Pasal 5 ayat (3) KUHAP: Laporan Penyelidik Kepada Penyidik
Pasal 5 ayat (3) KUHAP menyatakan: Penyelidik membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan…
Read More
Pasal 5 ayat (2) KUHAP: Kewenangan Penyelidik atas Perintah Penyidik
Pasal 5 ayat (2) KUHAP menyatakan: Penyelidik atas perintah Penyidik dapat melakukan tindakan berupa: a. Penangkapan, larangan meninggalkan tempat, Penggeledahan,…
Pasal 5 ayat (1) KUHAP: Wewenang Penyelidik
Pasal 5 ayat (1) KUHAP menyatakan: (1) Penyelidik karena kewajibannya mempunyai wewenang: a. menerima Laporan atau Pengaduan dari seseorang mengenai…
Pasal 1 ayat (7) KUHAP: Pengertian Penyelidik
Pasal 1 ayat (7) KUHAP menyatakan: Penyelidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang berdasarkan Undang- Undang…
Penjelasan Pasal 37 KUHP Baru: Pertanggungjawaban Tanpa Kesalahan
Pasal 37 KUHP Baru menyatakan: Dalam hal ditentukan oleh Undang-Undang, Setiap Orang dapat: a. dipidana semata-mata karena telah dipenuhinya unsur-unsur…
Penjelasan Pasal 36 KUHP Baru: Pertanggungjawaban Pidana
Pasal 36 KUHP Baru menyatakan: Penjelasan: Pasal 36 KUHP Baru menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat dikenakan kepada seseorang apabila…
Penjelasan Pasal 35 KUHP Baru: Ketiadaan Sifat Melawan Hukum sebagai Alasan Pembenar
Pasal 35 KUHP Baru menyatakan: “Ketiadaan sifat melawan hukum dari Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) merupakan…
Penjelasan Pasal 34 KUHP Baru: Pembelaan Terpaksa (Noodweer)
Pasal 34 KUHP Baru menyatakan: “Setiap Orang yang terpaksa melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena…
Penjelasan Pasal 33 KUHP Baru: Keadaan Darurat sebagai Alasan Pembenar
Pasal 33 KUHP Baru menyatakan: “Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan karena keadaan…
Penjelasan Pasal 32 KUHP Baru: Pelaksanaan Perintah Jabatan sebagai Alasan Pembenar
Pasal 32 KUHP Baru menyatakan: “Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan…
Penjelasan Pasal 31 KUHP Baru: Penerapan Alasan Pembenar
Pasal 31 KUHP Baru menyatakan: “Setiap Orang yang melakukan perbuatan yang dilarang tidak dipidana, jika perbuatan tersebut dilakukan untuk melaksanakan…
Penjelasan Pasal 30 Ayat (2) KUHP Baru: Konsekuensi Permanen Penarikan Pengaduan
Pasal 30 Ayat (2) KUHP Baru menyatakan: Pengaduan yang ditarik kembali tidak dapat diajukan lagi. Penjelasan: Pasal 30 ayat (2)…