Pasal 1887 KUHPerdata menyatakan:
Tongkat-tongkat berkelar yang sesuai dengan pasangannya, jika digunakan di antara orang-orang yang biasa menggunakannya untuk membuktikan penyerahan atau penerimaan barang dalam jual beli secara kecil-kecilan.
Pendahuluan
Pasal 1887 KUHPerdata mengatur mengenai tongkat-tongkat berkelar yang sesuai dengan pasangannya sebagai sarana pembuktian dalam praktik perdagangan tertentu. Ketentuan ini merupakan salah satu bentuk pengakuan hukum terhadap praktik pembuktian tradisional yang berkembang di tengah masyarakat sebelum sistem dokumentasi tertulis modern menjadi dominan.
Tongkat berkelar pada dasarnya merupakan media pencatatan sederhana. Dua pihak menggunakan bagian atau pasangan tanda yang saling bersesuaian untuk menunjukkan adanya suatu penyerahan atau penerimaan barang.
Menariknya, KUHPerdata tidak serta-merta menghapus nilai pembuktian praktik tersebut. Sebaliknya, hukum memberikan pengakuan terhadapnya sepanjang digunakan oleh orang-orang yang memang lazim menggunakan cara tersebut dalam transaksi jual beli secara kecil-kecilan.
Dengan demikian, Pasal 1887 memperlihatkan bahwa hukum pembuktian tidak selalu identik dengan dokumen tertulis formal. Praktik perdagangan yang hidup dalam masyarakat (living practice) juga dapat memperoleh nilai evidensial apabila memenuhi kondisi yang ditentukan hukum.
Makna Normatif Pasal
Norma Pasal 1887 mengandung beberapa unsur utama:
- adanya tongkat-tongkat berkelar;
- terdapat pasangan yang saling sesuai;
- digunakan oleh orang-orang yang biasa menggunakan cara tersebut;
- digunakan dalam konteks jual beli secara kecil-kecilan; dan
- digunakan untuk membuktikan penyerahan atau penerimaan barang.
Artinya, tidak setiap tongkat atau tanda yang dibuat secara sepihak dapat diperlakukan sebagai alat bukti berdasarkan pasal ini.
Nilai pembuktiannya lahir dari kombinasi antara bentuk fisik, kesesuaian pasangan, kebiasaan para pihak, dan konteks transaksi.
Tujuan Pengaturan (Ratio Legis)
Ratio legis Pasal 1887 adalah memberikan pengakuan terhadap mekanisme pembuktian yang secara faktual digunakan dalam praktik perdagangan masyarakat.
Pada masa pembentukan KUHPerdata, transaksi perdagangan kecil belum selalu menggunakan kuitansi, faktur, nota, atau sistem pencatatan digital sebagaimana sekarang.
Karena itu, hukum tidak hanya mengakui bentuk bukti yang bersifat formal, tetapi juga memberikan tempat bagi mekanisme pembuktian yang lahir dari kebiasaan masyarakat.
Hal ini dapat dikaitkan dengan prinsip:
Consuetudo pro lege observatur
Kebiasaan dapat memperoleh arti hukum apabila memang diakui dan diterapkan dalam sistem hukum.
Namun, perlu ditegaskan bahwa Pasal 1887 sendiri merupakan norma positif, sehingga nilai pembuktiannya bukan semata-mata berasal dari kebiasaan, melainkan dari pengakuan yang diberikan oleh undang-undang terhadap kebiasaan tertentu.
Penafsiran Hukum
Penafsiran Gramatikal (Grammaticale Interpretatie)
Frasa “tongkat-tongkat berkelar” menunjuk pada media fisik yang mempunyai tanda atau potongan tertentu yang digunakan sebagai sistem pencatatan.
Frasa “yang sesuai dengan pasangannya” menunjukkan bahwa nilai pembuktiannya bergantung pada adanya dua bagian yang dapat dicocokkan atau dipertemukan.
Frasa “jika digunakan di antara orang-orang yang biasa menggunakannya” merupakan pembatas subjektif. Penggunaan metode tersebut harus merupakan praktik yang memang lazim bagi para pihak atau komunitas yang bersangkutan.
Frasa “untuk membuktikan penyerahan atau penerimaan barang” menunjukkan fungsi evidensialnya.
Sedangkan frasa “dalam jual beli secara kecil-kecilan” membatasi konteks penerapan norma.
Penafsiran Sistematis (Systematische Interpretatie)
Pasal 1887 harus ditempatkan dalam sistem pembuktian perdata KUHPerdata, khususnya rangkaian ketentuan mengenai pembuktian dengan tulisan.
Menariknya, norma ini memperlihatkan bahwa konsep “bukti” dalam KUHPerdata tidak sepenuhnya dibatasi pada dokumen tertulis dalam pengertian modern.
Tongkat berkelar merupakan objek fisik yang mengandung tanda tertentu, tetapi dapat mempunyai fungsi pembuktian karena hukum mengakui praktik tersebut.
Dengan demikian, substansi fungsi pembuktian lebih penting daripada bentuk medianya semata.
Penafsiran Teleologis (Teleologische Interpretatie)
Secara teleologis, Pasal 1887 bertujuan memastikan bahwa praktik perdagangan yang sederhana tidak kehilangan perlindungan hukum hanya karena para pihak tidak menggunakan dokumen formal.
Hukum memberikan ruang bagi masyarakat untuk membuktikan transaksi berdasarkan mekanisme yang secara nyata mereka gunakan.
Ketentuan ini menunjukkan pendekatan yang relatif pragmatis dalam hukum pembuktian:
form follows function, yaitu bentuk sarana pembuktian dapat berbeda sepanjang mempunyai fungsi yang dapat diidentifikasi dan diakui hukum.
Analisis Komponen Norma
- “Tongkat-tongkat”
Menunjuk pada benda fisik yang digunakan sebagai media pencatatan atau penanda transaksi. - “Berkelar”
Menunjukkan adanya tanda, torehan, atau bentuk penandaan tertentu pada benda tersebut. - “Yang sesuai dengan pasangannya”
Menunjukkan adanya dua bagian yang memiliki kesesuaian sehingga dapat dicocokkan satu sama lain. - “Jika digunakan di antara orang-orang yang biasa menggunakannya”
Menunjukkan bahwa metode tersebut harus merupakan kebiasaan atau praktik yang dikenal di antara pihak-pihak yang menggunakannya. - “Untuk membuktikan penyerahan atau penerimaan barang”
Menunjukkan fungsi pembuktian yang spesifik, yaitu membuktikan telah terjadi penyerahan atau penerimaan barang. - “Dalam jual beli secara kecil-kecilan”
Membatasi penerapan norma terutama pada transaksi perdagangan skala kecil.
Konsep Tongkat Berkelar
Tongkat berkelar dapat dipahami sebagai suatu bentuk tally stick, yaitu media pencatatan fisik yang menggunakan tanda atau torehan untuk merepresentasikan jumlah atau keberadaan suatu transaksi.
Dalam praktik tradisional, satu benda dapat dibelah atau diberi pasangan tanda sehingga masing-masing pihak memegang bagian yang saling bersesuaian.
Apabila kedua bagian tersebut dicocokkan, kesesuaian tanda dapat menunjukkan bahwa kedua bagian berasal dari satu sistem pencatatan yang sama.
Mekanisme ini memiliki logika pembuktian yang sederhana:
pencatatan → pemisahan/pasangan → penyimpanan oleh masing-masing pihak → pencocokan → verifikasi transaksi.
Karena itu, pasangan tersebut berfungsi sebagai mekanisme autentikasi sederhana.
Unsur “Sesuai dengan Pasangannya”
Unsur ini merupakan salah satu bagian terpenting dari Pasal 1887.
Nilai pembuktiannya tidak semata-mata berasal dari keberadaan satu tongkat.
Yang penting adalah kesesuaian antara dua bagian yang menjadi pasangan.
Hal ini mengurangi risiko perubahan sepihak.
Jika salah satu pihak dapat mengubah tanda pada benda yang sepenuhnya berada dalam penguasaannya, nilai pembuktiannya akan lebih lemah.
Namun, jika dua bagian harus cocok satu sama lain, kemungkinan manipulasi sepihak dapat ditekan.
Dengan demikian, terdapat prinsip mutual authentication, yaitu autentikasi melalui kesesuaian dua bagian yang terpisah.
Unsur Kebiasaan
Pasal 1887 secara eksplisit mensyaratkan bahwa metode tersebut digunakan:
“di antara orang-orang yang biasa menggunakannya”.
Hal ini menunjukkan bahwa kebiasaan penggunaan merupakan bagian dari konstruksi pembuktian.
Dengan kata lain, hakim tidak cukup hanya menemukan adanya benda dengan tanda tertentu.
Harus dapat ditunjukkan bahwa metode tersebut memang merupakan praktik yang lazim digunakan oleh pihak-pihak terkait untuk mencatat transaksi.
Karena itu, kebiasaan menjadi bagian dari konteks pembuktian.
Bukan Setiap Tanda Fisik Merupakan Bukti
Pasal 1887 tidak dapat ditafsirkan secara luas bahwa setiap benda yang diberi tanda dapat dijadikan alat bukti.
Harus terdapat hubungan antara:
benda → tanda → pasangan → kebiasaan penggunaan → transaksi → penyerahan/penerimaan barang.
Apabila rantai tersebut tidak dapat dijelaskan, nilai pembuktian benda tersebut menjadi problematis.
Batasan pada Jual Beli Kecil-Kecilan
Pasal 1887 secara eksplisit membatasi penggunaannya pada jual beli secara kecil-kecilan.
Hal ini menunjukkan bahwa pembentuk undang-undang membedakan antara mekanisme perdagangan sederhana dengan transaksi komersial yang lebih kompleks.
Dalam perdagangan modern, transaksi skala besar biasanya menggunakan:
- kontrak;
- invoice;
- purchase order;
- delivery order;
- kuitansi;
- bukti transfer;
- sistem akuntansi; dan
- dokumen elektronik.
Karena itu, penerapan Pasal 1887 pada transaksi komersial modern harus dilakukan secara hati-hati dan tidak boleh dilepaskan dari konteks normatif pasal tersebut.
Keterkaitan dengan Hukum Pembuktian Modern
Meskipun Pasal 1887 menggunakan media tradisional, logika hukumnya tetap relevan dalam perkembangan teknologi.
Pada dasarnya, hukum harus menjawab pertanyaan:
Bagaimana suatu sistem dapat memberikan keyakinan bahwa suatu transaksi benar-benar terjadi?
Tongkat berkelar menjawabnya melalui kesesuaian fisik dua bagian.
Teknologi modern menjawabnya melalui mekanisme seperti:
- tanda tangan elektronik;
- hash;
- audit trail;
- timestamp;
- digital ledger;
- access log; dan
- mekanisme autentikasi lainnya.
Secara konseptual terdapat persamaan:
tongkat berkelar → matching physical marks
berbanding dengan
sistem digital → matching digital records/authentication data.
Namun, persamaan tersebut hanya bersifat konseptual. Dasar hukum dan standar pembuktiannya tetap harus mengikuti peraturan yang berlaku pada masing-masing sistem.
Keterkaitan dengan Pasal 1865 KUHPerdata
Pasal 1865 menempatkan beban pembuktian kepada pihak yang mendalilkan hak atau peristiwa.
Dalam konteks Pasal 1887, pihak yang menggunakan tongkat berkelar sebagai bukti tetap harus dapat menjelaskan:
- keberadaan tongkat tersebut;
- keberadaan pasangannya;
- kesesuaian keduanya;
- kebiasaan penggunaan metode tersebut;
- hubungan dengan transaksi tertentu; dan
- fakta penyerahan atau penerimaan barang yang hendak dibuktikan.
Dengan demikian, keberadaan benda tersebut tidak otomatis menyelesaikan persoalan pembuktian.
Keterkaitan dengan Pasal 1866 KUHPerdata
Pasal 1866 menyebutkan alat-alat bukti dalam perkara perdata, termasuk bukti tertulis.
Tongkat berkelar memiliki karakter yang berbeda dari akta otentik maupun akta di bawah tangan. Ia merupakan bukti berbasis benda dan tanda fisik yang mendapatkan pengakuan khusus melalui Pasal 1887.
Karena itu, pasal ini merupakan ketentuan yang menarik secara doktrinal karena memperlihatkan bahwa sistem pembuktian klasik mengenal bentuk evidensi yang tidak sepenuhnya dapat dikategorikan sebagai dokumen tertulis konvensional.
Nilai Pembuktian
Pasal 1887 tidak menyatakan bahwa tongkat berkelar memberikan bukti sempurna sebagaimana akta otentik dalam keadaan tertentu.
Karena itu, nilai pembuktiannya tidak boleh secara otomatis disamakan dengan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian formal tertentu.
Hakim tetap harus menilai:
- keaslian;
- kesesuaian pasangan;
- kebiasaan penggunaannya;
- hubungan dengan transaksi;
- kemungkinan manipulasi;
- keterangan para pihak; dan
- alat bukti lain yang mendukung atau menyangkalnya.
Dengan demikian, ketentuan ini harus dibaca dalam kerangka free judicial assessment sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan pembuktian yang bersifat mengikat.
Contoh Penerapan
Seorang pedagang tradisional A menjual sejumlah barang kebutuhan sehari-hari kepada B.
Dalam praktik perdagangan mereka, setiap transaksi dicatat menggunakan tongkat berkelar. Satu bagian dipegang A dan bagian pasangannya dipegang B.
Ketika terjadi sengketa mengenai apakah barang telah diserahkan, kedua bagian tongkat tersebut diperlihatkan dan ternyata tanda-tandanya sesuai.
Apabila dapat dibuktikan bahwa sistem tersebut memang lazim digunakan oleh A dan B dalam transaksi mereka, tongkat berkelar tersebut dapat mempunyai nilai pembuktian berdasarkan Pasal 1887.
Contoh Sebaliknya
A menunjukkan sebuah tongkat dengan beberapa tanda dan mengatakan bahwa tanda tersebut membuktikan B telah menerima barang.
Namun:
- B tidak pernah menggunakan sistem tongkat berkelar;
- tidak ada pasangan tongkat;
- tidak diketahui kapan tanda dibuat;
- tidak terdapat bukti hubungan tanda dengan transaksi tertentu; dan
- terdapat bukti lain yang bertentangan.
Dalam keadaan demikian, dasar penggunaan Pasal 1887 menjadi jauh lebih lemah karena beberapa unsur normatifnya tidak terpenuhi.
Implikasi dalam Praktik Litigasi
Apabila Pasal 1887 hendak digunakan sebagai dasar argumentasi, advokat perlu membuktikan bukan hanya objek fisiknya, tetapi juga sistem sosial dan transaksi yang melatarbelakanginya.
Pertanyaan penting antara lain:
- Siapa yang membuat tanda?
- Kapan tanda dibuat?
- Apa arti setiap tanda?
- Siapa yang memegang masing-masing pasangan?
- Apakah kedua bagian benar-benar sesuai?
- Apakah metode tersebut memang lazim digunakan oleh para pihak?
- Transaksi apa yang direpresentasikan?
- Apakah barang benar-benar diserahkan atau diterima?
- Apakah terdapat saksi atau dokumen lain yang menguatkan?
- Apakah terdapat kemungkinan perubahan atau manipulasi?
Dengan demikian, authenticity, provenance, context, and corroboration menjadi aspek penting dalam menilai bukti tersebut.
Permasalahan Hukum
Persoalan utama dalam Pasal 1887 adalah bagaimana menentukan apakah suatu praktik benar-benar merupakan kebiasaan yang dimaksud oleh norma.
Hakim harus membedakan antara:
kebiasaan yang benar-benar hidup dalam praktik perdagangan, dan
cerita sepihak yang baru dikemukakan setelah sengketa terjadi.
Hal ini penting karena nilai pembuktian tongkat berkelar justru sangat bergantung pada konteks kebiasaan penggunaannya.
Selain itu, muncul persoalan mengenai relevansinya dalam transaksi modern. Pasal 1887 lahir dalam konteks perdagangan tradisional. Oleh karena itu, penerapan analogis terhadap bentuk bukti digital harus dilakukan secara hati-hati dan tetap memperhatikan dasar hukum pembuktian elektronik.
Asas dan Adagium yang Berkaitan
Consuetudo pro lege observatur
Kebiasaan yang secara konsisten dijalankan dapat memperoleh pengakuan hukum. Prinsip ini relevan karena Pasal 1887 secara eksplisit memasukkan unsur kebiasaan penggunaan.
Ei incumbit probatio qui dicit, non qui negat
Pihak yang mendalilkan suatu fakta pada prinsipnya harus membuktikannya. Penggunaan tongkat berkelar tidak menghilangkan beban pembuktian tersebut.
Bona fide
Penggunaan sistem pembuktian tradisional harus didasarkan pada itikad baik dan praktik yang benar-benar dijalankan, bukan rekayasa bukti setelah sengketa muncul.
Penutup
Pasal 1887 KUHPerdata merupakan ketentuan yang menarik karena menunjukkan bahwa hukum pembuktian sejak awal tidak sepenuhnya bergantung pada dokumen tertulis formal.
Tongkat berkelar dapat memperoleh nilai pembuktian apabila:
terdapat tongkat atau tanda → memiliki pasangan yang sesuai → digunakan oleh orang yang memang biasa menggunakan sistem tersebut → digunakan dalam jual beli kecil-kecilan → dan dimaksudkan untuk membuktikan penyerahan atau penerimaan barang.
Inti norma tersebut bukan semata-mata pada benda berupa tongkat, melainkan pada mekanisme autentikasi yang dibangun melalui kesesuaian pasangan dan kebiasaan penggunaan.
Secara konseptual, ketentuan ini menunjukkan bahwa fungsi pembuktian dapat lahir dari suatu mekanisme verifikasi yang dipercaya dan diakui dalam praktik masyarakat. Karena itu, meskipun tongkat berkelar merupakan teknologi pembuktian yang sangat sederhana dan historis, logika hukumnya tetap menarik ketika dikaitkan dengan perkembangan evidence technology, termasuk autentikasi dokumen elektronik dan digital records dalam hukum modern.
