Penjelasan Pasal 45 KUHP: Korporasi Sebagai Subjek Tindak Pidana
Pasal 45 KUHP menyatakan: Penjelasan: Pasal 45 Kitab Undang Undang Hukum Pidana menegaskan pengakuan korporasi sebagai subjek tindak pidana, yang…
Read More
Penjelasan Pasal 44 KUHP: Alasan Pemaaf karena Perintah Jabatan Tanpa Wewenang
Pasal 44 KUHP menyatakan: Perintah jabatan yang diberikan tanpa wewenang tidak mengakibatkan hapusnya pidana, kecuali jika orang yang diperintahkan dengan…
Penjelasan Pasal 43 KUHP: Alasan Pemaaf karena Pembelaan Terpaksa (Noodweer)
Pasal 43 KUHP menyatakan: Setiap Orang yang melakukan pembelaan terpaksa yang melampaui batas yang langsung disebabkan keguncangan jiwa yang hebat…
Penjelasan Pasal 42 KUHP: Alasan Pemaaf karena Daya Paksa (Overmacht)
Pasal 42 KUHP menyatakan: Setiap Orang yang melakukan Tindak Pidana tidak dipidana karena: a. dipaksa oleh kekuatan yang tidak dapat…
Penjelasan Pasal 41 KUHP: Mekanisme Penanganan Anak yang Belum Berumur 12 Tahun
Pasal 41 KUHP menyatakan: Dalam hal anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun melakukan atau diduga melakukan Tindak Pidana,…
PenjelasanPasal 40 KUHP: Alasan Pemaaf terhadap Anak yang Belum Berumur 12 Tahun
Pasal 40 KUHP menyatakan: Pertanggungjawaban pidana tidak dapat dikenakan terhadap anak yang pada waktu melakukan Tindak Pidana belum berumur 12…
Penjelasan Pasal 39 KUHP: Tindakan terhadap Pelaku Tindak Pidana dengan Disabilitas Mental Tertentu
Pasal 39 KUHP menyatakan: Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental yang dalam keadaan kekambuhan akut…
Penjelasan Pasal 38 KUHP: Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh Penyandang Disabilitas Mental dan Intelektual
Pasal 38 KUHP menyatakan: Setiap Orang yang pada waktu melakukan Tindak Pidana menyandang disabilitas mental dan/atau disabilitas intelektual dapat dikurangi…
Pasal 21 KUHAP: Peraturan Pemerintah tentang Penyelidikan
Pasal 21 KUHAP menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam…
Pasal 20 KUHAP: Koordinasi, Pengawasan, dan Pengecualian Kewenangan Penyelidikan
Pasal 20 KUHAP menyatakan: (1) Dalam melaksanakan tugas Penyelidikan, Penyelidik dikoordinasikan, diawasi, dan diberi petunjuk oleh Penyidik Polri. (2) Ketentuan…
Pasal 19 KUHAP: Gelar Perkara Terhadap Hasil Penyelidikan
Pasal 19 KUHAP menyatakan: (1) Gelar perkara terhadap hasil Penyelidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilaksanakan oleh Penyidik…
Pasal 18 KUHAP: Pelaporan Hasil Penyelidikan
Pasal 18 KUHAP menyatakan: (1) Penyelidik wajib membuat laporan hasil Penyelidikan secara tertulis kepada Penyidik. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada…