Pasal 129 Herziene Indonesisch Reglement menyatakan:
“(1) Tergugat yang dihukum dengan keputusan tanpa kehadiran dan tidak menerima keputusan itu, boleh mengajukan perlawanan.
(2) Jika keputusan hakim itu diberitahukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu hanya boleh diterima dalam empat belas hari sesudah pemberitahuan itu. Jika keputusan hakim itu diberitahukan bukan kepada orang yang kalah itu sendiri, maka perlawanan itu boleh diterima sampai pada hari kedelapan sesudah teguran tersebut pada Pasal 196, atau dalam hal ia tidak menghadap sesudah dipanggil dengan patut, sampai pada hari kedelapan sesudah dijalankan surat perintah ketua tersebut pada Pasal 197.
(3) Tuntutan perlawanan itu diajukan dan diperiksa dengan cara biasa bagi perkara perdata.
(4) Jika tuntutan perlawanan itu telah diajukan kepada pengadilan negeri, maka keputusan hakim itu tak boleh dilaksanakan untuk sementara waktu, kecuali jika diperintahkan menjalankannya walaupun ada perlawanan.
(5) Jika kepada tergugat dijatuhkan keputusan tanpa kehadiran untuk kedua kalinya, maka kalau ia memajukan pula perlawanan terhadap keputusan tanpa kehadiran, perlawanannya itu tidak akan diterima.”
Penjelasan Norma
Pasal 129 Herziene Indonesisch Reglement mengatur hak tergugat yang dijatuhi putusan verstek (verstekvonnis) untuk mengajukan perlawanan atau verzet. Ketentuan ini merupakan bagian dari sistem perlindungan hukum terhadap pihak yang tidak hadir dalam persidangan dan menjadi pelengkap dari Pasal 125 HIR mengenai putusan verstek serta Pasal 128 HIR mengenai penundaan pelaksanaan putusan verstek.
Pasal 129 HIR memberikan hak kepada tergugat yang dijatuhi putusan verstek untuk meminta agar perkara diperiksa kembali melalui mekanisme verzet. Dalam hukum acara perdata, putusan verstek lahir karena tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut. Oleh karena itu, hukum memberikan kesempatan kepada tergugat untuk membela diri setelah putusan dijatuhkan.
Verzet bukan merupakan gugatan baru dan bukan pula banding. Verzet adalah upaya hukum yang diajukan kepada pengadilan yang sama yang menjatuhkan putusan verstek agar perkara diperiksa ulang secara kontradiktor. Setelah verzet diajukan, pemeriksaan perkara kembali dilakukan sebagaimana perkara perdata biasa sehingga para pihak memperoleh kesempatan yang sama untuk mengajukan dalil, bantahan, alat bukti, dan argumentasi hukum.
Pasal ini juga mengatur batas waktu pengajuan verzet. Apabila putusan diberitahukan langsung kepada tergugat, verzet harus diajukan dalam waktu empat belas hari sejak pemberitahuan tersebut. Namun apabila putusan tidak diberitahukan secara langsung, tenggang waktu dihitung sejak dimulainya tindakan pelaksanaan putusan sebagaimana diatur dalam Pasal 196 dan Pasal 197 HIR.
Selain itu, pengajuan verzet pada prinsipnya menangguhkan pelaksanaan putusan verstek. Namun demikian, hakim tetap dapat memerintahkan agar putusan dijalankan terlebih dahulu apabila terdapat alasan yang cukup untuk itu. Pasal ini juga menegaskan bahwa apabila tergugat kembali tidak hadir dan kembali dijatuhi putusan verstek setelah mengajukan verzet, maka verzet kedua tidak dapat diterima.
Terminologi Hukum Belanda dan Legal English
Pasal 129 HIR berkaitan dengan sejumlah terminologi penting dalam hukum acara perdata. Istilah verzet berarti perlawanan terhadap putusan verstek. Istilah verstekvonnis berarti putusan yang dijatuhkan karena ketidakhadiran tergugat. Dalam doktrin hukum Belanda, verzet dikategorikan sebagai rechtsmiddel tegen verstekvonnis atau upaya hukum terhadap putusan verstek.
Dalam terminologi legal English, verzet lazim dipersamakan dengan opposition to default judgment, sedangkan putusan verstek dikenal sebagai default judgment. Adapun akibat hukum berupa penundaan pelaksanaan putusan karena diajukannya verzet dikenal dengan istilah suspensive effect atau schorsende werking.
Ratio Legis
Ratio legis Pasal 129 HIR adalah memberikan perlindungan hukum kepada tergugat yang tidak memperoleh kesempatan membela diri sebelum putusan dijatuhkan. Pembentuk peraturan menyadari bahwa ketidakhadiran tergugat tidak selalu disebabkan oleh kesengajaan atau itikad buruk. Dalam praktik dapat terjadi kesalahan pemanggilan, kekeliruan alamat, atau keadaan tertentu yang menyebabkan tergugat tidak mengetahui adanya proses persidangan.
Di sisi lain, pembentuk undang-undang juga berkepentingan menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan proses peradilan. Oleh karena itu, hak verzet dibatasi oleh tenggang waktu tertentu dan tidak dapat digunakan secara berulang setelah dijatuhkannya putusan verstek kedua.
Dengan demikian, Pasal 129 HIR merupakan instrumen yang menyeimbangkan perlindungan hak pembelaan dengan kebutuhan akan efektivitas dan kepastian penyelesaian sengketa.
Asas-Asas Hukum yang Terkait
Pasal 129 HIR mencerminkan penerapan asas audi alteram partem, yaitu kewajiban memberikan kesempatan kepada setiap pihak untuk didengar sebelum diputuskan hak dan kewajibannya. Asas ini menjadi dasar utama keberadaan verzet dalam hukum acara perdata.
Selain itu, norma ini juga berkaitan dengan asas nemo debet inauditus damnari, yang berarti tidak seorang pun boleh dihukum tanpa terlebih dahulu diberikan kesempatan untuk membela diri. Asas due process of law juga tercermin dalam pemberian hak verzet sebagai sarana untuk memperoleh pemeriksaan yang adil.
Di sisi lain, asas rechtszekerheid atau kepastian hukum diwujudkan melalui pembatasan tenggang waktu pengajuan verzet dan larangan verzet terhadap putusan verstek kedua. Ketentuan tersebut juga sejalan dengan asas litis finiri oportet, yaitu bahwa setiap sengketa pada akhirnya harus berakhir dan tidak boleh berlangsung tanpa batas.
Contoh Kasus Penerapan
Misalnya A menggugat B dalam perkara utang piutang. Karena surat panggilan dikirim ke alamat lama yang tidak lagi ditempati B, B tidak mengetahui adanya persidangan dan tidak hadir dalam sidang. Pengadilan kemudian menjatuhkan putusan verstek yang mengabulkan gugatan A.
Setelah menerima pemberitahuan putusan, B mengajukan verzet dalam tenggang waktu empat belas hari sebagaimana ditentukan Pasal 129 HIR. Pengadilan kemudian membuka kembali pemeriksaan perkara dan memberikan kesempatan kepada B untuk mengajukan jawaban serta alat bukti. Dalam situasi ini, verzet berfungsi sebagai instrumen perlindungan terhadap hak pembelaan tergugat.
Sebaliknya, apabila setelah mengajukan verzet B kembali tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan pengadilan kembali menjatuhkan putusan verstek, maka berdasarkan Pasal 129 ayat (5) HIR B tidak lagi berhak mengajukan verzet untuk kedua kalinya. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mencegah penyalahgunaan hak beracara dan menjaga efektivitas proses peradilan.
Kesimpulan
Pasal 129 HIR merupakan dasar hukum bagi verzet sebagai upaya hukum khusus terhadap putusan verstek. Ketentuan ini memberikan kesempatan kepada tergugat untuk memperoleh pemeriksaan ulang secara kontradiktor guna menjamin perlindungan hak pembelaan dan keadilan prosedural. Namun demi menjaga kepastian hukum dan mencegah penyalahgunaan proses peradilan, hak tersebut dibatasi oleh tenggang waktu tertentu dan tidak dapat digunakan kembali setelah dijatuhkannya putusan verstek kedua. Oleh karena itu, Pasal 129 HIR mencerminkan keseimbangan antara perlindungan hak individu dan kebutuhan akan penyelesaian sengketa yang efektif.
Kaidah Hukum (Rechtsregel)
Tergugat yang dijatuhi putusan verstek berhak mengajukan verzet kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu yang ditentukan undang-undang guna memperoleh pemeriksaan ulang secara kontradiktor. Namun hak tersebut gugur apabila setelah verzet diajukan tergugat kembali tidak hadir dan kembali dijatuhi putusan verstek, karena hukum menghendaki adanya kepastian hukum serta mencegah penyalahgunaan proses peradilan.
