungkap keterlibatan B dan C yang memang patut dipidana.
Dalam keadaan demikian, keterangan A dapat menjadi bagian dari konstruksi pembuktian terhadap B dan C.
Namun, B atau C melalui Advokatnya tetap dapat menguji keterangan A, khususnya mengenai kemungkinan bahwa A mempunyai kepentingan untuk mengurangi tanggung jawab pidananya sendiri.
Dengan demikian, keterangan saksi mahkota bukanlah akhir dari proses pembuktian, melainkan objek yang juga harus diuji secara adversarial.
Kesimpulan
Pasal 73 KUHAP memberikan dasar bagi Penuntut Umum untuk menetapkan saksi mahkota dan membuka kemungkinan pemberian keringanan tuntutan pidana apabila saksi tersebut membantu mengungkap keterlibatan Tersangka atau Terdakwa lain yang patut dipidana.
Ketentuan ini memiliki nilai strategis dalam perkara dengan beberapa pelaku, terutama ketika masing-masing pelaku mempunyai informasi mengenai struktur dan rangkaian tindak pidana.
Namun, posisi saksi mahkota mengandung potensi konflik kepentingan karena orang tersebut juga mempunyai kepentingan terhadap hasil perkara yang dihadapinya sendiri. Oleh sebab itu, keterangannya harus dinilai secara kritis, konsisten, dan dikaitkan dengan keseluruhan alat bukti.
Pada akhirnya, efektivitas saksi mahkota harus tetap ditempatkan dalam kerangka due process of law, fair trial, dan perlindungan hak Tersangka atau Terdakwa. Efisiensi pengungkapan tindak pidana tidak boleh menghilangkan prinsip bahwa setiap orang harus dinilai berdasarkan bukti dan pertanggungjawaban pidananya sendiri.
Layanan Hukum
Perkara yang melibatkan saksi mahkota membutuhkan strategi pembelaan yang lebih cermat karena terdapat persoalan mengenai kredibilitas saksi, kepentingan pribadi saksi, keringanan tuntutan, hubungan antarTerdakwa, serta keterkaitan keterangan dengan alat bukti lainnya. Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan menyediakan layanan konsultasi hukum, legal opinion, analisis berkas perkara, pemeriksaan konstruksi dakwaan dan pembuktian, penyusunan strategi pembelaan, pendampingan pemeriksaan, serta jasa Advokat dalam perkara pidana maupun perdata. Dalam perkara yang kompleks, menggunakan jasa Advokat sejak tahap awal akan lebih baik agar setiap tindakan hukum dan strategi pembelaan dapat disusun berdasarkan analisis yang menyeluruh. Kunjungi Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan atau hubungi WhatsApp +62 857-0657-1577.
