Pasal 128 Herziene Indonesisch Reglement menyatakan:
(1) Keputusan hakim yang dijatuhkan dengan keputusan tanpa kehadiran, tidak boleh dijalankan sebelum lewat empat belas hari sesudah pemberitahuan tersebut pada pasal 125.
(2) Jika sangat perlu, atas permintaan penggugat, entah permintaan lisan entah permintaan tertulis, ketua boleh memerintahkan supaya keputusan hakim itu dilaksanakan sebelum lewat jangka waktu itu, entah dalam keputusan itu, sentah sesudah keputusan itu dijatuhkan. (RV. 82.)
Penjelasan:
Pasal 128 HIR mengatur mengenai pelaksanaan putusan verstek (verstekvonnis), yaitu putusan yang dijatuhkan terhadap tergugat yang tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah dan patut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 125 HIR. Secara prinsip, putusan verstek tidak dapat langsung dieksekusi setelah dijatuhkan. Hukum memberikan masa tunggu selama empat belas hari sejak putusan tersebut diberitahukan kepada tergugat yang kalah.
Masa tunggu tersebut merupakan periode perlindungan hukum yang diberikan kepada tergugat untuk mempertimbangkan penggunaan upaya hukum verzet (opposition against default judgment), yakni perlawanan terhadap putusan verstek. Dengan demikian, Pasal 128 ayat (1) HIR pada hakikatnya menciptakan suatu cooling-off period dalam hukum acara perdata. Selama tenggang waktu tersebut, tergugat masih memiliki kesempatan untuk mengaktifkan kembali proses pemeriksaan perkara melalui mekanisme verzet.
Namun demikian, Pasal 128 ayat (2) HIR memberikan pengecualian. Dalam keadaan yang sangat mendesak (dringende omstandigheden), ketua pengadilan dapat memerintahkan agar putusan verstek dilaksanakan sebelum berakhirnya tenggang waktu empat belas hari tersebut. Kewenangan tersebut dapat diberikan berdasarkan permohonan penggugat baik secara lisan maupun tertulis, dan dapat dicantumkan dalam putusan verstek ataupun ditetapkan setelah putusan dijatuhkan.
Secara konseptual, norma ini mencerminkan upaya pembentuk peraturan untuk menyeimbangkan dua kepentingan yang saling berhadapan, yaitu perlindungan hak tergugat untuk mengajukan verzet dan perlindungan kepentingan penggugat agar tidak mengalami kerugian yang lebih besar akibat penundaan pelaksanaan putusan.
Ratio Legis:
Terdapat beberapa ratio legis yang mendasari Pasal 128 HIR.
- Pertama, memberikan perlindungan kepada tergugat yang tidak hadir agar tetap memiliki kesempatan menggunakan haknya untuk mengajukan verzet sebelum putusan dieksekusi.
- Kedua, mencegah timbulnya kerugian yang tidak dapat dipulihkan (irreparable harm) apabila putusan verstek langsung dilaksanakan dan kemudian dibatalkan melalui verzet.
- Ketiga, menjaga keseimbangan antara kepastian hukum dan perlindungan hak prosedural para pihak.
- Keempat, memberikan fleksibilitas kepada pengadilan untuk melindungi kepentingan penggugat dalam keadaan yang benar-benar mendesak.
- Kelima, menjamin bahwa pelaksanaan putusan tidak berubah menjadi instrumen yang merampas hak pembelaan tergugat.
Dengan demikian, ratio legis utama Pasal 128 HIR adalah perlindungan hak untuk melakukan verzet tanpa mengabaikan kebutuhan akan efektivitas pelaksanaan putusan.
Hubungan dengan Pasal Lain:
Pasal 128 HIR memiliki keterkaitan erat dengan:
- Pasal 125 HIR, yang mengatur syarat dijatuhkannya putusan verstek.
- Pasal 129 HIR, yang mengatur tata cara pengajuan verzet terhadap putusan verstek.
Secara sistematis, Pasal 125 HIR mengatur lahirnya putusan verstek, Pasal 128 HIR mengatur penundaan pelaksanaannya, sedangkan Pasal 129 HIR mengatur upaya hukum yang dapat digunakan untuk melawannya. Ketiga pasal tersebut membentuk satu kesatuan sistem perlindungan hukum terhadap pihak yang tidak hadir dalam persidangan.
Contoh Kasus Penerapan:
Kasus Utang Piutang
A menggugat B atas utang sebesar Rp500.000.000. B telah dipanggil secara sah namun tidak hadir sehingga pengadilan menjatuhkan putusan verstek yang mengabulkan gugatan A. Meskipun demikian, A tidak dapat langsung meminta eksekusi terhadap aset B. Ia harus menunggu empat belas hari sejak putusan diberitahukan kepada B. Selama masa tersebut, B masih memiliki hak untuk mengajukan verzet.
Kasus Pengosongan Bangunan
A memperoleh putusan verstek yang memerintahkan B mengosongkan sebuah bangunan komersial. A dapat membuktikan bahwa setiap hari keterlambatan pengosongan menyebabkan kerugian ekonomi yang signifikan karena terdapat kontrak sewa baru yang akan segera berjalan. Dalam keadaan demikian, A dapat meminta kepada ketua pengadilan agar putusan dilaksanakan sebelum tenggang waktu empat belas hari berakhir. Apabila alasan tersebut dianggap cukup mendesak, ketua pengadilan dapat memberikan izin pelaksanaan lebih awal.
Kasus Barang Mudah Rusak
A menggugat B terkait penguasaan sejumlah komoditas pertanian yang mudah rusak. B tidak hadir dan dijatuhi putusan verstek. Apabila menunggu empat belas hari akan menyebabkan barang kehilangan nilai ekonominya secara signifikan, penggugat dapat meminta pelaksanaan segera berdasarkan Pasal 128 ayat (2) HIR.
Kesimpulan:
Pasal 128 HIR merupakan norma yang berfungsi menjaga keseimbangan antara efektivitas pelaksanaan putusan verstek dan perlindungan hak tergugat untuk mengajukan verzet. Oleh karena itu, putusan verstek pada prinsipnya tidak boleh dieksekusi sebelum lewat empat belas hari sejak pemberitahuan kepada tergugat. Namun, dalam keadaan yang sangat mendesak, hukum memberikan kewenangan kepada ketua pengadilan untuk mempercepat pelaksanaan putusan demi melindungi kepentingan yang lebih besar. Dengan demikian, Pasal 128 HIR merupakan manifestasi prinsip due process of law, fair trial, dan rechtszekerheid dalam hukum acara perdata Indonesia.
Terminologi Hukum:
- Beberapa istilah yang berkaitan dengan Pasal 128 HIR antara lain:
- Verstekvonnis: Putusan verstek atau default judgment.
- Verzet: Perlawanan terhadap putusan verstek (opposition to default judgment).
- Tenuitvoerlegging: Pelaksanaan atau eksekusi putusan.
- Uitvoerbaarverklaring: Pernyataan bahwa putusan dapat dilaksanakan.
- Dringende omstandigheden: Keadaan yang mendesak.
- Default Judgment: Putusan yang dijatuhkan karena ketidakhadiran tergugat.
- Stay of Execution: Penundaan pelaksanaan putusan.
- Procedural Safeguard: Perlindungan prosedural terhadap hak para pihak.
Asas-Asas Hukum yang Terkait:
- Audi Alteram Partem: “Dengarkan pula pihak yang lain.” Meskipun tergugat tidak hadir, hukum tetap memberikan kesempatan untuk membela diri melalui mekanisme verzet.
- Nemo Debet Inauditus Damnari: “Tidak seorang pun boleh dirugikan tanpa terlebih dahulu didengar.” Pasal 128 HIR merupakan perpanjangan dari asas ini setelah putusan verstek dijatuhkan.
- Due Process of Law: Hak setiap pihak untuk memperoleh proses hukum yang adil tetap dijamin melalui tenggang waktu empat belas hari.
- Rechtszekerheid: Kepastian hukum tercermin dari adanya batas waktu yang jelas sebelum putusan dapat dieksekusi.
- Fair Trial Principle: Hak atas pemeriksaan yang adil tidak berakhir hanya karena tergugat tidak hadir pada sidang pertama.
- Salus Populi Suprema Lex Esto: Kepentingan hukum yang lebih besar harus dilindungi. Asas ini tercermin dalam kewenangan hakim mempercepat pelaksanaan putusan apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak.
