Pasal 4 KHI: Keabsahan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional
Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum Islam sesuai dengan pasal 2 ayat (1)…
Read More
Pasal 3 KHI: Tujuan Perkawinan dalam Islam
Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Penjelasan: Pasal…
Pasal 2 KHI: Perkawinan sebagai Mitsāqan Ghalīẓan
Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Perkawinan menurut hukun Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau mitssaqan ghalidzan…
Pasal 1 KHI: Terminologi Fundamental dalam Kompilasi Hukum Islam
Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam menyatakan: Yang dimaksud dengan: a. Peminangan ialah kegiatan kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan…
Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Anggaran Dasar sebagai Konstitusi Internal Perseroan Terbatas
Pasal 15 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: (1) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat…
Pasal 14 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Perbuatan Hukum Direksi/Komisaris Sebelum PT Memperoleh Status Badan Hukum
Pasal 14 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: (1) Perbuatan hukum atas nama Perseroan yang belum memperoleh…
Pasal 13 UU Nomor 40 Tahun 2007: Pengambilalihan Perbuatan Hukum Pra-Pendirian Perseroan
Pasal 13 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: (1) Perbuatan hukum yang dilakukan calon pendiri untuk kepentingan…
Pasal 12 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Kepemilikan Saham Calon Pendiri Perusahaan
Pasal 12 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: (1) Perbuatan hukum yang berkaitan dengan kepemilikan saham dan…
Pasal 11 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas: Pengesahan Perseroan Terbatas di Daerah yang Belum Memiliki Jaringan Elektronik
Pasal 11 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas menyatakan: Ketentuan lebih lanjut mengenai pengajuan permohonan untuk memperoleh Keputusan…
Pasal 166 KUHP: Pengertian Anak Kunci Palsu dalam Hukum Pidana
Pasal 166 KUHP menyatakan: Anak Kunci Palsu adalah anak kunci duplikat termasuk juga segala perkakas, sistem elektronik, atau yang disamakan…
Pasal 26 KUHAP: Kewenangan Penyidik dalam Memanggil Tersangka dan Saksi
Pasal 26 KUHAP menyatakan: (1) Penyidik berwenang memanggil Tersangka dan/atau Saksi untuk dilakukan pemeriksaan. (2) Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat…
Pasal 499 Burgerlijk Wetboek: Pengertian Benda sebagai Objek Hak Milik dalam Hukum Perdata
Pasal 499 Burgerlijk Wetboek menyatakan: Menurut Undang-undang, barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi obyek dari hak…
Pasal 121 Herzien Inlandsch Reglement: Prosedur Pendaftaran Gugatan, Penetapan Hari Sidang, dan Pemanggilan Para Pihak dalam Perkara Perdata
Pasal 121 Herzien Inlandsch Reglement menyatakan: (1) Sesudah surat tuntutan yang diajukan itu atau catatan yang dibuat itu didaftarkan oleh…