Pasal 508 Burgerlijk Wetboek menyatakan:
Yang juga merupakan barang tak bergerak adalah hak-hak sebagai berikut;
- 1. hak pakai hasil dan hak pakai barang tak bergerak;
- 2. hak pengabdian tanah;
- 3. hak numpang karang;
- 4. hak guna usaha;
- 5. bunga tanah, baik dalam bentuk uang maupun dalam bentuk barang;
- 6. hak sepersepuluhan;
- 7. bazar atau pasar yang diakui oleh pemerintah dan hak istimewa yang berhubungan dengan itu;
- 8. gugatan guna menuntut pengembalian atau penyerahan barang tak bergerak.
Penjelasan:
Pasal 508 Burgerlijk Wetboek (BW) memperluas pengertian benda tidak bergerak (onroerende zaken) sebagaimana diatur dalam Pasal 506 dan Pasal 507 BW. Jika Pasal 506 dan Pasal 507 BW mengatur benda tidak bergerak dalam arti fisik, maka Pasal 508 BW mengatur hak-hak kebendaan (zakelijke rechten) yang oleh hukum diperlakukan sebagai benda tidak bergerak meskipun tidak mempunyai wujud fisik.
Dengan kata lain, Pasal 508 BW tidak berbicara mengenai tanah, bangunan, atau benda berwujud lainnya, melainkan mengenai hak-hak yang melekat pada benda tidak bergerak. Dalam doktrin hukum Belanda, hak-hak tersebut dikenal sebagai: Onroerende rechten (Immovable rights) atau Zakelijke rechten op onroerende goederen (Real rights over immovable property). Norma ini menunjukkan bahwa hukum benda tidak hanya mencakup objek yang dapat dilihat dan disentuh, tetapi juga hak-hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek hubungan hukum.
Ratio Legis:
Ratio legis Pasal 508 BW terletak pada kebutuhan untuk memberikan perlakuan hukum yang sama antara benda tidak bergerak dan hak-hak yang secara langsung melekat pada benda tersebut. Apabila hak-hak tersebut diperlakukan sebagai benda bergerak, maka akan timbul ketidakselarasan dalam berbagai hubungan hukum, seperti peralihan hak, pembebanan jaminan, pewarisan, penyitaan, maupun eksekusi. Oleh karena itu, hukum menganggap bahwa hak yang berkaitan erat dengan benda tidak bergerak harus mengikuti sifat hukum benda yang menjadi objeknya. Prinsip ini dikenal dalam doktrin sebagai: Accessorium sequitur principale, yang berarti bahwa hak ikutan mengikuti sifat hukum benda pokoknya.
Hak Pakai Hasil dan Hak Pakai atas Barang Tidak Bergerak:
Pasal 508 angka 1 BW memasukkan hak pakai hasil (vruchtgebruik atau usufruct) dan hak pakai (gebruik atau right of use) atas benda tidak bergerak sebagai hak tidak bergerak. Hak pakai hasil memberikan kewenangan kepada seseorang untuk menikmati manfaat dan hasil suatu benda milik orang lain tanpa menjadi pemilik benda tersebut. Dalam terminologi hukum Inggris, hak ini dikenal sebagai: Usufructuary right atau usufruct. Sebagai contoh, seseorang dapat memperoleh hak untuk menikmati hasil kebun atau menyewakan bangunan milik orang lain selama jangka waktu tertentu tanpa memiliki tanah atau bangunan tersebut.
Hak Pengabdian Tanah (Erfdienstbaarheid):
Pasal 508 angka 2 BW mengatur hak pengabdian tanah atau erfdienstbaarheid (easement). Hak ini merupakan hak yang memberikan manfaat kepada suatu bidang tanah terhadap bidang tanah lain yang berbeda pemiliknya. Hak tersebut tidak melekat pada orang tertentu, melainkan melekat pada tanah yang memperoleh manfaat.
Contohnya adalah:
- hak jalan;
- hak saluran air;
- hak pengaliran listrik;
- hak melintas.
Sebagai ilustrasi, pemilik tanah yang terkurung oleh tanah milik orang lain dapat memperoleh hak melintas melalui tanah tetangganya untuk mencapai jalan umum.
Hak Numpang Karang (Recht van Opstal):
Pasal 508 angka 3 BW memasukkan hak numpang karang sebagai hak tidak bergerak. Dalam terminologi Belanda, hak ini dikenal sebagai: Recht van opstal (Right of superficies). Hak numpang karang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk memiliki bangunan, tanaman, atau pekerjaan yang berdiri di atas tanah milik orang lain. Hak ini merupakan pengecualian terhadap asas: Superficies solo cedit, yang berarti bahwa segala sesuatu yang berada di atas tanah mengikuti kepemilikan tanah tersebut. Melalui hak numpang karang, seseorang dapat menjadi pemilik bangunan tanpa menjadi pemilik tanah tempat bangunan itu berdiri.
Hak Guna Usaha (Erfpacht):
Pasal 508 angka 4 BW mengatur hak guna usaha atau erfpacht. Dalam sistem hukum Belanda, erfpacht merupakan hak kebendaan yang memberikan kewenangan kepada seseorang untuk mengusahakan tanah milik orang lain dalam jangka waktu panjang dengan membayar sejumlah prestasi tertentu. Dalam hukum modern Indonesia, konsep ini kemudian berkembang menjadi Hak Guna Usaha (HGU) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pokok Agraria. Hak ini diperlakukan sebagai benda tidak bergerak karena mempunyai nilai ekonomi yang sangat erat dengan tanah yang menjadi objeknya.
Bunga Tanah (Grondrente):
Pasal 508 angka 5 BW memasukkan bunga tanah sebagai benda tidak bergerak. Bunga tanah (grondrente atau land rent) merupakan hak untuk menerima pembayaran berkala yang bersumber dari suatu bidang tanah.
Pembayaran tersebut dapat dilakukan dalam bentuk:
- uang;
- hasil panen;
- hasil bumi lainnya.
Karena sumber ekonominya berasal dari tanah, maka hak tersebut mengikuti sifat hukum tanah sebagai benda tidak bergerak.
Hak Sepersepuluhan (Tiendrecht):
Pasal 508 angka 6 BW mengatur hak sepersepuluhan atau tiendrecht (tithe right). Secara historis, hak ini memberikan kewenangan kepada pihak tertentu untuk menerima sepersepuluh hasil produksi pertanian dari suatu tanah. Meskipun saat ini hampir tidak lagi ditemukan dalam praktik hukum Indonesia, ketentuan ini menunjukkan bahwa BW pada masa kolonial mengakui hak-hak ekonomi tertentu yang berasal dari hasil tanah sebagai hak tidak bergerak.
Hak atas Bazar atau Pasar yang Diakui Pemerintah:
Pasal 508 angka 7 BW memasukkan bazar atau pasar yang diakui pemerintah beserta hak-hak istimewa yang melekat padanya sebagai benda tidak bergerak. Ketentuan ini berakar pada praktik kolonial ketika pengelolaan pasar sering diberikan melalui hak-hak khusus yang menghasilkan pendapatan tetap bagi pemegangnya. Hak tersebut dianggap memiliki hubungan yang permanen dengan lokasi dan fungsi pasar sehingga memperoleh status sebagai hak tidak bergerak.
Gugatan yang Berkaitan dengan Barang Tidak Bergerak:
Pasal 508 angka 8 BW mengatur bahwa hak untuk menuntut pengembalian atau penyerahan barang tidak bergerak juga diperlakukan sebagai benda tidak bergerak. Dalam doktrin hukum perdata, hak semacam ini dikenal sebagai: Zakelijke rechtsvordering (Real action) atau Action in rem. Hak tersebut lahir ketika seseorang mengklaim kepemilikan atau penguasaan atas suatu benda tidak bergerak dan mengajukan gugatan untuk memperoleh kembali benda tersebut. Karena objek sengketanya berupa benda tidak bergerak, maka hak gugatnya juga mengikuti sifat hukum benda tersebut.
Asas-Asas Hukum yang Terkandung:
Pasal 508 BW mencerminkan beberapa asas penting dalam hukum benda.
- Asas Accessorium Sequitur Principale: Hak yang melekat pada suatu benda mengikuti sifat hukum benda pokoknya.
- Asas Droit de Suite (Zaaksgevolg): Hak kebendaan tetap mengikuti bendanya ke tangan siapa pun benda tersebut berpindah.
- Asas Droit de Préférence: Pemegang hak kebendaan memperoleh kedudukan yang diutamakan terhadap pihak lain.
- Asas Publisitas: Hak-hak kebendaan atas benda tidak bergerak pada prinsipnya harus dapat diketahui pihak ketiga.
- Asas Kesatuan Kebendaan: Hak dan benda yang menjadi objeknya diperlakukan sebagai satu kesatuan hukum.
Relevansi dalam Hukum Agraria Modern:
Sebagian hak yang disebut dalam Pasal 508 BW telah mengalami perubahan sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. Hak-hak kolonial seperti erfpacht, opstal, dan beberapa bentuk hak tradisional lainnya pada dasarnya telah dikonversi ke dalam sistem hak atas tanah nasional. Meskipun demikian, Pasal 508 BW tetap memiliki nilai penting dalam memahami sejarah perkembangan hukum agraria Indonesia dan konsep dasar mengenai hubungan antara hak kebendaan dengan benda tidak bergerak.
Terminologi Hukum dalam Bahasa Hukum Belanda dan Hukum Inggris:
- Onroerende rechten (immovable rights).
- Zakelijke rechten (real rights).
- Vruchtgebruik (usufruct).
- Gebruik (right of use).
- Erfdienstbaarheid (easement).
- Recht van opstal (right of superficies).
- Erfpacht (long leasehold right).
- Grondrente (land rent).
- Tiendrecht (tithe right).
- Zakelijke rechtsvordering (real action).
- Action in rem (gugatan kebendaan).
- Zaaksgevolg (droit de suite).
- Droit de préférence (priority right).
- Accessorium sequitur principale (the accessory follows the principal).
Kesimpulan:
Pasal 508 BW menunjukkan bahwa hukum benda tidak hanya mengatur benda berwujud, tetapi juga hak-hak kebendaan yang memiliki hubungan langsung dengan benda tidak bergerak. Oleh karena itu, hak pakai hasil, hak pengabdian tanah, hak numpang karang, hak guna usaha, bunga tanah, hak sepersepuluhan, hak atas pasar, serta gugatan kebendaan atas benda tidak bergerak diperlakukan sebagai onroerende rechten atau hak-hak tidak bergerak karena seluruh nilai ekonomis dan yuridisnya melekat pada benda tidak bergerak yang menjadi objeknya.
