Pendahuluan
Kantor pemerintah merupakan tempat penyelenggaraan fungsi pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, kantor pemerintah memerlukan ketertiban, keamanan, dan kepastian agar pelayanan publik dapat berlangsung tanpa gangguan yang tidak dibenarkan oleh hukum.
Namun, keberadaan kantor pemerintah sebagai ruang pelayanan publik tidak berarti setiap orang dapat memasuki atau tetap berada di dalamnya tanpa memperhatikan ketentuan yang berlaku. Kebebasan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi, mengajukan pengaduan, memperoleh pelayanan, maupun melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan tetap harus dibedakan dari tindakan memasuki atau bertahan di dalam kantor pemerintah secara melawan hukum.
Pasal 260 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana mengatur tindak pidana memaksa masuk ke dalam kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum atau tetap berada di dalamnya secara melawan hukum dan tidak segera pergi setelah diminta oleh pejabat yang berwenang.
Ketentuan ini juga mengatur keadaan yang dianggap sebagai tindakan memaksa masuk, pemberatan pidana apabila disertai ancaman atau sarana yang dapat menakutkan, serta kemungkinan penambahan pidana apabila tindak pidana tertentu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
Bunyi Pasal 260 KUHP
(1) Setiap Orang yang secara melawan hukum memaksa Masuk ke dalam kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum atau yang berada di dalamnya secara melawan hukum dan atas permintaan Pejabat yang berwenang tidak segera pergi meninggalkan tempat tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 3 (tiga) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.
(2) Dianggap memaksa Masuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Setiap Orang yang Masuk dengan merusak, Memanjat, atau dengan menggunakan Anak Kunci Palsu, perintah palsu, pakaian dinas palsu, atau yang dengan tidak sepengetahuan lebih dahulu Pejabat yang berwenang serta bukan karena kekhilafan Masuk dan kedapatan di dalam tempat tersebut pada Malam.
(3) Jika Setiap Orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun atau pidana denda paling banyak kategori III.
(4) Dalam hal Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu dan bersama-sama, pidananya dapat ditambah 1/3 (satu per tiga).
Makna Normatif dan Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Pasal 260 KUHP pada dasarnya memberikan perlindungan pidana terhadap ketertiban dan keamanan kantor pemerintah yang menjalankan fungsi pelayanan kepentingan umum.
Terdapat dua bentuk perbuatan utama yang diatur dalam ayat (1).
Pertama, tindakan memaksa masuk ke dalam kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum secara melawan hukum.
Kedua, tindakan tetap berada di dalam kantor pemerintah secara melawan hukum dan tidak segera meninggalkan tempat setelah diminta oleh pejabat yang berwenang.
Dengan demikian, ruang lingkup norma ini tidak hanya mencakup cara seseorang memasuki suatu tempat, tetapi juga perilakunya setelah berada di dalam tempat tersebut.
Ratio legis ketentuan ini dapat dipahami melalui beberapa tujuan:
- Melindungi ketertiban penyelenggaraan pemerintahan. Kantor pemerintah harus dapat menjalankan fungsi administrasi dan pelayanan publik tanpa gangguan yang melanggar hukum.
- Melindungi kewibawaan dan pelaksanaan tugas pejabat berwenang. Pejabat yang bertugas di kantor pemerintah harus dapat menjalankan fungsi jabatannya sesuai ketentuan hukum.
- Mencegah masuknya seseorang melalui cara-cara yang tidak sah. Pengaturan ayat (2) memberikan gambaran mengenai cara masuk yang dikualifikasikan sebagai memaksa masuk.
- Mencegah intimidasi dan ancaman. Ayat (3) memberikan ancaman pidana yang lebih berat apabila perbuatan disertai ancaman atau sarana yang dapat menakutkan.
- Mengantisipasi tindak pidana yang dilakukan secara bersama-sama. Ayat (4) mengatur kemungkinan penambahan pidana dalam keadaan tertentu ketika perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan bersama-sama.
Meskipun demikian, penerapan pasal ini harus memperhatikan asas legalitas dan kebebasan warga negara. Kehadiran seseorang di kantor pemerintah untuk mengajukan keberatan, menyampaikan aspirasi, atau memperoleh pelayanan tidak otomatis merupakan tindak pidana. Harus dibuktikan unsur-unsur perbuatan yang secara tegas dirumuskan dalam pasal tersebut.
Analisis Unsur-Unsur Pasal 260 Ayat (1)
1. Setiap Orang
Unsur ini menunjukkan bahwa subjek tindak pidana adalah orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam pasal tersebut dan dapat dimintai pertanggungjawaban pidana.
Penentuan pelaku harus didasarkan pada bukti mengenai keterlibatan konkret dalam tindakan memaksa masuk atau tetap berada secara melawan hukum di kantor pemerintah.
2. Secara Melawan Hukum
Unsur melawan hukum merupakan unsur penting yang menentukan apakah tindakan seseorang dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana.
Tidak setiap tindakan memasuki kantor pemerintah dapat dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Harus diperiksa apakah orang tersebut memiliki hak, izin, kewenangan, atau dasar hukum untuk memasuki maupun berada di dalam kantor tersebut.
Sebagai contoh, masyarakat yang datang untuk mengurus administrasi, menyampaikan pengaduan, menghadiri undangan resmi, atau memperoleh pelayanan pada dasarnya memiliki kepentingan yang sah untuk berada di kantor pemerintah sesuai ketentuan akses yang berlaku.
Sebaliknya, tindakan memasuki ruang terbatas dengan cara merusak pintu atau menggunakan identitas palsu dapat menjadi indikasi kuat adanya perbuatan melawan hukum, sepanjang unsur lainnya terpenuhi.
3. Memaksa Masuk ke Dalam Kantor Pemerintah yang Melayani Kepentingan Umum
Unsur ini mengharuskan adanya tindakan memaksa masuk ke suatu tempat yang secara khusus memiliki karakter sebagai kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum.
Tidak setiap bangunan milik pemerintah otomatis termasuk dalam ruang lingkup norma ini. Harus diperhatikan status, fungsi, serta karakter tempat tersebut sebagai kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum.
Selain itu, harus dibuktikan adanya tindakan memaksa masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dengan memperhatikan bentuk-bentuk yang dijelaskan dalam ayat (2).
4. Berada di Dalamnya Secara Melawan Hukum
Selain tindakan memaksa masuk, ayat (1) juga mengatur keadaan ketika seseorang telah berada di dalam kantor pemerintah secara melawan hukum.
Konstruksi ini menunjukkan bahwa tindak pidana dapat berkaitan dengan keadaan setelah seseorang memasuki tempat tersebut.
Namun, keberadaan seseorang di dalam kantor pemerintah belum cukup untuk membuktikan tindak pidana. Harus diperiksa dasar keberadaannya, apakah terdapat izin atau kepentingan yang sah, serta apakah terdapat permintaan dari pejabat yang berwenang untuk meninggalkan tempat tersebut.
5. Atas Permintaan Pejabat yang Berwenang Tidak Segera Pergi Meninggalkan Tempat Tersebut
Unsur ini merupakan bagian penting dari bentuk perbuatan kedua dalam ayat (1).
Terdapat beberapa hal yang harus dibuktikan:
a. Terdapat permintaan untuk meninggalkan tempat.
b. Permintaan tersebut berasal dari pejabat yang berwenang.
c. Orang yang diminta meninggalkan tempat tidak segera melaksanakannya.
Frasa “pejabat yang berwenang” menunjukkan bahwa tidak setiap orang yang berada di kantor pemerintah dapat secara otomatis dianggap memiliki kewenangan untuk meminta seseorang meninggalkan tempat dalam konteks penerapan pasal ini.
Kewenangan pejabat harus diperiksa berdasarkan jabatan, tugas, fungsi, dan dasar hukum yang berlaku.
Sementara itu, frasa “tidak segera pergi” harus dinilai secara objektif berdasarkan keadaan konkret. Penilaian perlu mempertimbangkan apakah permintaan telah disampaikan secara jelas, apakah orang yang bersangkutan memahami permintaan tersebut, serta apakah terdapat kesempatan yang wajar untuk meninggalkan tempat.
Dengan demikian, unsur ini tidak boleh diterapkan hanya berdasarkan perbedaan pendapat antara masyarakat dan pejabat pemerintah.
Analisis Pasal 260 Ayat (2): Bentuk-Bentuk yang Dianggap Memaksa Masuk
Ayat (2) memberikan kualifikasi terhadap beberapa cara seseorang memasuki kantor pemerintah yang dianggap sebagai tindakan memaksa masuk.
Bentuk-bentuk tersebut meliputi:
- Masuk dengan merusakPerbuatan ini menunjukkan tindakan memasuki tempat dengan merusak bagian bangunan, pintu, jendela, atau sarana pengaman lainnya.Perusakan menjadi cara untuk memperoleh akses masuk yang tidak semestinya.
- Masuk dengan memanjatMemanjat merupakan tindakan memasuki tempat dengan melewati pagar, tembok, atau pembatas lain melalui cara yang tidak lazim dan tidak dibenarkan.Penilaian harus memperhatikan keadaan tempat serta tujuan dan cara seseorang memasuki lokasi tersebut.
- Menggunakan anak kunci palsuAnak kunci palsu merupakan sarana yang digunakan untuk membuka akses secara tidak sah.Penggunaan alat tersebut menunjukkan adanya cara memperoleh akses yang tidak diberikan oleh pihak yang berwenang.
- Menggunakan perintah palsuPerintah palsu dapat dipahami sebagai penggunaan instruksi atau dokumen yang seolah-olah berasal dari pihak berwenang untuk memperoleh akses masuk.Dalam pembuktiannya, perlu diperiksa bentuk perintah, sumber yang dicatut, serta pengetahuan pelaku mengenai kepalsuan tersebut.
- Menggunakan pakaian dinas palsuTindakan ini berkaitan dengan penggunaan atribut atau pakaian dinas yang tidak sah untuk menimbulkan kesan seolah-olah seseorang memiliki kedudukan atau kewenangan tertentu.Penggunaan pakaian dinas palsu dapat menjadi sarana untuk memperoleh akses yang sebenarnya tidak dimiliki pelaku.
- Masuk tanpa sepengetahuan lebih dahulu pejabat yang berwenang dan bukan karena kekhilafan serta kedapatan pada malam hariBentuk ini memiliki beberapa kondisi yang harus diperhatikan secara bersama-sama, yaitu masuk tanpa sepengetahuan lebih dahulu pejabat yang berwenang, bukan karena kekhilafan, dan kemudian kedapatan berada di tempat tersebut pada malam hari.Dengan demikian, keberadaan seseorang pada malam hari saja tidak otomatis memenuhi ketentuan ini. Harus dibuktikan pula keadaan mengenai tidak adanya pengetahuan lebih dahulu dari pejabat yang berwenang dan bahwa tindakan masuk tersebut bukan terjadi karena kekhilafan.
Ayat (2) pada dasarnya memberikan bentuk-bentuk yang secara hukum dianggap sebagai tindakan memaksa masuk. Namun, pembuktiannya tetap harus dikaitkan dengan unsur dan konteks penerapan ayat (1).
Analisis Pasal 260 Ayat (3): Pemberatan karena Ancaman atau Sarana yang Menakutkan
Ayat (3) menentukan bahwa apabila orang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) mengeluarkan ancaman atau menggunakan sarana yang dapat menakutkan, ancaman pidananya meningkat.
Unsur-unsur yang perlu diperhatikan meliputi:
- Subjek sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2).Ketentuan ini berkaitan dengan orang yang melakukan perbuatan sebagaimana dirumuskan dalam kedua ayat tersebut.
- Mengeluarkan ancaman.Ancaman merupakan pernyataan atau tindakan yang mengandung maksud menimbulkan ketakutan atau mengintimidasi pihak lain.
- Menggunakan sarana yang dapat menakutkan.Unsur ini menjangkau penggunaan alat atau sarana tertentu yang secara objektif memiliki kemampuan menimbulkan rasa takut.Penilaian terhadap sarana tersebut harus memperhatikan karakteristik, cara penggunaan, konteks kejadian, dan potensi ancamannya terhadap orang yang berada di tempat tersebut.
Pemberatan dalam ayat (3) menunjukkan bahwa tindakan memaksa masuk atau tetap berada secara melawan hukum menjadi lebih serius apabila disertai intimidasi atau sarana yang dapat menakutkan.
Namun, keberadaan ancaman atau sarana yang menakutkan tetap harus dibuktikan. Tidak cukup hanya berdasarkan penilaian subjektif bahwa situasi persidangan atau interaksi di kantor pemerintah terasa tidak menyenangkan.
Analisis Pasal 260 Ayat (4): Pemberatan karena Dilakukan oleh Dua Orang atau Lebih
Ayat (4) mengatur kemungkinan penambahan pidana sebesar sepertiga apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan bersama-sama.
Unsur-unsur yang perlu dianalisis meliputi:
- Dilakukan oleh dua orang atau lebih.Ketentuan ini mensyaratkan keterlibatan sekurang-kurangnya dua orang dalam pelaksanaan tindak pidana.
- Dengan bersekutu dan bersama-sama.Frasa ini menunjukkan adanya pelaksanaan tindak pidana secara kolektif. Tidak cukup hanya membuktikan bahwa beberapa orang berada di lokasi yang sama.Harus diperiksa bentuk keterlibatan, hubungan tindakan, serta adanya pelaksanaan perbuatan secara bersama-sama.
- Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3).Unsur ini perlu diperhatikan secara khusus karena rumusan ayat (4) secara eksplisit merujuk pada ayat (1) dan ayat (3).
- Pidana dapat ditambah sepertiga.Frasa “dapat ditambah” menunjukkan bahwa penambahan pidana merupakan kemungkinan pemberatan yang penerapannya harus didasarkan pada ketentuan hukum dan pertimbangan hakim.
Catatan Konstruksi Normatif Ayat (4)
Terdapat persoalan interpretasi yang perlu diperhatikan dalam membaca ayat (4). Rumusannya menyebut tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3), tetapi tidak secara eksplisit menyebut ayat (2).
Padahal, ayat (2) mengatur bentuk-bentuk yang dianggap sebagai tindakan memaksa masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Oleh karena itu, hubungan antara ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) perlu dibaca secara sistematis. Ayat (2) tidak berdiri sebagai tindak pidana yang terpisah, melainkan memberikan kualifikasi terhadap cara masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).
Meskipun demikian, rumusan rujukan ayat (4) tetap harus diperhatikan secara tekstual. Penerapan pemberatan tidak boleh dilakukan dengan memperluas rumusan pidana melalui analogi yang merugikan terdakwa.
Keterkaitan dengan Hak Konstitusional dan Kebebasan Menyampaikan Pendapat
Pasal 260 KUHP perlu dipahami dalam hubungan dengan hak konstitusional warga negara.
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 menjamin kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Sementara itu, Pasal 28F UUD 1945 memberikan jaminan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi.
Dalam konteks pelayanan pemerintahan, masyarakat memiliki kepentingan untuk menyampaikan pengaduan, meminta penjelasan, menyampaikan keberatan, serta mengawasi pelaksanaan fungsi pemerintahan.
Namun, pelaksanaan hak tersebut tetap harus memperhatikan pembatasan yang sah berdasarkan Pasal 28J UUD 1945.
Hubungan antara Pasal 260 KUHP dan hak konstitusional tersebut harus dipahami secara proporsional. Ketentuan ini tidak boleh digunakan untuk mengkriminalisasi setiap bentuk kritik, pengaduan, demonstrasi, atau penyampaian aspirasi di kantor pemerintah.
Untuk menentukan apakah suatu perbuatan memenuhi unsur Pasal 260, penegak hukum harus membuktikan adanya tindakan memaksa masuk atau keberadaan secara melawan hukum yang disertai tidak dipatuhinya permintaan pejabat yang berwenang, serta unsur lain yang relevan.
Pembuktian dalam Praktik
Pembuktian tindak pidana berdasarkan Pasal 260 KUHP perlu diarahkan pada beberapa aspek berikut:
- Identitas dan status tempat. Harus dibuktikan bahwa lokasi merupakan kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum.
- Cara seseorang memasuki tempat. Perlu diperiksa apakah terdapat tindakan memaksa masuk sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan bentuk-bentuk yang dijelaskan dalam ayat (2).
- Sifat melawan hukum. Harus diperiksa apakah terdapat izin, hak, atau dasar hukum yang membenarkan seseorang memasuki atau berada di tempat tersebut.
- Kewenangan pejabat. Apabila perkara berkaitan dengan tindakan tidak segera pergi, harus dibuktikan bahwa permintaan berasal dari pejabat yang berwenang.
- Adanya permintaan untuk meninggalkan tempat. Bukti dapat berupa keterangan saksi, rekaman CCTV, rekaman komunikasi, atau dokumen lain yang relevan.
- Respons orang yang diminta pergi. Harus dibuktikan apakah orang tersebut tidak segera meninggalkan tempat setelah permintaan disampaikan.
- Ancaman atau sarana yang menakutkan. Untuk penerapan ayat (3), harus dibuktikan adanya ancaman atau penggunaan sarana yang dapat menimbulkan ketakutan.
- Keterlibatan beberapa orang. Untuk penerapan ayat (4), harus dibuktikan bahwa tindak pidana dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu dan bersama-sama.
Pembuktian harus dilakukan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum acara pidana. Rekaman CCTV, dokumentasi elektronik, keterangan saksi, serta bukti lain dapat digunakan sepanjang memenuhi persyaratan hukum pembuktian.
Permasalahan Hukum yang Sering Timbul
Pertama, batasan kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum. Tidak setiap bangunan milik pemerintah otomatis memenuhi unsur ini. Fungsi dan karakter tempat harus dibuktikan secara konkret.
Kedua, perbedaan antara memasuki kantor pemerintah secara tidak sah dan melakukan tindakan memaksa masuk. Unsur ini perlu dianalisis berdasarkan rumusan ayat (1) dan bentuk-bentuk yang dijelaskan dalam ayat (2).
Ketiga, kewenangan pejabat yang meminta seseorang meninggalkan tempat. Penilaian harus memperhatikan dasar kewenangan dan hubungan tugas pejabat tersebut dengan pengelolaan atau pengamanan kantor pemerintah.
Keempat, makna tidak segera pergi. Penilaian terhadap unsur ini harus mempertimbangkan keadaan konkret dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.
Kelima, hubungan antara tindakan demonstrasi dan tindak pidana memaksa masuk. Kehadiran seseorang untuk menyampaikan pendapat tidak otomatis merupakan tindak pidana. Harus dibedakan antara pelaksanaan hak konstitusional dan tindakan yang benar-benar memenuhi unsur Pasal 260.
Keenam, pembuktian ancaman dan sarana yang menakutkan. Pemberatan pidana dalam ayat (3) memerlukan pembuktian tersendiri dan tidak dapat hanya didasarkan pada adanya keributan atau ketegangan di kantor pemerintah.
Ketujuh, penerapan pemberatan dalam ayat (4). Hubungan antara ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) harus dianalisis secara sistematis, terutama karena ayat (4) secara tekstual merujuk pada ayat (1) dan ayat (3).
Contoh Kasus
Sekelompok orang memasuki kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum dengan cara merusak pintu akses yang terkunci. Setelah berada di dalam, mereka mengeluarkan ancaman terhadap petugas dan menggunakan benda tertentu yang dapat menimbulkan ketakutan.
Dalam keadaan tersebut, tindakan memasuki kantor pemerintah dapat dianalisis berdasarkan Pasal 260 ayat (1) dengan memperhatikan bentuk perbuatan yang dianggap memaksa masuk dalam ayat (2).
Apabila ancaman atau sarana yang dapat menakutkan terbukti, perbuatan tersebut dapat dianalisis lebih lanjut berdasarkan ayat (3).
Selanjutnya, apabila tindak pidana yang memenuhi ketentuan ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan bersama-sama, ketentuan pemberatan dalam ayat (4) dapat dipertimbangkan.
Namun, apabila seseorang datang ke kantor pemerintah untuk mengajukan pengaduan, menyampaikan keberatan, atau meminta pelayanan secara sah, keberadaannya tidak dapat langsung dikualifikasikan sebagai tindak pidana. Penegak hukum tetap harus membuktikan unsur-unsur yang ditentukan dalam pasal tersebut.
Asas-Asas Hukum yang Berkaitan
- Asas Legalitas (Nullum Crimen, Nulla Poena Sine Lege). Seseorang hanya dapat dipidana apabila perbuatannya memenuhi rumusan tindak pidana yang ditentukan undang-undang.
- Asas Kepastian Hukum (Lex Certa). Unsur memaksa masuk, melawan hukum, dan tidak segera pergi harus diterapkan secara jelas dan terukur.
- Asas Proporsionalitas. Penegakan hukum harus mempertimbangkan keseimbangan antara perlindungan ketertiban kantor pemerintah dan hak-hak masyarakat.
- Asas Perlindungan Hak Konstitusional. Penerapan ketentuan pidana tidak boleh menghilangkan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh pelayanan publik secara sah.
- Asas Pertanggungjawaban Pidana Individual. Setiap orang harus dimintai pertanggungjawaban berdasarkan perbuatan dan kesalahannya sendiri.
- Asas Larangan Analogi dalam Hukum Pidana. Unsur tindak pidana dan pemberatan tidak boleh diperluas melampaui batas rumusan undang-undang.
Penutup
Pasal 260 KUHP mengatur tindak pidana memaksa masuk atau tetap berada secara melawan hukum di kantor pemerintah yang melayani kepentingan umum. Norma ini mencakup tindakan memasuki tempat melalui cara-cara tertentu, termasuk merusak, memanjat, menggunakan anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian dinas palsu, serta keadaan masuk tanpa sepengetahuan pejabat yang berwenang dan bukan karena kekhilafan ketika kedapatan pada malam hari.
Ketentuan ini juga memberikan ancaman pidana yang lebih berat apabila perbuatan disertai ancaman atau sarana yang dapat menakutkan. Selain itu, terdapat kemungkinan penambahan pidana sepertiga apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (3) dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dan bersama-sama.
Dalam penerapannya, penegak hukum harus membedakan secara tegas antara tindakan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana dan pelaksanaan hak masyarakat untuk mengakses pelayanan publik, menyampaikan pengaduan, maupun mengemukakan pendapat. Pembedaan tersebut penting agar Pasal 260 KUHP tidak diterapkan secara berlebihan dan tetap selaras dengan asas legalitas, kepastian hukum, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan
Kantor Hukum Ahdan Ramdani dan Rekan menyediakan layanan konsultasi, pendampingan, serta penanganan perkara hukum melalui jalur litigasi maupun nonlitigasi.
Website: https://www.lawyer-ahdanramdani.com
WhatsApp: +62 857-0657-1577
Facebook: https://www.facebook.com/ahdanthelawyer
Instagram: https://www.instagram.com/ahdanthelawyer
TikTok: https://www.tiktok.com/@ahdanthelawyer
