Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Maksud dan Tujuan Perusahaan
Pasal 2 UU Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas menyatakan: Perseroan harus mempunyai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha…
Read More
Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Definisi Perseroan Terbatas
Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut Perseroan, adalah…
Pasal 22 ayat (5) KUHAP: Penerimaan Pengakuan Bersalah Tersangka
Pasal 22 ayat (5) KUHAP menyatakan: Dalam menerima pengakuan bersalah sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum….
Pasal 22 ayat (4) KUHAP: Penerimaan Pengakuan Bersalah Tersangka
Pasal 22 ayat (4) KUHAP menyatakan: Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat menerima pengakuan bersalah dari Tersangka dengan dituangkan dalam berita…
Pasal 22 ayat (3) KUHAP: Koordinasi Penyidik dan Penuntut Umum dalam Penetapan Saksi Mahkota
Pasal 22 ayat (3) KUHAP menyatakan: Dalam menetapkan saksi mahkota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Penyidik berkoordinasi dengan Penuntut Umum…
Pasal 22 ayat (2) KUHAP: Kedudukan Saksi Mahkota dalam Tahap Penyidikan
Pasal 22 ayat (2) KUHAP menyatakan: Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat menetapkan Tersangka sebagai saksi mahkota untuk membantu mengungkapkan keterlibatan…
Pasal 22 ayat (1) KUHAP: Kewenangan Penyidik Memanggil atau Mendatangi Seseorang dalam Tahap Penyidikan
Pasal 22 ayat (1) KUHAP menyatakan: Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat memanggil atau mendatangi seseorang untuk memperoleh keterangan tanpa sebelumnya…
Pasal 12 KUHAP: Pengangkatan dan Pemberhentian Penyidik Pembantu
Pasal 12 KUHAP menyatakan: Ketentuan mengenai syarat dan tata cara pengangkatan dan pemberhentian Penyidik Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10…
Pasal 11 KUHAP: Laporan Penyidik Pembantu
Pasal 11 KUHAP menyatakan: Penyidik Pembantu membuat berita acara dan menyerahkan berkas perkara kepada Penyidik, kecuali perkara dengan acara pemeriksaan…
Pasal 10 KUHAP: Kewenangan Penyidik Pembantu
Pasal 10 KUHAP menyatakan: Penyidik Pembantu mempunyai wewenang seperti Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), kecuali mengenai Penahanan…
Pasal 9 KUHAP: Kewenangan Teritorial Penyidik
Pasal 9 KUHAP menyatakan: Penyidik berwenang melaksanakan tugas di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Undang-Undang. Penjelasan:…
Pasal 8 KUHAP: Mekanisme Administrasi Penyidikan (Berita Acara dan Berkas Perkara)
Pasal 8 KUHAP menyatakan: (1) Penyidik membuat berita acara pelaksanaan tindakan yang sesuai dengan kewenangannya. (2) Penyidik menyerahkan berkas perkara…