Skip to content
10 November 2026
  • Hukum Pidana
  • Hukum Acara Pidana
  • Hukum Perdata
  • Hukum Acara Perdata
  • Hukum Pembuktian
  • Hukum Perikatan
  • Hukum Perusahaan
  • Hukum Investasi
  • Hukum Kekayaan Intelektual
  • Hukum Pertanahan
  • Hukum Properti

Lawyer Ahdan Ramdani

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan | Kota Bandung, Indonesia

  • Hukum Pidana
  • Hukum Acara Pidana
  • Hukum Perdata
  • Hukum Acara Perdata
  • Hukum Pembuktian
  • Hukum Perikatan
  • Hukum Perusahaan
  • Hukum Investasi
  • Hukum Kekayaan Intelektual
  • Hukum Pertanahan
  • Hukum Properti
  • Home
  • Hukum Acara Pidana

Hukum Acara Pidana

  • Hukum Acara Pidana

Pasal 118 KUHAP: Kewenangan Penyidik Melakukan Penyitaan untuk Kepentingan Penyidikan

Lawyer Ahdan Ramdani1 minggu ago4 hari ago018 mins

1. Pendahuluan Dalam proses penegakan hukum pidana, penyidik tidak hanya bertugas mencari dan mengumpulkan alat bukti, tetapi juga memastikan agar…

Read More
  • Hukum Acara Pidana

Pasal 117 KUHAP: Kewenangan Penggeledahan Pakaian dan Badan Tersangka pada Saat Penangkapan

Lawyer Ahdan Ramdani2 minggu ago1 minggu ago029 mins

1. Pendahuluan Penangkapan merupakan salah satu tindakan hukum dalam proses penegakan hukum pidana yang membatasi kebebasan seseorang untuk kepentingan penyidikan….

Read More
  • Hukum Acara Pidana

Pasal 116 KUHAP: Prosedur Penggeledahan Rumah atau Bangunan di Luar Daerah Hukum Penyidik

Lawyer Ahdan Ramdani2 minggu ago022 mins

Pendahuluan Penggeledahan rumah atau bangunan merupakan tindakan dalam proses penyidikan yang dapat menyentuh hak atas privasi, keamanan, dan penguasaan seseorang…

Read More
  • Hukum Acara Pidana

Pasal 115 KUHAP: Larangan Penggeledahan di Ruang Sidang, Tempat Ibadah, dan Upacara Keagamaan

Lawyer Ahdan Ramdani3 minggu ago2 minggu ago021 mins

Pendahuluan Penggeledahan merupakan salah satu tindakan dalam proses penegakan hukum pidana yang dapat membatasi hak dan kebebasan seseorang. Oleh karena…

Read More
  • Hukum Acara Pidana

Pasal 114 KUHAP: Tata Cara Penggeledahan Rumah, Kehadiran Saksi, dan Berita Acara Penggeledahan

Lawyer Ahdan Ramdani3 minggu ago2 minggu ago032 mins

Pendahuluan Penggeledahan merupakan tindakan hukum dalam proses penyidikan yang dapat membatasi hak seseorang atas ruang privat dan tempat tinggalnya. Oleh…

Read More
  • Hukum Acara Pidana

Pasal 113 KUHAP: Izin Penggeledahan, Keadaan Mendesak, dan Akibat Hukum Penolakan Persetujuan

Lawyer Ahdan Ramdani4 minggu ago3 minggu ago026 mins

Pasal 113 KUHAP menyatakan: (1) Sebelum melakukan Penggeledahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112, Penyidik mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan…

Read More
  • Hukum Acara Pidana

Pasal 112 KUHAP: Ruang Lingkup Penggeledahan untuk Kepentingan Penyidikan

Lawyer Ahdan Ramdani1 bulan ago3 minggu ago028 mins

Pasal 112 KUHAP menyatakan: “Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik dapat melakukan Penggeledahan terhadap: a. rumah atau bangunan;b. pakaian;c. badan;d. alat transportasi;e….

Read More
  • Hukum Acara Pidana

Pasal 111 KUHAP: Pembantaran Penahanan terhadap Tersangka atau Terdakwa yang Dirawat di Rumah Sakit

Lawyer Ahdan Ramdani1 bulan ago1 bulan ago028 mins

Pasal 111 KUHAP menyatakan: (1) Apabila pada masa Penahanan Tersangka atau Terdakwa di tahap Penyidikan, Penuntutan, dan/atau pemeriksaan di sidang…

Read More
  • Hukum Acara Pidana

Pasal 110 KUHAP: Penangguhan Penahanan dengan Jaminan Uang atau Jaminan Orang

Lawyer Ahdan Ramdani1 bulan ago025 mins

Pasal 110 KUHAP menyatakan: (1) Atas permintaan Tersangka atau Terdakwa, penangguhan Penahanan dapat diberikan oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim…

Read More
  • Hukum Acara Pidana

Pasal 109 KUHAP: Ganti Rugi atas Penahanan yang Tidak Sah dan Batas Maksimum Masa Penahanan

Lawyer Ahdan Ramdani1 bulan ago025 mins

Pasal 109 KUHAP menyatakan: (1) Dalam hal Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 106 atau perpanjangan Penahanan…

Read More
  • Hukum Acara Pidana

Pasal 108 KUHAP: Jenis, Pelaksanaan, Pengurangan Masa Pidana, dan Pengalihan Penahanan

Lawyer Ahdan Ramdani1 bulan ago1 bulan ago025 mins

Pasal 108 KUHAP menyatakan: (1) Jenis Penahanan terdiri atas: a. penahanan rumah tahanan negara;b. penahanan rumah; danc. penahanan kota. (2)…

Read More
  • Hukum Acara Pidana

Pasal 107 KUHAP: Perpanjangan Kembali Jangka Waktu Penahanan Berdasarkan Alasan Khusus

Lawyer Ahdan Ramdani1 bulan ago027 mins

Pasal 107 KUHAP menyatakan: (1) Jangka waktu Penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 102 sampai dengan Pasal 106 dapat diperpanjang kembali…

Read More
  • Hukum Acara Pidana

Pasal 106 KUHAP: Penahanan pada Tahap Pemeriksaan Kasasi di Mahkamah Agung

Lawyer Ahdan Ramdani1 bulan ago1 bulan ago021 mins

Pasal 106 KUHAP menyatakan: (1) Untuk kepentingan pemeriksaan kasasi, Hakim agung berwenang mengeluarkan penetapan Penahanan untuk jangka waktu paling lama…

Read More
  • 1
  • 2
  • 3
  • …
  • 11

Lawyer Ahdan Ramdani

Konsultasi & Layanan Hukum

Hukum Hibah

  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Pengembalian Objek Hibah Kepada Penghibah

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Hak Penghibah untuk Menguasai Uang dalam Objek Hibah

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Hibah Batal Jika Terdapat Syarat Pelunasan Hutang

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Hak Penghibah untuk Menikmati Hasil Objek Hibah

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Larangan Retensi (Menahan) Hak Milik Objek Hibah

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Syarat Keberadaan Objek Hibah

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Perdata - Hibah
  • Hukum Perdata - Hibah

Definisi dan Unsur-unsur Hibah

1 bulan ago1 bulan ago

Hukum Hak Tanggungan

  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 30 dan 31 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Ketentuan Penutup dan Mulai Berlakunya Undang-Undang Hak Tanggungan

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 29 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pencabutan Ketentuan Hypotheek dan Credietverband

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 28 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Ketentuan Pelaksanaan Undang-undang Hak Tanggungan

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 27 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Penerapan Hak Tanggungan pada Rumah Susun dan Satuan Rumah Susun

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 26 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Penerapan Eksekusi Hypotheek sebagai Ketentuan Peralihan dalam Hak Tanggungan

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Keberlakuan Peraturan Sebelumnya Hingga Ada Aturan Pelaksanaan Baru

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 24 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Ketentuan Peralihan Hak Tanggungan

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 23 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Sanksi Administratif bagi Pejabat dalam Pelaksanaan Hak Tanggungan

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Prosedur Pencoretan dan Hapusnya Hak Tanggungan

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 21 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Kedudukan Pemegang Hak Tanggungan Jika Pemberi Hak Tanggungan Dinyatakan Pailit

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 20 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pelaksanaan Eksekusi Hak Tanggungan

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 19 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pembersihan Obyek Hak Tanggungan

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 18 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Alasan dan Akibat Hapusnya Hak Tanggungan

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 17 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Bentuk dan Tata Cara Pemberian Hak Tanggungan

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Peralihan Hak Tanggungan dan Pendaftarannya

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 15 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Surat Kuasa Membebankan Hak Tanggungan

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 14 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Sertipikat Hak Tanggungan sebagai Bukti dan Alat Eksekusi

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 13 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pendaftaran Hak Tanggungan di Kantor Pertanahan

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 12 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Larangan Pemegang Hak Tanggungan Memiliki Objek Jaminan Secara Langsung

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 11 ayat (2) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Janji-Janji dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Unsur Wajib dalam Akta Pemberian Hak Tanggungan (APHT)

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 10 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pemberian Hak Tanggungan

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 9 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pemegang Hak Tanggungan

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 8 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Pemberi dan Pemegang Hak Tanggungan

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 7 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Hak Tanggungan Bersifat Droit de Suite

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 6 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Hak Eksekusi Pemegang Hak Tanggungan Pertama

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 5 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan: Peringkat Hak Tanggungan

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Objek yang Dapat Dibebani Hak Tanggungan

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Ruang Lingkup Utang yang Dijamin

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Asas Tidak Dapat Dibagi-Bagi

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan
  • Hukum Jaminan - Hak Tanggungan

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan: Aturan Umum

1 bulan ago1 bulan ago

Hukum Jaminan Fidusia

  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Penutup dalam Undang-Undang Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pembentukan Kantor Pendaftaran Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Keberlakuan Peraturan Fidusia Sebelum dan Sesudah Undang-undang Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Ketentuan Peralihan dalam Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Sanksi Pidana atas Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Tanpa Izin

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Sanksi Pidana atas Pemalsuan dan Keterangan Menyesatkan dalam Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengaturan Tentang Hasil Eksekusi Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Larangan Pactum Commissorium dalam Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Larangan Klausa Eksekusi yang Menyimpang dalam Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Eksekusi Objek Fidusia yang Berupa Benda Perdagangan atau Efek

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kewajiban Pemberi Fidusia dalam Eksekusi Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Eksekusi Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Prioritas Pendaftaran Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Hak Didahulukan Penerima Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Mekanisme Hapusnya Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Hapusnya Jaminan Fidusia: Sebab, Akibat, dan Prosedur Pencatatannya

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Batas Tanggung Jawab Penerima Fidusia atas Tindakan Pemberi Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pembatasan Penggunaan Objek Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Perlindungan Pembeli atas Persediaan Barang Dagangan Berstatus Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengaturan Pengalihan Objek Jaminan Fidusia Berupa Persediaan Barang Dagangan

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Hak Jaminan Fidusia Atas Objek yang Dikuasai Oleh Pihak Ketiga

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengalihan Jaminan Fidusia Kepada Kreditur Baru

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Keterbukaan Informasi Objek Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Larangan Fidusia Ulang Atas Objek Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pencatatan dan Pernyataan Perubahan dalam Sertifikat Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kekuatan Eksekutorial Sertifikat Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Penerbitan Sertifikat Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pendaftaran Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Kewajiban Pendaftaran Objek Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Cakupan Objek Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Fleksibilitas Objek Jaminan dalam Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pemberian Jaminan Fidusia kepada Banyak Penerima atau Kuasa

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Jenis-Jenis Utang yang Dapat Dijamin dengan Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Unsur-unsur Wajib dalam Akta Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Ketentuan Akta Jaminan Fidusia dan Biaya Pembuatannya

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Perjanjian Pokok dan Perjanjian Ikutan dalam Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Pengecualian Penerapan Undang-undang Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Ruang Lingkup Penerapan Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Fidusia
  • Hukum Jaminan - Fidusia

Beberapa Definisi Penting dalam Jaminan Fidusia

1 bulan ago1 bulan ago

Hukum Gadai

  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penghapusan Ketentuan Pasal 1161 KUH Perdata

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1160 KUH Perdata Tentang Prinsip Gadai yang Tidak Dapat Dibagi-Bagi

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1159 KUH Perdata Tentang Hak Kreditur untuk Menahan Barang Gadai hingga Seluruh Utang Lunas

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1158 KUH Perdata Tentang Pengaturan Gadai atas Piutang dan Pemanfaatan Bunganya

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1157 KUH Perdata Tentang Tanggung Jawab Kreditur dan Kewajiban Debitur dalam Perjanjian Gadai

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1156 KUH Perdata Tentang Peran Hakim dalam Eksekusi Objek Gadai

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1155 KUH Perdata Tentang Eksekusi Objek Gadai

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1154 KUH Perdata Tentang Larangan Pengalihan Otomatis Objek Gadai

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1153 KUH Perdata Tentang Hak Gadai atas Benda Bergerak Tak Berwujud

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1152 bis KUH Perdata Tentang Hak Gadai atas Surat Tunjuk

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1152 KUH Perdata Tentang Hak Gadai atas Benda Bergerak yang Berwujud

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1151 KUH Perdata Tentang Pembuktian Perjanjian Gadai

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Gadai
  • Hukum Jaminan - Gadai

Penjelasan Pasal 1150 KUH Perdata Tentang Hak Gadai (Pandrecht atau Right of Pledge)

1 bulan ago1 bulan ago

Hukum Hipotek

  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1171 KUHPerdata: Formalitas, Mekanisme Paksa, dan Perlindungan Hukum dalam Pemberian Hipotek

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1170 KUHPerdata: Hipotek atas Harta Milik Pihak yang Memiliki Kapasitas Hukum Terbatas

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1169 KUHPerdata: Batasan Hipotek atas Hak Bersyarat

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1168 KUHPerdata: Kewenangan dalam Pembebanan Hipotek

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1167 KUHPerdata: Hipotek dan Batasannya

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1166 KUHPerdata: Hipotek atas Benda Bersama

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1165 KUHPerdata: Perbaikan dan Penambahan Objek Hipotek

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1164 KUHPerdata: Objek yang Dapat Dibebani Hipotek

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1163 KUHPerdata: Asas Tidak Dapat Dibagi-bagi dalam Hipotek

1 bulan ago1 bulan ago
  • Hukum Jaminan - Hipotek
  • Hukum Jaminan - Hipotek

Pasal 1162 KUHPerdata: Pengertian Hipotek

1 bulan ago1 bulan ago
free HitCounter

Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan

Kantor Wilayah Bandung

Alamat Kantor:

Komplek Perumahan Margahayu Raya, Blok A3, Jalan Uranus Utama 2 Nomor 26, Kelurahan Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 40286

Kantor Wilayah Garut

Alamat Kantor:

Komplek Perumahan Pepabri Cipanas, Blok E, Jalan Pepabri Nomor 27, Desa Langensari, Kecamatan Tarogong Kaler, Kabupaten Garut, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos 44151

Hubungi Kami

WhatsApp: +6285706571577

Email: ahdanramdani@gmail.com

Website dan Media Sosial

  • www.lawyer-ahdanramdani.com
  • www.facebook.com/ahdanthelawyer
  • www.instagram.com/ahdanthelawyer
  • www.x.com/ahdanthelawyer
  • www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
  • www.threads.net/@ahdanthelawyer
  • www.youtube.com/@ahdanthelawyer
Lawyer Ahdan Ramdani - The Lawyer You Can Trust | All Rights Reserved 2024. Powered By BlazeThemes.
  • Hukum Pidana
  • Hukum Acara Pidana
  • Hukum Perdata
  • Hukum Acara Perdata
  • Hukum Pembuktian
  • Hukum Perikatan
  • Hukum Perusahaan
  • Hukum Investasi
  • Hukum Kekayaan Intelektual
  • Hukum Pertanahan
  • Hukum Properti