Pendahuluan
Penyitaan merupakan tindakan hukum dalam proses peradilan pidana yang memungkinkan penyidik mengambil alih atau menempatkan benda di bawah penguasaannya untuk kepentingan pembuktian. Karena tindakan tersebut dapat membatasi hak seseorang atas benda atau harta kekayaannya, pelaksanaannya harus didasarkan pada kewenangan dan prosedur yang ditentukan oleh undang-undang.
Pasal 119 KUHAP mengatur prosedur permohonan izin penyitaan kepada ketua pengadilan negeri sebelum penyidik melakukan penyitaan. Ketentuan ini tidak hanya mengatur kewajiban administratif penyidik, tetapi juga memberikan fungsi pengawasan kepada pengadilan melalui pemeriksaan terhadap permohonan dan penetapan persetujuan atau penolakan.
Pengaturan tersebut memperlihatkan adanya hubungan antara kewenangan penyidikan dan kontrol yudisial. Penyidik tetap memiliki kewenangan melakukan tindakan penyitaan sesuai hukum acara pidana, tetapi pelaksanaannya dalam keadaan yang diatur oleh pasal ini harus terlebih dahulu memperoleh izin pengadilan.
Bunyi Pasal 119 KUHAP
(1) Sebelum melakukan Penyitaan, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri tempat keberadaan benda tersebut.
(2) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memuat informasi lengkap mengenai benda yang akan disita minimal meliputi:
a. jenis;
b. jumlah dan nilai barang;
c. lokasi; dan
d. alasan Penyitaan.
(3) Ketua pengadilan negeri wajib meneliti secara cermat permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak permohonan izin diajukan.
(4) Ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi tambahan dari Penyidik mengenai benda yang akan disita sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
(5) Ketua pengadilan negeri dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) Hari terhitung sejak penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan.
Makna Normatif dan Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Pasal 119 KUHAP mengandung tiga prinsip utama.
Pertama, prinsip perizinan sebelum penyitaan. Penyidik diwajibkan mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri sebelum melakukan penyitaan. Dengan demikian, berdasarkan rumusan pasal ini, izin pengadilan merupakan tahapan yang harus ditempuh sebelum tindakan penyitaan dilaksanakan.
Kedua, prinsip pemeriksaan yang cermat dan berbasis informasi. Permohonan penyitaan tidak cukup hanya menyatakan keinginan penyidik untuk menyita suatu benda. Penyidik harus memberikan informasi mengenai jenis, jumlah dan nilai barang, lokasi, serta alasan penyitaan. Informasi tersebut menjadi dasar bagi ketua pengadilan negeri untuk melakukan penelitian.
Ketiga, prinsip kepastian waktu. Ketua pengadilan negeri diberikan batas waktu paling lama dua hari untuk meneliti permohonan dan paling lama dua hari sejak penelitian untuk mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan.
Secara sistematis, pengaturan ini bertujuan menjaga keseimbangan antara kebutuhan penyidikan untuk memperoleh dan mengamankan barang bukti dengan perlindungan hak seseorang dari tindakan penyitaan yang tidak didasarkan pada pemeriksaan dan prosedur hukum.
Analisis Unsur-Unsur Pasal 119 KUHAP
1. Kewajiban Penyidik Mengajukan Permohonan Izin Sebelum Penyitaan (Ayat 1)
Ayat (1) menetapkan bahwa sebelum melakukan penyitaan, penyidik harus mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan negeri tempat keberadaan benda tersebut.
Terdapat beberapa unsur penting:
a. Sebelum melakukan penyitaan
Frasa ini menunjukkan urutan prosedural. Permohonan izin harus diajukan sebelum tindakan penyitaan dilaksanakan. Oleh karena itu, permohonan izin tidak dapat dipahami sebagai formalitas yang cukup dipenuhi setelah benda disita.
b. Penyidik
Pihak yang berkewajiban mengajukan permohonan adalah penyidik. Kewajiban ini melekat pada pelaksanaan kewenangan penyidikan, bukan pada pemilik benda atau pihak lain yang berkepentingan.
c. Permohonan izin
Penyidik harus meminta persetujuan terlebih dahulu melalui mekanisme yang ditentukan. Permohonan tersebut menjadi dasar bagi ketua pengadilan negeri untuk menilai apakah penyitaan dapat disetujui atau ditolak.
d. Ketua pengadilan negeri tempat keberadaan benda
Kompetensi pengadilan dalam permohonan ini ditentukan berdasarkan tempat keberadaan benda yang akan disita. Dengan demikian, penentuan pengadilan tidak semata-mata didasarkan pada tempat penyidik berkantor atau tempat tindak pidana terjadi.
2. Persyaratan Informasi dalam Permohonan Izin (Ayat 2)
Ayat (2) menentukan bahwa permohonan izin harus memuat informasi lengkap mengenai benda yang akan disita, sekurang-kurangnya mencakup empat hal.
a. Jenis benda
Penyidik harus menjelaskan identitas atau kategori benda yang akan disita. Informasi ini diperlukan agar objek penyitaan dapat diketahui secara jelas.
b. Jumlah dan nilai barang
Penyidik harus mencantumkan jumlah serta nilai barang yang akan disita. Informasi tersebut membantu pengadilan menilai cakupan tindakan penyitaan dan menghindari objek penyitaan yang tidak teridentifikasi secara memadai.
c. Lokasi
Penyidik harus menjelaskan lokasi keberadaan benda yang akan disita. Informasi ini berkaitan dengan penentuan kewenangan relatif pengadilan negeri sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), sekaligus membantu memastikan objek penyitaan dapat diidentifikasi.
d. Alasan penyitaan
Penyidik harus menjelaskan alasan hukum dan kebutuhan penyitaan. Bagian ini penting karena pengadilan tidak hanya perlu mengetahui benda apa yang akan disita, tetapi juga mengapa tindakan tersebut diperlukan dalam proses penyidikan.
Penggunaan frasa “minimal meliputi” menunjukkan bahwa keempat informasi tersebut merupakan persyaratan minimum. Dengan demikian, penyidik dapat memberikan informasi tambahan sepanjang relevan dengan objek dan alasan penyitaan.
3. Kewajiban Ketua Pengadilan Negeri Melakukan Penelitian (Ayat 3)
Ayat (3) memberikan kewajiban kepada ketua pengadilan negeri untuk meneliti permohonan izin secara cermat.
Unsur pentingnya adalah:
a. Wajib meneliti secara cermat
Penelitian bukan sekadar penerimaan atau pencatatan administratif. Frasa “secara cermat” menunjukkan perlunya pemeriksaan terhadap kelengkapan dan substansi informasi yang disampaikan penyidik.
b. Batas waktu paling lama dua hari
Ketua pengadilan negeri harus melakukan penelitian dalam jangka waktu paling lama dua hari sejak permohonan izin diajukan.
c. Titik awal penghitungan waktu
Tenggat waktu dihitung sejak permohonan izin diajukan. Dengan demikian, tanggal pengajuan menjadi titik awal untuk menilai kepatuhan terhadap batas waktu penelitian.
Ketentuan ini memberikan kepastian prosedural sekaligus mencegah permohonan izin penyitaan tertunda tanpa batas waktu yang jelas.
4. Kewenangan Meminta Informasi Tambahan (Ayat 4)
Ayat (4) memberikan kewenangan kepada ketua pengadilan negeri untuk meminta informasi tambahan dari penyidik mengenai benda yang akan disita.
Kewenangan ini menunjukkan bahwa ketua pengadilan negeri tidak harus membatasi penilaian hanya pada informasi awal yang disampaikan penyidik. Apabila terdapat informasi yang belum jelas atau belum memadai, ketua pengadilan negeri dapat meminta penjelasan tambahan.
Secara fungsional, ketentuan ini memperkuat kualitas pemeriksaan karena keputusan mengenai persetujuan atau penolakan penyitaan seharusnya didasarkan pada informasi yang cukup.
Namun, ayat (4) tidak secara eksplisit menentukan batas waktu bagi penyidik untuk menyampaikan informasi tambahan maupun akibat hukum apabila informasi tersebut tidak diberikan. Oleh karena itu, persoalan tersebut perlu ditafsirkan dengan memperhatikan keseluruhan sistem hukum acara pidana dan ketentuan pelaksanaannya.
5. Kewajiban Mengeluarkan Penetapan Persetujuan atau Penolakan (Ayat 5)
Ayat (5) menentukan bahwa ketua pengadilan negeri wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan dalam jangka waktu paling lama dua hari terhitung sejak penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
Terdapat dua aspek penting.
a. Bentuk keputusan
Hasil pemeriksaan harus dituangkan dalam penetapan yang berisi persetujuan atau penolakan. Dengan demikian, proses permohonan izin harus menghasilkan keputusan yang jelas.
b. Batas waktu penetapan
Penetapan wajib dikeluarkan paling lama dua hari sejak penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
Berdasarkan rumusan ini, terdapat dua tahapan waktu yang berbeda, yaitu:
- Paling lama dua hari sejak permohonan diajukan untuk melakukan penelitian.
- Paling lama dua hari sejak penelitian untuk mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan.
Kedua tenggat tersebut tidak boleh dicampuradukkan karena memiliki titik awal penghitungan yang berbeda.
Konstruksi Pengawasan Yudisial dalam Penyitaan
Pasal 119 KUHAP memperlihatkan model pengawasan yudisial terhadap tindakan penyitaan melalui mekanisme permohonan izin sebelum tindakan dilaksanakan.
Dalam konstruksi tersebut, terdapat pembagian fungsi:
- Penyidik mengidentifikasi benda yang akan disita, menjelaskan informasi yang dipersyaratkan, dan mengajukan permohonan izin.
- Ketua pengadilan negeri meneliti permohonan, meminta informasi tambahan apabila diperlukan, kemudian mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan.
- Pelaksanaan penyitaan dilakukan setelah tahapan perizinan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dipenuhi.
Mekanisme tersebut merupakan bentuk kontrol terhadap penggunaan kewenangan penyidik. Pengadilan tidak mengambil alih fungsi penyidikan, tetapi menjalankan fungsi pengawasan melalui pemeriksaan permohonan penyitaan.
Permasalahan Hukum yang Berpotensi Timbul
Terdapat beberapa persoalan yang perlu diperhatikan dalam penerapan Pasal 119 KUHAP.
Pertama, standar kecermatan pemeriksaan. Pasal ini mewajibkan ketua pengadilan negeri meneliti permohonan secara cermat, tetapi rumusannya belum menguraikan secara terperinci parameter substantif yang harus digunakan dalam menilai alasan penyitaan. Hal ini membuka kebutuhan terhadap pedoman pemeriksaan yang lebih operasional.
Kedua, kelengkapan informasi objek penyitaan. Informasi mengenai jenis, jumlah, nilai, dan lokasi benda harus cukup spesifik agar objek penyitaan tidak ditentukan secara terlalu luas atau tidak jelas.
Ketiga, batas waktu pemberian informasi tambahan. Ayat (4) memberikan kewenangan meminta informasi tambahan, tetapi tidak secara eksplisit mengatur tenggat waktu pemenuhannya. Hal ini dapat menimbulkan persoalan dalam menghitung keseluruhan waktu penyelesaian permohonan.
Keempat, akibat hukum atas penolakan izin. Ayat (5) mengatur adanya penetapan penolakan, tetapi rumusan yang diberikan tidak menjelaskan prosedur lanjutan apabila permohonan ditolak. Persoalan ini perlu diperiksa melalui ketentuan lain dalam KUHAP dan peraturan pelaksanaannya.
Kelima, akibat penyitaan tanpa izin. Karena ayat (1) menempatkan permohonan izin sebagai tahapan sebelum penyitaan, tindakan penyitaan tanpa mengikuti prosedur tersebut dapat menimbulkan persoalan keabsahan tindakan dan penggunaan hasil penyitaan sebagai alat bukti. Namun, konsekuensi hukumnya tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan Pasal 119. Harus diperiksa ketentuan lain mengenai tata cara penyitaan, keabsahan tindakan upaya paksa, serta mekanisme pengujian tindakan penyidik.
Contoh Penerapan
Dalam suatu perkara dugaan tindak pidana, penyidik bermaksud menyita sebuah kendaraan bermotor yang diduga memiliki hubungan dengan tindak pidana. Kendaraan tersebut berada di wilayah hukum Pengadilan Negeri A.
Berdasarkan Pasal 119 KUHAP, penyidik harus mengajukan permohonan izin kepada ketua Pengadilan Negeri A sebelum melakukan penyitaan. Permohonan tersebut sekurang-kurangnya harus menjelaskan jenis kendaraan, jumlah dan nilai barang, lokasi keberadaannya, serta alasan penyitaan.
Setelah permohonan diajukan, ketua pengadilan negeri wajib meneliti permohonan secara cermat dalam waktu paling lama dua hari. Apabila informasi yang disampaikan belum memadai, ketua pengadilan negeri dapat meminta informasi tambahan kepada penyidik.
Selanjutnya, ketua pengadilan negeri wajib mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan paling lama dua hari sejak penelitian sebagaimana dimaksud dalam ayat (3).
Apabila izin diberikan, penyidik dapat melanjutkan tindakan penyitaan dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum acara pidana lainnya. Sebaliknya, apabila permohonan ditolak, penyidik tidak dapat memperlakukan penolakan tersebut sebagai persetujuan untuk melakukan penyitaan.
Asas-Asas Hukum yang Berkaitan
- Asas Legalitas. Setiap tindakan penyidik yang membatasi hak seseorang harus memiliki dasar hukum dan dilaksanakan sesuai prosedur yang ditentukan.
- Asas Due Process of Law. Tindakan penyitaan harus dilaksanakan melalui proses hukum yang memberikan perlindungan terhadap hak pihak yang terdampak.
- Asas Perlindungan Hak Milik. Penyitaan merupakan tindakan yang membatasi penguasaan seseorang atas benda sehingga harus memiliki dasar dan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Asas Proporsionalitas. Objek dan cakupan penyitaan harus berkaitan dengan kebutuhan proses peradilan pidana serta tidak dilakukan secara berlebihan.
- Asas Kepastian Hukum. Persyaratan permohonan, kewajiban pemeriksaan, dan batas waktu penetapan memberikan kerangka prosedural yang dapat diprediksi.
- Prinsip Pengawasan Yudisial. Kewenangan penyidik dalam melakukan penyitaan ditempatkan dalam mekanisme kontrol oleh lembaga peradilan.
Penutup
Pasal 119 KUHAP mengatur mekanisme permohonan izin penyitaan sebelum tindakan tersebut dilakukan oleh penyidik. Ketentuan ini mewajibkan penyidik menyampaikan informasi mengenai jenis, jumlah dan nilai barang, lokasi, serta alasan penyitaan. Ketua pengadilan negeri kemudian wajib meneliti permohonan, dapat meminta informasi tambahan, dan harus mengeluarkan penetapan persetujuan atau penolakan dalam batas waktu yang ditentukan.
Substansi penting pasal ini terletak pada penguatan pengawasan yudisial terhadap tindakan penyitaan. Penyitaan tidak semata-mata menjadi tindakan teknis penyidikan, melainkan tindakan hukum yang harus dapat dipertanggungjawabkan dari aspek kewenangan, alasan, objek, dan prosedur.
Dalam praktik, efektivitas ketentuan ini bergantung pada kecermatan penyidik dalam menyusun permohonan serta kualitas pemeriksaan yang dilakukan oleh ketua pengadilan negeri. Kejelasan pedoman pemeriksaan, tata cara permintaan informasi tambahan, dan konsekuensi hukum atas pelanggaran prosedur juga penting untuk menjamin perlindungan hak warga negara dan kepastian hukum dalam proses peradilan pidana.
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, serta penanganan perkara hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
