Pasal 1878 KUHPerdata menyatakan:
Perikatan utang sepihak di bawah tangan untuk membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu, harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri; setidak-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang.
Jika hal ini tidak diindahkan, maka bila perikatan dipungkiri, akta yang ditandatangani itu hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.
Ketentuan-ketentuan pasal ini tidak berlaku terhadap surat-surat andil dalam suatu utang obligasi, terhadap perikatan-perikatan utang yang dibuat oleh debitur dalam menjalankan perusahaannya, dan terhadap akta-akta di bawah tangan yang dibubuhi keterangan sebagaimana termaksud dalam Pasal 1874 alinea kedua dan Pasal 1874 a.
Pendahuluan
Pasal 1878 KUHPerdata mengatur persyaratan khusus terhadap perikatan utang sepihak yang dibuat di bawah tangan, terutama apabila perikatan tersebut mewajibkan seseorang untuk membayar sejumlah uang atau menyerahkan barang yang mempunyai nilai tertentu.
Norma ini menunjukkan bahwa hukum tidak semata-mata memperhatikan keberadaan tanda tangan, tetapi juga cara suatu pengakuan atau pernyataan utang dibuat. Untuk jenis perikatan tertentu, undang-undang mensyaratkan adanya tulisan tangan dari penanda tangan mengenai jumlah uang atau jumlah barang yang menjadi objek utang.
Ketentuan ini pada dasarnya merupakan bentuk perlindungan terhadap pihak yang dibebani kewajiban utang, sekaligus mekanisme untuk mengurangi risiko pemalsuan, perubahan isi dokumen, atau penggunaan dokumen secara tidak sesuai dengan kehendak penanda tangan.
Namun, ketentuan ini bukan berarti bahwa pelanggaran terhadap formalitas tersebut otomatis menyebabkan perikatan menjadi tidak sah. Konsekuensi yang secara eksplisit ditentukan norma terutama berada dalam ranah kekuatan pembuktian.
Prinsip yang relevan di sini adalah forma dat esse rei, yang secara konseptual berarti bentuk dapat menentukan karakter atau akibat hukum suatu perbuatan. Dalam Pasal 1878, persoalannya bukan semata-mata sah atau tidaknya utang, melainkan bagaimana bentuk dokumen memengaruhi nilai pembuktiannya ketika perikatan tersebut dipungkiri.
Makna Normatif Pasal
Pasal 1878 membentuk beberapa ketentuan utama.
Pertama, perikatan utang sepihak di bawah tangan yang berkaitan dengan pembayaran sejumlah uang atau penyerahan barang tertentu yang dapat dinilai dengan harga harus memenuhi formalitas tertentu.
Kedua, tulisan tersebut harus ditulis seluruhnya dengan tangan penanda tangan sendiri, atau sekurang-kurangnya selain tanda tangan harus terdapat tulisan tangan yang menyatakan persetujuan mengenai jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang.
Ketiga, apabila persyaratan tersebut tidak dipenuhi dan perikatan kemudian dipungkiri, dokumen tersebut hanya dapat digunakan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.
Keempat, undang-undang mengecualikan beberapa jenis dokumen dari ketentuan ini, antara lain surat andil dalam utang obligasi, perikatan utang yang dibuat debitur dalam menjalankan perusahaan, serta dokumen di bawah tangan tertentu yang telah memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 dan Pasal 1874a.
Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Ratio legis Pasal 1878 adalah memberikan jaminan kehati-hatian dalam pembentukan bukti tertulis mengenai utang sepihak.
Perikatan utang sepihak memiliki karakter khusus. Seseorang menyatakan dirinya mempunyai kewajiban untuk menyerahkan sejumlah uang atau barang kepada pihak lain. Apabila dokumen tersebut hanya memuat tanda tangan tanpa adanya tulisan tangan yang menunjukkan jumlah kewajiban, terdapat risiko bahwa dokumen dapat digunakan atau diisi secara tidak sesuai dengan kehendak penanda tangan.
Karena itu, hukum memberikan persyaratan formal tertentu.
Konstruksi ini juga berkaitan dengan prinsip nemo tenetur se ipsum accusare dalam konteks yang sangat terbatas, yaitu kehati-hatian terhadap pernyataan seseorang yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum bagi dirinya sendiri. Meskipun adagium tersebut pada dasarnya berkembang dalam konteks hukum pidana, gagasan perlindungan terhadap seseorang dari konsekuensi yang lahir dari pernyataan dirinya sendiri dapat membantu menjelaskan rasionalitas kehati-hatian dalam norma ini. Adagium tersebut tidak boleh diperlakukan sebagai dasar langsung penerapan Pasal 1878.
Penafsiran Hukum
Penafsiran Gramatikal (Grammaticale Interpretatie)
Frasa “perikatan utang sepihak di bawah tangan” menunjukkan bahwa norma ditujukan pada dokumen privat yang memuat pernyataan kewajiban utang dari satu pihak.
Frasa “membayar sejumlah uang tunai atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu” menunjukkan objek kewajiban yang dapat dinilai secara ekonomis.
Frasa “harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri” menunjukkan persyaratan formal yang ketat.
Namun, norma memberikan alternatif melalui frasa “setidak-tidaknya, selain tanda tangan, haruslah ditulis dengan tangan si penanda tangan sendiri suatu tanda setuju” yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang.
Penafsiran Sistematis (Systematische Interpretatie)
Pasal 1878 harus dibaca dalam satu rangkaian dengan Pasal 1865 sampai dengan Pasal 1877 KUHPerdata.
Pasal 1875 mengatur kekuatan tulisan di bawah tangan yang diakui.
Pasal 1876 mengatur pengakuan atau penyangkalan tanda tangan.
Pasal 1877 mengatur pemeriksaan ketika tulisan atau tanda tangan disangkal.
Pasal 1878 kemudian memberikan formalitas khusus untuk jenis tulisan di bawah tangan tertentu, yaitu perikatan utang sepihak.
Penafsiran Teleologis (Teleologische Interpretatie)
Secara teleologis, norma bertujuan mencegah pihak yang menandatangani suatu dokumen dibebani kewajiban utang berdasarkan dokumen yang tidak memberikan indikasi yang memadai bahwa ia sendiri menyatakan jumlah kewajibannya.
Dengan demikian, formalitas tersebut mempunyai fungsi protektif dan preventif.
Penafsiran Restriktif terhadap Formalitas
Karena Pasal 1878 memberikan konsekuensi pembuktian yang khusus, penerapannya harus memperhatikan karakter dokumen yang menjadi objek norma.
Tidak setiap dokumen mengenai utang otomatis tunduk pada Pasal 1878. Harus dilihat apakah dokumen tersebut benar-benar merupakan perikatan utang sepihak di bawah tangan sebagaimana dimaksud dalam norma.
Analisis Komponen Norma
- “Perikatan utang sepihak”
Menunjuk kepada pernyataan kewajiban yang pada pokoknya membebani satu pihak untuk memenuhi prestasi tertentu. - “Di bawah tangan”
Dokumen dibuat tanpa bentuk akta otentik oleh pejabat umum. - “Untuk membayar sejumlah uang tunai”
Objek kewajiban berupa pembayaran sejumlah uang. - “Atau memberikan barang yang dapat dinilai dengan suatu harga tertentu”
Objek kewajiban juga dapat berupa barang yang mempunyai nilai ekonomis yang dapat ditentukan. - “Harus ditulis seluruhnya dengan tangan si penanda tangan sendiri”
Undang-undang menetapkan formalitas tulisan tangan sebagai bentuk perlindungan pembuktian. - “Setidak-tidaknya, selain tanda tangan”
Norma memberikan alternatif. Tidak selalu seluruh isi harus ditulis tangan apabila persyaratan minimum tertentu terpenuhi. - “Suatu tanda setuju”
Harus terdapat pernyataan tertulis yang menunjukkan persetujuan penanda tangan. - “Yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang”
Jumlah atau objek utang harus dapat diketahui secara jelas dari tulisan tangan penanda tangan. - “Jika hal ini tidak diindahkan”
Menunjukkan akibat hukum apabila formalitas tersebut tidak dipenuhi. - “Bila perikatan dipungkiri”
Konsekuensi pembuktian khusus muncul apabila perikatan tersebut disangkal. - “Hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan”
Dokumen tidak kehilangan seluruh nilai pembuktiannya, tetapi kekuatannya turun menjadi permulaan pembuktian dengan tulisan.
Perbedaan antara Keabsahan Perikatan dan Kekuatan Pembuktian
Ini merupakan salah satu aspek paling penting dalam memahami Pasal 1878.
Tidak terpenuhinya formalitas Pasal 1878 tidak serta-merta berarti utangnya tidak ada atau perjanjiannya otomatis batal.
Norma secara eksplisit berbicara mengenai:
“hanya dapat diterima sebagai suatu permulaan pembuktian dengan tulisan.”
Dengan demikian, konsekuensi utamanya berada pada hukum pembuktian, bukan secara otomatis pada keabsahan materiil perikatan.
Harus dibedakan:
validity of the obligation
dengan
probative value of the document.
Suatu utang dapat saja benar-benar ada, tetapi dokumen yang digunakan untuk membuktikannya tidak memenuhi formalitas Pasal 1878 sehingga kekuatan pembuktiannya menjadi terbatas.
Makna “Permulaan Pembuktian dengan Tulisan”
Permulaan pembuktian dengan tulisan merupakan posisi pembuktian yang belum cukup berdiri sendiri sebagai bukti lengkap, tetapi dapat menjadi dasar untuk memperkuat pembuktian melalui alat bukti lainnya.
Misalnya, A membuat surat pengakuan utang kepada B sebesar Rp500 juta, tetapi surat tersebut tidak ditulis tangan oleh A dan hanya ditandatangani.
Jika A kemudian menyangkal perikatan tersebut, dokumen tersebut, apabila memenuhi kondisi Pasal 1878, tidak otomatis mempunyai kekuatan sebagai bukti lengkap mengenai utang tersebut.
Namun, dokumen tersebut masih dapat menjadi permulaan pembuktian dengan tulisan yang dapat diperkuat dengan alat bukti lain.
Misalnya:
- bukti transfer;
- kuitansi;
- korespondensi;
- pesan elektronik;
- keterangan saksi;
- pengakuan sebagian;
- atau alat bukti lain yang relevan.
Pengecualian dalam Pasal 1878
Pasal 1878 secara eksplisit mengecualikan beberapa jenis dokumen.
Surat Andil dalam Utang Obligasi
Ketentuan formalitas tulisan tangan tidak berlaku terhadap surat andil dalam suatu utang obligasi.
Hal ini dapat dipahami karena instrumen tersebut memiliki karakteristik hukum dan mekanisme penerbitan tersendiri.
Perikatan Utang dalam Menjalankan Perusahaan
Ketentuan ini juga tidak berlaku terhadap perikatan utang yang dibuat debitur dalam menjalankan perusahaannya.
Pengecualian ini berkaitan dengan karakter hubungan bisnis yang pada umumnya melibatkan dokumentasi komersial, administrasi perusahaan, dan transaksi yang lebih kompleks.
Dengan demikian, formalitas khusus Pasal 1878 tidak dapat diterapkan secara otomatis kepada setiap dokumen utang dalam hubungan komersial.
Dokumen dengan Keterangan Berdasarkan Pasal 1874 dan 1874a
Pasal 1878 juga mengecualikan tulisan di bawah tangan yang dibubuhi keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1874 alinea kedua dan Pasal 1874a.
Hal ini menunjukkan bahwa hukum telah menyediakan mekanisme lain untuk memberikan kepastian terhadap identitas dan proses penandatanganan.
Keterkaitan dengan Pasal 1874 dan 1874a
Hubungan ketiga ketentuan ini penting.
Pasal 1874 mengatur karakter tulisan di bawah tangan dan mekanisme tertentu mengenai cap jempol.
Pasal 1874a memungkinkan adanya pernyataan pejabat mengenai identitas, penjelasan isi, dan proses penandatanganan.
Pasal 1878 kemudian memberikan pengecualian terhadap tulisan tertentu yang telah memperoleh keterangan sebagaimana dimaksud dalam kedua ketentuan tersebut.
Artinya, sistem KUHPerdata memberikan beberapa mekanisme untuk meningkatkan reliabilitas pembuktian dokumen privat.
Keterkaitan dengan Pasal 1865 dan Pasal 1866 KUHPerdata
Pasal 1865 menetapkan prinsip dasar:
pihak yang mengaku mempunyai hak atau mendalilkan suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya wajib membuktikannya.
Pasal 1866 kemudian menentukan jenis alat bukti.
Dalam konteks Pasal 1878, apabila dokumen utang hanya berkedudukan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan, pihak yang mendalilkan adanya utang harus mempertimbangkan alat bukti tambahan untuk membangun rangkaian pembuktian yang memadai.
Dengan demikian, prinsip actori incumbit probatio kembali relevan.
Implementasi dalam Praktik Litigasi
Misalnya, Penggugat mengajukan surat pengakuan utang Rp1 miliar.
Surat tersebut:
- dibuat dengan komputer;
- ditandatangani oleh Tergugat;
- tetapi tidak memuat tulisan tangan Tergugat mengenai jumlah utang.
Tergugat kemudian menyangkal perikatan tersebut.
Dalam keadaan demikian, perlu dianalisis apakah dokumen tersebut masuk dalam lingkup Pasal 1878 dan apakah pengecualian dalam pasal tersebut berlaku.
Apabila Pasal 1878 berlaku dan formalitasnya tidak dipenuhi, dokumen tersebut hanya mempunyai kedudukan sebagai permulaan pembuktian dengan tulisan.
Penggugat kemudian perlu memperkuatnya dengan alat bukti lain.
Implikasi bagi Advokat
Dalam perkara utang-piutang, advokat sebaiknya tidak hanya memeriksa:
“Apakah ada tanda tangan?”
Tetapi juga:
- Apakah dokumen merupakan perikatan utang sepihak?
- Apakah dibuat di bawah tangan?
- Apakah objeknya berupa uang atau barang bernilai tertentu?
- Apakah tulisan dibuat sendiri oleh penanda tangan?
- Apakah jumlah utang ditulis tangan oleh penanda tangan?
- Apakah terdapat pernyataan persetujuan mengenai jumlah utang?
- Apakah dokumen tersebut kemudian disangkal?
- Apakah terdapat pengecualian berdasarkan Pasal 1878?
- Bukti lain apa yang dapat memperkuat dokumen tersebut?
Pemeriksaan tersebut sangat penting karena persoalan formalitas dapat menentukan nilai pembuktian dokumen dalam persidangan.
Permasalahan yang Sering Timbul
Salah satu kekeliruan adalah menganggap:
“Tidak memenuhi Pasal 1878 berarti utangnya batal.”
Konstruksi tersebut terlalu jauh.
Pasal 1878 pada dasarnya menentukan konsekuensi pembuktian apabila perikatan dipungkiri.
Kekeliruan lain adalah menganggap dokumen yang hanya menjadi permulaan pembuktian dengan tulisan tidak mempunyai nilai pembuktian sama sekali.
Hal tersebut juga tidak tepat.
Dokumen tersebut tetap mempunyai nilai sebagai bagian dari konstruksi pembuktian, tetapi memerlukan dukungan alat bukti lainnya.
Contoh Kasus
A meminjam uang Rp300 juta dari B.
B kemudian membuat surat pengakuan utang menggunakan komputer. A menandatangani surat tersebut, tetapi seluruh isi surat, termasuk jumlah Rp300 juta, tidak ditulis dengan tangan A.
Ketika B menggugat A, A menyangkal adanya utang.
Dalam kondisi tersebut, apabila Pasal 1878 berlaku dan tidak terdapat pengecualian, surat tersebut tidak otomatis menjadi bukti lengkap mengenai utang.
Namun, B masih dapat mengajukan:
- bukti transfer Rp300 juta kepada A;
- percakapan yang menunjukkan pengakuan A;
- kuitansi;
- saksi yang mengetahui penyerahan uang; atau
- alat bukti lainnya.
Apabila keseluruhan bukti tersebut saling bersesuaian, posisi pembuktian B dapat menjadi jauh lebih kuat.
Asas-Asas Hukum yang Berkaitan
Actori incumbit probatio
Pihak yang mendalilkan hak atau fakta sebagai dasar tuntutan pada prinsipnya memikul kewajiban pembuktian.
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
Tidak seorang pun seharusnya memperoleh keuntungan dengan mendasarkan diri pada perbuatan tercela yang dilakukannya sendiri. Adagium ini dapat relevan secara terbatas apabila sengketa menyangkut manipulasi atau penyalahgunaan dokumen, tetapi bukan merupakan dasar langsung Pasal 1878.
Pacta sunt servanda
Perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihak. Namun, prinsip ini berkaitan dengan kekuatan mengikat perjanjian, sedangkan Pasal 1878 terutama mengatur kekuatan pembuktian dokumen tertentu. Keduanya tidak boleh dicampuradukkan.
Forma dat esse rei
Bentuk dapat menentukan konsekuensi hukum tertentu. Dalam konteks Pasal 1878, formalitas tulisan tangan terutama berpengaruh terhadap probative force, bukan otomatis terhadap eksistensi perikatan.
Penutup
Pasal 1878 KUHPerdata memberikan perlindungan khusus dalam pembuktian perikatan utang sepihak di bawah tangan dengan mensyaratkan adanya tulisan tangan penanda tangan mengenai keseluruhan dokumen atau setidak-tidaknya pernyataan persetujuan yang menyebut jumlah uang atau banyaknya barang yang terutang.
Konstruksi normanya dapat diringkas:
Perikatan utang sepihak → dibuat di bawah tangan → memenuhi formalitas tulisan tangan → memiliki posisi pembuktian tertentu → jika formalitas tidak dipenuhi dan perikatan disangkal → dokumen hanya menjadi permulaan pembuktian dengan tulisan → dapat diperkuat dengan alat bukti lain.
Hal yang paling penting adalah membedakan keabsahan perikatan dari kekuatan pembuktian dokumen. Pasal 1878 terutama memberikan konsekuensi pada aspek pembuktian.
Dengan demikian, norma ini pada hakikatnya merupakan instrumen proteksi dan kehati-hatian dalam pembentukan bukti utang, bukan ketentuan yang secara otomatis menentukan ada atau tidaknya utang.
Dalam praktik litigasi, pertanyaan yang tepat bukan sekadar “apakah surat utang tersebut ditandatangani?”, tetapi “apakah surat tersebut memenuhi formalitas pembuktian yang ditentukan Pasal 1878, apakah terdapat pengecualian, dan apabila formalitas tidak terpenuhi, bukti apa yang dapat melengkapi permulaan pembuktian tersebut?”
