Pasal 2 KUHAP: Pelaksanaan Acara Pidana Berdasarkan Undang-Undang dan Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Pasal 2 KUHAP menyatakan: (1) Acara pidana dilaksanakan hanya berdasarkan tata cara yang diatur dalam Undang-Undang. (2) Acara pidana dilaksanakan…
Read More
Pasal 195 KUHP: Bantuan dari Luar Negeri untuk Penggulingan atau Pengambilalihan Pemerintah
Pasal 195 KUHP menyatakan: (1) Dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun, Setiap Orang yang: a. mengadakan hubungan…
Pasal 45 KUHAP: Prosedur Pembuatan Berita Acara Penyitaan
Pasal 45 KUHAP menyatakan: (1) Penyidik menjelaskan benda yang akan disita kepada pemilik atau pihak yang menguasai benda tersebut atau…
Pasal 525 Burgerlijk Wetboek: Status Hukum Benteng dan Tanah Militer Milik Negara
Pasal 525 Burgerlijk Wetboek menyatakan: Semua benteng yang tidak ditempati, seperti kubu-kubu, pos yang menonjol, tanggul, garis dan meriam, semuanya…
Pasal 145 Herziene Indonesisch Reglement: Saksi yang Tidak Cakap Memberikan Keterangan dalam Perkara Perdata
Pasal 145 Herziene Indonesisch Reglement menyatakan: (1) yang tidak boleh didengar sebagai saksi adalah: 1. keluarga sedarah dan keluarga semenda…
03 – Mengapa Memilih Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan sebagai Mitra Hukum Perusahaan Anda
Kemitraan hukum yang efektif tidak hanya ditentukan oleh penguasaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, tetapi juga oleh kemampuan memahami dinamika bisnis,…
02 – Tentang Kami
Profil Kantor Hukum Ahdan Ramdani and Partners Law Office merupakan kantor hukum yang berfokus pada penyediaan layanan hukum komprehensif bagi…
01 – Pendahuluan
Dalam menjalankan kegiatan usaha, setiap perusahaan akan menghadapi berbagai aspek hukum yang memerlukan perhatian secara berkelanjutan. Mulai dari penyusunan kontrak,…
Pasal 194 KUHP: Tindak Pidana Pemberontakan terhadap Pemerintah
Pasal 194 KUHP menyatakan: (1) Dipidana karena pemberontakan dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, Setiap Orang yang:a….
Pasal 193 KUHP: Tindak Pidana Makar untuk Menggulingkan Pemerintah
Pasal 193 KUHP menyatakan: (1) Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud menggulingkan pemerintah, dipidana dengan pidana penjara paling lama…
Pasal 192 KUHP: Makar dengan Tujuan Menyerahkan Wilayah Negara kepada Kekuasaan Asing atau Memisahkan Wilayah Negara
Pasal 192 KUHP menyatakan: Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud supaya sebagian atau seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia…
Pasal 191 KUHP: Makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden
Pasal 191 KUHP menyatakan: Setiap Orang yang melakukan Makar dengan maksud membunuh atau merampas kemerdekaan Presiden dan/ atau Wakil Presiden…
Pasal 190 KUHP: Pernyataan Keinginan untuk Meniadakan atau Mengganti Pancasila sebagai Dasar Negara
Pasal 190 KUHP menyatakan: (1) Setiap Orang yang menyatakan keinginannya Di Muka Umum dengan lisan, tulisan, atau melalui media apa…