Pasal 182 KUHP: Pengertian “Dalam Dinas Penerbangan” sebagai Dasar Penerapan Tindak Pidana di Bidang Penerbangan
Pasal 182 KUHP menyatakan: Dalam Dinas Penerbangan adalah jangka waktu sejak saat Pesawat Udara disiapkan oleh awak darat atau oleh…
Read More
Pasal 42 KUHAP: Berita Acara Penggeledahan sebagai Jaminan Legalitas Tindakan Penyidik
Pasal 42 KUHAP menyatakan: (1) Penyidik membuat berita acara Penggeledahan. (2) Penyidik lebih dahulu membacakan berita acara Penggeledahan kepada Tersangka,…
Pasal 522 Burgerlijk Wetboek: Batas Yuridis Tepi Sungai dan Perairan dalam Hukum Benda
Pasal 522 Burgerlijk Wetboek menyatakan: Yang dimaksud dengan ‘tepi’ dalam pasal yang lalu ialah sisi bengawan, telaga atau sungai yang…
Pasal 142 Herziene Indonesisch Reglement: Alasan yang Sah sebagai Dasar Penghapusan Sanksi terhadap Saksi
Pasal 142 Herziene Indonesisch Reglement menyatakan: Jika saksi yang tidak datang itu menerangkan, bahwa ia tidak dapat memenuhi panggilan itu…
Pasal 181 KUHP: Batas Waktu Penerbangan dalam Hukum Pidana
Pasal 181 KUHP menyatakan: Dalam Penerbangan adalah jangka waktu sejak saat semua pintu luar Pesawat Udara ditutup setelah naiknya Penumpang…
Pasal 41 KUHAP: Legalitas Penggeledahan dan Perlindungan Hak Tersangka
Pasal 41 KUHAP menyatakan: Dalam hal Penyidik melakukan Penggeledahan, penyidik terlebih dahulu menunjukkan tanda pengenalnya dan surat izin Penggeledahan dari…
Pasal 521 Burgerlijk Wetboek: Penguasaan Negara atas Benda untuk Kepentingan Umum
Pasal 521 Burgerlijk Wetboek menyatakan: Demikian pula milik negaralah jalan dan lorong yang menjadi beban pemeliharaannya, pantai bengawan dan sungai…
Pasal 141 Herziene Indonesisch Reglement: Tanggung Jawab dan Upaya Paksa terhadap Saksi yang Mangkir
Pasal 141 Herziene Indonesisch Reglement menyatakan: (1) Jika saksi yang dipanggil sekali lagi itu tidak juga datang, maka ia harus…
Pasal 180 KUHP: Pengertian Pesawat Udara dalam Hukum Pidana
Pasal 180 KUHP menyatakan: Pesawat Udara adalah setiap mesin atau alat yang dapat terbang di atmosfer karena gaya angkat dari…
Pasal 40 KUHAP: Kewajiban Pemeriksaan Segera terhadap Tersangka yang Ditahan
Pasal 40 KUHAP menyatakan: Dalam hal Tersangka ditahan, dalam waktu 1 (satu) Hari setelah perintah Penahanan tersebut dijalankan, Tersangka harus…
Pasal 520 Burgerlijk Wetboek: Benda Tidak Bertuan dan Hak Negara atas Harta Terlantar
Pasal 520 Burgerlijk Wetboek menyatakan: Pekarangan dan barang tak bergerak lainnya yang tidak dipelihara dan tidak ada pemiliknya, seperli halnya…
Pasal 140 Herziene Indonesisch Reglement: Sanksi terhadap Saksi yang Tidak Memenuhi Panggilan Pengadilan
Pasal 140 Herziene Indonesisch Reglement menyatakan: (1) Jika saksi yang dipanggil dengan cara demikian juga tidak datang pada hari yang…
Pasal 179 KUHP: Kedudukan Nakhoda dalam Hukum Pidana Maritim
Pasal 179 KUHP menyatakan: Nakhoda adalah salah seorang Awak Kapal yang menjadi pemimpin tertinggi di Kapal dan mempunyai wewenang dan…