Pasal 1888 KUHPerdata menyatakan:
Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.
Pendahuluan
Pasal 1888 KUHPerdata menetapkan prinsip fundamental dalam hukum pembuktian perdata bahwa kekuatan pembuktian suatu tulisan pada dasarnya terletak pada akta aslinya. Salinan (copy) dan kutipan (extract) pada prinsipnya tidak berdiri sendiri sebagai sumber utama kekuatan pembuktian apabila dokumen asli masih tersedia.
Ketentuan ini menempatkan akta asli sebagai sumber autentikasi utama dan salinan sebagai representasi yang nilai pembuktiannya bergantung pada kesesuaiannya dengan dokumen asli.
Dengan demikian, Pasal 1888 mengandung prinsip yang sederhana tetapi sangat penting:
original document prevails over its copy.
Dalam praktik litigasi, prinsip ini relevan ketika terdapat perbedaan antara dokumen asli dan salinan, ketika keaslian dokumen dipersoalkan, atau ketika salah satu pihak hanya mengajukan fotokopi tanpa dapat menunjukkan dokumen aslinya.
Makna Normatif Pasal
Norma Pasal 1888 dapat dipahami melalui tiga proposisi utama.
Pertama, kekuatan pembuktian tulisan berada pada akta asli.
Kedua, salinan dan kutipan hanya dapat dipercaya sepanjang sesuai dengan akta asli.
Ketiga, akta asli dapat diperintahkan untuk ditunjukkan apabila diperlukan untuk melakukan verifikasi.
Dengan demikian, norma ini membangun suatu hubungan hierarkis:
akta asli → sumber utama pembuktian;
salinan/kutipan → bergantung pada kesesuaian dengan akta asli.
Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Ratio legis Pasal 1888 adalah menjaga integritas, keaslian, dan reliabilitas alat bukti tertulis.
Jika salinan dapat diperlakukan sepenuhnya sama dengan dokumen asli tanpa mekanisme verifikasi, terdapat risiko:
- perubahan isi;
- pemalsuan;
- penghilangan bagian tertentu;
- kesalahan penyalinan;
- manipulasi konteks; atau
- penggunaan salinan yang tidak lengkap.
Karena itu, hukum memberikan posisi utama kepada dokumen asli.
Prinsip ini dapat dikaitkan dengan adagium:
Quod non est in actis, non est in mundo
Secara umum berarti, “apa yang tidak terdapat dalam berkas perkara, dianggap tidak ada dalam dunia hukum.” Adagium ini sebenarnya lebih berkaitan dengan pentingnya apa yang tercatat dalam proses peradilan, sehingga tidak boleh digunakan secara harfiah untuk menyamakan seluruh persoalan dokumen asli dengan dokumen dalam berkas perkara.
Adagium yang lebih relevan untuk argumentasi Pasal 1888 adalah prinsip best evidence, yaitu bukti yang paling langsung dan paling dapat diandalkan semestinya didahulukan ketika tersedia.
Penafsiran Hukum
Penafsiran Gramatikal (Grammaticale Interpretatie)
Frasa “kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya” menunjukkan bahwa dokumen asli merupakan titik rujukan utama dalam menilai nilai pembuktian suatu tulisan.
Frasa “bila akta yang asli ada” menunjukkan bahwa ketentuan mengenai salinan harus dibaca dengan memperhatikan keberadaan dokumen asli.
Frasa “salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang … sesuai dengan aslinya” menunjukkan bahwa validitas evidensial salinan bergantung pada kesesuaiannya dengan dokumen asli.
Frasa “yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan” menunjukkan adanya kewenangan hakim untuk meminta atau memerintahkan agar dokumen asli diperlihatkan apabila diperlukan.
Penafsiran Sistematis (Systematische Interpretatie)
Pasal 1888 harus dibaca bersama ketentuan mengenai pembuktian tulisan dalam Pasal 1867 sampai dengan Pasal 1887 KUHPerdata.
Rangkaian tersebut menunjukkan bahwa hukum membedakan:
jenis tulisan → bentuk tulisan → kekuatan pembuktian → pengakuan/penyangkalan → akses terhadap dokumen → verifikasi dokumen asli.
Dengan demikian, Pasal 1888 merupakan salah satu ketentuan yang memperkuat mekanisme verifikasi terhadap alat bukti tertulis.
Pasal ini juga berkaitan erat dengan Pasal 1866 mengenai bukti tertulis dan Pasal 1867 mengenai pembuktian dengan tulisan otentik atau tulisan di bawah tangan.
Penafsiran Teleologis (Teleologische Interpretatie)
Secara teleologis, Pasal 1888 bertujuan mencegah agar salinan tidak digunakan secara tidak bertanggung jawab sebagai pengganti dokumen asli ketika keaslian atau kesesuaiannya masih dapat diverifikasi.
Tujuan akhirnya adalah menjaga reliabilitas pembuktian.
Dengan demikian, ketika dokumen asli tersedia dan terdapat sengketa mengenai isi atau keasliannya, pemeriksaan terhadap dokumen asli menjadi mekanisme yang paling rasional.
Analisis Komponen Norma
- “Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan”
Menunjukkan aspek evidensial dari suatu dokumen tertulis dalam proses pembuktian. - “Terletak pada akta aslinya”
Menempatkan dokumen asli sebagai sumber utama nilai pembuktian. - “Bila akta yang asli ada”
Menunjukkan kondisi ketika dokumen asli tersedia untuk diperiksa. - “Salinan serta kutipan”
Menunjuk pada reproduksi atau bagian tertentu dari dokumen asli. - “Hanyalah dapat dipercaya sepanjang … sesuai dengan aslinya”
Menunjukkan bahwa nilai pembuktian salinan atau kutipan bergantung pada kesesuaiannya dengan dokumen asli. - “Dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”
Memberikan dasar bagi hakim untuk meminta dokumen asli diperlihatkan dalam proses pembuktian.
Konsep Akta Asli
“Akta asli” (original deed/document) merupakan dokumen yang menjadi sumber pertama dari tulisan yang diajukan sebagai bukti.
Dalam konteks akta otentik, dokumen asli mempunyai kedudukan yang sangat penting karena keaslian dan bentuknya berkaitan dengan kewenangan pejabat umum yang membuat atau menyimpannya.
Dalam konteks tulisan di bawah tangan, dokumen asli juga penting untuk memverifikasi:
- tanda tangan;
- isi tulisan;
- perubahan atau koreksi;
- tanggal;
- halaman;
- kondisi fisik dokumen; dan
- kesesuaiannya dengan salinan.
Dengan demikian, originality bukan sekadar persoalan administratif, tetapi berkaitan langsung dengan reliabilitas pembuktian.
Salinan dan Kutipan
Pasal 1888 membedakan dua bentuk reproduksi:
Salinan
Salinan merupakan reproduksi dari keseluruhan atau bagian dokumen asli yang dimaksudkan untuk merepresentasikan isi dokumen tersebut.
Kutipan
Kutipan merupakan bagian tertentu dari isi dokumen yang diambil atau direproduksi dari dokumen asli.
Keduanya mempunyai nilai pembuktian sejauh dapat dipastikan sesuai dengan dokumen asli.
Dengan demikian, salinan tidak memperoleh kekuatan pembuktian semata-mata karena dibuat dalam bentuk yang menyerupai dokumen asli.
Prinsip Best Evidence
Pasal 1888 secara konseptual memiliki kedekatan dengan best evidence principle, yaitu prinsip bahwa ketika bukti asli tersedia, bukti asli merupakan bentuk bukti yang paling tepat untuk membuktikan isi suatu dokumen.
Dalam konteks hukum pembuktian modern, prinsip tersebut tidak selalu berarti bahwa salinan tidak boleh digunakan sama sekali.
Yang lebih tepat adalah:
Semakin dekat suatu bukti dengan sumber aslinya, semakin kuat dasar untuk mengandalkan bukti tersebut, terutama ketika keaslian atau isi dokumen dipersoalkan.
Karena itu, salinan dapat mempunyai nilai pembuktian, tetapi kesesuaiannya dengan dokumen asli menjadi faktor penting.
Apakah Fotokopi Tidak Mempunyai Nilai Pembuktian?
Tidak tepat jika Pasal 1888 dipahami secara absolut bahwa fotokopi selalu tidak mempunyai nilai pembuktian.
Yang ditentukan pasal ini adalah bahwa kekuatan pembuktian tulisan terletak pada aslinya dan salinan dipercaya sepanjang sesuai dengan aslinya.
Dalam praktik peradilan, persoalan fotokopi harus dilihat berdasarkan:
- apakah dokumen asli tersedia;
- apakah pihak lawan menyangkal keasliannya;
- apakah fotokopi diakui;
- apakah terdapat bukti pendukung;
- bagaimana cara memperoleh fotokopi tersebut; dan
- apakah ketentuan hukum acara atau hukum pembuktian khusus mengatur keadaan tersebut.
Karena itu, fotokopi tidak otomatis harus dikesampingkan, tetapi nilai pembuktiannya dapat menjadi persoalan apabila keaslian atau kesesuaiannya dipersoalkan.
Apabila Akta Asli Tidak Ada
Frasa “bila akta yang asli ada” penting untuk diperhatikan.
Norma ini secara tekstual mengantisipasi keadaan ketika dokumen asli tersedia.
Karena itu, apabila dokumen asli tidak tersedia, persoalannya berubah menjadi bagaimana membuktikan:
- keberadaan dokumen;
- isi dokumen;
- alasan dokumen asli tidak tersedia;
- keaslian salinan;
- hubungan antara salinan dengan dokumen yang diklaim sebagai asli.
Dalam keadaan demikian, hakim perlu melakukan penilaian terhadap keseluruhan alat bukti yang tersedia.
Jadi, Pasal 1888 tidak boleh dibaca sebagai ketentuan bahwa tanpa dokumen asli seluruh salinan otomatis tidak bernilai. Persoalan tersebut harus dibedakan antara aturan mengenai sumber utama pembuktian dan penilaian hakim terhadap bukti pengganti atau bukti pendukung.
Kewenangan Hakim Memerintahkan Penunjukan Akta Asli
Kalimat:
“yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”
memiliki arti penting.
Hakim dapat meminta agar dokumen asli diperlihatkan untuk melakukan verification and comparison.
Hal ini penting terutama apabila:
- salah satu pihak menyangkal kesesuaian salinan;
- terdapat dugaan perubahan dokumen;
- terdapat perbedaan antara salinan dan dokumen yang diajukan;
- tanda tangan dipersoalkan;
- terdapat bagian dokumen yang tidak disertakan dalam salinan.
Dengan demikian, dokumen asli dapat berfungsi sebagai benchmark of authenticity.
Hubungan dengan Pasal 1877 KUHPerdata
Pasal 1877 mengatur keadaan ketika tulisan atau tanda tangan dalam tulisan di bawah tangan disangkal sehingga kebenarannya harus diperiksa.
Pasal 1888 melengkapi perspektif tersebut dengan menempatkan dokumen asli sebagai objek penting untuk melakukan verifikasi.
Keduanya menunjukkan satu prinsip yang sama:
ketika keaslian atau kesesuaian suatu dokumen dipersoalkan, sumber dokumen harus dapat diverifikasi.
Hubungan dengan Pasal 1886 KUHPerdata
Pasal 1886 memberikan mekanisme untuk meminta dokumen yang relevan dan berada dalam penguasaan pihak lawan.
Pasal 1888 kemudian menjelaskan mengapa dokumen asli mempunyai arti penting dalam pembuktian.
Secara sistematis:
Pasal 1886 → akses terhadap dokumen yang dikuasai pihak lawan.
Pasal 1888 → kedudukan dokumen asli sebagai sumber utama pembuktian tulisan.
Keduanya dapat berfungsi secara komplementer dalam proses pembuktian.
Contoh Penerapan
A mengajukan gugatan berdasarkan suatu perjanjian tertulis dan hanya menyerahkan fotokopi perjanjian.
B menyangkal bahwa fotokopi tersebut sesuai dengan dokumen yang sebenarnya karena menurut B terdapat klausul tambahan yang tidak tercantum dalam fotokopi.
Dalam keadaan demikian, hakim dapat meminta dokumen asli ditunjukkan agar dapat dilakukan perbandingan.
Apabila dokumen asli ternyata berbeda, maka salinan tidak dapat begitu saja diperlakukan sebagai representasi yang benar dari dokumen asli.
Contoh Lain
A mengajukan salinan akta yang menyatakan bahwa B mempunyai kewajiban membayar sejumlah uang.
B tidak menyangkal isi maupun tanda tangannya.
Dalam kondisi demikian, persoalan pembuktian tidak sama dengan keadaan ketika B secara tegas menyangkal keaslian atau kesesuaian dokumen.
Karena itu, penilaian terhadap salinan harus mempertimbangkan keseluruhan sikap para pihak dan alat bukti yang tersedia.
Implikasi dalam Praktik Litigasi
Dalam menyusun pembuktian berbasis dokumen, advokat sebaiknya membedakan secara tegas:
dokumen asli → salinan → kutipan → bukti elektronik → bukti pendukung.
Jika dokumen asli tersedia, sebaiknya dokumen tersebut diprioritaskan ketika terdapat potensi sengketa mengenai:
- keaslian;
- isi;
- tanda tangan;
- tanggal;
- perubahan;
- kelengkapan dokumen; atau
- kesesuaian salinan.
Jika hanya salinan yang tersedia, advokat perlu menjelaskan asal-usul salinan (provenance) dan alasan dokumen asli tidak dapat diajukan.
Ini penting karena persoalan pembuktian bukan hanya mengenai “apa isi dokumen”, tetapi juga “bagaimana dokumen tersebut dapat dipercaya sebagai representasi dokumen yang sebenarnya.”
Kaitan dengan Bukti Elektronik
Dalam konteks hukum modern, prinsip Pasal 1888 menarik untuk dikaitkan dengan bukti elektronik.
Dokumen elektronik memiliki karakter berbeda dari dokumen fisik. “Asli” dalam lingkungan digital tidak selalu berarti satu objek fisik yang unik seperti akta kertas.
Yang menjadi penting justru antara lain:
- integritas data;
- autentikasi;
- metadata;
- timestamp;
- audit trail;
- sumber sistem;
- mekanisme penyimpanan; dan
- kemampuan menunjukkan bahwa data tidak mengalami perubahan.
Karena itu, prinsip Pasal 1888 dapat dikembangkan secara konseptual menjadi:
the closer the evidence is to the original source and the more reliably its integrity can be established, the stronger its evidentiary value.
Namun, penerapan terhadap dokumen elektronik harus tetap didasarkan pada rezim hukum pembuktian elektronik yang berlaku, bukan semata-mata analogi dari dokumen fisik.
Asas dan Adagium yang Berkaitan
Best evidence principle
Bukti yang paling dekat dengan sumber aslinya pada prinsipnya lebih dapat diandalkan ketika isi atau keasliannya dipersoalkan.
Nemo dat quod non habet
Tidak seorang pun dapat memberikan sesuatu yang tidak dimilikinya. Adagium ini bukan aturan langsung mengenai pembuktian dokumen, tetapi dapat digunakan secara terbatas dalam konteks persoalan sumber dan penguasaan dokumen.
Bona fide
Para pihak harus mengajukan dan menggunakan dokumen dengan itikad baik serta tidak memanipulasi salinan untuk memberikan gambaran yang berbeda dari dokumen aslinya.
Penutup
Pasal 1888 KUHPerdata menegaskan prinsip fundamental bahwa akta asli merupakan titik rujukan utama dalam pembuktian dengan tulisan, sedangkan salinan dan kutipan memperoleh kepercayaan sejauh dapat dipastikan sesuai dengan dokumen asli.
Konstruksi normanya dapat diringkas:
tulisan → akta asli → sumber utama pembuktian → salinan/kutipan → harus sesuai dengan asli → asli dapat diperintahkan untuk ditunjukkan.
Dengan demikian, substansi Pasal 1888 bukan sekadar persoalan “asli versus fotokopi”, melainkan persoalan yang lebih fundamental mengenai autentisitas, integritas, reliabilitas, dan verifiabilitas alat bukti tertulis.
Dalam konteks pembuktian modern, prinsip tersebut tetap relevan, tetapi konsep “asli” perlu dipahami secara lebih fungsional ketika diterapkan terhadap dokumen elektronik. Yang menjadi pusat perhatian bukan semata-mata bentuk fisik dokumen, melainkan kemampuan untuk membuktikan integritas dan keaslian sumber informasi yang diajukan sebagai alat bukti.
